Negara Berikan Kesempatan Swasta Bangun Bandara

“PP Nomor 40 tahun 2012 Landasan Hukumnya”

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sangat terbatas untuk membiayai ratusan item pembangunan infrastruktur di 37 provinsi, puluhan kota dan ratusan kabupaten. Beberapa infrastruktur yang menjadi kebutuhan umum masyarakat adalah jalan, jembatan, pelabuhan laut dan udara.

Untuk dapat membangun pelabuhan undara, negara memberikan kesempatan kepada swasta untuk membangun pelabuhan bandar udara. Pihak swasta kini bisa membangun dan mengembangkan bandara komersial. Kebijakan ini sudah tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 40 Tahun 2012 tentang Pembangunan dan Pelestarian Lingkungan Hidup Bandar Udara.

Peraturan tersebut dibuat dijaman pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Dimana pemerintah memberi kesempatan bagi badan hukum Indonesia baik swasta, BUMN maupun perusahaan patungan membangun dan mengembangkan pelabuhan udara (bandara) di seluruh wilayah tanah air.

Pembangunan bandara udarah ini wajib dilakukan pada lokasi yang telah ditetapkan menteri perhubungan. Penetapan ini dalam kurun waktu lima tahun. Penetapan lokasi ini diajukan oleh pemrakarsa yakni pemerintah, Pemda, BUMN atau Swasta dengan mengacu rencana induk nasional kurun waktu 20 tahun.

Ada pun persyaratan yang harus dipenuhi yakni, bukti kepemilikan dan penguasaan lahan, rekomendasi yang diberikan oleh instansi terkait terhadap utilitas dan aksesibilitas dalam penyelenggaraan bandar udara, bukti penetapan lokasi bandar udara, rancangan teknis terinci fasilitas pokok bandar udara dan kelestarian lingkungan.

Persyaratan ini nantinya dilampirkan bersamaan penyampaian permohonan izin pembangunan bandara secara tertulis ke Menteri Perhubungan. Tidak cukup itu, swasta juga harus melampirkan bukti kemampuan finansial dalam bentuk tanda bukti modal disetor paling sedikit 5 % dari total perkiraan biaya pembangunan.

Khusus untuk permohanan izin bangunan bandar udara yang diajukan oleh Pemerintah Daerah, BUMD dan BUMN, modal disetor dapat diganti dengan pernyataan kesanggupan untuk pembiayaan pembangunan yang dikeluarkan oleh DPRD setempat atau oleh BUMN pemrakarsa.

Pemerintah menjanjikan segera menerbitkan izin mendirikan bangunan bandar udara paling lambat 30 hari. Setelah izin mendirikan ditangan, swasta atau pemrakarsa wajib segera menjalankan proyek secara nyata paling lambat satu tahun sejak izin mendirikan terbit. Kemudian saban enam bulan harus memberikan laporan pelaksanaan kegiatan pembangunan kepada menteri perhubungan, gubernur dan bupati atau walikota (sumber kontan.co.id).

Pelibatan swasta oleh negara dalam membangun bandara udara bertujuan meningkatkan pelayanan dan mengantisipasi meningkatnya jumlah pengguna jasa transportasi udara yang terus bertambah dari tahun ke tahun, maka dibutuhkan perluasan infrastruktur di bandara.

Adalah pembangunan runaway bandara udara Maleo di Morowali dimana pemerintah daerah (Pemda) Morowali menggandeng perusahaan smelter tambang PT.BTIIG ( baoshuo taman industry invesment group). Alasan pemda morowali libatkan PT.BTIIG membangun runaway bandara Maleo sebagai bentuk kompensasi perusahaan smelter itu membangun daerah.

“Karena mereka (PT.BTIIG) berinvestasi di daerah kita, maka kami lobi agar mau berkonstribusi membangun daerah kita yakni membantu membangun fasiltas umum seperti bandar udara Maleo itu,”kata Penjabat bupati Morowali Ir.H.Abdul Rachmansyah Ismail, M.Agr, MP menjawab media ini Kamis (13/6-2024) di Bungku Morowali.

Menurutnya pelibatan PT.BTIIG ini untuk membantu pembangunan perpanjang landasan pacu (ranway) sepanjang 600 meter, sehingga landasan pacu akan bertambah panjang menjadi 1.900 meter (1.300 meter + 600 meter = 1.900 meter) dengan harapan pesawat jenis boeing dapat mendarat di bandara Maleo itu.

Hanya saja mungkin sosialisasinya ke masyarakat disekitar bandara udara Maleo yang kurang tepat atau mungkin tidak ada sama sekali, sehingga menuai protes keras dari masyarakat setempat yakni masyarakat Dusun Folili, Desa Topogaro, Kecamatan Bungku Barat dengan melakukan pemalangan. Bahkan memasang tendah dan melakukan pendudukan di ruas jalan yang dilalui kendaraan pengangkut material ke bandara udara Maleo.

Saat ini, dari 25 bandara komersil yang dikelola oleh PT Angkasa Pura I dan PT Angkasa Pura II, hampir seluruhnya mengalami over capacity dan dibutuhkan pengembangan yang segera agar bisa melayani kebutuhan penerbangan dengan baik.

Wakil Mentri Perhubungan Bambang Susantono mengatakan, pemerintah memberi kesempatan kepada pihak ke tiga untuk ikut serta dalam pembangunan dan pengembangan bandara di Indonesia karena perluasan memang dibutuhkan.

“ Bandara – bandara yang sudah memiliki nilai komersil kita tawarkan pengelolaannya kepada swasta dan Pemerintah akan focus pada pengembangan bandara yang belum memiliki nilai komersil untuk membuka isolasi daerah, “ ujar Bambang usai membuka “Workshop Global Airport Indonesia” yang diselenngarakan kerja sama antara Kedutaan Besar Amerika Serikat, AP I dan AP II, di Jakarta beberapa waktu lalu (dikutip di dephub.go.id).

Saat ini, menurut Bambang, Pemerintah tengah melakukan evaluasi, bandara mana sajakah yang akan dikerjasamakan dengan pihak swasta dan bandara yang sudah komersil bisa diswastakan.

Duta Besar AS untuk Indonesia Scot Marciel mengungkapkan, melalui kemitraan komprehensif AS–Indonesia, Pemerintah AS mendukung pertumbuhan dan keberhasilan ekonomi Indonesia yang terus berlanjut. Pembenahan infrastruktur seperti pengembangan bandar udara di Indonesia merupakan faktor penting dalam mendukung pembangunan ekonomi.

Scot mengatakan, secara tidak langsung AS akan menanamkan modalnya untuk pembangunan infrastruktur Bandar udara di Indonesia yaitu memfasilitasi dengan membawa perusahaan – perusahaan kelas dunia AS datang ke Indonesia untuk bekerjasama dengan PT AP I dan PT AP II.

“Mereka memiliki pengalaman dalam pengerjaan proyek – proyek pengembangan bandara di AS maupun negara lain. Melalui keunggulan teknologi dan pengalaman mereka dalam memberikan solusi yang hemat biaya, dapat membantu pengembangan bandar udara dan infrastruktur kedirgantaraan Indonesia,” usai Scot.

Seperti diketahui, saat ini jumlah bandara di Indonesia mencapai 233  yang terdiri atas 25 bandara dikelola BUMN yaitu 13 bandara oleh PT AP I dan 12 bandara dikelola PT AP II, serta 1 bandara dikelola oleh PT Freeport Indonesia. Sisanya dikelolah di bawah pengawasan Ditjen Perhubungan Udara Kemenhub.

Pj Bupati Kabupaten Morowali, Ir. H Rachmansyah Ismail, SP., MAgr, MP, melalui Kadis PU Rustam Sabalio, menegaskan bahwa aksi pemalangan tersebut terjadi akibat miskomunikasi antara pemerintah, masyarakat, dan pihak perusahaan.

Rustam menjelaskan bahwa status lahan yang berfungsi sebagai akses jalan umum tersebut hingga kini masih berstatus aset daerah, sehingga tudingan bahwa pemerintah telah menyerahkan lahan tersebut kepada perusahaan adalah tidak benar.

“Lahan yang berstatus sebagai ruas jalan kabupaten, jalan tani, dan irigasi tersebut adalah milik daerah. Tidak sembarang bisa menyerahkan atau menukar guling aset daerah karena butuh waktu yang lama dan prosedur yang ketat. Jika tidak mematuhi prosedur yang berlaku, tindakan tersebut melanggar hukum,” jelas Rustam seperti diberitakan kabarselebes.id Rabu (12/6-2024).

Rustam juga menyebutkan bahwa penggunaan fasilitas daerah oleh PT BTIIG saat ini mempunyai dasar atau alasan.  Pemkab Morowali memberikan dispensasi kepada perusahaan untuk menggunakan jalan tersebut, karena PT. BTIIG telah membantu pemerintah dalam penimbunan perluasan kawasan Bandara Maleo.

“Perusahaan telah membantu pemerintah memperluas kawasan bandara kita, sehingga diberikan dispensasi untuk penggunaan jalan sebagai jalur pengangkutan material timbunan menuju Bandara Morowali. Jika dihitung, bantuan dari perusahaan ini untuk perluasan kawasan bandara sangat besar nilainya,”ungkap Rustam.

Rustam mengatakan bahwa perluasan kawasan Bandara Maleo akan memberikan manfaat bagi masyarakat yang tinggal di sekitarnya.

“Dispensasi ini diberikan untuk kesejahteraan masyarakat. Jika bandara semakin luas, otomatis aktivitas di sana akan semakin ramai dan masyarakat dapat memanfaatkannya untuk meningkatkan perekonomiannya,”sebutnya.

Langkah Pj bupati Morowali Ir.H.Abdul Rachmansyah Ismail, M.Agr, MP melibatkan PT.BTIIG membangun perluasan landasan bacu bandara Maleo mendapat dukungan dari anggota DPRD Morowali Fraksi Bintang Pembangunan Aminudin Awaludin.

Anggota komisi II DPRD Morowali ini yang membidangi ekonomi keuangan dan investasi ini mengapresiasi upaya Pj Bupati Morowali Rachmansyah Ismail melobi PT.BTIIG dan mau membangun perluasan landasan pacu bandara Maleo, sehingga dapat di darati pesawat besar seperti boeing.

“Apalagi mobilitas keluar masuk morowali dengan pesawat cukup tinggi. Oleh sebab itu kita tidak boleh menunggu APBN, sepanjang ada peluang melibatkan swasta membangun bandara kita. Karena mereka juga akan ikut menikmati keberadaan bandara Maleo selaku investor,”tegas politisi Partai Bulan Bintang itu. ***

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Back To Top