Bang Doel (deadline-news.com)-Palu-Walau sudah ada sebagian pengembalian, namun sudah terlambat. Sebab sudah ditingkatkan proses hukumnya dari penyelidikan ke penyidikan.
Sehingga semua yang terlibat dalam proyek itu mulai dari rekanan, mantan Kabalai, Satker,PPK terancam jadi tersangka (TSK), demikian informasi yang di himpun di Kejaksaan Negeri Palu Jumat pekan lalu.
Rekanan proyek sumur artesis untuk warga huntap tondo Simak Simbara mengaku telah mengembalikan sebagian kerugian negara temuan badan pengawas keuangan dan pembangunan (BPKP) RI perwakilan Sulawesi Tengah sebesar Rp, 1,7 miliyar.
“Saya sudah mengembalikan sebagian pak,” aku Simak menjawab deadline-news.com Kamis (15/6-2023) via telepone selulernya.
Ditanya berapa jumlah yang telah dikembalikan, Simak hanya menyarankan konfirmasi ke Kasatker pak Tarso.
“Bapak tanyakan saja ke pak Satker Pak Tarso, tidak enak kalau saya yang jelaskan,”aku Simak.
Simak Simbara adalah derektur CV Tirta Hutama Makmur yang merupakan rekanan proyek Sumur Artesis basca encana dengan anggaran sebesar Rp,6,9 miliyar untuk warga Huntap Tondo.
Proyek 2019 itu dikerjakan jaman Kabalai BP2W Sulteng Ferdinan dan Satkernya Aksa. Namun saat proyek itu diduga bermasalah mereka yang diduga terkait dipindah tugaskan ke daerah lain.
Sementara itu Ka Satker Tarso yang dikonfirmasi via chat di whatsAppnya mengaku Simak telah mengembalikan dugaan kerugian negara sebesar Rp, 360 juta.
“Betul Pak, pihak Pak Simak akan mengembalikan temuan dengan mencicil. Untuk sekarang sudah di kembalikan 360 jtan, info dari beliau akan terus dikembalikan dengan mencicil (bertahap). Demikian informasi sementara Pak Andi ????,”kata Tarso.
Disinggung soal kerugian negara mencapai Rp, 1,7 miliyar dari total anggaran Rp, 6,9 miliyar atas temuan BPKP, Tarso mengakuinya.
“Betul Pak Andi, untuk temuan total 1,7 M. dan beliau akan mengembalikan sisanya juga tapi bertahap ????,”tulis Tarso.
Proyek untuk air bersih warga huntap tondo itu sedang ditangani Kejaksaan Negeri (Kejari) Palu, Provinsi Sulawesi Tengah.
Dan statusnya sudah dinaikkan dari tahap penyelidikan ke tahap penyidikan.
Penyidik meyakini ada tindak pidana dan perbuatan melawan hukum di proyek yang melekat di Balai Prasarana dan Permukiman Wilayah Provinsi Sulawesi Tengah (BP2WS) tersebut.
“Sudah ditingkatkan ke penyidikan mulai tanggal 12 Juni 2023,” kata Kepala Seksi Intelijen (Kasi Intel) Kejari Palu, I Nyoman Purya, kepada wartawan Rabu (14/6-2023).
Menurut Kasi Intel, secara internal Kejari Palu, kasus ini sudah diserahkan penanganannya pada 30 Mei 2023 dari bidang Intelijen ke bidang Pidsus. Dan kemudian pada 31 Mei 2023, telah dilakukan penyelidikan Pidsus.
Selanjutnya pada 12 Juni 2023 oleh Pidsus dinaikan statusnya dari penyelidikan ke penyidikan.
“Teknisnya, saat ini bagian Pidsus Kejari Palu yang sudah tangani,” kata jaksa berkacamata ini.
Kejari Palu sudah memeriksa beberapa orang antara lain:
1). AH selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) di Balai Prasarana dan Pemukiman Wilayah (BP2W) Provinsi Sulteng;
2). AM sebagai Kepala Satker di BP2W Provinsi Sulteng;
3). S sebagai konsultan pengawas TMC 6;
4). AT selaku pengawas lapangan di BP2W Provinsi Sulteng;
5). SS sebagai penyedia jasa/kontraktor;
6). SR selaku Kasubdit Kepatuhan Intern Ditjen Cipta Karya Provinsi Sulteng;
7). SJ selaku PPSPM di BP2W Provinsi Sulteng, dan
8). A selaku Direktur PDAM Kota Palu. Mereka yang telah diperiksa dan diduga ada keterkaitan kuat, bakal tersangka. Sumber Metrosulteng.com media patner deadline-news.com. ***