Ilong (deadline-news.com)-Palusulteng-anggota Komisi II yang membidangi ekonomi dan keuangan Yahdi Basma, SH meminta pemerintah provinsi Sulawesi Tengah segera melakukan lockdown terbatas.

“Sembari Realokasi Anggaran, pemprov Sulteng Harus Segerakan Lock-Down terbatas & melakukan pemusatan pasien dalam pemantauan (PDP), sehingga tidak dicampur dengan pasien umum,”kata politisi Partai nasdem itu via rilisnya yang dikirim ke whatsapp deadline-news.com Sabtu (28/3-2020).

Menurutnya sejumlah usulan Ketua DPRD Prov.Sulteng, Hj. Nilam Sari Lawira kepada Gubernur Sulteng, antara lain kebijakan segera realokasi Anggaran, senada dengan interest Pemerintah Pusat lewat regulasi teknis yang baru-baru ini diterbitkan.

“Realokasi dimaksud, dalam waktu tak lama, segera akan di ketuk bersama oleh Gubernur & Pimpinan DPRD. Namun hal terpenting dari itu adalah, memastikan postur realokasi dimaksud, detail berkesesuaian dengan data dan kebutuhan prediktif penanganan dan pemutusan mata rantai pesebaran Covid-19 di Sulteng, terukur, terpadu dan konperehensip,”jelas mantan komisioner KPU Sulteng itu.

Kata yahdi Lock-down Terbatas, Pak Gubernur Drs.H.Longki Djhanggola, M.Si sudah ambil keputusan itu, maka pembatasan arus keluar-masuk wilayah Sulteng harus konsistensi, tidak saja pada kendaraan barang dan logistik, tapi juga arus kendaraan privasi, harus di periksa ketat, dari dan keluar wilayah Sulteng di semua titik gerbang perbatasan wilayah.

Selain itu kata Yahdi pemprov harus melakukan pemusatan PDP. Melalui Rapid-test Massal yang terschedul, lalu pendataan yang rapi, output nya adalah pemusatan (sentralisasi terpadu) venue penanganan PDP dan suspect Covid-19 di Sulteng.

“Pak Gub sudah terbitkan SK Gedung LPMP dll untuk itu, maka sebaiknya PDP tidak digabung dengan pasien umum,”pinta Yahdi. ***