Pagi itu Rabu (20/11-2024), sebuah link berita masuk ke aplikasi whatsAppku.

Berita itu dibawah judul “Gaduh Pilgub Sulteng, Netralitas Aparat Kepolisian Mendapat Sorotan?”

Berita itu dilansir di harianterbit.com. isi berita media yang berkantor di Jakarta itu  mengutip sebuah surat terbuka yang ditujuka ke Polri di medsos. Berikut ini isi berita harianterbit.com itu :

Ramai-ramai di media sosial netizen menduga salah satu calon Gubernur Sulawesi Tengah mengerahkan kekuatan kepolisian untuk menghimpun lebih banyak dukungan kepadanya.

Sebagaimana tertulis dalam surat terbuka akun dengan nama Firman Namrif kepada Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri) seperti di kutip harianterbit.com

Dalam surat terbukanya, Firman Namrif mengatakan bahwa Polisi “mencoreng kepercayaan rakyat” dengan tidak menjaga netralitas dalam momen Pilkada 2024 ini, utamanya di wilayah Provinsi Sulawesi Tengah.

Pergantian Wakapolda Sulteng yang begitu cepat ternyata “ada udang di balik batu, bapak Kapolri ternyata memerintahkan Kombes Helmi Kwarta hanya untuk memenangkan Paslon tertentu,” tulis Firman seperti dikutip harianterbit.com Rabu (20/11-2024).

Integritas Polda Sulteng hari ini sedang dipertanyakan. Bukan tanpa alasan, hampir setiap hari Kapolda selalu mengingatkan anggotanya untuk menjaga netralitas.

Kami ingatkan kepada Kapolda Sulteng, Anda telah memerintahkan kepada semua kasat intel di Polres untuk membantu salah satu Paslon ” tegas Firman Namrif.

Merunutnya salah satu cagub sulteng  memang terkenal sangat dekat dengan institusi yang bermarkas di Trunojo, Jakarta Selatan itu.

Bukan tanpa alasan, cagub itu pernah duduk sebagai anggota Komisi III DPR RI, yang memiliki tanggung jawab mengawasi kinerja lembaga penegak hukum yakni kepolisian dan kejaksaan.

Firman Namrif mengklaim bahwa apa yang ia sampaikan di ruang publik ini adalah sebuah “kebenaran”.

Terlepas dari hoax, isi berita harianterbit.com yang mengutip sumbernya di sebuah group medsos itu, adalah peringatan keras agar aparat keamanan TNI dan khusus Polri agar netral dalam pemilihan kepala daerah (Pilkda) 2024 ini, yang voting daynya tinggal 1 hari lagi.

Artinya netralitasnya aparat keamanan TNI – Polri dipertaruhkan dalam Pilkada serentak 2024 ini. TNI – Polri dituntut benar-benar netral, jangan memihak kepada paslon manapun. Biarkan rakyat riang gembira menikmati lebaran demokrasi ini.

Cukuplah TNI – Polri menjamin rasa aman dan damai masyarakat ditengah lebaran  demokrasi lima tahunan itu.

“Mari kita sukseskan Pilkada 27 Novembet 2024, damai, riang dan gembira. Beda pilihan itu hal biasa tapi persaudaraan dan persatuan itu yang utama. Siapapun yang dimandatkan oleh rakyat, maka itulah pimpinan dan wakil pimpinan daerah kita (Bupati- wakil bupati/walikota – wakil walikota, Gubernur dan Wakil Gubernur kita”. ***