Kurang lebih 2 tahun pemerintahan Presiden Ir.H.Jokowidodo-Drs.HM.Jusuf Kalla sejak terpilih medio 2014 lalu, namun belum napkin perbaikan ekonomi. Bahkan keuangan Negara carut marut, sehingga harus melakukan pinjaman luar negeri triliunan rupiah. Bangsa ini sudah tergadai secara ekonomi dan keuangan ke luar negeri. Dan Chinalah mayoritas pemberi pinjaman itu.
Katanya ada 4 perbankan milik Indonesia yang menjadi agunan pinjaman luar negeri itu. Benarkah? Karena jumlah pijaman dana luar negeri pemerintah Indonesia yang cukup besar, sehingga gali lubang tutup lubang. Arinya harus meminjam lagi untuk membayar bunga pinjaman luar negeri itu. Lalu siapa yang akan membayarnya? Tentu saja kita sebagai rakyat Indonesia melalui pembayaran pajak kita.
Namun pajak yang kita bayar itu rupanya tidak cukup untuk membiaya negera seluar Indonesia. Menurut Kementerian Keuangan melalui Dirjennya dalam salah satu pertemuan rapat koordinasi, sosialisasi dan evaluasi dana alokasi khusus Fisik bahwa Negara saat ini mengalami deficit anggaran yang jumlahnya ratusan triliun. Makanya untuk mensiasati anggaran transferan ke daerah, terpaksa dana alokasi umum (DAU) tahun 2017 mendatang akan mengalami pemotongan sekitar 100 miliyar lebih setiap daerah.
Adalah Tax Amnesty Pajak (Pengampunan) Pajak salah satu cara yang dilakukan pemerintah untuk mengumpulkan anggaran bagi Negara. Dan tujuan utama tax amnesty itu adalah para konglomerat yang menyimpan uangnya di luar negeri. Namun sasaran tujuan awal tax amnesty itu rupanya gagal. Sehingga saat ini sasaranpun dialihkan ke dalam negeri. Ironisnya, tanpa sosialisasi lebih dulu, semua lapisan masyarakat disasar oleh tax amnesty itu melalui petugas pajak. Padahal tax amnesty adalah pengampunan pajak. Apakah memang rakyat dalam negeri menunggak pajak bertahun-tahun, sehingga sasaran tax amnesty pajak itu menyasar seluruh rakyat Indonesia.
Bukankah setiap tahun rakyat telah membayar pajak, baik pajak bumi dan bangunan, pajak penghasilan, pajak kendaraan saat memperpanjang STNK dan bahkan makan minumpun sudah kena pajak ketika makan dirumah makan atau restoran. Dengan demikian tax amnesty pajak itu patut dianggap salah sasaran.
Makanya tidak heran jika banyak yang sinis terhadap pengelolaan Negara oleh pemerintahan saat ini. Bayangkan diawal pemerintahan Jokowi-JK katanya hendak penghematan, sampai-sampai kegiatan pemerintah dilarang di Hotel-hotel, tapi kenyataannya sekarang malah dihotel mewah berbitang 3 paling rendah. Begitu juga dengan pemilihan kepala daerah secara langsung, katan untuk menghemat dilakukan secara serentak, tapi justru menambah anggaran. Lalu dimana penghematan itu? Wajar bila ada yang sinis melihat kondisi pengelolaan Negara saat ini. Coba anda piker, masa koruptor mau diampuni yang penting mengembalikan uang neraga. Lalu dimana Negara yang katanya Negara hokum jika demikian kenyataannya.
Inkonsistensi kebijakan pemerintah saat ini dapat saja memicu konflik dan perlawan dari rakyat. Apalagi harga kebutuhan Sembilan bahan pokok semakin hari-semakin tinggi. Belum lagi sulit mendapatkan pekerjaan. Bahkan pemutusan hubungan kerja (PHK) hamper setiap saat terjadi. Akibatnya jumlah pengangguran makin meningkat tajam. ***
