Jakarta (koranpedoman)-Bendahara Umum DPP Golkar hasil Munas Bali, Bambang Soesatyo, bersyukur ada islah dengan kubu Munas Ancol. Dengan adanya islah, kata Bambang, Golkar bisa mengikuti pilkada serentak tahun ini.
“Meski pesimis, namun terwujudnya islah terbatas di tubuh Partai Golkar, telah memberikan sedikit harapan satu masalah besar yang berpotensi mengganggu persiapan dan pelaksanaan Pilkada 2015 sudah teratasi,” jelas Bambang, dalam siaran persnya, Minggu, 31 Mei 2015.
Islah, lanjut dia, tidak akan mengganggu masalah hukum. Walau diakuinya, dalam islah ini masih ada persoalan, khususnya di KPU. “Terutama soal siapakah nanti yang berhak membubuhkan tanda tangan pendaftaran pilkada ke KPU,” katanya.
Dia menjelaskan, dari empat poin dari kesepekatan islah terbatas itu, di antaranya berisi untuk pendaftaran calon kepada yang diajukan Partai Golkar pada bulan Juli 2015, ditandatangani oleh DPP Partai Golkar yang diakui oleh KPU.
“Jelas itu seperti bom waktu yang siap meledak pada saatnya nanti. Belum lagi nanti keributan yang bakal terjadi saat menentukan siapa calon yang akan diusung Partai Golkar,” katanya.
Dia yakin, kubu Ancol akan bersikukuh mengusung calon sendiri, dan berkoalisi dengan Koalisi Indonesia Hebat (KIH). Sementara, lanjut dia, kubu Bali akan bertahan dan berkoalisi dengan Koalisi Merah Putih (KMP).
Bambang juga menyoroti persoalan di tubuh Partai Persatuan Pembangunan (PPP) yang hingga kini belum ada kata islah.
“Dengan asumsi bahwa pemerintah juga ikut memperuncing konflik internal PPP sebagaimana pemerintah mengacak-acak Golkar dengan menjadikan munas Ancol sebagai boneka sekaligus kuda troya untuk memecah belah Partai Golkar dari dalam,” tuturnya.
Menurut Bambang, dalam situasi seperti ini, mediasi oleh pemerintah harus dilakukan. Sementara, dari kasus Partai Golkar, Bambang yakin pemerintah sangat tahu dan paham bagaimana bisa mewujudkan islah sementara itu.
“Dalam kasus PPP, asumsi yang sama juga berlaku, bahwa pemerintah paling tahu bagaimana harus mendamaikan kedua kubu yang berkonflik,” katanya.
Menurut anggota Komisi III DPR ini, dualisme kepengurusan PPP berpotensi menjadi faktor pengganggu Pilkada serentak 2015 ini. Apalagi, infrastruktur di PPP sudah lengkap seperti Golkar.
“Karena itu, harus ada upaya dari semua pihak agar hak PPP mengajukan calon kepala daerah tidak gugur karena terbentur PKPU Nomor 9 tahun 2015 tentang pencalonan,” kata Bambang.
Pilkada 2015 ini, lanjut dia, merupakan monumental karena dilaksanakan di ratusan daerah, dengan begitu, persiapannya harus elok, fair, dan demokratis.
“Tumbuh kembang atau kedewasaan demokrasi bangsa tak hanya tercemin pada hasil akhir pilkada itu sendiri, melainkan juga pada dinamika persiapan yang melibatkan semua unsur masyarakat di daerah maupun partai politik sebagai peserta,” jelas Bambang. (viva.co.id).***
