Polres Bidik Pengusaha Tambang, Perkebunan dan Kapal

 

Foto kapal tongkang di salah satu Jeti sedang melakukan pemuatan hasil tambang galian C (Sirtukil). Foto Sof/deadline-news.com

 

Bang Doel (deadline-news.com)-Palu-Kelangkaan bahan bakar minyak (bbm) jenis solar bersubsidi sejak beberapa bulan terakhir membuat masyarakat serah.

Utamanya mereka yang memiliki alat transportasi umum seperti truk, bus dan kendaraan pribadi.

Diduga kelangkaan bbm bersubsidi ini banyak lari ke pengusaha tambang, perkebunan kelapa sawit dan perkapalan pengangkut hasil tambang galian C.

Menyikapi hal itu kasatreskrim Polres Palu tengah membidik ketiga kelompok pengusaha itu.

“Sebagai atensi dari perintah Kapolri kami sedang melakukan pengawasan dan penyelidikan terkait kelangkaan bbm bersubsidi yang membuat masyarakat resah,”kata Kasat Reskrim polres Palu AKP Ferdinand E Numberi, S.IK, MH menjawab wawancara deadline-news.com di ruang kerjanya Selasa (25/10-2022).

Menurutnya perusahaan tambang, perkebunan kelapa sawit dan perkapalan pengangkut hasil tambang galian C yang paling rawan menggunakan bbm jenis solar bersubsidi.

Ferdinand menegaskan saat ini tengah menyediki beberapa pengusaha kapal tongkang di Palu yang ditengaraih menggunakan bbm bersubsdi.

“Hal ini ditandai dengan tidak adanya faktur pajak bbm dalam dokumen kapal tongkang yang memuat pasir, krikil maupun batu dari Palu ke Kalimantan Timur,”tutur Ferdinand.

Disinggung dugaan ada setoran fulus untuk memukuskan pelayaran kapal tongkang itu, Ferdinand membantahnya.

“Itu tidak benar, kami tidak pernah meminta dan menerima uang dari pengusaha kapal tongkang. Tapi kami ada memeriksa kelengkapan dokumen utamanya faktur pajak bbm terhadap pengusaha kapal tongkang,”tegas Ferdinand.

Ia mengatakan kalau pengusaha kapal tongkang tidak memiliki faktur pajak bbm, maka patut diduga mereka menggunakan bbm bersubsidi.

Ketua Asosiasi pengusaha tambang (ASPETA) kota Palu H. SAHID yang dikonfirmasi mengaku bingung juga dengan dugaan pungli itu.

“Itulah kami juga bingung Pak,”tulis ketua Aspeta kota Palu H.Sahid menjawab konfirmasi deadline-news.com minggu (23/10-2022).

Disinggung apa benar ada setoran titipan dari agen kapal ke ketua Aspeta kota Palu untuk diteruskan ke oknum tipikor Polres Palu? Jawab Sahid tidak ada.

Namun ketua Aspeta kota Palu itu kemudian mengakui pernah menerima titipan dari agen kapal untuk diteruskan ke oknum tipikor Polres Palu.

“Itu kpl muat ditempatx kita,”aku ketua Aspeta H.Sahid.

Sementara itu bagian pengukuran dari DPPKAD kota Palu Herson yang dikonfirmasi tidak meresponnya.

Kondisi perekonomian negara ini lagi lesu, lemah dan loyo. Akibatnya pemerintah mengambil langkah-langkah penyelamatan ekonomi negara dengan cara mengoptimalkan sumber-sumber pendapatan negara.

Seperti menaikkan biaya pajak, harga dasar listrik dan bahan bakar minyak (bbm). Sehingga berdampak keseluruh sendi-sendi ekonomi kelangsungan hidup rakyat.

Sektor usaha yang menggunakan bbm dalam menggerakkan produksinya paling merasakan tingginya harga bbm di negeri ini.

Sebut saja para pengusaha tambang, perkebunan kelapa sawit dan perkapalan terpaksa membeli bbm yang diduga ilegal (bersubsidi).

Sebab jika menggunakan bbm industri dalam menjalankan usaha merekan, bisa-bisa bangkrut karena tidak dapat lagi beroperasi dengan tingginya harga bbm industri itu.

Kalau mereka bangkrut karena alasan tidak ada biaya operasional, maka otomatis terjadi lonjakan pengangguran.

Makanya mau tidak mau harus “mencuri” dengan membeli bbm bersubsidi. Hal ini terjadi untuk mengimbangi biaya produksi dengan tingginya harga bbm industri.

“Kami mencuri karena terpaksa akibat dari kebijakan pemerintah yang tidak memihak ke rakyat. Tegasnya pemerintah sendiri memaksa kami jadi pencuri,”kata seorang agen kapal tongkang yang minta namanya tidak disebutkan. ***

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Back To Top