Muswil VI MPW PP Sulteng Berlangsung Alot

“Belum Ada yang Lain, Masih Arus Abdul Karim Calon Ketua”

foto ketua MPW PP Kaltim H.M.Said bersama anggota DPR RI Irwan Datu Adam, Kadis Pemuda dan Olahraga H.Yunan Lampasio. foto Bang Doel/deadline-news.com
foto ketua MPW PP Sulteng H.Arus Abdul Karim. foto Bang Doel/deadline-news.com
foto Anggota komisi VII DPR RI H.Ahmad H.Ali, SE pose bersama kader PP Sulteng. foto Bang Doel/deadline-news.com

Bang Doel (deadline-news.com)-Palusulteng-Pembukaan Musyawarah Wilayah (Muswil) VI Pemuda Pancasila (PP), Jum’at malam (20/10-2017), di salah satu Hotel di jalan Basuki Rahmat, berlangsung alot saat rapat pemilihan pimpinan rapat, sekretaris dan anggota. Pasalnya rapat yang dipimpin Sekretaris MPW PP Drs.Amran Baker Nai, mendapat hujan intrupsi.

Hal itu terjadi karena hanya pengurus Majelis Pengurus Cabang (MPC) saja yang diakomodir menjadi bagian dari pimpinan sidang (rapat). Sedangkan dari lembanga seperti Srikandi PP dan Koti Mahatidana PP tidak diperkenankan. Alasannya tidak diatur dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga (AD/ART).

Sehingga Sekretaris Koti Mahatidana MPW PP Sulteng Sudaryano Lamangkona, S.Sos, M.Si memprotesnya. Namun setelah mendapat menjelasan dari pimpinan rapat sementara Amran Baker Nai, Koti Mahatidana MPW PP Sulteng memakluminya.

Sampai berita ini naik tayang, belum ada calon ketua yang mendaftar untuk menyatakan diri maju merebut tampuk ke pemimpinan di MPW PP Sulteng. Namun begitu informasi yang dihimpun disela-sela Muswil VI MPW PP itu, seperti masih memberikan kepercayaan kepada H.Arus Abdul Karim untuk menahkodai MPW PP Sulteng itu 5 tahun kedepan.

“Sepertinya masih Pk H.Arus Abdul Karim yang akan dipilih secara aklamasi pada Muswil VI PP Kali ini. Dan memang belum ada calon lain yang mengajukan diri,”jelas Sekretaris MPW PP Sulteng Amran Baker Nai.

Hal senada juga dikatakan salah seorang kader PP Abubakar Hadaddo. Sebelumnya ketua dewan pimpinan nasional (DPN) PP H.Yapto Suryo Dinigrat, SH dalam sambutannya telah menegaskan budaya Musyawarah PP tidak boleh diwarnai ketegangan. Tapi harus dilaksanakan secara kekeluargaan, termasuk didalam memilih dan menentukan ketua.

“Yang perlu diperdebatkan adalah program, sehingga melahirkan program yang dapat mengakomodasi kepentingan daerah masing-masing demi kemajuan bersama, baik internal PP maupun, Bangsa dan Negera,”tandas dedengkot Pemuda Pancasila itu. ***

 

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *