Maul (deadline-news.com)-Palu- Direktur CV Sinar Bhakti Bersama Vandy S Sambara menagih United Nations Development Programme (UNDP) untuk pembayaran pekerjaan senilai Rp 3,4 miliar.
Dana itu dikeluarkan perusahaan Vandy S Sambara untuk pengerjaan delapan paket UNDP tahun 2021 di wilayah Kabupaten Sigi dan Kota Palu.
Pekerjaan itu bagian dari proyek Programme for Earthquake and Tsunami Infrastructure Reconstruction Assistance (PETRA).
Kedelapan paket Proyek UNDP-Petra itu adalah SD Gimpu, SMP 3 Kulawi, SD Buladangko, SD Lompio, Puskesmas Bolapapu,SD Jonooge, SMK 8 Palu dan SMP 14 Palu.
Vandy S Sambara mengerjakan paket itu bersama PT Tirta Jaya Makmur, Januari 2022.
PT Tirta Jaya Makmur dan CV Sinar Bakti Utama merupakan sub kontraktor dari PT Istaka Karya.
“PT Istaka Karya ini mengerjakan paket senilai Rp 78 miliar untuk Palu, Sigi, Donggala dan Parigi. Perusahaan kami dapat di Sigi dan Palu. Ada juga teman kerjakan di Donggala dan Parigi,” jelas Vandy saat berada di Redaksi TribunPalu.com, Sabtu (25/5-2024).
Dia menyebutkan, paket Proyek UNDP-Petra juga dikerjakan CV Arda Persada, PT Karya Putra Mandiri Adisarana dan CV Nurlis.
“Semua pekerjaan PT Istaka Karya dikerjakan subkon dari awal. Awalnya hal itu tidak diketahui UNDP. Namun setelah UNDP tahu, komunikasi mereka langsung ke subkon tanpa perantara PT Istaka lagi,” papar Vandy
Dia menjelaskan, PT Istaka Karya menerima uang muka Rp 15,6 miliar dari UNDP sekira tahun 2021.
Kemudian menerima lagi Rp 6,2 miliar di akhir 2021.
Uang muka itu untuk pembayaran pekerjaan 28 persen.
“Sebenarnya, konsultan yang dipakai UNDP untuk pekerjaan kami sudah memberi teguran namun dana kami sudah keluar Rp 1 miliar. Ditambah lagi PT Istaka terus menyakinkan bahwa pekerjaan itu tidak bermasalah,” jelas Vandy.
Puncaknya, UNDP memanggil manajemen PT Istaka Karya bersama seluruh sub kontraktor yang terlibat proyek Petra di Sulawesi Tengah.
Pascapertemuan itu, UNDP memanggil sub kontraktor mengikuti rapat evaluasi setiap hari Selasa.
Dalam pertemuan itu, Sub kontraktor diminta melengkapi peralatan sebelum pekerjaan dimulai.
Sub Kontraktor pun mengamini permintaan itu dan memesan seluruh kebutuhan untuk pembangunan proyek.
Pada progres kurang lebih 20 persen, Vandy cs menagih pembayaran, sebagaimana hasil rapat mingguan.
“Kami diminta UNDP dan PT Istaka untuk segera mempersiapkan administrasi penagihan. Namun pembayaran itu tak kunjung ada,” ucap Vandy.
“Mereka menjanjikan kami pembayaran saat progres mencapai 20 persen. Makanya kami kebut pekerjaan itu. Termasuk pengadaan kebutuhan pembangunan sudah kami stok jauh hari,” katanya menambahkan.
“Ada banyak alasan dan janji dari oknum UNDP kepada sub kontraktor. Intinya mereka meminta kami kerjakan sesuai uang muka yang diambil PT Istaka Karya. Bahkan mereka pernah melontarkan kata bahwa pencairan pembayaran nantinya di Palu, bukan di Jakarta supaya kami semangat.”
Maret 2022, UNDP memutus kontrak kerja PT Istaka Karya tanpa pemberitahuan kepada sub kontraktor.
Padahal setiap pekan ada pertemuan UNDP dengan sub kontraktor yang bisa menjadi wadah informasi pemutusan terkait itu.
Kala itu, progres pekerjaan telah mencapai 28 persen, sesuai dengan uang muka dan termin diambil PT Istaka.
“Jadi seakan-akan UNDP ini menunggu pekerjaan itu hingga 28 persen untuk memutus kontrak. Kami menduga ada permainan karena di 28 persen diberhentikan pekerjaan,” ucap Vandy
“Setelah pemutusan, saya dihubungi Budhi M Ulaen, National Project Manager PETRA UNDP. Dia meminta agar lokasi tidak gaduh. Waktu itu, toko dan buruh menagih, terpaksa saya talangi dulu dengan harapan ada tagihan yang cair, namun tak ada yang cair,” papar Vandy.
Tak hanya itu, berbagai alasan disampaikan oknum UNDP dan manajemen PT Istaka Karya kepada sub kontraktor agar bersabar menunggu pencairan.
Berdasarkan penghitungan konsultan independent UNDP, kerugian yang harus dibayarkan kepada sub kontraktor mencapai Rp 9 miliar lebih.
PT Istaka Karya kemudian pailit di tahun 2022 dan dibubarkan tahun 2023.
“Teman kami yang juga sub kontraktor beberapa kali ke Jakarta namun kami hanya ditahan di pos Satpam. Intinya, UNDP selama ini hanya menjadikan sub kontraktor sebagai alat untuk menyelesaikan pekerjaan PT Istaka,” kata Vandy.
Vandy cs sempat mendapat harapan pembayaran dari uang jaminan PT Istaka akan dibagikan kepada sub kontraktor.
Nyatanya, UNDP tidak mencairkan dana itu dengan alasan sebagai ganti kerugian atas pekerjaan tak terselesaikan.
Hal itu menjadi kabar buruk bagi para sub kontraktor karena kian tak mendapat kejelasan pembayaran.
Ironisnya, pembangunan di delapan titik paket dikerjakan Vandy tetap berlanjut di 2023.
“Pembangunan yang telah rampung maupun berproses itu dibangun di atas modal kami. Sementara kami belum menerima sepeser pun dari pekerjaan itu,” tutur Vandy.
“Artinya bangunan di delapan titik lokasi yang dikerjakan sub kontraktor baru itu menggunakan uang CV Sinar Bhakti Bersama dan PT Tirta Jaya Makmur. Hal inilah yang membuat kami menilai oknum UNDP dan manajemen PT Istaka Karya melakukan konspirasi jahat terhadap sub kontraktor,” ujarnya menambahkan.
Vandy menyakini UNDP sebagai Badan Program Pembangunan PBB dan juga organisasi multilateral tidak mungkin melakukan kesalahan hingga melukai orang yang bekerja di bawah naungannya.
Menurutnya, kesalahan itu dilakukan oknum di dalam UNDP sehingga merugikan sub kontraktor.
Diketahui Proyek Petra menyasar NTB dan Sulteng untuk merekonstruksi 54 infrastruktur layanan publik dan masyarakat.
Hingga Agustus 2023, proyek itu merekonstruksi 35 dari 54 fasilitas yang ditargetkan.
National Project Manager PETRA Budhi M Ulaen yang memberi respon atas konfirmasi TribunPalu.com.
Telepon dan pesan singkat TribunPalu.com tak direspon. Sumber tribunpalu.com. ***