Ditkrimsus Polda Sulteng Dimohon Siriusi Dumas Penggunaan Dana Stunting di Kegiatan KKNT-LPPM Untad

 

Iklan anies – nilam

 

Bang Doel (deadline-news.com)-Palu-Penyataan yang saling bertolak belakang antara Ketua LPPM Untad, Dr H Lukman Nadajamuudin, M.Hum dengan Ketua Tim Pelaksana KKN Tematik (KKN-T) Stanting, Prof Dr Rosmala Nur, M.Si, termasuk penjelasan dari sejumlah mitra, mengundang kecurigaan.

 

Selain terkesan tidak ada koordinasi, juga ada dugaan saling melidungi dan saling menutupi.

 

Pihak Direktorat Kriminal Khusus (Ditkrimsus) Polda Sulteng yang telah menerima Pengaduan Masyarakat (Dumas) terkait dengan dugaan penggunaan dana Stunting yang mendapat perhatian besar Presiden Jokowi, termasuk dana yang ditempelkan pada Program Kuliah Kerja Nyata Tematik (KKN-T) Stunting pada Lembaga Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat Untad dari sejumlah mitra, kurang mendapat responnya.

 

Bahkan terkesan sangat lambat jika dibandingkan dengan Kejaksaan Tinggi Sulteng jika menerima pengaduan.

Seperti diberitakan sebelumnya, Prof Dr Rosmala Nur selaku Ketua Tim Penurunan Stunting di KKN Tematik, memperjelas jika ada hal yang perlu diselidiki oleh Aparat Penegak Hukum.

Menutur Prof Rosmala Nur saat dikonfirmasi bebetapa waktu lalu, pihaknya hanya dihonor sebagai pemateri di Sulbar, dan tidak ada dana yang diterima.

Sementara mahasiswa KKN diwajibkan lagi membayar Rp600 ribu ke Untad sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Dari penjelasan Prof Rosmala Nur, terungkap dugaan jika terjadi penggunaan double sumber anggaran, yakni mahasiswa yang membayar sebagai Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), dan Pembayaran dari Pemda melalui Surat Perjanjian Kerjasama (PKS), yang juga masuk kategori PNBP.

Namun sejumlah informasi menyebutkan, jika dana dari mitra langsung digunakan oleh Tim Stunting, termasuk dalam pembayaran honorarium tanpa terlebih dahulu dimasukkan ke Kas Negara BLU Untad.

Informasi yang dihimpun medua ini di lapangan, khususnya dari sejumlah mitra ada hal yang saling bertentangan. Bahkan apa yang dijelaskan oleh Ketua LPPM Untad, Dr Lukman Nadjamuddin, berbeda dengan penjelasan mitra, demikian juga antara penjelasan Prof Rosmala Nur dengan Ketua LPPM.

Atas kontrainformasi segitiga ini, maka sebuah sumber menjelaskan jika ada dugaan penyimpangan yang harus diusut tuntas, karena kesannya ditutup-tutupi sejak KKNT Tahun 2022 sampai Tahun 2023.

Dari hasil investigasi media ini menemukan jika ada anggaran PKS sebesar Rp150 juta, namun yang tertera terkait dengan pemberian susu dan telur hanya Rp20 jutaan, selebihnya tidak ada yang bersentuhan langsung dengan penurunan stunting.

Dari data yang berhasil dihimpun media ini, Kegiatan KKN Tematik Stunting oleh LPPM tahun 2022 bekerjasama dengan sejumlah mitra, terungkap bahwa pada tahun 2022, KKNT Stunting terdapat di lima titik penempatan.

Kelima titik penempatan mahasiswa KKNT tersebut adalah di Donggala untuk KKNT Angkatan 100 pada 1 September 2022, Angkatan 101 pada 7 Oktober 2022, dan Angkatan 102 pada 10 November 2022 dengan sumber DP2KB Donggala dan DP2KB Sulteng.

Selain data yang dihimpun tersebut, terdapat juga KKNT kolaborasi Mahasiswa Unismuh dan Untad yang titik penempatannya adalah Donggala dan Sigi yang serentak pada 25 Juli 2022.

Data lain yang berhasil dihimpun adalah KKNT pada Tahun 2023, yang juga tersebar di Kabupaten Mamuju Tengah Angkatan 104, Kabupaten Banggai Kepulauan Angakatan 104, Kabupaten Tojo Unauna Angkatan 104, dan Kabupaten Sigi Angkatan 103.

Sumber dana kesemua Angkatan tersebut adalah BKKBN Pusat, BKKBN Sulbar, BKKBN Sulteng, dan DP2KB Sulteng.

Masyarakat sangat mengharapkan agar Ditkrimsus Polda Sulteng segera menindaklanjuti pengaduan kasyarakat, dan segera memanggil pihak-pihak terkait untuk mendapatkan kejelasan atas adanya saling silang informasi di antara pihak terkait, demi menghindari firnah serta memperjelas dugaan kemungkinan adanya dana yang seharusnya menjadi PNBP Untad tetapi langsung digunakan oleh pihak pengelola KKNT Stunting.

Sebelumnya Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Untad, Dr. H. Luman Nadjamuddin, M.Hum yang dihubungi melalui telepone selulernya di nomor 08539744806x mengatakan pihaknya tidak menerima uang tunai, tapi hanya diberikan fasilitas transpor, akomodasi dan konsumsi oleh pemeda ketika anak-anak mahasiswa turun ke lapangan untuk membantu pendataan kasus stunting di masyarakat.

“Seperti di Mamuju dan Pasangkayu Sulbar kami hanya diberi fasilitas, akomodasi dan konsumsi, bukan dalam bentuk uang tunai dalam pendataan dan penanganan stunting,”jelas Lukman.

Sementara itu, Dirkrimsus melalui Kabid Humas Polda Sulteng Kombes Pol.Djoko Wienartono yang dihubungi untuk menanyakan sejauh mana langkah penanganan laporan LSM terkait penggunaan dana stunting mengatakan perkara tersebut masih dilakukan klatifikasi terhadap saksi-saksi.

Sebelumnya Mantan Ketua Lembaga Pengabdian Untad, Dr Muhammad Rusydi dikonfirmasi melalui pesan singkat di telepone selulernya di nomor 0823489111x Rabu siang (16/8-2023) sekitar pukul 14.00 wita tidak memberikan jawaban.

Kemudian Ketua Tim Stunting dalam kegiatan KKN Tematik, Prof Dr Rosmala Nur melalui pesan singkat di telepone selulernya di nomor 08134258871x Rabu (16/8-2023) siang sekitar pukul 14.02 wita mengatakan Bkkbn pusat itu pak dananya lewat BKKN Sulbar Untad hanya dihonor pemateri.

“Kalau mahasiswa nggak ada, Malah bayar sekitar 600 ribu ke untad sesuai peraturan hg berlaku tabe,”jelasnya.

Disinggung soal besar honor pemateri, Prof Rosmal menuliskan sesuai SBM sj pak berapa perjamnya.

“Nanti tanya bkkbn Sulbar brp honornya saya…sgt kecil pak, kkkn ini lebih banyak pemgabdiannya pak. Hanya dosen2 tertentu yg bisa bertahan jadi dosen pembimbing lapangan,”ungkapnya. ***

Banjir Lumpur di Ruas Jalur Dua Soekarno Hatta Menimbulkan Kemacetan

 

 

 

Antasena (deadline-news.com)-Palu-Akibat penggalian drainase belum tuntas, manjir lumpurpun melanda jalur dua ruas jalan nasional Soekarno Hatta dekat Mako Polda Sulteng.

Sehingga mengakibatkan arus lalulintas dialihkan ke jalan Teluk Palu tembus ke jalan Martadinata, pun menimbulkan kemacetan sepanjang kurang lebih 1 kilometer mulai dari arah pertigaan jalan Soekarno Hatta ke jalan Teluk Palu hingga ke jalan Martadinata.

Kendaraan bertumpuk dari arah utara ke selatan dan dari arah timur, akibatnya kemacetanpun tak dapat dihindari di pertigaan Martadinata dengan Teluk Palu.

Pantauan  deadline-news.com group detaknews.id Minggu malam (17/9-2023) sekitar pukul 20:15 wita pengendara terlihat tidak ada yang mau mengalah, sehingga menambah kemacetan lebih parah.

Sampai berita ini naik tayang, sementara ini polisi dibantu warga setempat sedang mengatur arus lalulintas.

Para pengendara sepeda motor dan mobil diarahkan agar kemacetan itu dapat diurai. ***

Anwar Hafid : Pemerintah Jangan Menutup Mata Terhadap Nasib Penyintas

 

 

 

Foto suasana rapat dengar pendapat bersama komisi IV DPRD sulteng dengan forum penyintas huntara layana..foto bang doel/deadline-news.com

 

“Jangan karena persoalan admimistrasi kita menutup mata batin kita terhadap penyintas”

Iklan anies – nilam

 

 

Bang Doel (deadline-news.com)-Palu-Anggota komisi V DPR RI Dr.Anwar Hafid,M.Si kepada deadline-news.com via telepone whatsAppnya dari Jakarta Jumat (15/9-2023), menegaskan pemeritah jangan menutup mata terhadap nasib penyintas yang belum mendapatkan hunian tetap (huntap).

 

“Jangan karena persoalan administrasi pertanahan mereka misalnya sertifikar atau skpt tidak ada, lalu kita menutup mata batin terhadap penyintas korban bencana alam gempa bumi, likuifaksi dan tsunami 28 september 2018 itu,”ujar ketua DPD Partai Demokrat sulteng itu.

 

Menurutnya kalau memang para penyintas yang masih tinggal di hunian sementara (huntara) layana itu tidak dibenarkan membangun lagi di lahannya dengan alasan masuk zona merah, iya pemerintah harus mencarikan solusianya.

 

Apalagi jika selama ini terdaftar sebagai warga sulteng atau kota Palu yang dibuktikan dengan administrasi kependudukan, tentunya mereka selama pemilu legislatif, presiden dan kepala daerah (walikota/Gubernur) memilih.

“Artinya jangan kemudin kita hanya butuh suara mereka di pemilu, tapi giliran mereka tertimpa muzibah kita menutup mata untuk mengulurkan bantuan. Itu kewajiban negara/pemerintah untuk menyiapkan, membangun dan memberikan tempat tinggal yang layak bagi masyarakat korban bencana, sekalipun tidak memiliki administarsi kepemilikan lahan,”tegas mantan bupati Morowali dua periode itu.

Kata Anwar dimana hati nurani kita sebagai pemerintah, janganlah biarkan masyarakat kita hidup terluntah-luntah karena tidak memiliki tempat tinggal yang jelas.

“Padahal sesungguh kewajiban negara atau pemerintah memfasilitasi dan membantu mereka dalam kesulitannya akibat bencana alam,”urainya.

Sebelumnya telah diberitakan sekitar 78 kepala keluarga penyintas korban bencana alam palu, sigi dan donggala (Pasigala) yang masih tinggal di hunian sementara di Layana.

Kemudian mereka mengadukan nasibnya ke DPRD sulteng untuk dapat dibantu pengadaan lahan pembangunan hunian tetap di salah satu lahan seluas 1,5 hektar, namun mereka tidak punya uang yang cukup untuk membayar lahan tersebut.

“Maka mereka bermohon ke DPRD sulteng. Bagaikan gayun bersambut permohonan mereka disahuti dengan dijanji anggota DPRD sulteng akan urungan mengumpulkan uang Rp, 1 juta peranggota DPRD sulteng, namun apa lacur janji itu sampai kini tidak ada realisasinya,”kata ketua forum penyintas layana Abdul Azis.

Menyikapi hal itu, ketua komisi IV DPRD sulteng Dr.Alimuddin Pa Ada (Gerindra) bersama Rosmini Batalipu (PKB) dan Muhaimin Yunus Hadi (PAN) mengundang para penyintas huntara layana itu untuk mencari solusi nasib mereka.

Dalam pertemuan kamis sore (14/9-2023) Alimuddin Pa Ada hanya menyanggupi membantu Rp, 2,5 juta secara pribadi. Begitupun Muhaimin Yunus juga hanya Rp, 2,5 juta dan Rosmini Batalipu Rp, 1 juta.

Sedangkan 42 anggota DPRD sulteng lainnya, akan dikomunikasikan melalui rekomendasi ketua DPRD sulteng Dr.Nilam Sari Lawira.

“Karena ini sifatnya bantuan pribadi kami tidak bisa memerintahkan apalagi memaksa ke anggota lain untuk menyumbang Rp, 1 juta peranggota. Tapi akan dikomunikasikan secara bersama-sama,”kata Alimuddin Pa Ada. ***

Dr. Alimuddin Pa Ada : Pemerintah Jangan Larang Masyarakat Membangun di Zona Merah

 

 

Iklan anies – nilam

 

Bang Doel (deadline-news.com)-Palu-Ketua Komisi IV DPRD sulawesi tengah Dr.Alimuddin Pa Ada dalam rapat pertemuan dengan forum penyintas yang masih tinggal di hunian sementara (huntara) layana Kamis (14/9-2023) di Palu, meminta kepada pemerintah jangan melarang masyarakat membangun di lokasinya sendiri, pun dianggap zona merah.

 

“Sebenarnya pemerintah jangan melarang masyarakat membangun di Zona merah, yang penting konstruksi bangunan harus tahan Gempa. Apakah itu bahannya dari Kayu atau bahan lainnya,”ujar politisi partai gerindra itu.

 

Dia mengatakan mengenai hal tersebut, komisi IV telah mempertanyakannya ke badan geologi pusat di Jakarta.

 

“Kami Komisi 4 sudah mempertanyakan hal tersebut kepada Badan Geologi Pusat. Apakah bisa membangun di lokasi yang dianggap zona merah. Kata mereka ternyata bisa,”jelas Alimudidin.

 

Kata Alimuddin badan geologi pusat tidak pernah melarang membangun di Zona merah. Karena Ini juga bisa menolong masyarakat yang punya lahan untuk kembali ke lahan mereka.

“Sehingga masalah lahan hunian tetap bisa teratasi. Kemudian pemerintah menyediakan alat deteksi dini untuk Gempa, Tsunami, dllnya. Atau konstruksi besi beton yang tahan gempa. Kemudian Pemerintah bisa membantu masyarakat membangunkan rumah di lahan masyarakat yang masuk dalam Zona merah itu,”terang kader partai besutan Prabowo Subianto itu.

Solusi alternatif yang ditawarkan Alimuddin Pa Ada itu untuk mengurai ketidak pastian bagi penyintas yang tidak tercover dengan hunian tetap (huntap) yang dibangun oleh pemerintah melalui balai perumahan dan balai prasarana permukiman wilayah sulawesi tengah (BP2WS) maupun pemda sulteng.

Pernyataan Alimuddin Pa Ada itu menyahuti peserta rapat mencari solusi nasib penyintas yang masih tinggal di huntara layana itu setelah ketua forum Penyintas Layanan Abdul Azis menyampaikan keluh kesanya bahwa sebenarnya mereka mau kembali lagi membangun di lokasinya diseputaran pinggir patai Dupa Layanan.

Karena pemerintah tidak membantunya dalam pengadaan lahan seluas 1,5 hektar untuk 78 penyintas yang masih tinggal di huntara layana.

Alasannya karena mereka tidak punya alas hak atas tanahnya yang pernah berdiri rumah permanen diatasnya, sehingga mereka tidak tercover untuk mendapatkan huntap.

“Sebenarnya kami ingin kembali membangun di lahan kami di pinggir pantai, tetapi dilarang pemerintah karena katanya masuk zona merah. Padahal walikota Palu Hadianto Rasyid mau membantu kami untuk membangun hunian sendiri yang penting ada lokasi,”ungkap Azis yang diamini oleh warganya yang ikut hadir dalam rapat itu.

Rapat pertemuan antara komisi IV dengan forum penyintas huntara layana itu, yakni Alimuddin Pa Ada (Gerindra), Muhaimin Yunus Hadi (PAN) dan Rosmini Batalipu (PKB).

Sementara untuk forum penyintas huntara Layana Abdul Azis didampingi advokat Rakyat Agussalim Faisal, SH bersama 4 orang lainnya perwakilan penyintas huntara layanan.

Dalam rapat sore itu Muhaimin Yunus Hadi politisi PAN daerah pemilihan Tojo Una-Una, Poso, Morut dan Morowali itu menegaskan dirinya relah mengalokasikan pokirnya untuk pengadaan tanah bagi 78 penyintas huntara layana. Hanya saja ternyata tidak diperbolehkan dengan alasan tidak ada nomenklaturnya.

“Seandainya ada nomenklatur untuk pengadaan lahan 1,5 hektar bagi penyintas huntara layana kami dengan pak ketua Alimuddin Pa Ada mengalihkan pokir kami yang jumlahnya sekitar Rp, 400san juta itu,”kata politisi besutan Zulkifli Hasan itu.

Sebelumnya forum penyintas huntara layana mengadukan nasibnya ke DPRD sulteng meminta bantuan biaya pengadaan tanah yang nilainya sekitar Rp, 350 juta dengan luasan 1,5 hektar.

Namun saat itu anggota DPRD asal buol partai kebangkitan bangsa (PKB) Rosmini Batalipu mencoba memfasilitasinya dengan menjanjikan akan menggalang dana Rp, 1 juta setiap anggota DPRD sulteng.

Tapi sampai saat ini janji itu belum terealisasi, dengan alasan semua anggota DPRD belum tahu rencana bantuan pribadi masing-masing anggota DPRD untuk urungan atas inisiasi Ros Batalipu.

Alimuddin Pa Ada selaku dapil kota Palu mengaku tidak pernah menjanjikan untuk meminta para anggota DPRD sulteng membantu penyintas huntara layana Rp, 1 juta peranggota. Tapi bersedia membantu secara pribadi Rp, 2,5 juta untuk uang tanda jadi pengadaan tanah itu.

“Saya tidak pernah menjanjikan untuk meminta para anggota DPRD sulteng urungan membantu penyintas huntara layana Rp, 1 juta peranggota DPRD. Yang menyebutkan akan membantu Rp, 1 juta peranggota DPRD sulteng adalah ibu Rosmini Batalipu. Tapi karena di DPRD ini kita tidak bisa memerintahkan apalagi memaksa anggota DPRD lainnya, maka diminta penyintas sendiri yang datang menagih setelah ada rekomendasi dari Ibu ketua DPRD. Namun ternyata dalam perjalanannya masih banyak anggota DPRD yang belum tahu,”jelas Alimuddin.

Untuk mencari solusi nasib penyintas huntara layana, komis IV akan menginisiasi rapat dengar pendapat (RDP) pekan depan dengan gubernur dan walikota Palu agat masyarakat penyintas huntara layana mendapatkan lahan pembangunan huntap mereka. ***

Ini 7 Tuntutan Warga ke BTIIG

 

 

 

Antasena (deadline-news.com)-Morowali-Ratusan warga yang tergabung dalam Aliansi Pemberdayaan Masyarakat Lingkar Industri, melakukan aksi blokade jalan koridor kawasan Indonesia Huabao Industrial Park.

Mereka menuntut pihak perusahaan yang bergerak di bidang pertambangan nikel itu untuk patuh terhadap praktik usaha bisnis yang secara peraturan berlaku, serta menjalankan tanggung jawabnya.

Baoshua Taman Industry Invesment Group (BTIIG) salah satu perusahaan berada di Kecamatan Bungku Barat Kabupaten Morowali, industri yang berbasis feronikel, serostil, dan proyek energi baru,  telah menambah deretan masalah perusahaan-perusahaan yang bergerak di sektor pertambangan, khsususnya di Kabupaten Morowali.

Tidak jauh berbeda dengan apa yang tengah terjadi di kawasan Indonesia Morowali Industrial Park (IMIP), PT BTIIG, dalam perjalanannya telah banyak mengadirkan masalah.

Bagaimana tidak, diawal perusahaan ini beroperasi, terdapat 14 hektare lahan warga di serobot, yang pada akhirnya harus menyeret warga pada proses hukum.

Pada maret 2023 lalu, sengkarut izin yang berbuntut penyegelan oleh Kementrian LHK juga menjadi fakta bahwa perusahaan ini beroperasi syarar dengan pelanggaran.

Pasalnya PT BTIIG melakukan aktifitas pembangunan dermaga (Jetty) dengan melakukan reklamasi tanpa mengantongi izin dan dokumen persetujuan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang laut (PKKPRL) yang telah disyaratkan.

Sampai dengan hari ini, masyarakat masih  melakukan aksi di wilayah kawasan Industri tersebut, karena dampak yang diduga ditimbulkan dari  kegiatan  kawasan industri ini, menyebabkan wilayah persawahan warga seluas 40 hektare tergenang air diduga dampak dari pembuangan jalan houling dari kawasan industri.

Selain areal persawahan, masyarakat yang masih mempertahankan mata pencariannya sebagai nelayan,  juga harus terdampak, karena dari kegiatan reklamasi yang dilakukan oleh perusahaan diduga memberikan dampak kepada 30an perahu nelayan yang berdampingan dengan kawasan industri.

“Kami menilai bahwa perusahaan BTIIG telah melanggar berbagai ketentuan dan peraturan yang berlaku, mulai dari proses perizinan yang tidak sesuai dengan prosedur dan memaksakan perusahaan beraktivitas tanpa memperhatikan dampaknya terhadap masyarakat dan lingkungan,”tegas Imran dari Aliansi Pemberdayaan Masyarakat Lingkar Industri.

Alih-alih Investasi yang untuk mendorong Keuntungan Fiskal yang selalu di gaung-gaungkan oleh Pemerintah Provinsi sulteng dan Pemerintah Kabupaten dari Pengelolaan Sumber Daya Alam, seperti kegiatan-kegiatan  pertambangan yang berlangsung di Wilayah Kabupaten Morowali.

Justru, berbanding terbalik dengan kondisi di lapangan, yang hanya menggusur wilayah-wilayah Produksi Masyarakat setempat, tempat dimana investasi itu berada.

Senada dengan hal itu, Kepala Department Advokasi WALHI Sulawesi Tengah, Aulia Hakim juga menyatakan “Praktik kerja industri pertambangan yang dibanggakan pemerintah, telah terbukti bukanlah jawaban atau keinginan rakyat. Dimana ada tambang disitu pula ada bencana, pemerintah harusnya lebih responsive dan aktif menindak tegs perusahaan-perusahaan yang tidak patuh terhadap aturan dan merugikan rakyat”.

Adapun proses aktifitas yang tengah dikerjakan oleh PT BTIIG ini tengah mulai membangun kawasan pengelolahan bijji nikelnya di Morowali sejak penghujung 2021 lalu, menurut rencana, kawasan PT BTIIG ini akan dibangun di atas area seluas 7.187 hektare.

Area tersebut meliputi pula wilayah desa Ambunu, Topogaro, dan desa Tondo di Kecamatan Bungku Barat, Morowali.

Jaringan Advokasi Tambang (JATAM) Sulteng, melalui Kordinatornya, Moh Taufik mengatakan “Jangan sampai, keuntungan yang digaung-gaungkan, hanya membuat buntung masyarakat yang ada dilingkar kawasan industri itu berada, pemerintah harusnya bisa memberikan sanksi tegas, jika kegiatan-kegiatan pertambangan dari hulu sampai hilir, memberikan dampak buruk bagi masyarakat setempat.

Sehingga Cerita – cerita dampak yang dirasakan oleh masyarakat yang berhadap-hadapan dengan dampak kawasan industri, sebaiknya menjadi perhatian serius oleh pemerintah provinsi dan kabupaten, untuk mendorong atau mengevaluasi kembali izin-izin yang diberikan untuk kegiatan kawasan industri ini.

Tuntutan :

  1. Perusahaan BTIIG harus memberikan ganti rugi kepada masyarakat yang terkena dampak debu sebesar 500rb/jiwa serta menyediakan ambulance di tiga desa Topogaro, Tondo Ambunu.

  2. Perusahaan BTIIG harus segera menyediakan tong sampah serta menyediakan TPS, mobil sampah, dan pembuangan akhir yang sesuai dengan standar lingkungan.

  3. Perusahaan BTIIG harus segera mengembalikan jalur air yang terganggu oleh pembuangan jalan houling perusahaan. Saat ini 40 hektar sawah warga tergenang air akibat aktivitas perusahaan.

  4. Perusahaan BTIIG harus bertanggung jawab terhadap 30 perahu nelayan warga desa Tondo yang rusak akibat aktivitas reklamasi perusahaan.

  5. Perusahaan BTIIG harus melakukan penanaman kembali mangrove yang digusur oleh perusahaan.

  6. Kami meminta agar perusahaan lokal, koperasi, BUMDES, Perusda Morowali dan Perusda Provinsi diberi kesempatan sebagai mitra bisnis perusahaan sehingga daerah memperoleh nilai tambah dari investasi.

  7. Perusahaan BTIIG harus memberikan prioritas kepada pekerja lokal dalam hal kesempatan dan posisi tertentu.

  8. Perusahaan BTIIG harus mencabut larangan jual beli dan sewa kos untuk karyawan sebagai sumber penghasilan warga.

Sebagaimana janji awal perusahaan bahwa warga yang melepaskan tanahnya dapat membangun kos sebagai sumber penghasilan. (Sumber rilis Walhi sulteng). ***

Mengapa Dilarang Membangun di Lokasi Zona Merah?

 

Iklan anies – nilam

 

“Mencari Solusi Nasib Penyintas Pasca 5 tahun Bencana Pasigala”

 

Bang Doel (deadline-news.com)-Palu-Memasuki tahun ke 5 pasca bencana gempa bumi, likuifaksi dan tsunami yang meluluhlantakkan Palu, Sigi dan Donggala (Pasigala) 28 September 2018 silam, masih menyisahkan duka mendalam.

 

Dan ternyata masih banyak penyintas yang tinggal di hunian sementara karena tidak tercover hunian tetap (huntap).

 

Alasannya karena lahan tidak mencukupi dan masih menimbulkan masalah. Pasalnya lahan huntap diatas tanah milik warga yang bersertifikat atau SKPT dan hak guna bangunan (HGB) perusahaan pengembang.

 

Selain itu ada juga yang kartu keluarganya gendung (masih mengikut) dengan orang tua atau mertua.

Dan ada juga yang dianggap tidak memiliki alas hak (tidak ada sertifikat atau skpt), sekalipun benar-benar memiliki rumah yang hilang atau rusak parah akibat bencana dahsyat itu.

Celakanya lagi mereka dilarang membangun diatas lahannya sendiri dengan alasan masuk zona merah.

Hal ini dialami 78 penyintas yang tinggal di huntara layana. Merekapun mengadukan nasibnya ke DPRD sulawesi tengah Kamis (14/9-2023).

Mereka diterima oleh komisi IV DPRD Sulteng Dr.Alimudin Pa Ada (gerindra), didampingi Rosmini Batalipu (PKB) dan Muhaimin Yunus Hadi (PAN).

Para penyintas ini bermaksud membeli lahan seluas kurang lebih 1,5 hektar area dengan harga dikisaran Rp, 350 juta. Namun mereka terkendala uang muka atau biaya tanda jadi dikisaran Rp, 50 juta.

Sehingga lokasi tersebut sudah lewat waktu perjanjian pembayaran panjarnya. Namun sebelumnya mereka dijanjikan bantuan sukarela dari Rosmini Batalipu dan Alimudin Pa Ada Rp, 1 juta peranggota DPRD sulteng medio Januari 2023.

Dalam rapat Kamis (14/9-2023), Alimudin Pa Ada menjelaskan bahwa sesungguhnya bukan menjanjikan Rp, 1 juta peranggota DPRD, karena di DPRD kolektif kolegial dan tidak bisa memerintahkan apalagi memaksa anggota DPRD lainnya untuk menyumbang.

Namun demikian Alimudin Pa Ada berniat membantu secara pribadi sebesar Rp, 2,5 juta. Begitupun Muhaimin Rp, 2,5 juta dan Ros Batalipu Rp, 1 juta. Adapun anggota lainnya akan dikomunilasikan agar mau membantu berapapun sesuai keikhlasannya.

“Dan menyangkut pengadaan tanah seluas 1,5 hektar, seandainya dibenarkan maka pokir kami yang nilanya dikisaran Rp, 400 juta dapat kami alihkan untuk pembelian lahan itu. Namun sayangnya rekulasi tidak membenarkannya,”jelas Alimudin yang diamini Muhaimin.

Sebenarnya kata Alimudin tidak ada aturan yang tertulis atau undang-undang yang melarang masyarakat penyintas kembali membangun rumah di lahannya yang sudah dianggap zona merah.

Hanya pemerintah daerah yang mengeluarkan larangan jangan membangun dilahan mereka yang dicap zona merah. Padahal sesungguhnya bisa membangun ditempat itu dengan konstruksi bangunan kayu, bukan permanen.

“Saya sudah tanya-tanya ke pemerintah pusat dan ahli geologi dan mereka katakan tidak mengapa membangun rumah di lokasi yang dicap zona merah. Sedangkan pemerintah jepang yang gempanya lebih dahsyat tapi mereka tidak melarang warganya membangun diatas lahan bekas reruntuhan gempa (zona merah),”tegas politisi Gerindra Sulteng itu.

Koordinator forum penyintas huntara layana Abdul Azis bersama 5 orang anggotanya didampingi adbokat rakyat Agussalim Faisal, SH, hadir dalam rapat pertemuan mencari solusi nasib penyintas yang masih tinggal di huntara, karena tidak tercover huntap dan dilarang membangun diatas lahannya sendiri sepanjang tepi pantai Layana atau Dupa dan Mamboro dengan alasan masuk zona merah.

Belum ada solusi riel dalam rapat pertemuan antara DPRD sulteng dengan forum penyintas Layana itu. Olehnya akan dilanjutkan dengan rapat bersama DPRD, Gubernur sulteng dan walikota Palu minggu depan setelah pertemuan itu dilaporkan ke ketua DPRD sulteng Dr.Hj.Nilam Sari Lawira.

“Kita jadwalkan rapat dengar pendapat minggu depan bersama Gubernur dan walikota Palu untuk mencari solusi nasib penyintas yang masih tinggal di huntara,”tegas Alimudin Pa Ada yang diamini dua anggota DPRD lainnya yakni Muhaimin Yunus dan Rosmini Batalipu. ***

Foto bersama anggota DPRD Sulteng komis IV dengan forum penyintas huntara layana Palu. Foto bang doel/deadline-news.com

 

Masih Banyak Belum Tuntas 5 Tahun Pasca Bencana Pasigala

 

 

 

“Ada korupsi dibalik 5 tahun Pasca Bencana”

Sore itu Jumat 28 September 2018, Azan Magrib mulai berkumandang terdengar bersahut-sahutan dari masjid-masjid dan surau, namun tiba-tiba getaran dasyah menggungcang bumi Palu, Sigi dan Donggala.

Pun listrik padam. Dalam kegelapan malam, bumi tadulako terus berguncang, air lautpun naik sekitar 20an meter disertai gulungan ombak yang tatkala dahsyatnya, begitupun dengan tanah menjadi bubur, terbalik, menggulung seluruh bangunan, tiang listrik, tower dan pepohonan yang berdiri diatasnya.

Iya, adalah bencana alam gempa bumi, likuifaksi dan tsunami (bencana genit) lima (5) tahun lalu menerjang Palu, Sigi dan Donggala (Pasigala) sulawesi tengah 28 September 2018 itu.

Ribuan korban jiwa, triliunan kerugian harta benda dan puluhan ribu warga masyarakat jadi pengungsi.

Dikutip di BNPB.go.id sebaran korban gempa 7,4 magnetudo itu:

1.Di Kota Palu 1.703 orang meninggal dunia.

  1. Donggala 171 orang.

  2. Sigi 366 orang.

  3. Parigi Moutong 15 orang.

  4. dan Pasangkayu 1 orang.

Dan sebanyak 1.309 orang hilang, 4.612 orang luka-luka dan 223.751 orang mengungsi di 122 titik.

Gempa bumi bermagnitudo 7,4 disusul tsunami dan likuefaksi yang melanda Sulawesi Tengah pada 28 September 2018 itu tak hanya menelan 4.340 korban jiwa.

Bencana alam tersebut juga menimbulkan kerugian material hingga Rp 18,48 triliun. Sementara anggaran rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana pasiga itu hanya Rp, 15 triliunan. Anggaran itu berasal dari pinjaman bank dunia.

Anggaran pendapan dan belanja negara (APBN) tersebut berasal dari dana loan bank dunia yang menjadi hutang negara untuk rehabilitasi dan rekonstruksi fasilitas umum, seperti ruas jalan nasional, jembatan, bendungan dan irigasi pertanian, gedung-gedung pemerintah, fasilitas pendidikan, hunian tetap serta pembuatan sumur artesis untuk penyediaan air bersih.

Mereka yang masih hidup sebagian masih tinggal di pengungsian hunian sementara (huntara) baik yang dibangun sendiri, pemerintah maupun bantuan dari para pemerhati kemanusiaan.

Lima (5) tahun pasca bencana alam genit itu ternyata masih banyak yang belum tuntas, masih ada penyintas yang tidak mendapatkan hunian tetap (Huntap). Bahkan masih banyak yang tinggal huntara.

Diperkirakan 10-15 persen korban bencana alam genit masih tinggal di tenda-tenda pengungsi atau hunian sementara (huntara) yang berada di tiga wilayah yakni Palu, Sigi dan Donggala.

Berdsarkan data yang dihimpun dari relawan bencana pasiga Moh.Raslin yang dikutip dari data SKP-HAM, saat ini masih ada sekitar 6.000 kepala keluarga (KK) di wilayah terdampak bencana (WTB), masih ada penyintas yang belum mendapatkan hunian tetap (huntap). Data tersebut tersebar di Kota Palu Kabupaten Sigi dan Donggala.

Di kabupaten Donggala Mulai dari Tompe 1, Tompe 2 Tompe 3, Tanjung Padang, Wani 1 dan wani 2 masih terdapat masyarat yang tinggal di huntara.

Begitupun untuk Kota Palu mulai dari Pantoloan, Tawaili Mamboro, Layana, Hutan Kota, Valangguni, Lere dan Petobo masih terdapat korban bencana tinggal di huntara.

Kemudian kabupaten Sigi titik huntara yang masih terdapat penyintas mulai Sibalaya Utara, Sibalaya Selatan, Bangga dan Poi.

Ironisnya lagi huntara-huntara itu sudah banyak yang rusak. Ada yang lantainya rusak-rusak dan dinding yang terbuat dari kalsibor bolong-bolong.

“Akibatnya sebagian sudah menjadi tuna wisma sehingga jumlah penyintas di titik-titik huntara kesulitan di identifikasi namun berdasar data SKP-HAM masih ada sekitar 6000 KK yang belum mendapatkan hak hunian,”kata aktivis kemanusiaan dan anti korupsi itu.

Menurut Raslin berdasarkan data informasi dari satker Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat ibu Erpika saat ini sedang dibangun 3.591 unit huntap yang tersebar di lokasi Kota Palu Sigi dan Donggala.

Pun bantuan logistik mereka “tidak dapat lagi” dari pemerintah. Kalaupun ada hanya bantuan dari perorangan yang bersimpati maupun organisasi ataupun pengusaha-pengusaha dermawan.

Berdasarkan data lapangan yang diperoleh bahwa pembangunan hunian tetap (Huntap) yang terdampak pasca bencana alam pasigala di wilayah Kabupaten Sigi dimulai sejak tahun anggaran 2022 – 2023 mencakup 7 desa yakni:

  1. Desa Pombeve sekitar 1200 unit Huntap terletak di kec. Biromaru.

  2. Desa Sibalaya Selatan kec Tanambulava 143 unit huntap.

  3. Desa Sibalaya Utara kec tanambulava 64 huntap satelit model risa.

  4. Desa Lambara kec. Tanambulava sekitar 67 unit.

5.Desa Bangga kec. Dolo Selatan sekitar 148 unit huntap

  1. Desa Poi kec. Dolo Selatan jumlah huntab sekitar 50 unit lebih

  2. Desa Daluwa kec. Kulawi jumlah huntab sekitar 70 unit lebih.

Kata Afdal, S.Pd Kepala desa Sibalaya Utara.

“Adapun pembangunan Hutap type satelit di tiga desa yakini Sibalaya utara (Silut), Sibalaya Selatan (Silat) dan Lambara, atas desakan masyarakat setempat, dikarenakan kala itu, pemerintah Sigi masih fokus pada pembangunan huntap di Desa Pombeve Biromaru yang berjumlah ribuan unit tersebut,”jelasnya. Kemudian selanjutnya:

Sementara di Desa Binangga kecamatan Marawola proyek revitalisasi rekonstruksi pembangunan hunian tetap untuk masyarakat di kecamatan setempat ditiadakan.

Hingga kini setelah 5 tahun pasca bencana alam pasigala berlalu masih ada 5 kepala keluarga yang masih menggantungkan hidupnya tinggal di huntara.

Hasil investigasi deadline-news.com group detaknews.id pekan lalu (10/9-2023), kelima (5) kk yang hingga kini masih hidup dan tinggal di huntara yakni, pak Jefry, pak Rizli, pak Surman, pak Ikbal dan pak Alias.

Untungnya dari ke 5 kk penghuni huntara tersebut telah dikondisikan dengan bantuan program keluarga harapan (PKH) untuk mendapatkan Bansos berupa beras.

Lebih parah lagi Muh.Sain salah seorang warga Jono Kecamatan Sigi Biromaru yang rumahnya hilang digulung likuifaksi, malah didata badan penanggulangan bencana daerah (BPBD) sigi tercatat sudah menerima bantuan stimulan Rp, 50 juta.

Sehingga tidak dapat lagi bantuan huntap. Padahal sampai saat ini sama sakali belum pernah mendapatkan bantuan apa-apa, serupiah pun.

“Setiap saya mengurus ke kantor desa selalu diping pong disuruh ke kantor camat dan BPBD Sigi. Dan sebelum-sebelumnya timnpendataan sudah mengambil dokumen kami. Tahu-tahunya data saya sudah digunakan orang lain untuk mendapatkan bantuan stimulan Rp, 50 juta. Padahal demi Allah kami belum pernah mendapatkan serupiah pun bantuan stimulan,”tegas Sain.

Hal ini diketahui dari Kepala Balai prasaranan permukiman wilayah sulawesi tengah (BP2WS) Sahabaddin.

“A.n Muh. Sain, msuk di SK tahap tahap 3 dan tahap 6 pak (2 kali terbit). Ketika kami sandingkan datanya dgn data BPBD Sigi, beliau masuk dalam SK bantuan stimulan. Artinya beliau telah menerima Dana huntap Stimulan. Karena itu, di file kami dimasukkan dalam data kategori anomali. Artinya tdk bisa lagi menerima huntap pupr.🙏🏽,”tulis kabalai BP2WS itu menjawab deadline-news.com.

Mirisnya, dari 5 kepala keluarga tersebut, mereka mengaku, bahawa dahulu setelah pendataan dari BNPB dan BPBD Sigi, data nama mereka terinput, namun kenyataannya hingga saat ini mereka masih terus tinggal dan menetap di huntara tersebut.

Sementara itu dari BNPB Provinsi sulteng diperoleh data Huntap yang tersedia dan sudah dihuni di kota Palu yakni :

I.Huntap Tondo 1
– Budha Tsuci : 1500 unit
– AHA Center: 100 unit

II.Huntap Duyu
– 230 Unit

III.Huntap Balaroa
– 181 Unit

IV.Huntap ARKOM Mamboro
– 39 Unit

Total Huntap yg telah di huni sejumlah 2.050 unit.

Sedangkan yang masih dalam proses pembangunan yakni :

1.Huntap Tondo II : 1.055 unit.

2.Huntap Talise : 599 unit.

3.Huntap Petobo: 655 unit.

4.Huntap Lere : 39 unit.

5.Huntap Mpanau : 50 unit.

Kemudian yang tinggal di huntara misalnya di kota Palu terdapat di
Pantoloan, Tawaili Mamboro, Layana, Hutan Kota, Valangguni, Lere dan Petobo.

Di Huntara Petobo misalnya masih terdapat 300san kk yang sebelumnya 800san – 1000an lebih. Dan mereka masih dapat bantuan beras pada program stunting tapi itu berlaku diseluruh kelurahan se kota Palu. Tapi lauk pauk sudah tidak ada.

“Di sini di huntara petobo masih sekitaran 300san kk yang tinggal. Dan mereka masih mendapatkan bantuan beras dari Bulog, kalau lauk paut sudah tidak ada. Kecuali dari para dermawan dan NGO,”kata kepala kelurahan Petobo Alfian menjawab deadline-news.com group detaknews.id Senin (4/9-2023).

Menurutnya dari jumlah yang tinggal di huntara sebelumnya 800san-1000an sebagian sudah pindah di huntap tondo dan separuh sudah ada bangun rumah sendiri.

“Saat ini pemerintah sedang membangun 655 huntap di kelurahan petopo,”ujar Alfin.

Di huntara hutan kota masih terdapat sekitar 100san kepala keluarga (kk). Dan mereka mengaku sudah tidak dapat bantuan sosial (bansos) lauk pauk dari pemerintah.

“Kami disini di huntara hutan kota masih sekitar 100 KK. Dan kami sudah tidak dapat bansos beras,”Kata salah seorang penghuni huntara hutan kota yang mengaku bernama Helmy Ahmad menjawab deadline-news.com Senin (11/9-2023) di huntara hutan kota yang diamini 6 orang ibu-ibu yang sedang duduk-duduk diteras depan huntara itu.

Kemudian di Huntara Angkasamuda Layana masih terdapat 78 kk. Mereka sudah tidak dapat lagi bantuan beras, kecuali Program Keluarga Harapan, PKH yang nilainya sekitar Rp, 700.000 pertiga bulan bagi yang memiliki anak usia balita.

“Sedangkan yang sudah usian sekolah dasar sekitar Rp, 205,000 pertiga bulan. Dan sudah tidak dapat bantuan sembako dari pemerintah,”ujar pak Tato.

Hal senada juga dikatakan Abdul Azis koordinator forum penyintas huntara Layana menjawab deadline-news.com Rabu (13/9-2023) di huntara Layana.

Azis menjelaskan sebelumnya warga huntara layanan mencapai 120 orang. Namun kemudian tersisa 74. Karena yang lain sudah dapat huntap tondo dan sudah ada juga yang membangun sendiri setelah anak atau keluargannya membelikannya tanah untuk membangun rumah.

“Yang masih tersisa ini tidak dapat lagi huntap, alasan tidak punya alas hak, padahal ada rumah di pinggir panta dupa, hilang diterjang tsunami 28 September 2018 saat bencana 5 tahun lalu. Kami semua sudah didaftar saat pendataan budha suci sebanyak 76 orang. Tapi katanya karena rumah kami tidak bersertifikat atau tidak punya alas hak, sehingga kami tidak dapat lagi huntap,”jelas lelaki asal Gowa sulsel itu.

Kata dia, walikota Palu Hadianto Rasyid menjanjikan bantuan pembangunan rumah masing-masing asalkan sudah memiliki lahan sendiri.

“Pak wali janjikan ke kami akan membantu membangunkan rumah dengan nilai Rp, 50 juta jika kami punya lahan sendiri,”ucapnya.

Kata Azis dirinya bersama warga huntara layana lainnya, sudah bersurat ke ketua DPRD Sulteng Hj.Nilam Sari Lawira untuk bermohon bantuan penggalangan dana guna pembelian lahan 1 hektar area di layana atas, namun sampai saat ini kami hanya dijanji-janji.

“Pada bulan januari 2023, anggota DPRD fraksi Gerindra bapak Dr.Alimudin Paada yang nota bene dapil kota Palu menjanjikan akan mengumpulkan bantuan Rp, 1 juta peranggota DPRD yang jumlahnya 45 orang untuk panjar pembelian lokasi 1 hektar di layana atas, namun janji tersebut tinggal janji tidak pernah ada realisasi. Kemudian kami menemui lagi pak Alimuddin Paada untuk realisasi janjinya itu. Tapi hanya mau di kasih dari beliau Rp, 2,5 juta. Kami tolak, karena bukan untuk kepentingan saya sendiri tapi untuk semua penyintas yang masih tinggal di huntara layana ini,”tegas Azis.

Kemudian pak Alimudin Paada menyuruh kami menagih ke ketua DPRD Ibu Nilam (Fraksi Nasdem), namun saat ketemu beliau bilang sudah turun suratnya ke komisi yang menangani rencana bantuan tersebut. Tapi lagi-lagi sampai sekarang tidak ada realisasinya.

Anggota DPRD Sulteng Dr.Alimudin Pa Ada yang dikonfirmasi via whatsAppnya Kamis (14/9-2023) mengaku tidak pernah menjanjika bantua Rp, 1 juta dari peranggota DPRD sulteng ke penyintas yang masih tinggal di huntara layana.

Tapi justru Ibu Ros Batalipu dari Fraksi PKB dapil Buol, yang melontarkan kalimat akan membantu para penyintas yang masih tinggal di huntara layana dengan cara urungan dari para anggota DPRD sulteng.

Namun hal itu agak sulit dilakukan karena belum tentu semua anggota DPRD itu mau menyumbang Rp, 1 juta peranggota untuk meringankan beban pengadaan tanah para penyintas yang masih tinggal di huntara Layanan.

“Karena disamping bukan dapil mereka, juga mereka tidak tahu, sebab hanya inisiatif Ibu Ros Batalipu tanpa berkoordinasi dan berkomunikasi lebih dahulu dengan anggota DPRD lainya. Makanya saya semput tegur ibu Ros, kenapa bicara begitu,”ujar politisi partai gerindra dapil kota Palu itu.

Sementara itu ketua DPRD Sulteng Dr.Hj.Nilam Sari Lawira yang dikonfirmasi via chat di whatsAppnya rabu malam (13/9-2023) mengaku belum tahu soal janji anggota DPRD sulteng Rp, 1 juta peranggota untuk penyintas yang masih tinggal di huntara layana.

“Bantuan dana apa? Belum ada pemberitahuan ke sy tentang itu,”tulis politisi partai Nasdem sulteng itu.

Kemudian untuk kabupaten Donggala masih terdapat 200san kepala keluarga (kk) penyintas yang masih tinggal di huntara, tepatnya di Tompe kecamatan sirenja.

“Untuk kabupaten Donggal sisa penyintas yang masih tinggal di huntara sekitar 200san kk di Tompe kecamatan Sirenja,”kata Kaban BPBD sulteng Akris Fatta Yunus menjawab deadline-news.com Kamis (14/9-2023) di Palu.

Lima (5) tahun pasca bencana pasigala ternyata masih menyisahkan banyak masalah krusial.

Diantaranya dugaan korupsi sumur artesis untuk penyediaan air bersih warga huntap tondo. Kemudian lahan masyarakat diatas huntap II tondo yang sudah bersertifikat.

Menyikapi berbagai masalah yang belum tuntas dan berbau korupsi pasca bencana pasigala itu, tim pelaksana operasional Jaksa Agung Muda (Jam) Intelijen RI sedang melakukan penyelidikan dugaan permasalahan paket non tender hunian pasca benca Palu, Sigi dan Donggala (Pasigala).

Adalah prasarana dasar kavling unit tahap 2C, 2D dan 2E yang diduga bermasalah.

Oleh sebab itu JAM Intelijen melakukan permintaan keterangan untuk pulbaket ke sejumlah pejabat di Balai Prasarana Permukiman wilayah sulawesi tengah (BP2WS) dan Balai Perumahan Selasa (22/8-2023) bulan lalu. ***

Foto penyintas di hutan kota. Foto Gunawan/deadline-news.com
Foto salah satu huntara di sigi yang masih di huni. Foto Nelwan Makkura/deadline-news.com

 

Kejati Telaah Penerimaan Amplop Putih Diduga Berisi Uang

 

 

Iklan anies – nilam

 

Bang Doel (deadline-news.com)-Palu-Kejaksaan Tinggi (Kejati) sulawesi tengah sedang telaah penerimaan amplop putih yang diduga berisi uang oleh ketua DPRD Buol Srikandi Batalipu dari manajemen PT.Sonokeling Buana tahun lalu (2022).

 

“Tim penyidik asisten pidana khusus (Aspidsus) kejati sedang melakukan telaah penerimaan amplop putih yang diduga berisi uang dari perusahaan kelapa sawit pt.sonokeling buana ke ketua DPRD Buol dan pejabat lainnya,”kata kasi penkum Kejati Sulteng Abdul Haris Kiay, SH, MH di kantornya Rabu (13/9-2023).

 

Menurutnya setelah dilakukan telaah, lalu pengumpulan data dan semua pihak yang terkait akan dimintai keterangan.

 

Untuk diketahui saat itu ketua DPRD Buol bersama rombongan melakukan kunjungan kerja ke Perkebunan kelapa sawit PT.Sonokeling Buana, setelah kembali ke hotel diberikan amplop putih tebal.

Himbauan iuran sampah

 

Pada kunjungan itu ada 5 anggota DPRD Buol yang ikut didalamnya yakni ketua DPRD Srikandi Batalipu, Ahmad Andi Makka, Ahmad Takuloe, Ramli Lampedu Yaser Butudoka, kemudian Kadis DPMPTSP Abdi Turungku dan Kabidnya bernama Satar.

 

Sebelumnya telah diberitakan tampak dalam video dan foto di salah satu kamar hotel di Tolitoli sulawesi tengah Srikandi menerima amplop putih tebal.

Dan disamping kanan ketua DPRD Buol Srikandi terlihat seorang ibu berjilbab menggunakan baju daster hijau sedang duduk, kemudian dari arah depan seorang laki-laki menggunakan baju kaos lengan panjang hitam abu-abu berdiri disamping pemberi amplop sambil menatap ke arah ketua DPRD Srikandi saat menerima amplop putih itu.

Diduga amplot putih yang disodorkan salah seorang manajer dari perusahaan perkebunan kelapa sawit PT.Sonokeling Buana berisi uang yang nilainya jutaan.

Demikian dikatakan sumber inisial G kepada deadline-news.com Rabu malam (5/9-2023), minggu lalu di Palu.

Menurut G, ada bebera orang anggota DPRD Buol bersama ketua DPRD Srikandi Batalipu dan dua orang dari dinas penanaman modal perizinan terpadu satu pintu (DPMPTSP) kabupaten Buol.

“Karena saya ikut dalam rombongan, jadi saya liat 4 orang anggota DPRD Buol termasul Ibu ketua dan kepala Dinas DPMPTSP Abdi Turungku bersama kabidnya menerima masing-masing amplop putih dari manajemen PT.Sonokeling Buana. Kejadian itu 22 Desember 2022 di kamar hotel yang saya tempati. Karena saya merasa apa yang dilakukan mereka tidak benar, sehingga saya berinisiatif memfoto dan memvideokannya. Hanya saja saya tidak sempat foto dan video Kadis DPMPTSP pak Abdi bersama 4 orang anggota DPRD lainnya saat menerima amplop putih. Tapi saya liat mereka menerima juga,”Aku G.

G menegaskan dirinya mendugan uang dalam amplop putih itu bukanlah bantuan proposal kegiatan ASMI. Sebab semua rombongam anggota DPRD dan Kadis bersama Kabidnya dapat amplop. Dan kegiatan asmi berlangsung sejak 19-26 November. Sedangkan penerimaan uang dalam amplop putih oleh Ibu ketua DPRD pada 22 Desember 2022.

“Waktu menerima amplot ketua DPRD sempat berujar pengganti Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD),” jelas G.

Sebelumnya ketua DPRD Buol Srikandi Batalipu yang dikonfirmasi via chat di whatsAppnya Selasa dan Rabu (4-5/9-2023), mengakui uang dalam amplop putih dari manajemen PT.Sonokeling Buana adalah bantuan proposal kegiatan asosiasi seniman musik Indonesia (ASMI) Buol.

“Ini proposalku yang sy kirim lewat pdf ya pak Dan uang cm 5 jt d kase. Sy tdk tambh dan tdk kurang. Menurut bpk sy salah ya?,”tulisnya.

“Kalo salah yg mana ya mohon koreksi ya pak biar sy tau. Insya allah sy bisa tetap jaga harga diri lembagaku pak🙏.
Maksudnya beritanya sy korupsi bgt ya?
Iya pak…sy pahami itu,”tulisnya.

Ia mengatakan mendapatkan mandapat dari teman-temannya untuk memjadi ketua ASMI Buol

“Sy d kase mandat sm teman2 jd ketua musik d buol jadi sy carikan dorang dana dgn cara bermohon dan ada 2 yg bisa buat orang korupsi pertama kerugian negara kedua menyalahi wewenang insya allah sy tdk keliru ya pak. Pak…sy ketua asmi,”tulisnya lagi.

Disinggung soal kegiatan Asmi sudah berakhir pada 26 November 2022. Sedangkan uang dalam amplop putih nanti 22 Desember 2022, sehingga tidak singkron.

Jawab Srikandi, tanya mat itu baju yang dorang pake dan ada uang yang saya kase biaya lain2 smua saya pake itu uang pak.

“Saya d janji dr akhir november mau d kase itu uang to d suruh tunggu trus jd baju sy utang utk panitia. dan maaf pak kalo dana yg lain yg maso duluan maso k dorang itu jg kita cari bersama,”ujarnya.

Srikandi menegaskan tanya mat sapa yg bli baju seragam yg sy utang. Harusnya dorang bersyukur sy mau gabung d asmi makanya teman2 kcewa skali dgn dy dan minta asmi d ganti posisinya.uang cm 5 jt pak…tdk kasian puluhan juta.sy slalu percaya dgn dy tp tdk dgn teman2 susah percaya dy lg.

“Iya….sy ini cm bantu dorang pak. 45 jt uang awal sy kase sy tdk tau cara berpikirnya mat gimana …..ya bgt lah manusia beda2 ya pak,”tuturnya.

Ditanya siapa saja anggota DPRD yang ikut menyertainya pada kunjungan ke PT.Sonokeling buana, Srikandi menyebutkan diantaranya Ahmad takuloe,
Ahmad andi makka dan kadis PTSP Buol Abdi.

Mereka ikut waktu kunjungan ke pt.sonokeling ya?

“Iya,”jawabnya.

Anggota DPRD Buol Ahmad Andi Makka yang dikondirmasi via chat di whatsAppnya Kamis (7/9-2023), terkait penerimaan amplop putih berisi uang, mangaku tidak tahu karena langsung menuju Palu.

“sy tdk tau, Sy langsung menuju palu,”tulias Ahmad Andi Makka.

Ditanya tapi bapak ikut dalam kunjungan itu ya pak?

“Memang sy lg menuju palu, jd di infokan saat itu jg akan ada kunjungan kesana, jadi sekalian singgah gaes,”ungkapnya.

Kemudian Ahmad Takuloe yang dikonfirmasi via chat di whatsAppnya Kamis (7/9-2023) terkait kunjungan dan penerimaan amplop putih dari PT.Sonokeling, sampai berita ini naik tayang belum memberikan jawaban konfirmasi.

Presiden direktur PT.Sonokeling Buana Group Syaiful Rizal yang dikonfirmasi selasa malam (5/9-2023), mengatakan apa yang mau disuap.

“Kepentingannya apa untuk menyuap, soal perizinan bukan ranah ketua DPRD. Memang kami dapat surat dari DPMPTSP mendapat informasi mau ada kunjungan ke perusahaan untuk perubahan sistem izin yakni Online Single Submission (OSS). Apanya mau disuap, kita tidak puny a kepentingan disitu, wong dokumen kita sudah lengkap, IUP dan HGU lengkap,”jelas Syaiful.

Kata Syaiful memang tugas DPRD pengawasan, salah satunya turun ke lapangan, tapi tidak ada pemberian sesuatu disitu terkait perizinan, paling kalau ada itu uang transportasi dan akomodasi.

Ketua Panitia kegiatan Asmi 2022, Muhammad Syamsuddin yang dikonfirmasi menjelaskan bahwa tidak ada dalam daftar pengajuan proposal ke PT.Sonokeling Buana. Yang ada malah ke PT.CCM tapi ditolak.

“Jadi tidak betul ada bantuan PT.Sonokeling pada kegiatan Asmi. Apalagi kegiatannya sudah lewat yakni 26 November 2022, sedangkan uang yang diterima ibu ketua dari PT.Sonokeling 22 Desember 2022,”kata Mat dari balil telepone selulerx Rabu petang (6/9-2023).

Kadis DPMPTSP Buol Abdi Turungku yang dikonfirmasi via chat di whatsAppnya Kamis (7/9-2023), menjawab deadline-news.com mengatakan benar ikut dalam rombongan ketua DPRD Buol ke lokasi PT.Sonokeling.

Tapi soal penerimaan amplop putih berisi uang seperti yang diterima ketua DPRD Buol, Abdi membantahnya dengan tegas.

“Waallaikum. Salam.. maaf. Pak. Baru saya balas Krn Kami baru selesai Rapat dan terkait dgn pertanyaan Bapak, ya benar kami bersama” ketua dan rombongan ke PT. Sonokeling Krn sesuai dgn Tugas pokok sebagai DPMPTSP dan pertanyaan bapak yang kedua, saya nyatakan dgn tegas bahwa saya tidak menerima Amplop putih yg berisi uang seperti yg Bapak pertanyakan,”tulis Abdi. ***

Masih Ada Yang Tinggal di Huntaran dan Tak Dapat Huntap di Sigi

 

 

Iklan anies – nilam

 

Nelwan (deadline-news.com) Sigi – Masih Ada 5 kepala keluarga (KK) di desa Binangga Kecamatan Marawola, Kabupaten Sigi sampai hari ini masih tinggal dihunian sementara (huntara) jelang 5 tahun bencana palu, sigi dan Donggala 28 September 2018 silam.

 

Mereka belum tersentuh bantuan hunian tetap (huntap) dan dana stimulan. Hal ini terjadi diduga akibat kelalian pemerintah saat melakukan proses verifikasi data warga yang diproyeksikan menerima Huntap dan dana situmalan dengan nilai total sekitar Rp, 544 miliar.

Hendri Muhidin

 

Padahal saat itu data nama mereka telah terinput dalam file terkait data nama KK yang diproyeksikan bakal mendapatkan bantuan dana stimulan (DS) tersebut.

 

Adapun klasifikasi bentuk dan jumlah nominal bantuan DS itu bervariasi yaitu, bila hunian terdampak rusak berat, nilai nominal yang didapatkan sebesar Rp. 50 juta, rusak sedang Rp. 25 juta dan rusak ringan 15 juta.

Dewan masjid

 

Hasil investigasi deadline-news.com group detaknews.id Ahad (10/9-2023), berikut data nama kelima (5) KK yang hingga kini masih menggatungkan nasibnya, hidup dan tinggal di huntara yakni, pak Jefry, pak Rizli, pak Surman, pak Ikbal dan pak Alias.

 

Untungnya dari kelima KK penghuni huntara tersebut telah dikondisikan dengan bantuan program keluarga harapan (PKH) dan Bansos.

 

Lebih parah lagi Muh.Sain salah seorang warga Jono Kecamatan Sigi Biromaru yang rumahnya hilang digulung likuifaksi, malah didata badan penanggulangan bencana daerah (BPBD) sigi tercatat sudah menerima bantuan stimulan Rp, 50 juta.

 

Sehingga tidak dapat lagi bantuan huntap. Padahal sampai saat ini sama sakali belum pernah mendapatkan bantuan apa-apa, serupiah pun.

Himbauan iuran sampah

 

“Setiap saya mengurus ke kantor desa selalu diping pong disuruh ke kantor camat dan BPBD Sigi. Dan sebelum-sebelumnya timnpendataan sudah mengambil dokumen kami. Tahu-tahunya data saya sudah digunakan orang lain untuk mendapatkan bantuan stimulan Rp, 50 juta. Padahal demi Allah kami belum pernah mendapatkan serupiah pun bantuan stimulan,”tegas Sain.

Hal ini diketahui dari Kepala Balai prasaranan permukiman wilayah sulawesi tengah (BP2WS) Sahabaddin.

“A.n Muh. Sain, msuk di SK tahap tahap 3 dan tahap 6 pak (2 kali terbit). Ketika kami sandingkan datanya dgn data BPBD Sigi, beliau masuk dalam SK bantuan stimulan. Artinya beliau telah menerima Dana huntap Stimulan. Karena itu, di file kami dimasukkan dalam data kategori anomali. Artinya tdk bisa lagi menerima huntap pupr.🙏🏽,”tulis kabalai BP2WS itu menjawab deadline-news.com.

Hal itu merupakan dilema dalam sistem pemerataan dan pemetaan anggaran pembangunan huntap dan peruntukan dana stimulan. Karena masih ada yang datanya tidak akurat pencatatannya dari pihak pemerintah KabupatennSigi.

Sungguh disayangkan, dimana estmasi tata kelolah dan lokalisir dana berjumlah total sekitar Rp, 544 miliar yang dianggarkan untuk rekonstruksi huntap dan proyeksi dana stimulan di sejumlah desa yang terdampak bencana alam gempa dan likuifaksi di lingkup daerah kabupaten Sigi itu.

Dipaparkan oleh Ihklas selaku Sekertaris Desa Binangga, terkait bantuan dana stimulan tidak tersentuh secara merata terhadap masyarakat yang mengalami dampak bencacana alam yang mana telah meluluh lantahkan harata benda serta berdampak psikis tarauma kala itu.

Padahal secara admistrasi data nama mereka yang telah terinput ketika dilakukannya pendataan ulang oleh tim BPBD Sigi terhadap nama-nama orang yang rumahnya mengalami kerusakan akibat gempa pada September tahun 2018 atau 5 tahun silam itu.

“Diketahui baik rusak berat, sedang dan rusak ringan, hingga kini tak satupun dari mereka belum pernah menerima bantuan dana stimulan maupun huntap, entah apa sebabnya, “tutur Ihklas.

Memang diakui sebagian besar, pembangunan sejumlah Huntap yang telah dibangun di beberapa titik lokasi di wilayah kecamatan di Kab. Sigi telah terealisir dengan baik dan berjalan sesuai aturan Pemkab Sigi.

“Namun terkait bantuan DS di wilayah Kec. Marawola sendiri, bila ditelusuri lebih dalam lagi, masih banyak korban terdampak bencana alam yang hingga saat ini tidak pernah mendapatkan dana stimulan dari pemerintah Sigi, “terangnya.

Ia juga membenarkan, memang hingga saat ini, warga dari desa ini (Binangga) masih terdapat 5 KK lagi yang tinggal huntara, namu dari ke 5 kk tersebut, mereka telah medapatkan bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) yakni, 1. Keluarga Pak Rizli, 2. K. Pak Jefri, 3. K. Pak Surman, 4. K. Pak Alias (Bansos). Sedangkan yang ke 5 Pak Ikbal sama sekali tidak mendapat bantuan Bansos atau PKH, dengan alasan, bahawa Ia (pak Ikbal) bulum punya anak.

“Sementatara di Desa Binangga kec. Marawola proyek revitalisasi rekonstruksi pembangunan hunian tetap (huntap) untuk masyarakat di kecamatan setempat ditiadakan, “pungkasnya.

Menurutnya, maksimalisasi pembagian dana stimulan untuk masyarakat yang terdampak bencana alam tersebut, terhitung mulai dari tahap awal 25 November – 25 Juli 2021 – 2022, mengalami fase indeks dan elevasi ketambahan jumlah bantuan dana sitimulan yang diproyeksikan untuk rekonstruksi rumah.

Hal senada juga diungkapkan Kepala Desa Sibalaya Utara Afdal S. Pd, perihal proses pembangunan huntap dituju titik lokasi mencakup di empat wilayah kecamatan di Kab. Sigi, hingga tahap pertama sampai tahap kedua, bahkan sebagian huntap itu kini sudah ada yang dihuni, dan sebaian lagi masih dalam tahap proses pembangunan.

“Namun jumlah huntap yang dinisiasi melalui dana stimulan itu yakni, untuk tahapa pertama jumlah total secara keseluruhan mencapai 1.036 KK, hingga kemudian ditahap kedua mengalami ketambahan yang cukup signifikan yakni, mencapai 3.137 kk yang sudah mendapatkan hak sepenuhnya,”terang Afdal.

Ia menjelaskan ada 7 kecamatan yang menjadi lokasi pembangunan huntap yakni :

  1. Desa Pombeve sekitar 1.200 unit Huntap di kec. Biromaru 2. Desa Sibalaya Selatan kec Tanambulava 143 unit huntap 3. Desa Sibalaya Utara kec tanambulava 64 huntap satelit model risa 4. Desa Lambara kec. Tanambulava sekitar 67 unit.

5.Desa Bangga kec. Dolo Selatan sekitar 148 unit huntab 6. Desa Poi kec. Dolo Selatan jumlah huntab sekitar 50 unit lebih 7. Desa Daluwa kec. Kulawi jumlah huntab sekitar 70 unit lebih.

Hal lain disampaikan oleh Kepala Pelaksana (KALAK) Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Sigi, runut output eskalasi pembangunan huntap dan lokalisir perihal dana stimulan yang digelontorkan kala itu, terjadwal pada 2020 sampai akhir 2022 tahun lalu.

Kata mantan Kadis PUPR itu sudah terealisir dengan baik, pemetaan pembangunan huntap di benerapa titik lokasi di wilayah Sigi kala itu dengan rentetan progres pembangunannya tersebut.

Namun bila masih ada warga yang sampai saat ini masih ada bermukim di hutara, yang dulu namanya sudah pernah terinput dalam file tatkala dilakukan pendataan ulang oleh BPBD atau fasiltaror lalu datanya tidak keluar itu bukan kesalahan BPBD.

“Dimana nama mereka yg telah terdata, namun setelah dilakukannya verifikasi kembali oleh pihak BPBD, lantas data namanya tidak keluar guna prioritas mendapatkan bantuan DS itu, hal itu bukan kesalahan teknis dari pihak BPBD, “pungkasnya.

Sambungnya, hal itu terjadi karena kesalahan teknis dari pendataan yang tidak akurat dari awal, yang dulu melibatakan masing-masing aparat desa atau Kades yang kala itu mendata warganya.

“Sedangkan akhir dari pembangunan huntap dan penyaluran dana stimulan sudah finish pada 2022 tahun kemarin, dan kini sudah clouse alias sudah tutup,”ungkapnya. ***

Pelepasan 941 Ha Mempertegas PT.ANA “Caplok Tanah Masyarakat dan Ilegal”

 

 

Iklan anies – nilam

 

Bang Doel (deadline-news.com)-Palu-Pelepasan 941 hektar area (Ha) lahan PT.Agro Nusa Abadi (ANA) setelah mendapat rekomendasi gubernur sulawesi tengah Rusdy Mastura pekan lalu, justru mempertegas bahwa selama ini perusahaan perkebunan kelapa sawit group astra agro lestari itu “mencaplok” tanah masyarakat.

 

Bukan itu saja, tapi PT.ANA patut diduga ilegal selama 17 tahun mengelola perkebunan sawit di kabupaten Morowali Utara (Morut).

 

“Pelepasan ini justru menunjukan berarti PT ANA mengelola lahan secara ilegal karena tidak mempunyai alas hak,”demikian ditegaskan koordinator nusantara CORRUPTION WATCH (NCW) Anwar Hakim kepada deadline-news.com group detaknews.id Selasa (12/9-2023) di Palu.

 

Aktivis pegiat anti korupsi itu menegaskan sekalipun mendapat rekomendasi pelepasan lahan 941 dari Gubernur Rusdy Mastura, tapi tidak serta merta PT.ANA dapat memperoleh hak guna usaha (HGU).

Syarifuddin Hafid

 

Apalagi sudah 17 tahun tumbuh berbuah dan produksi kelapa sawit diatas lahan tersebut.

“Mana ada satu perusahaan perkebunan kelapa sawit yang sudah tumbuh sawit diatas tanah negara kurang lebih 17 thn baru dikeluarkan inlok dan akan diterbitkan hgu nya. Bahwa hgu pt ana akan berat untuk diterbitkan oleh atr/ bpn terkecuali kita sudah sepakat bahwa di NKRI tidak berlaku asas duo process of law,”tegas Anwar.

Ia mempertanyakan kenapa hanya dua desa yakni Desa Bungin Timbe dan Desa Bunta yang mendapatkan pelepasan. Sedangkan ada 6 desa yang masyarakatnya bersengketa dengan PT.ANA?

Sebelumnya Kepala UPT Balai Perbenihan Tanaman Perkebunan di Dinas Perkebunan dan Peternakan sulawesi tengah Haikal Toramai menjawab konfirmasi deadline-news.com Senin (4/9-2023), mengatakan perpanjangan izin lokasi (Inlok) PT.Agro Nusa Abadi (ANA) cacat hukum. Sehingga keberadaannya ilegal.

“Pasalnya yang memberikan perpanjangan Inlok ketika itu pejabat bupati Morowali Utara almahrum Haris Rengga. Sementara selaku pelaksana tugas bupati tidak dapat dibenarkan mengambil tindakan atau kebijakan strategis (bukan kewenangannya),”jelas Haikal.

Ia mengatakan, mengapa PT.ANA tidak dapat diberikan hak guna usaha (HGU), karena lahan perkebunannya bermasalah dengan masyarakat setempat.

Kemudian keberadaan lokasinya spot-spot, sehingga tidak ada yang dapat dijadikan dasar untuk penerbitan HGU.

“Hal ini sudah pernah kita lakukan pertemuan antara Dinas Perkebunan, Kepala kantor wilayah ATR/Badan Pertanahan Nasional (BPN) sulteng, pihak PT.ANA yang dipimpin ketika itu Plh Sekda Muliyono untuk membicarakan rekomendasi soal usulan HGU PT.ANA. Tapi karena lahan kebun sawit PT.ANA tidak memenuhi syarat untuk diberikan rekomendasi penerbitan HGU, sehingga hasil rapat ketika itu meminta manajemen PT.ANA menyelesaikan dulu persoalannya dengan masyarakat setempat,”terang Haikal.

Menurut Haikal, awal pembukaan lahan sawit PT.ANA sudah muncul sengketa lahan dengan masyarakat, karena SKPT yang dikeluarkan kepala desa tumpang tindih. Waktu itu PT.ANA masih dalam wilayah Kabupaten Morowali dengan luasan kurang lebih 19.000 hektar.

Kata Haikal saat pemekaran kabupaten Morowali dengan Morowali Utara, lahan PT.ANA diciutkan menjadi 7200 hektar. Dan masuk dalam wilayah Morowali Utara.

Namun masih terus berkonflik dengan warga dan lokasinya masih spot-spot. Ada yang kosong ditengah, itulah yang mereka ajukan untuk diberikan HGU. Dan dipersyaratkan 20 persen plasma dari kebun inti.

“Tapi pihak PT.ANA tidak menyanggupinya, sehingga mereka siasati dengan koperasi,”terang Haikal.

Tahun 2018 Ombudsman perwakilan sulteng melakukan investigasi dan menemukan lahan PT.ANA tumpang tindih dengan lahan transmigrasi dan lahan masyarakat yang bersertifikat.

Selain itu Ombudsman menemukan perubahan izin lokasi (INLOK) yang diterbitkan oleh pejabat bupati Morut pada tanggal 20 Agustus tahun 2014 dengan SK No.188.45/KEP-B.MU/0096/VIII/2014 tentang pembaharuan Inlok.

Sehingga terjadi penciutan lahan dari 19.675 hektar are menjadi 7.244,33 hektar area.

Celakanya lagi saat pembayaran obyek pajak (PBB P3) di kantor KPP Pratama Poso hanya 6.654 hektar sedangkan lahannya 7.244,33 hektar area.

Ombudsman juga menemukan IUP budidaya tanaman PT.ANA ilegal. Sebab IUP Budidaya dapat diterbitkan apabila perusahaan tersebut memiliki HGU. Sedangkan PT.ANA sampai saat ini belum memiliki HGU.

Saat ini kejaksaan tinggi sulawesi tengah sedang melakukan penyelidikan soal dugaan ilegalnya pt.ana termasuk dugaan korupsi yang ditimbulkan sejak 17 tahun mengelola perkebunan sawit yang notabene group astra agro lestari itu. ***