Walikota Palopo “Wariskan Hutang” Rp, 250 M

Walikota Palopo dua periode Drs. H. Muhammad Judas Amir, MH yakni periode  2013-2018 dan 2018-2023, “mewariskan hutang” ke pemkot Palopo kurang lebih Rp, 250 miliyar (M).

Kibatnya sejumlah pekerjaan infrastruktur tidak dapat dibayarkan oleh pemkot Palopo.

Salah satu proyek infrastruktur yang menjadi hutang pemkot Palopo dimasa kepemimpinan Judas adalah revitalisasi stadion Lagaligo.

Drs. H. Muhammad Judas Amir,MH lahir 2 Agustus 1949 itu, sebelumnya dia adalah birokrat. Kemudian saat menjabat walikota Palopo dua periode Judas Amir menjadi ketua Partai Nasdem sampai sekarang.

Penjabat (Pj) Wali Kota Palopo Asrul Sani mengakui Pemkot Palopo tidak mampu membayar rekanan untuk revitalisasi Stadion Lagaligo yang menggunakan anggaran APBD Rp 40 miliar.

Hal ini diakibatkan Pemkot Palopo mengalami defisit anggaran pada APBD 2023 lalu.

“Ada beberapa kegiatan fisik termasuk Stadion Lagaligo yang belum kami bayar sampai sekarang, karena Palopo ini mengalami defisit anggaran di APBD 2023 lalu,” kata Asrul Sani seperti dikutip di detikSulsel, Sabtu (9/3-2024).

Asrul mengungkapkan, Pemkot Palopo saat ini memang mengalami kesulitan keuangan.

Kata dia, realiasasi dari pendapatan lebih kecil dari jumlah belanja pada 2023 lalu, sehingga beberapa proyek fisik belum dibayar.

:Itu realisasi dari pendapatan lebih kecil dari jumlah belanja dan tidak mampu mencapai 100 persen, sehingga terjadilah seperti ini (defisit anggaran),” ungkapnya.

Sementara itu, Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Palopo Roadatul Jannah mengutarakan, utang Pemkot Palopo di 2023 tembus Rp 250 miliar.

Dia mengatakan utang tersebut, termasuk revitalisasi Stadion Lagaligo akan dibayarkan pada APBD Perubahan 2024.

“Fokus APBD induk tahun ini menyelesaikan sisa utang di 2022 lalu, karena utang 2023 ini kan masih sementara audit BPK. Jadi bisa saja pelunasannya kami anggarkan nanti di APBD Perubahan atau APBD induk 2025,” ucapnya.

Diketahui porsi anggaran revitalisasi Stadion Lagaligo dibagi menjadi tiga item yakni revitalisasi lanskap stadion senilai Rp 16 miliar, jogging track senilai Rp 4,8 miliar, dan revitalisasi stadion senilai Rp 19 miliar.

Kadis PUPR Palopo Harianto mengatakan, dirinya tidak menyangka Pemkot Palopo tidak mampu membayar nilai kontrak proyek revitalisasi Stadion Lagaligo tersebut.

Menurutnya, saat dokumen pelaksanaan anggaran (DPA) proyek disiapkan anggarannya juga telah disiapkan oleh Pemkot.

“Jadi proyek di sana itu bisa dibilang sudah tertatih-tatih. Tidak ada yang sangka. Iya seharusnya seperti itu, kalau sudah tertuang di DPA anggarannya pastinya siap, tapi di pertengahan jalan saat rekanan sudah melakukan klaim pembayaran ternyata Pemkot belum bisa membayar,”jelasnnya seperti diberitakan detikSulsel, Kamis (7/3-2024).

“Warisan hutang” yang ditinggalkan walikota sebelumnya ini mendapat respons di lembaga politik yakni DPRD Palopolo.

Adalah Wakil Ketua DPRD Kota Palopo Abdul Salam menegaskan bahwa lembaganya telah merekomendasikan ke Pj Walikota untuk melakukan pergantian pejabat di lingkup pemkot Palopo.

“Pasalnya pengelolaan keuangan pemkot Palopo sangat buruk dan amburadul,”tegasnya.

Dia berharap, Pj Wali Kota Palopo Asrul Sani mempertimbangkan rekomendasi DPRD Palopo itu untuk diterapkan.

Permintaan ini kata Abdul Salam, juga demi jalannya birokrasi yang lebih baik.

“Ini untuk menjaga netralitas dalam menghadapi Pilwalkot nanti, karena tentu kita mau tatanan struktur di Pemkot ini beretika,” lanjut Abdul Salam.

Abdul Salam menuturkan, persoalan yang dialami Pemkot Palopo sudah dibahas seluruh fraksi DPRD Palopo. Jika rekomendasi tersebut tidak dijalankan, legislatif akan melaporkannya ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

“Bilamana hal ini tidak ditindaklanjuti, maka DPRD akan membawa rekomendasi atas pendapat fraksi-fraksi yang dituangkan dalam pengesahan APBD 2024 sebelumnya untuk dibawa ke Menteri Dalam Negeri,” imbuhnya.

Sekretaris kota Palopo Firman DP yang dikonfirmasi via chat di whatsAppnya Jum’at malam sampai tulisan ini naik tayang belum memberikan jawaban konfirmasi.

Warisan hutang dari pemerintahan masa kepemimpinan Judas Amir itu perlu mendapat atensi aparat hukum. Bagaimana bisa terjadi hutang ke rekanan, padahal saat tender dilakukan dananya sudah mesti tersedia sebagaimana tertera di DPA.

Kepala kejaksaan tinggi (Kajati) Sulsel yang baru Agus Salim, SH, MH diminta memerintahkan jajarannya menyelidiki hutang pemkot Palopo itu. Apalagi diduga terjadi defisit sampai Rp, 300san miliyar pada tahun 2022-2023 itu. ***

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Back To Top