Masyarakat Asli Sulteng Itu Demokratis dan Inklusif

 

 

 

Isu dikotomi ke daerahan (primordialisme) yang dihembuskan sekelompok orang jelang kontestasi politik “perebutan kekuasaan” kepemimpinan (Gubernur) sulawesi tengah yang menyebutkan bahwa hanya tokoh Palu, Sigi dan Donggala (Pasigala) yang dapat diterima menjadi pimpinan tertinggi di sulawesi tengah dan wakil pimpinan dari wilayah timur, menurut Arham Rumpan itu pemikiran yang sangat keliru.

 

Sebab tokoh – tokoh pendahulu masyarakat asli sulawesi tengah (to kaili) sangat demokratis dan Inklusif (terbuka) menerima dan menghargai masyarakat pendatang dari suku daerah lain sejak dahulu kala.

Dewan masjid

 

Bahkan suku dari daerah lain dihargai dan diberi tempat tertinggi oleh toloh masyarakat to kaili. Artinya sejak tahun 1600san masyarakat sulteng (to kaili) sudah sangat memahami akan arti multi etnis yang mendiami daerah ini.

 

Makanya saya anggap keliru jika kemudian ada yang menghembuskan isu, pendapat dan berfikir primordial ke daerahan jelang pemilihan gubernur November 2024 mendatang.

Iklan Aren

 

Coba kita liat sejarah pemerintahan sejak sulawesi tengah menjadi daerah otonomi pada 13 April 1964, dimana gubernur pertama itu dari Indonesia bagian barat. Tapi toh tokoh-tokoh sulteng dimasa itu tidak memprotesnya, apalagi mau menolaknya.

“Karena tanpa campur tangan toloh-tokoh pemimpin dari daerah lain, saya dapat pastikan daerah sulteng ini tidak akan berkembang, maju dan dinamis,”jelas pensiunan PNS itu.

Contoh begitu kongkrit betapa demokratis dan inklusifnya tokoh-tokoh masyarakat asli sulteng dimana pejuang dan pemimpin dari luar diberi tempat tertinggi dan penghargaan, sebut saja tokoh asal mandar Tombolotutu, jadi Raja di wilayah Parigi Moutong, bahkan dinobatkan oleh negara sebagai pahlawan perjuangan kemerdekaan sulawesi tengah.

“Jadi jangan kita berpikir sempit, sepanjang tokoh dari daerah lain itu niatnya baik, memimpin dan membangun sulteng yang luas ini, kenapa mesti isu-isu murahan, primordial ke daerahan yang kita kembangkan. Apalagi jika tokoh calon pemimpin itu memang lahir dan besar di wilayah sulteng tidak perlu kita berpikir sempit dan memaksakan diri harus tokoh Pasigala yang dianggap paling pantas memimpin sulteng. Siapapun dia sepanjang niatnya baik untuk kemaslahatan masyarakat dan daerah kita, kita wajib menerimanya sekalipun berbeda pilihan dan dukungan politik,”ujar Arham.

Menurutnya sejak Sulawesi Tengah dimekarkan jadi daerah otonom pada tanggal 13 April tahun 1964, dari Gubernur Utara – Tengah FJ Tumbelaka ke
Anwar Datuk Madjo Basa Nan Kuning semua orang luar.

“Dan terbukti mereka membangun sulteng. Apalagi jika memang putra kelahiran Sulteng,”kata lelaki putra kelahiran Kaleke 65 tahun lalu.

Ia mengatakan siapapun putra putri Sulteng berhak maju jadi calon gubernur dan wakil gubernur pada pilkada November 2024 mendatang.

Adalah Anwar Hafid digadang-gadang berpasangan dengan Renny Lamadjido (Aren (Wawali kota Palu-2020-2024).

Selain itu ada Hidayat Lamakarate, Hadianto Rasyid, Moh.Irwan Lapatta dan sejumlah tokoh Sulteng lainnya akan berkontestasi di Pilgub Sulteng.

“Kalau dirunut-runut mereka semua juga kakek dan neneknya dari luar Sulteng. Tapi mereka lahir dan besar di sulteng. Sehingga tidak elok kalau kita mendikotomikan kesukuan atau primordial, ke daerahan,”tegas Arham.

Hal senada juga dikatakan Atang Lasawedi.

“Kalau daerah kita mau maju dan berkembang tidak boleh ada dikotomi primordial,”ujar aktivis 80an itu.

Kata Atang Gubernur putra daerah pertama sulteng itu berasal dari wilayah timur Sulteng yakni Galib Lasahido.

Salam demokrasi tanpa dikotomi primodial ke daerahan. Mari bergandengan tangan membangun sulawesi tengah yang lebih maju dan berkembang. ***

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Back To Top