Rekom Partai Politik Gratis Atau Berbayarkah ?

Pemilihan umum Kepala Daerah (Pilkada) 2024 sejumlah kandidat perburu rekomendasi partai politik di DPP Partai Politik di Jakarta. Hampir semua kandidat mendapatkan surat tugas dari DPP Partai Politik. Tapi belum ada satu calonpun yang mendapatkan rekomendasi model B1KWK yang akan digunakan mendaftar di komisi pemilihan umum (KPU).

Pertanyaannya gratis atau berbayarkah rekomendasi (rekom) Partai itu? Kalau gratis mestinya beberapa kandidat yang tipis dompetnya namun elektabilitasnya cukup bagus mestinya sudah dapat rekom B1KWK. Tapi kenyataannya rata-rata politisi berduit yang mendapatkan rekom. Bahkan terkesan “borong” partai. Sehingga kandidat lainnya tidak mencukupi lagi partai pengusungnya.

Konon katanya untuk mendapatkan rekom partai model B1KWK harus mengeluarkan uang miliyaran rupiah. Katanya paling sedikit Rp, 500 juta persatu kursi. Jadi kalau 11 kursi maka harus siapkan Rp, 5,500,000,000. Kalau hal ini benar, maka memang hanya orang berduit bisa maju pilkada.

Padahal mestinya jika kita ingin melihat demokrasi tumbuh dengan sehat dan kontestasi dalam pilkada lebih sehat, para pemimpin partai tidak lagi memberikan dukungan seorang kandidat bila partai pendukungnya kursinya sudah cukup. Kecuali memang ada mahar politik dengan alasan untuk biaya saksi, sosialisasi dan pengadaan alat peraga kampanye (APK).

Berkontesi sehat dan demokratis itu jika pasangan calon lebih dari satu. Karena disitulah dilihat pasangan kandidat mana yang mampu memenangkan hati rakyat untuk mendapatkan mandat memimpin daerahnya. Kita perlu berkaca pada pilwakot Makassar tahun 2018 dimana hanya satu pasang calon melawan kotak kosong yakni pasangan Munafri Arifudin – Andi Racmatika Dewi (Appi-Cicu). Celakanya kotak kosongnya yang jadi pemenangnya.

Padahal pasangan calon ketika itu seorang anak menantu dua konglomerat di Sulsel dan pamannya seorang pejabat penting di Mabes Polri. Tapi apa lacur masyarakat Makassar berkata lain, kotak kosong yang menang.

Politik uang atau politik perut (bahasa Inggris: Money politics) adalah suatu bentuk pemberian atau janji menyuap seseorang baik supaya orang itu tidak menjalankan haknya untuk memilih atau memberikan partainya untuk mendukung maupun supaya ia menjalankan haknya dengan cara tertentu pada saat pemilihan umum.

Sesuai dengan Pasal 18 ayat (4) UUD 1945, kepala daerah dipilih secara demokratis. Dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, diatur mengenai pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah yang dipilih secara langsung oleh rakyat yang diajukan oleh partai politik atau gabungan partai politik.

Lalu jika pasangan kandidat membayar partai politik untuk mendapatkan rekomendasi dukungan maju dalam pilkada apakah itu bukan politik uang? Kalau itu politik uang itu artinya ada pelanggaran hukum didalamnya. Oleh sebab perlu diusut.
Uang dan kekuasaan adalah dua sisi yang sulit dipisahkan.

Untuk menuju kursi kekuasaan, kekuatan uang sangat menentukan. Juga sebaliknya, ketika kekuasaan sudah dalam genggaman, uanglah yang diburu. Benarkah pemilihan langsung justru semakin mengekalkan praktik pemerintah bayangan (shadow state) dan ekonomi informal (informal economy) itu?

Dalam sebuah diskusi di Jakarta awal Juni lalu, bakal kandidat Gubernur DKI Jakarta, Faisal Basri, mengaku menghabiskan setidaknya Rp 1 miliar untuk persiapan maju dalam pencalonan. Biaya itu dihabiskan sebatas tahap sosialisasi, termasuk di antaranya untuk bantuan korban banjir di Jakarta.

Menurut Faisal, dana itu sebagian di antaranya dari sumbangan donatur yang bukan pengusaha hitam. Ia juga menyatakan, dirinya tidak pernah membayar partai politik agar lolos sebagai calon.

Bakal kandidat lain, Sarwono Kusumaatmadja, dalam diskusi itu terlihat sungkan mengakui berapa besar dana yang dihabiskan. Bermula dari ya sekitar-sekitar itulah, akhirnya mantan Menteri Negara Lingkungan Hidup itu mengaku menghabiskan tidak kurang dari Rp 2 miliar untuk proses pencalonannya.

Ongkos politik?

Faisal dan Sarwono, yang sempat mengikuti proses penjaringan calon di Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P), berkilah tidak pernah membayar parpol agar diajukan sebagai calon. Namun, seperti pemeo tidak ada makan siang yang gratis sudah menjadi rahasia umum pula, parpol atau gabungan parpol tidak secara sukarela memberikan perahu pencalonan kepada seorang kandidat. Uang itu digunakan sebagai ongkos sewa parpol atau gabungan parpol yang dijadikan kendaraan sang calon untuk maju dalam pemilihan kepala daerah (pilkada).

Seorang fungsionaris parpol besar pernah menceritakan bagaimana untuk menjalin koalisi antar partai saja diperlukan mahar miliaran rupiah. Seorang fungsionaris parpol besar lainnya juga pernah diminta melupakan keinginan menjadi gubernur jika hanya membawa Rp 3 miliar di pundi-pundinya.

Politik uang sejak masa pencalonan seperti itu memang sukar dibuktikan. Namun, praktik seperti itulah yang menjadi dasar argumentasi sekelompok masyarakat sipil untuk mengusung calon perseorangan. Calon perseorangan adalah bentuk perlawanan atas hegemoni politik uang elite dan parpol dalam penetapan pasangan calon. Mengambil analogi pada Pemilu 2004, biaya politik kandidat anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dari kelompok nonparpol dianggap lebih murah ketimbang biaya yang dihabiskan anggota DPR dari jalur parpol.

Di pihak lain, ada kontra-argumentasi yang menyatakan, keberadaan calon independen, calon atau calon nonparpol pun tak menjamin bebas dari praktik politik uang. Calon dari parpol atau calon perseorangan sama-sama harus mengeluarkan biaya politik yang tidak sedikit jumlahnya dalam tahap awal pengajuan calon.

Berdasarkan pengalaman seorang calon perseorangan dalam pilkada di Nanggroe Aceh Darussalam, Ketua Dewan Pimpinan Pusat Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) Fahrul Rozi mengatakan, calon mengeluarkan uang untuk meminta dukungan dari warga sebagai salah satu syarat untuk bisa terdaftar sebagai peserta. Dukungan disampaikan dalam bentuk fotokopi kartu tanda penduduk (KTP). Semula warga dengan sukarela menyerahkan KTP-nya untuk difotokopi. Namun, lama-kelamaan warga meminta harga khusus bagi setiap KTP miliknya yang akan difotokopi tim sukses calon independen sebagai bentuk dukungan.

Praktik politik uang calon independen sama dengan yang terjadi pada calon yang maju melalui parpol, kata Fahrul.

Dalam pilkada di Aceh akhir Desember tahun lalu, calon independen harus mampu mengumpulkan minimal tiga persen dukungan dari total jumlah penduduk atau mencapai 120.904 orang. Seandainya setiap KTP dihargai Rp 10.000, setiap calon harus mengeluarkan dana minimal Rp 1,2 miliar. Dana itu baru biaya meminta dukungan warga sebagai syarat pendaftaran di Komisi Pemilihan Umum (KPU). Tentu saja biaya itu sangat sedikit dibandingkan dengan total biaya lain yang harus ditanggung calon dalam proses pilkada secara keseluruhan.

Bagi peneliti Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Syamsuddin Haris, keberadaan calon nonparpol memang tidak murni bebas dari politik uang. Namun, hal itu dianggap lebih baik ketimbang mekanisme biaya politik calon dari parpol. Biaya politik calon dari parpol hanya dinikmati segelintir elite partai, sedangkan biaya politik calon independen langsung mengalir dan dinikmati masyarakat.

Selain itu, besaran biaya politik yang harus dikeluarkan calon independen juga lebih rendah dibandingkan dengan calon parpol. Alat politik dan mekanisme pembayarannya lebih jelas sehingga biaya calon untuk maju dalam pilkada dapat dipangkas. Keberadaan calon independen membuat penentuan calon pemimpin tak sewenang-wenang ditentukan pengurus parpol, katanya.

Kompensasi?

Terlepas besar-kecil dana politik yang dihabiskan, peneliti LIPI lainnya, Syarif Hidayat, mengingatkan, pelaksanaan pemilihan langsung mungkin saja mengekalkan oligarki kekuasaan dan mendorong merebaknya praktik shadow state dan informal economy dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Alih-alih untuk mendapatkan pemerintahan yang demokratis dan memenuhi harapan rakyat, rangkaian proses menuju pemilihan berikut kesepakatan di bawah meja oleh kandidat dengan sponsor menjadikan kian jauhnya upaya menegakkan kedaulatan rakyat, mewujudkan kebebasan politik rakyat, dan percepatan peningkatan kesejahteraan rakyat.

Penelitian di Provinsi Jambi, Kalimantan Selatan, dan Bengkulu menunjukkan ada persekongkolan politik dengan bisnis. Memang, setiap kandidat menyediakan dana dari kantongnya sendiri untuk membiayai proses politik. Namun, dipastikan dana sendiri itu tidak cukup sehingga diperlukan sponsor untuk menutup kebutuhan.

Umumnya, dana itu berasal dari pengusaha, baik lokal maupun nasional. Itulah yang menjadi salah satu faktor penyebab kemenangan sejumlah calon yang merupakan incumbent atau pengusaha.

Para sponsor inilah yang pascapemilihan berupaya memengaruhi penyelenggaraan pemerintahan daerah sebagai bagian dari in-return cost atas investasi politik dan ekonomi yang ditanamkan. Harus ada kompensasi memadai atas biaya yang sudah dikeluarkan. Jika sponsor dari kalangan pengusaha, orientasi keuntungan bisa sangat variatif. Bisa berupa pemberian proyek atau lewat perlindungan dan kemudahan atas kelangsungan unit bisnisnya. Proyek konstruksi bernilai besar diincar, selain usaha di bidang pertambangan dan pariwisata.

Menurut Syarif, sponsor itu biasanya juga sangat cerdik. Pada tahap awal, sokongan dana diberikan kepada semua pasangan calon. Pada tahapan berikutnya, mereka akan berganti strategi dengan menyumbang kepada calon yang punya peluang lebih besar untuk menang. Kalau dua pilkada dua putaran, biasanya lebih menarik. Putaran pertama hati-hati, putaran kedua baru jor-joran, katanya.

Perbaikan?

Praktik uang sebagai penentu kemenangan dalam pemilihan itu tidak terlepas dari definisi atas ongkos politik dan politik uang. Mengeluarkan sebanyak-banyaknya dana untuk berkampanye dianggap sebagai biaya politik. Definisi politik uang dimanipulasi sehingga siapa pun calon bisa berlindung dengan aman. Kalaupun ada rekening resmi yang mesti diaudit, celah untuk mengakalinya masih sangat terbuka. Kerap kali tidak cocok antara aktivitas dan biaya yang dilaporkan, kata Syarif.

Indonesia Corruption Watch (ICW) merinci sejumlah titik lemah pengaturan dana politik. Misalnya, tidak ada aturan khusus mengenai sumbangan dari pribadi pasangan calon atau parpol atau gabungan parpol pendukung. Di luar tim kampanye yang dilaporkan, juga ada tim sukses yang bisa meraup dana tanpa akuntabilitas kepada publik.

Juga tidak ada pengaturan yang jelas mengenai sumbangan dari induk dan anak perusahaan, sehingga mungkin saja sebuah konglomerasi menyumbang berkali-kali. Dengan adanya batas sumbangan maksimal, masih ada kemungkinan mengakalinya dengan memecah-mecah sumbangan dengan nilai di bawah batas minimal pencatatan.

Tanpa perbaikan, diyakini bahwa pejabat publik yang terpilih dalam pemilihan langsung akan terlipat dalam persekongkolan jahat. Jika tidak ada perbaikan aturan, sampai kapan pun uang akan menjadi faktor paling menentukan. Harapan pada demokrasi langsung pun bisa-bisa pupus. Karena, (tanpa perbaikan aturan) kita tinggal menunggu ke mana (pengusaha) membawa tasnya, kata Syarif. (Sumber: Kompas, 15 Juni 2007-ICW). ***

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Back To Top