Bang Doel (deadline-news.com)-Palusulteng-Walikota Palu Drs.Hidayat, M.Si meminta penanganan rehabilitasi dan rekonstruksi rumah-rumah masyarakat yang rusak dengan menggunakan dana stimulan penyalurannya dipercepat.
Pernyataan walikota Hidayat itu, sebagai jawaban atas kritikan dan reaksi masyarakat kota Palu yang menuding pemerintah Kota Palu sangat lamban dalam proses penanganan rehab rekon rumah-rumah warga yang mengalami kerusakan, baik yang ringan, sedang maupun berat.
Padahal anggarannya telah dikucurkan pemerintah pusat sekitar bulan November atau Desember 2019 lalu. Anggaran rehab rekon rumah warga kurang lebih Rp,789 miliyar yang sudah ditransfer ke rekening Kas pemerintah kota Palu, dengan jumlah rumah warga yang rusak sebanyak 38.805 unit.
“Pemerintah pusat hanya memberikan kita waktu 2 tahun untuk melakukan rehab rekon rumah-rumah warga kota Palu yang mengalami kerusakan. Olehnya agar semua pihak yang terkait melakukan percepatan penyaluran, khususnya bagi rumah-rumah yang rusak sedang dan ringan. Apalagi rumah-rumah rusak sedang dan ringan tidak perlu lagi membuat rancangan anggaran pembangunan (RAP), tapi berdasarkan assesmen yang telah dilakukan tim pendamping,”kata Walikota Hidayat dalam jumpa pers (Jumpers) di ruang kerjanya Selasa (14/4-2020).
Hidayat mengaku khawatir jika penyaluran bantuan stimulan rehab rekon rumah-rumah warga yang rusak terlambat, pihak bank dunia akan menarik dananya kembali. Sehingga merugikan kita semua, termasuk masyarakat kota Palu.
Sementara itu kepala bidangan (Kabid) Rehab Rekon Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Palu Mohammad Issa Sunusi mengatakan sebenarnya penyaluran dana stimulan untuk rumah warga yang mengalami kerusakan baik ringan, sedang maupun berat tidak lama.
Hanya saja, memang butuh proses, karena harus berjalan sesuai mekanisme akuntasi dari data tim assesmen di tingkat kelurahan, ke BPBD lalu ke Keuangan untuk diporose SP2Dnya yang kemudian diteruskan ke Bank Sulteng, dan dari Bank Sulteng ke BPBD lagi kemudian ke Kelurahan, dan pihak Kelurahan menghubungi warganya untuk menerima buku rekening lalu mencairkannya untuk biaya perbaikan rumah-rumah mereka.
“Jadi sistimatikannya satu warga 1 SP2D di dalam Keuangan, kemudian bagian keuangan mendistribusikannya ke Bank Sulteng, lalu Bank Sulteng ke BPBD dan BPBD ke Kelurahan serta Kelurahan mengundang warganya untuk menerima buku rekening yang birisi dana stimulan perbaikan rumah-rumah mereka,”jelas Issa dihadapan walikota Palu.
Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah (BPKAD) Dra.Hj.Irmawati Alkaf, M.Si menjawab dikonfirmasi deadline-news.com via whatsappnya Selasa malam (14/4-2020), sekitar pukul 22:22 wita menjelaskan mekanisme seluruh persyaratan dokumen yang lengkap berdasarkan nama sesuai SK Penetapan, adanya di BPBD.
“Kemudian disampaikan ke BPKAD, kemudian kami input satu persatu by name by address pembuatan SPP, SPM setelah itu diterbitkan Sp2d dan diantar ke bank,”terang Irma.
Kata Irma, sabar ya pak, di kantorku anak – anak membuat itu, setiap hari pulang tengah malam walaupun hari libur. Dan kalau orang lain harus tinggal di rumah, tetapi kita harus di kantor mengerjakan dana rehab rekon. Karena memang banyak sekali pak.
Kalau dokumen diantar oleh BPBD sore, langsung disortir, dipisahkan perkelurahan dan buatkan nomor dan cocokkan nama dan rekening,diteliti alamat, jangan sampai ada nama yang sama di cocokkan NIK dan NOK.
“Itu satu persatu pak baru di input ke simda untuk pembuatan SPP dan SPM. Ini ribuan pak dan harus dibuat satu persatu. Kami juga harus teliti. Karena kerja keras dan niat baik belum cukup. Jangan sampai kita setelah itu berhadapan dengan hukum, walaupun sesungguhnya seluruh dana masuk d rekening penerima,”tulis Irma.***