Pemkab Donggala dan BPJS Buka Dialog Interktif

 

Yuyun (deadline-news.com)-Donggalasulteng – Pemerintah Kabupaten Donggala mengelar dialog interaktif dengan Oprasional Badan Penyelengara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan.

Dialog Interktif yang dibuka Bupati Donggala, Drs. Kasman Lassa, SH mengusung tema “Optimalisasi Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Bagi Seluruh Aparat Desa di Kabupaten Donggala”.

Bupati Donggala Drs. Kasman Lassa, SH, MH di dampingi Kadis Kesehatan Kabupaten Donggala, Kadis Nakertrans, Kadis Sosial. Kadis PMD, Kadis Kesehatan Kabupaten Donggala, Kepala BPJS Ketenaga kerjaan Najmawati SE, MM. AK.C.A dan Kepala BPJS Sulawesi Tengah, La Uno, belum lama ini.

Kepala BPJS Ketanagakerjaan Sulawesi Tengah La Uno dalam sambutannya mengatakan, BPJS Ketenagakerjaan mengadakan sistem jaminan sosial yang ada di Indonesia. Di Indonesia ada dua jaminan sosial, yakni BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan.

La Uno mengungkapkan, setiap warga Negara Indonesia berhak mendapatkan jaminan sosial, baik itu kesehatan maupun ketenagakerjaan. Untuk itu Ia menyampaikan ucapan terimakasih kepada pemerintah Kabupaten Donggala yang mulai dari cakupun kepesertaan BPJS ketenagaakerjaan untuk para pekerja yang jumlahnya telah mencapai 80 persen belum masuk kepala desa sebagai peserta BPJS.

Selain itu La Uno juga menyampaikan ucapan terima kasihnya atas terselengarannya dialog interaktif ini dihadiri Bupati Donggala.

“Ini merupakan suport bagi kami karena bupati tau kalau rakyat sehat dan kuat otomatis tidak merepotkan lagi pemerintah daerah maka disinilah kami hadir,” tutupnya.

Di tempat yang sama melalui sambutannya Bupati Donggala, Drs. Kasman Lassa, SH, MH mengatakan, bahwa kegiatan tersebut terkait dengan ketenagakerjaan keselamatan kerja termasuk untuk kepala desa.

Kasman Lassa mengemukakan, pemerintah pusat melalui anggaran APBN bertujuan membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa melalui Dana Desa. Dana desa dapat digunakan dalam bidang pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan masyarakat desa lainnya.

Bupati juga mengatakan bahwa informasi terkait jumlah masyarakat miskin perlu dilakukan pendataan oleh pemerintah desa masing-masing dengan menggunakan format yg terdapat di OPD terkait.

Sehingga nantinya ditemukan data yg lebih akurat, karena menurut bupati, hanya kepala desa dan aparatnya yang tahu segala sesuatu yang terjadi di desanya.

Dialog yang melibatkan camat dan kepala desa di Kabupaten Donggala dilaksanakan selama sehari di Wisma Donggala, Jalan Pangeran Diponegoro Kota Palu.***

 

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Back To Top