Pejabat publik rata-rata “tersinggung” jika mendapat kritikan dari berbagai pihak. Hanya satu dua orang pejabat publik yang menjawabnya dengan meningkatkan kinerjanya.
Saya punya pengalaman mengkritisi beberapa pejabat di daerah ini.
Jadi sebelum tayangkan tulisan saya, terlebih dahulu melakukan konfirmasi ke pejabat itu terkait kebijakan pejabat tersebut yang berbauh kolusi, korupsi dan nepotisme (KKN) dalam bentuk bantuan modal usaha ke timsesnya.
Aliali dijawab pertanyaan konfirmasi saya, malah diblokir dari pertemanan di aplikasi whatsAppnya maupun nomor kontak di handponennya.
Nah baru-baru ini viral di media sosial Platform face book direktur RSUD Undata Palu drg Herry Muliyadi, M.Kes “meradang” saat mendapat kritikan tajam dari seorang anggoota DPRD Sulteng Marselinus.
Marselinus adalah politisi Partai Perindo. Ia mengkritisi pelayanan di RSUD Undata. Bahkan Marselinus menyebutnya “Bobrok” seperti kutipan judul berita di media online wahananews.co.
Dalam membalas kritikan yang terhormat anleg DPRD Sulteng itu, drg Herry mengataka dokter-dokter atau tenaga kesehatan (Nakes) yang telah bekerja siang malam tanpa kenal lelah di RSUD Undata lebih mulia dari oknum yang mengkritik tersebut.
“Jadi tolong hargai sedikit kami. Lewat niat baik, Insya Allah semua bisa diselesaikan,”tegas drg.Herry di lam face booknya.
Reaksi Dirut RSUD itu sebagai pertanggungjawaban dan pembelaan ke institusi dan Nakes yang dipimpinnya.
Begitupun kritikan anggota DPRD Sulteng Marselinus merupakan pertanggungjawaban ke konstituennya atas keluhan pasien atas pelayanan RSUD Undata selama ini.
Kritikan anggota DPRD Sulteng itu bentuk kecintaan dan pil pahit yang mestinya untuk lebih meningkatkan kinerja seluruh personiel (Nakes) RSUD Undata termasuk pihak manajemennya.
Tuduhan dugaan ada pemotongan jasa Nakes oleh oknum manajemen RSUD Undata sebenarnya informasi yang perlu ditelusuri oleh pihak Direktur.
Artinya jangan sampai memang ada pihak-pihak tertentu yang melakukannya selama ini dengan mengatas namakan manajemen RSUD Undata tanpa diketahui pihak Direktur. Olehnya perlu pihak Direktur menelusurinya.
Namun perlu diketahui bahwa selama digulirkannya program “BERANI SEHAT” kurang lebih 8 bulan ini, pasien-pasien di seluruh rumah sakit mengalami peningkatan. Termasuk RSUD Undata mencapai 700san orang perhari.
Semua keluarga pasien mau cepat dan didahulukan untuk segera ditangani. Sedangkan antrian begitu banyak.
Ditambah lagi kondisi rumah sakit yang kapasitasnya masih perlu pembenahan dan penambahan, termasuk terbatasnya tenaga kesehatan (Nakes) dan ruang-ruang (kasur) tempat pasien.
Sekalipun RSUD Undata sudah bekerjasama dengan RS Wahidin Sudirohusodo Makassar (Sulsel) dan RS Harapan Kita (DKI Jakarta) pada dokter ahli beda jantung.
Diharapkan semua pihak mendukung program “BERANI SEHAT” itu. Bayangkan sekalipun masih menunggak iuran BPJS kesehatan kita, tetap mendapat pelayanan sesuai standar rumah sakit dan tanggungan BPJS.
Bahkan hanya dengan kartu tanda penduduk (KTP) masyarakat Sulteng dapat dilayani dengan baik. Dan semua peserta BPJS kesehatan baik yang mampu maupun yang kurang mampu dilayani dengan tanpa pungutan biaya sepanjang masuk ke BPJS kelas 3 bukan mandiri.
Karena pemerintah daerah provinsi Sulteng sudah bekerjasama dengan BPJS. Jadi semua iuran BPJS sudah dibayarkan Pemprov Sulteng lewat program “BERANI SEHAT”.
Kecuali ada obat khusus untuk pasien dan tidak tanggung oleh BPJS, maka tentu keluarga pasien yang menanggungnya itupun bagi keluarga mampu, katakanlah peserta BPJS kelas 1 atau BPJS mandiri.
Itupun bagi keluarga pasien yang tidak mau dengan obat yang ditanggung BPJS.
Obat yang ditanggung BPJS adalah obat yang termasuk dalam Formularium Nasional (Fornas) yang ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan, dan diberikan kepada peserta JKN yang aktif dengan resep dokter dan sesuai indikasi medis.
Program BERANI SEHAT adalah bentuk perhatian pemerintah Sulteng dalam mengurangi bebam masyarakatnya.
“Bagi masyarakat Sulteng yang mau masuk program berani sehat dan berobat hanya dengan KTP lewat BPJS kelas 3. Jadi masyarakat Sulteng yang BPJS mandiri harus rela turun ke kelas 3, sehingga dilayani berobat hanya dengan KTP”.
Dan yang belum terdaftar di BPJS sama sekali melalui program BERANI SEHAT hanya menggunakan KTP dapat dilayani berobat di rumah sakit pemerintah.
Oleh sebab itu kritikan pihak manapun terhadap penanganan kesehatan di rumah-rumah sakit patut diapresiasi sebagai bentuk kepedulian dan kecintaan.
Dan tentunya bagi pejabat yang cerdas menjawab kritikan itu dengan meningkatkan kinerjanya lebih baik lagi. Salam sehat untuk kita semua. ***