KETAHANAN EKONOMI SULTENG SEBAGAI PENOPANG EKONOMI NASIONAL

Oleh Sulaiman A Rasyid, S.Kom, MM

Ekonomi Sulawesi Tengah triwulan III-2025 mengalami pertumbuhan sebesar 7,79 persen (y-on-y) bahkan laju pertumbuhan ekonomi Sulawesi Tengah diatas pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 5.04 persen (y-on-y).

Lapangan usaha yang mengalami pertumbuhan signifikan adalah industri pengolahan sebesar 12,56 persen (y-on-y).

Sementara itu, dua lapangan usaha lainnya yang memiliki peran dominan yaitu pertanian, kehutanan, dan perikanan; serta Pertambangan dan Penggalian yang memiliki peran dominan mengalami pertumbuhan masing-masing sebesar 4,41 persen (y-on-y) dan 6,60 persen (y-on-y).

Sedangkan dari sisi pengeluaran, komponen ekspor barang dan jasa menjadi sumber pertumbuhan tertinggi sebesar 9,37 persen (y-on-y) di ikuti impor barang dan jasa sebesar 5.81 persen (y-on-y).

Dari sisi pendapatan hingga september 2025 pendapatan daerah Provinsi Sulawesi
Tengah telah terealisasi sebesar Rp14,82 triliun atau 57,67% dari target.

Pendapatan daerah Provinsi Sulawesi Tengah masih didominasi dari pendapatan transfer sebesar Rp12.75 triliun atau 71.45% dari target, sementarara realisasi belanja daerah sebesar Rp.12,84 triliun atau 48.16% dari target atau surplus 1,98 triliun.

Kondisi ini menunjukkan optimisme ekonomi Sulawesi Tengah di tengah dinamika ekonomi global dan domestik.

Dengan capaian pertumbuhan ekonomi yang tinggi, Provinsi Sulawesi Tengah diiringi dengan tantangan inflasi cukup tinggi yaitu 3.92% y-on-y secara m-to-m terjadi inflasi 0.05 %.

Deerah penyumbang inflasi tertinggi y-on-y terjadi di Kabupaten Toli-Toli 6.69%, Kabupaten Luwuk 4.59% dan Kabupaten Morowali
4.04% dengan komoditas penyumbang utama inflasi m-to-m antara lain Emas Perhiasan, Ikan Layang, Ikan Cakalang, Ikan Kembung, Telur Ayam Ras, Beras dan Bahan Bakar Rumah Tangga.

Pemerintah daerah memiliki peran penting untuk menjaga inflasi pada range target yang ditetapkan.

Koordinasi yang erat atara pemerintah pusat, provinsi, kabupaten/kota dan seluruh pemangku kepentingan menjadi kunci pengendalian inflasi daerah.

Pengendalian inflasi daerah tidak hanya terbatas pada program kebijakan operasi pasar murah atau sidak harga pasar saja, namun dapat dijaga melalui tranformasi kebijakan pengendalian inflasi yang sustainable antara lain program hilirisasi ekonomi kerakyatan (pertanian, peternakan dan perikanan), peningkatan infrastruktur logistic dan penyimpanan, mendorong kemitraan aksesbiliti (permodalan, teknologi dan pasar), peningkatan kualitas sumberdaya manusia dan program-program pembanguanan ekonomi daerah yang menyentuh langsung pada sektor rill.

Sulawesi Tengah menempati urutan kedua pertumbukan ekonomi dan memberikan kontribusi pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 1,78% dominasi pengerak utama ekomomi Sulawesi Tengah pada sektor industri pengolahan dan pertambangan dan penggalian.

Mengandalkan pertumbuhan ekonomi dari sektor industri pengolahan dan pertambangan penggalian memang memberikan dorongan pertumbuhan ekonomi begitu cepat namun dalam jangka panjang berpotensi terhadap resiko ekonomi, resiko sosial dan lingkungan.

Misalnya saat harga komodoti terganggu akan langsung berdampak pada permintaan dan penerimaan hasil ekspor, mengurangi pendapatan daerah, pengurangan tenaga kerja dan inflasi tidak terkendali.

Pertumbuhan ekonomi pada sektor komoditi tertentu perlu di antisipasi oleh pemerintah daerah dengan melakukan diversifikasi ekonomi misalnya mendorong sektor pertanian, kelautan dan perikanan, peternakan, transportasi, energi terbarukan, UMKM, manufacturing, pariwisata dan ekonomi digitalisasi.

Diversifikasi menjadikan ekonomi Sulawesi Tengah lebih stabil/berdaya tahan, mandiri, peningkatan kesejateran masyaratkat, pertumbuhan tenaga kerja, peningkatan fiskal, dan kehidupan masyarakat sosial yang berkelanjutan. ***(Penulis mantan praktisi Perbankan).

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Back To Top