“Paradoks miskin di negeri kaya menggarisbawahi pentingnya pengelolaan sumber daya yang berkelanjutan, pemerataan ekonomi, serta peningkatan akses terhadap pendidikan dan layanan kesehatan untuk mencapai kesejahteraan masyarakat secara merata”
Provinsi Sulawesi Tengah terkenal akan kekayaan sumber daya alamnya. Mulai dari tambang yakni galian C seperti Pasir, Bebatuan, tambang Nikel, Emas, Biji Besi, dan pertanian, perkebunan serta kelautan.
Namun sayangnya daerahnya ini masih banyak masyarakatnya tergolong miskin.
Kata kuncinya Miskin di negeri kaya akan pertambangan “paradoks” yang menggambarkan situasi di mana sebuah negara memiliki kekayaan alam dan sumber daya yang melimpah.
Namun sebagian besar penduduknya masih mengalami kemiskinan.
Fenomena ini terjadi karena berbagai faktor, termasuk ketimpangan ekonomi, akses pendidikan dan kesehatan yang tidak merata, serta pengelolaan sumber daya yang tidak efisien.
Penyebab Utama Kemiskinan di Negara Kaya adalah Ketimpangan Ekonomi yakni perbedaan pendapatan yang sangat besar antara golongan kaya dan miskin menjadi salah satu pemicu utama kemiskinan.
Kemudian akses terhadap Pendidikan dan Kesehatan, bahwa
Kurangnya akses terhadap pendidikan dan layanan kesehatan berkualitas dapat memperburuk kondisi ekonomi masyarakat miskin dan membuat mereka terjebak dalam siklus kemiskinan.
Selain itu pengelolaan Sumber Daya yang Tidak Efisien. Dimana
Kekayaan alam yang tidak dikelola dengan baik, seperti dalam hal pengelolaan sumber daya alam, dapat menyebabkan negara kaya justru menjadi lebih miskin.
Selain faktor diatas, ternyata korupsi dan Kriminalitas juga sangat berpengaruh besar terhadap tumbuhnya kemiskinan di negeri kaya.
Korupsi dan praktik ilegal lainnya dapat mengakibatkan kebocoran anggaran negara yang seharusnya digunakan untuk kesejahteraan masyarakat.
Bukan itu saja tapi daerah dengan kondisi geografis yang sulit dan terpencil seringkali memiliki akses terbatas terhadap layanan dasar, sehingga meningkatkan tingkat kemiskinan.
Contoh Negara dengan Paradoks “Miskin di Negeri Kaya” salah satunya Indonesia.
Meskipun kaya akan sumber daya alam, Indonesia masih memiliki angka kemiskinan yang cukup tinggi, terutama di beberapa provinsi seperti Papua dan Nusa Tenggara Barat bahkan Sulawesi Tengah yang terkenal kekayaan sumberdaya alamnya, mulai dari tanah yang subur, pertambangan, kelautan dan perikanan.
Negara kita Indonesia dengan PDB per kapita hanya USD5.271.
Indonesia adalah negara dengan perekonomian terbesar di Asia Tenggara dan merupakan anggota kelompok G20 yang terdiri dari negara-negara terkaya di dunia.
Negara ini adalah pengekspor utama minyak dan gas alam, dan merupakan negara manufaktur terbesar ke-12 di dunia, menurut World Population Review. Ibukotanya yang ramai, Jakarta, dipenuhi gedung pencakar langit yang spektakuler, pusat perbelanjaan kelas atas, dan indikator klasik kekayaan lainnya.
Kota ini juga penuh dengan kota-kota kumuh yang jorok, dengan total 450 daerah kumuh yang mencengangkan.
Faktanya, hampir 20% penduduk Indonesia hidup dengan hanya USD3,20 atau kurang dari itu per hari, sementara lebih dari separuh penduduk bertahan hidup dengan USD5,50 atau kurang dari itu per hari.
Sebaliknya, jumlah jutawan di negara ini diperkirakan akan mencapai 134.000 orang pada akhir tahun ini, yang merupakan bukti dari tingginya tingkat ketidaksetaraan pendapatan.
Provinsi Sulawesi Tengah adalah daerah kaya akan sumber daya alamnya. Dan penyumbang daerah ke tiga devisa negara dari sektor pertambangan setelah DKI Jakarta dan Jawa Barat.
Untuk di ketahui PNBP logam atau penerimaan negara bukan pajak yang berasal dari sektor pertambangan logam dan MBLB (Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan).
Sumbang daerah Sulteng sebagai penghasil ke negara dari sektor tambang ini dalam bentuk PNBP sebesar Rp, 570 triliun kata Gubernur Sulawesi Tengah Dr.Anwar Hafid, M.Si mengutip pernyataan Presiden RI Prabowo Subianto di hadapan komisi II DPR RI.
Sedangkan yang dikembalikan ke daerah hanya Rp, 200san miliyar dalam bentuk dana bagi hasil (DBH).
DBH sebesar Rp, 200san miliyar itu dianggap tidak rational. Mestinya kalau pembagian DBH rational daerah penghasil minimal dikisaran Rp,57 triliun bahkan bisa lebih.
Daerah kita kaya tapi masyarakatnya sebagian hidup dalam kemiskinan. Tegasnya miskin di daerah atau negara kaya.
Dan kita patut mendukung serta mengapresiasi perjuangan Gubernur Sulteng Anwar Hafid agar DBH dihitung dan dirationalkan kembali.
Bagai gayun bersambut perjuangan dan penegasan Gubernur Anwar Hafid dihadapan komisi II DPR RI dan viral di seluruh Platform media, mendapat perhatian Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Prof. Dr. Ir. Rachmat Pambudy, M.S.
Menteri Bappenas RI Prof. Dr. Ir. Rachmat Pambudy, M.S, meminta Gubernur Anwar Hafid segera menyusun rencana DBH yang rational.
Semoga perjuangan sang pemimpin sulteng ini membuahkan hasil, mari kita dukung dan doakan perjuangan Gubernur Sulteng Bersama Anwar – Reni/y (Berani). ***