Bang Doel (deadline-news.com)-Palu-Hasil pembayaran pajak bumi dan bangunan (PBB) masyarakat kota Palu sekitar Rp, 800 jutaan di Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Palu Sultehg diduga digelapkan.

Praktek dugaan penggelapan itu berlangsung sejak awal tahun 2024 hingga jelang akhir tahun 2025.

Hal ini terbongkar dari hasil sidak wakil walikota Palu Imelda Liliana Muhidin lalu ditindak lanjuti oleh Inspektorat kota Palu Dr.Muhammad Rizal Abdul Rauf,ST, M.T dan hasil audit BPK RI Perwakilan Sulteng di Palu.

Dugaan perampokan uang PBB warga kota Palu ini berlangsu sejak 2024-2025. Dan praktek ini diduga ada Kerjasama antara bagian pemungutan PBB, oknum bagian Loket dan oknum Kabid di Dinas Pendapatan Daerah kota Palu.

“Kejadiannya tahun 2024 – 2025,
Penggunaan uang hasil pembayaran PBB ini  oleh oknum pegawai bagian pungut, dan  yang bertugas di loket pembayaran PBB, serta oknum Kabid dengan nilai total sekitar Rp, 800 jutaan,”kata sumber media ini Rabu (26/11-2025) di Palu.

Sumber itu menjelaskan bahwa berawal dari sidak Wawali dan hasil pemeriksaan BPK dan inspektorat tahun ini.

“Ironisnya lagi dua petugas loket nama akun pengguna sudah tanda tangan berita acara di ruang kaban Imran, padahal belum selesai rekon, kesannya mereka dipaksa untuk tanda tangan berita acara dan hanya Kabid yang bisa gunakan akun mereka, makannya perlu di rekon dahulu,”jelas sumber itu,”sebut sumber itu.

Kepala Inspektorat kota Palu Dr.Muhammad Rizal Abdul Rauf, M.T yang dikonfirmasi via chat di aplikasi whatsAppnya Rabu (26/11-2025), mengatakan pihaknya masih menunggu laporan dari tim pemeriksa.

“Saya cek ke tim pemeriksa,”aku Rizal.

Disinggu soal berapa kerugian negara, Rizal mengatakan belum bisa dibilang kerugian. Karena sesuai ketentuan diberi waktu 60 hari untuk diselesaikan.
Dan Masih dihitung potensinya.

Mantan Kepala Bapenda kota Palu Eka Komalasari yang dikonfirmasi via chat di aplikasi whatsAppnya, sampai berita ini naik tayang belum memberikan jawaban konfirmasi. ***