Dari sejumlah daerah di Indonesia ini yang menjadi sasaran demonstrasi pada senin (1/9-2025), hanya Palu sebagai ibu kota Provinsi Sulawesi Tengah yang cukup aman, kondusif dan damai.
Sekalipun orasi para demonstra menohok dan kritis dengan menyoroti sejumlah kebijakan pemerintah baik secara nasional maupun lokal/ daerah.
Diantaranya yang menjadi sorotan tajam dan kritis demonstran gabungan masyarakat, Mahasiswa, Ojol dan LSM itu yakni soal pemberlakuan tarif pajak 10 persen, Pajak Bumi Bangunan Perkotaan dan Pedesaan (PBB-P2) 1000 persen, tunjangan anggota DPR RI-DPRD dan tindakan refresip aparat keamanan.
Dalam suasana hujan rintik-rintik pemimpin daerah ini, mulai dari mantan Gubernur Rusdy Mastura yang akrab disapa Cudy, Gubernur Anwar Hafid (AH), Wali Kota Palu Hadianto Rasyid, wakil walikota Palu Imelda Liliana Muhidin, ketua dan anggota DPRD baik kota maupun provinsi Sulteng HM.Arus Abdul Karim (Golkar), Syarifuddin Hafid (Demokrat), Aristan (Nasdem) Henri Kusuma Muhidin (Golkar), Vera Rompas (Gerindara) hadir ditengah-tengah massa aksi membersamai para demonstran pejuang dan membela hak-hak rakyat itu.
Walau penuh ketegangan, “pembakaran” ban sampai asap mengepul ke langit yang sedang mendung, orasi menohok penuh kritikan tajam, namun aksi massa tetap berakhir dengan damai.
Apalagi kehadiran aparat keamanan baik TNI yang dipimpin langsung Komandan Korem 132 Tadulako Brigjen TNI Deni Gunawan, SE, maupun Polri yang dikomandai waka Polda Sulteng Brigjen Pol Dr. Helmi Kwarta Kusuma Putra Rauf membaur dengan massa.
Kapolda Sulteng Irjen Pol.Agus Nugroho, Ketua DPRD HM.Arus Abdul Karim wakil ketua DPRD Syarifuddin Hafid, mengucapkan terima kasih dan apresiasi setinggi-tingginya kepada seluruh masyarakat Sulteng wabil khusus massa pengunjuk rasa yang tertib dan penuh kedewasaan dalam menyampaikan aspirasinya.
Aksi damai demonstrasi di Palu Sulteng ini mestinya mendapat penghargaan dari pemerintah pusat (Negara).
Dan menjadi rujukan secara nasional bahwa para pemimpin, wakil rakyat dan pimpinan keamanan harus hadir ditengah-tengah massa aksi memberikan kesejukan serta kalimat-kalimat yang menenangkan, bukan kalimat yang “menantang” rakyat seperti yang terjadi di Kabupaten Pati Jawa Tengah.
Cukuplah kerusuhan 1998, bencama alam gempa bumi, likuifaksi dan tsunami menjadi pengingat dan pelajaran kita semua, bagaimana perasaan kehilangan sanak saudara, rumah, harta benda dan ekonomi keuangan kita tidak stabil.
Semoga dengan demonstrasi sejak 25 Agustus hingga 1 September 2025, menjadi pengingat dan pelajaran berharga bagi pemerintah baik pusat maupun daerah sehingga tidak serampangan membuat kebijakan yang memberatkan dan membuat rakyat marah. ***