PT.ANA Diduga Tak Tunaikan Kewajibannya ke Negara, Sedang Didalami Kejati

Foto Kajati Sulteng Agus Salim,SH,MH diapit dari sisi kanan Aspidsus Mochammad Jeffri Rudy,SH, MH, Aspidum Fitrah,SH,MH dan dari sisi Kiri Kajari Palu Moh.Irwan Datuiding,SH,MH dan Kajari Donggala Mangantar Siregar, S.H. foto Bang Doel/deadline-news.com
0

 

 

 

Bang Doel (deadline-news.com)-Palu-Salah satu perusahaan perkebunan kelapa sawit group astra yakni PT.Agro Nusa Abdi (ANA) di Morowali Utara (Morut) sulawesi tengah diduga tak tunaikan kewajibannya ke negara selama belasan tahun.

Padahal mestinya membayar uang pemasukan kepada Negara. Namun karena tidak memiliki hak guna usaha (HGU) sehingga kewajiban ke negara diduga tak dibayarkan.

Hal ini sudah berkali-kali diungkapkan Nusantara Coruption Watch (NCW) RI-koordinator Indonesia Timur Anwar Hakim

Kepala kejaksaan tinggi (Kajati) sulawesi tengah (Sulteng) Agus Salim, SH,MH dalam press releasenya pada hari bhakti adhyaksa ke 63 tahun menegaskan bahwa di pt.ana ada isu kepemilikan lahan warga, olehnya penyelesaian alas hak masing-masing pihak.

“Proses pelaksanaan penguasaan lahan, penanaman, sawit tumbuh lalu dijual, ada hak-hak negara disitu yang diduga tidak dilaksanakan. Lalu adakah irisannya dengan tindak pidana korupsi, undang-undang kehutanan, undang-undang lingkungan dan pajak,”ujar Agus.

Pihak Kejaksaan hanya fokus pada dugaan tindak pidana korupsinya yakni dugaan tidak melaksanakan kewajibannya ke negara.

Sebelumnya telah diberitakan PT.ANA memiliki 7200 hektar lahan kebun sawit dan 20 hektar diantaranya adalah lahan warga.

Dan 20an hektar lahan di dalam perkebunan PT.ANA group Astra itu telah dieksekusi setelah perusahaan perkebunan nasional itu kalah dari gugatan H.Bakri Cs.

Inlok PT ana harusnya sudah dibatalkan oleh menteri ATR/BPN sebagaimana pasal 14 permenteri ATR/BPN no 15 THN 2015.

Dan segera BPN morut dan kanwil BPN Sulteng rekomendasikan kepada pusat PT ana ini, oleh karena Pihak PT ana diduga tidak patuh terhadap pasal 4 permenteri ATR/BPN.

“Bahwa kemudian PT.ANA selama ini juga tidak patuh kepada PP no.40 tahun 1996 tentang status HGU. Bahwa kalau merujuk ke permenteri ATR/ BPN no 5 THN 2015 bahwa PT ana selama kurang lebih dua puluh tahun adalah terlalu banyak regulasi yang dia tidak taati itu. Sehingga tentu sangat beralasan pihak pemerintah dan negara untuk menghentikan kegitanya berkebun sawit di morut Sulteng itu,”tegas Anwar.

Kata Anwar Permenteri pertanian no 5 tahun 2019 tentang tatacara perizinan berusaha di sektor pertanian bahwa ijin usaha pertanian dibidang perkebunan sawit tidak dibenarkan tanpa hak milik HGU.

Sehingga perusahaan pertanian dan perkebunan sawit PT ana morut Sulteng, tentu adalah sebuah eror prosedur bila pihak Pemda tetap mengeluarkan ijin kepada PT ana untuk mengolah perkebunan sawit. Dan dipandang atas perbuatan ini berpotensi dugaan adanya KKN dan tindak pidana korupsi.

“Satu kewajiban yang diduga tindak pernah dilaksanan PT.ANA Morut berkebun sawit selama ini adalah laporan setiap akhir tahun. Dan itu yang telah ditetapkan dalam permenteri ATR/ BPN no 5 THN 2015,”tegas Anwar.

Manajemen PT.ANA Oka yang dikonfirmasi via chat di whatsAppnya sampai berita ini naik tayang belum memberikan jawaban konfirmasi.***

Tinggalkan Komentar Anda! :

%d blogger menyukai ini: