Walikota Minta Keikhlasan Pemilik Tanah

foto Walikota Palu Drs.Hidayat, M.Si saat bermusyawarah dengan masyarakat pemilik tanah untuk Huntap di Kelurahan Petobo. foto bang Doel/deadline-news.com
0

Bang Doel (deadline-news.com)-Palukotakailisulteng-Dihadapan pemilik tanah di kawasan Ngata Baru, Walikota Palu Drs.Hidayat, M.Si meminta keikhlasan mereka untuk memberikan sebahagian tanahnya untuk pembangunan hunian tetap (Huntap), bagi masyarakat Kelurahan Petobo terdampak bencana gempa bumi dan likuifaksi 28 September 2018 lalu.

Permintaan Pemerintah Kota Palu terungkap dalam pertemuan bermusyawarah untuk mencapai mufakat antara Walikota dan para pemilik tanah di keluarahan Petobo, tepatnya yang berbatasan langsung dengan kabupaten Sigi yakni di kawasan Ngatabaru atau Petobo atas.

“Saya minta keikhlasan bapak-bapak untuk dapat memberikan sebahagian tanahnya untuk pembangunan Huntap bagi saudara-saudara kita yang terdapat bencana di kelurahan Petobo. Sebab masyarakat tidak mau pindah ke daerah lain, seperti di Tondo. Dan Apabila mereka direlokasi ke daerah lain, selain di Petobo, maka bisa-bisa kelurahan Petobo terancam hilang. Olehnya kami pemerintah kota Palu meminta keikhlasan bapak ibu,”ujar Walikota Hidayat Kamis (2/5-2019) di ruangan rapat Bantaya.

Menurutnya ada 431 hektar tanah kosong di kawasan tersebut. Dan 10 persen diantaranya yang akan dimanfaatkan untuk pembangunan Huntap. Hanya saja kendalanya saat ini, telah terjadi transaksi disebagian lahan tersebut.

Namun demikian pemerintah kota Palu akan melakukan pengecekan yang mana tanah Negara dan mana tanah milik masyarakat.

“Kami akan minta bukti kepemilikan, minimal bukti fisik lahan itu perna diolah, misalnya jadi kebun. Tapi kalau tidak ada bukti kepemilikan berarti itu adalah tanah Negara. Dan yang memiliki bukti kepemiliki seperti sertifikat, kita minta sebagianlah minimal 10 persenlah, untuk pembangunan huntap, bagi masyarakat Petobo yang akan direlokasi,”jelas Walikota Hidayat.

Sementara itu Nico Salama salah seorang pemilik lahan sebanyak 20 hektar mengaku tidak rela kalau pemerintah Kota Palu hanya meminta percuma tanah kami.

“Sebab sudaha bertahun-tahun kami membayar pajak. Paling tidak dinilai sesuai harga pasaran. Jangan hanya korban likuifaksi yang dipikirkan pemerintah, tapi kami juga adalah korban. Sehingga harus ada rasa keadilan,”tandas Nico. ***

Tinggalkan Komentar Anda! :

%d blogger menyukai ini: