Nelwan (deadline-news.com)-Sigi – Terkait revitalisasi proyek multi years yang digarap oleh BUMN seperti peningkatan ruas jalan nasional dan provinsi, pipanisasi rekonstruksi rehabilitasi sistem air baku pasigala, normalisasi sungai, sabodam, dann irigasi gumbasa, perlu adanya revisi ulang dari kementerian pekerjaan umum dan perumahan rakyat (PUPR) liding sektor balai masing-masing yakni BWSS III Palu dan BPJN.
Investigasi deadline-news-com group detaknews.id Sabtu (28/7-2023), sebagian pekerjaan proyek multi years itu ada yang telah selesai bahkan sudah sampai ke fase klimaks dan mencapai bobot 100%.
Namun ada beberapa proyek nasional itu masih dalam tahap profesional heand over (PHO), bahkan ada juga ke tahap Final heand over (FHO).
“Tetapi faktanya sejumlah proyek itu fisik dan bobot konstruksinya dibeberapa titik terkait beberapa pondasi pembatas ruas jalan Nasional Palu – Kulawi tampak rapuh, akibat struktur speak betonnya dikerjaakan kurang berkwalitas.
“Diketahui ada tiga titik proyek berskala nasional mengait SaboDam, seharusnya masih perlu dilakukan pemantauan kembali oleh pihak balai terkait, diantaranya, Sabo Dam di Desa Poi Kecamatan Dolsel, Sabo Dam di Desa Bangga dikecamatan yang sama dan di Desa Salua Kecamatan Kulawi.
Bagaimana tidak? ketiga Sabo Dam tersebut kini kondisinya telah mengkhawatirkan, pasalnya tumpukan sedimen berupa material pasir telah hampir penuh menggenagi siklop atau dinding (bupper fill) di sepanjag sungai itu.
Sementara dititik Sabo Dam lll berada di desa Bangga saat ini juga kondisi debit airnya kian meningkat daratis, akibat tumpukan sedimen berupa material pasir, potongan ranting pohon dan potongan gelondongan kayu bekas penebangan liar banyak yang tersangkut di lobang sirkulasi pembuangan aliran air sungai tersebut.
Yang lebih memprihatinkakan adalah di desa Poi (Dolsel) penampakan debris sedimen atau material pasirnya kian terjadi penumpukan.
Jika dibiarkan, maka tidak menutup kemungkinan akan mengakibatkan banjir, meski itu bukan lagi berupa banjir bandang, tetapi bahaya banjir itu dapat mengacam warga desa setempat yang bermukim di sekitaran bantaran sugai tersebut.
Sejatinya peruntukan mobilisasi proyek Sabo Dam itu adalah proteksi debit air di aliran sungai yang terpaut sedimen agar terhidar dari bahaya banjir bandang. Sehingga pemerintah merealisir pinjaman triliunan rupiah dari dana Loan yang terasosiasi dengan Bank Dunia yaitu, JICA dan international ADB.
Terkait prioritas lokalisir teknik kosntruksi Sabo Dam itu, adalah mencakup objectifitas struktur elemen yang menetralisir ferkwensi pergerakan sedimen dalam sungai yang mengontrol terstruktur dalam modul bangunan Sabo Dam tersebut.
“Baik struktur elemen speack dan dimensi konstruksi yang mengatur pengendalian sungai dan pergerakan sungai itu sendiri maupun fungsi siklop (groundshil) sebagai pengendali aliran debris (lahar/sedimen) beserta prasarana pelengkapnya.
Sejumlah korporasi perusahaan nasional yang mengelolah proyek multi years tersebut, melekat di leding sektor BWSS lll Palu Sulawesi Tengah.
Adapun sumber dana anggaran proyek multi years itu yang digulirkan terhadap perusahan-perusahaan besar tersebut, intes melalui sokongan dana yang berasal dari anggaran plus instructure rekonsrtuction sektir loan (IRSL) JICA serta insternational asian develoment bank (ADB), dimana telah terakomudir lewat pihak kementrian PUPR yang nilainya mencapai Rp, 15 triliun.
Secara teknis persentasi progres kerja dari kesemua speack pekerjaan proyek tersebut hingga ekskalasi dan maksimalisasi struktur dan dimensi pekerjaan itu, dan intens mengikuti petunjuk tkenis sesuai tata cara aturan arsitekturnya, sehingga bobot hasil garapan mencakup progres per-item terakumulasi dengan sempurna dan signifikan serta terlihat berkualitas.
Hanya saja penggarapannya terkesan agak sedikit lamban, karena terkendala oleh banyak faktor, salah satunya adalah faktor alam, dimana wilayah Sigi itu memang diakui cuacanya cukup rentan dan ekstrim, sehingga membuat pekerjaan beberapa proyek berskala nasional itu sering mengalami keterlambatan. Terindikasi high interest (tingginya kepentingan).
Sejumlah proyek berskala nasional itu dipetakan dan difokuskan dikawasan Kabupaten Sigi yang lebih parah terdampak bencana alam gempa tsunami dan likuifaksi (gempis) sekitar lima tahun yang silam.
Diketahui optimalisasi sistim tata kelolah beberapa proyek berskala nasional itu, dalam prioritas penggarapannya cukup signifikan, juga diakui cukup menelan banyak anggaran yang sangat luarbiasa besar hingga mencapai triliunan rupiah.
Dan terkait objektifitas pengololaan proyek itu, juga dijamin sangat ketat pengentrolannya, hingga upaya high control (tingginya pengawasan) dari kementrian PUPR, tampak cukup baik.
Tetapi masih ada bagian-bagian fital proyek itu, mengalami kerusakan fatal dan terkesan terabaikan oleh pihak penglolah proyek tersebut.
Dimana maksimalisasi gerak bersama (geber) korporasi perusahaan bonafit yang bergerak di sektor konstrusi dan perihal revitalisasi proyek infrastruktur serta plot lokalisir sejumlah proyek multi years di Kabupaten Sigi secara sitematis pekerjaan itu telah berjalan sesuai terapan dan aturan PUPR.
Namun realitasnya sortasi progres pekerjaan peritem, tatkala pihak PUPR mereview ulang proyek-proyek tersebut, lalu kemudian pekrejaan proyek-proyek itu di protek dengan aturan proses adendum.
Selain itu, tatkala juga proses penambahan elevasi volume pekerjaan diakui sudah efesien, sedangkan secara teknis pembuatan fisik konstruksi itu mengikuti metode sesuai speak.
Padahal faktaya fisik dari pekerjaan proyek-proyek tersebut, dibeberapa titik ada yang rapuh, bahkan terlihat amburadul, hasil pekerjaan itu diduga terkesan masih adanya kong kali kong dari pihak tertentu atau high interest (tingginya kepentingan).
Tatkala proyek multi years itu diproyeksikan dan dipetakan, juga diplot dengan teknis perencaan yang matang hingga kemudian dilakukannya revisi ulang pada tata kelolah terkait pelaksaan garapan pekerjaan disetiap item serta tahapan akumulasi progres pekerjaanpun secara keseluruhan melalui proses hingga mencapai bobot yang berkuwalitas.
Berkaitan dengan hal itu, maka unsur kesesuaiannya terpaut pada Contract Change Order (CCO) adalah Surat kesepakatan beruapa perjanjian tertulis yang di tanda tangani oleh pemilik (owner), wakil Owner (MK) dan kontraktor dikarenakan adanya revisi atau perubahan perencanaan awal pada proyek konstruksi yang dikondisikan dengan keadaan dilapangan, dimana terjadi Contract Change Order.***