Secara umum kita memang sudah berdeka dari penjajahan Bangsa Belanda, Portugis dan Jepang. Tapi “belum” merdeka dari penjajahan bangsa sendiri.
Tema peringatan hari ulang tahun kemerdekaan ke 81 tahun 2026 ini, adalah “Indonesia Berdaulat, Adil, dan Makmur”. Tapi justruk sebaliknya yakni berdaulat dalam ketidak adilan dan makmur bagi para koruptornya.
Sebut saja dimana bumi dipijak disitu kita “kena pajak” dan berbagai macam retribusi lainnya. Pajak dan pungutan resmi negara dari rakyat tentunya harapannya dapat dikembalikan ke rakyat dalam bentuk program pembangunan berkelanjutan.
Mulai dari pembangunan infrastruktur, jalan, jembatan, bendungan, irigasi, gedung-gedung sekolah, kampus, fasilitas kesehatan, fasilitas pendidikan, peningkatan gaji guru/dosen dan lain-lain yang menyangkut hajat hidup orang banyak.
Misalnya pendidikan gratis, perumahan untuk para guru, pemberian kebutuhan sekolah seperti tas, buku tulis, sepatu dan seragam sekolah bagi anak-anak sekolah dari pada makanan bergizi grati (MBG) yang anggarannya mencapai kurang lebih Rp, 300 triliun APBN pertahun dan kurang lebih Rp, 2 triliun diantaranya “habis” dikorupsi.
Penyediaan makanan bergizi gratis bagi anak-anak bukanlah “urusan” pemerintah. Tapi tanggungjawab orang tua. Olehnya Pemerintah harus bertanggungjawab menyediakan lapangan kerja bagi para orang tua anak-anak di negeri ini, agar mereka bisa memberikan nafkah bagi keluarganya termasuk penyediaan asupan makanan bergizi.
Dan bagi petani tentunya pemerintah harus memberikan kebutuhan pertanian secara murah misalnya pupuk, racun hama dan kebutuhan lainnya. Begitupun bagi para nelayan, pemerintah harus memberikan harga bahan bakar minyak (BBM) yang terjangkau, bantuan kapal penangkap ikan yang memadai dan penyiapan pasar bagi para nelayan itu.
Kemudian terkait eksploitasi sumber daya alam seperti pertambangan, dimana isi perut bumi dikeruk habis, pemerintah perlu menegaskan bagi pengusahaan tambang agar Corporate Social Responsibility (CSR) benar-benar dimanfaatkan untuk kepentingan publik, bukan membiayai club sepak bola.
Paling tidak, dapat bermanfaat bagi masyarakat dilingkungan sekitar tambang, sebagaimana tanggung jawab Sosial Perusahaan yakni komitmen bisnis untuk bertindak etis dan berkontribusi pada pembangunan ekonomi yang berkelanjutan.
Perusahaan tidak hanya fokus pada mencari keuntungan, tetapi juga peduli pada dampak sosial dan lingkungan dari kegiatan usahanya, seperti memperbaiki ruas-ruas jalan yang berada dalam lingkaran pertambangannya.
Dan yang tidak kalah pentingnya dana bagi hasil (DBH) yang telah dipungut oleh negara dapat dikembalikan ke daerah penghasil. Sebut saja DBH provinsi Sulawesi Tengah dari tahun 2023-2026, pemerintah pusat baru memberikan sekitar Rp, 13 miliyar dari totak sekitar Rp, 900 miliyar sisa salur DBH untuk Sulteng.
Hal ini menunjukkan bahwa Sulteng “belum merdeka dari penjajahan” pungutan anggaran oleh pusat. Salah satunya adalah sisa salur DBH yang jumlahnya mencapai Rp, 900 miliyar. Belum lagi dana alokasi umum (DAU) dipotong atau ditahan oleh pemerintah pusat kurang lebih Rp, 1,2 triliun.
Dengan demikian proyeksi pembangunan yang sudah diprogramkan di daerah ini dapat dipastikan tidak berjalan semestinya. Bahkan boleh dikatakan mandek.
Provinsi Sulawesi Tengah salah satu penyumbang devisa negara dikisaran Rp, 500 triliun dari sektor pertambangan. Tapi apa lacur, Sulteng termasuk daerah yang masih tertinggal dan sebagian penduduknya masih miskin.
Karena kekayaan alamanya habis dikuras, perut buminya sudah nyaris habis isinya, namun tidak sebanding dengan apa yang diberikan pemerintah pusat. Bayangkan Morowali dan Morowali Utara sebagai salah satu pusat pertambangan besar, tapi masih banyak ruas-ruas jalannya yang rusak parah, baik yang skala Nasional, Provinsi maupun kabupaten.
Bahkan beberapa waktu lalu saat Gubernur Sulteng Anwar Hafid berkunjug bersama pangdam XXIII Palaka Wira Mayor Jenderal TNI Jonathan Binsar Parluhutan Sianipar sempat terjatuh dari motor yang dikendarainya bersama Istrinya di wilayah kabupaten Morowali akibat jalan rusak.
“Saya mendapat pengalaman yang cukup berkesan saat melewati jalan di Desa Umbele. Saya sempat terjatuh dari motor karena kondisi jalan yang rusak. Alhamdulillah tidak ada yang serius,”tulis gubernur Anwar Hafid di akun face booknya.
Gubernur Anwar Hafid berharap kepada Pak Bupati Morowali Iksa Baharudin Abdul Rauf agar kondisi jalan di Desa Umbele ini bisa segera menjadi perhatian dan diperbaiki.
“Di sisi lain saya menyampaikan penghargaan tertinggi kepada jajaran Kodam XXIII/Palaka Wira yang telah membangun fasilitas air bersih untuk masyarakat Desa Umbele,”tulis Gubernur Anwar Hafid.
Dirgahayu REpublik Indonesia ke -81 tahun 2026. ***