Nelwan (deadline-news.com) Sigi – Masih Ada 5 kepala keluarga (KK) di desa Binangga Kecamatan Marawola, Kabupaten Sigi sampai hari ini masih tinggal dihunian sementara (huntara) jelang 5 tahun bencana palu, sigi dan Donggala 28 September 2018 silam.
Mereka belum tersentuh bantuan hunian tetap (huntap) dan dana stimulan. Hal ini terjadi diduga akibat kelalian pemerintah saat melakukan proses verifikasi data warga yang diproyeksikan menerima Huntap dan dana situmalan dengan nilai total sekitar Rp, 544 miliar.
Padahal saat itu data nama mereka telah terinput dalam file terkait data nama KK yang diproyeksikan bakal mendapatkan bantuan dana stimulan (DS) tersebut.
Adapun klasifikasi bentuk dan jumlah nominal bantuan DS itu bervariasi yaitu, bila hunian terdampak rusak berat, nilai nominal yang didapatkan sebesar Rp. 50 juta, rusak sedang Rp. 25 juta dan rusak ringan 15 juta.
Hasil investigasi deadline-news.com group detaknews.id Ahad (10/9-2023), berikut data nama kelima (5) KK yang hingga kini masih menggatungkan nasibnya, hidup dan tinggal di huntara yakni, pak Jefry, pak Rizli, pak Surman, pak Ikbal dan pak Alias.
Untungnya dari kelima KK penghuni huntara tersebut telah dikondisikan dengan bantuan program keluarga harapan (PKH) dan Bansos.
Lebih parah lagi Muh.Sain salah seorang warga Jono Kecamatan Sigi Biromaru yang rumahnya hilang digulung likuifaksi, malah didata badan penanggulangan bencana daerah (BPBD) sigi tercatat sudah menerima bantuan stimulan Rp, 50 juta.
Sehingga tidak dapat lagi bantuan huntap. Padahal sampai saat ini sama sakali belum pernah mendapatkan bantuan apa-apa, serupiah pun.
“Setiap saya mengurus ke kantor desa selalu diping pong disuruh ke kantor camat dan BPBD Sigi. Dan sebelum-sebelumnya timnpendataan sudah mengambil dokumen kami. Tahu-tahunya data saya sudah digunakan orang lain untuk mendapatkan bantuan stimulan Rp, 50 juta. Padahal demi Allah kami belum pernah mendapatkan serupiah pun bantuan stimulan,”tegas Sain.
Hal ini diketahui dari Kepala Balai prasaranan permukiman wilayah sulawesi tengah (BP2WS) Sahabaddin.
“A.n Muh. Sain, msuk di SK tahap tahap 3 dan tahap 6 pak (2 kali terbit). Ketika kami sandingkan datanya dgn data BPBD Sigi, beliau masuk dalam SK bantuan stimulan. Artinya beliau telah menerima Dana huntap Stimulan. Karena itu, di file kami dimasukkan dalam data kategori anomali. Artinya tdk bisa lagi menerima huntap pupr.🙏🏽,”tulis kabalai BP2WS itu menjawab deadline-news.com.
Hal itu merupakan dilema dalam sistem pemerataan dan pemetaan anggaran pembangunan huntap dan peruntukan dana stimulan. Karena masih ada yang datanya tidak akurat pencatatannya dari pihak pemerintah KabupatennSigi.
Sungguh disayangkan, dimana estmasi tata kelolah dan lokalisir dana berjumlah total sekitar Rp, 544 miliar yang dianggarkan untuk rekonstruksi huntap dan proyeksi dana stimulan di sejumlah desa yang terdampak bencana alam gempa dan likuifaksi di lingkup daerah kabupaten Sigi itu.
Dipaparkan oleh Ihklas selaku Sekertaris Desa Binangga, terkait bantuan dana stimulan tidak tersentuh secara merata terhadap masyarakat yang mengalami dampak bencacana alam yang mana telah meluluh lantahkan harata benda serta berdampak psikis tarauma kala itu.
Padahal secara admistrasi data nama mereka yang telah terinput ketika dilakukannya pendataan ulang oleh tim BPBD Sigi terhadap nama-nama orang yang rumahnya mengalami kerusakan akibat gempa pada September tahun 2018 atau 5 tahun silam itu.
“Diketahui baik rusak berat, sedang dan rusak ringan, hingga kini tak satupun dari mereka belum pernah menerima bantuan dana stimulan maupun huntap, entah apa sebabnya, “tutur Ihklas.
Memang diakui sebagian besar, pembangunan sejumlah Huntap yang telah dibangun di beberapa titik lokasi di wilayah kecamatan di Kab. Sigi telah terealisir dengan baik dan berjalan sesuai aturan Pemkab Sigi.
“Namun terkait bantuan DS di wilayah Kec. Marawola sendiri, bila ditelusuri lebih dalam lagi, masih banyak korban terdampak bencana alam yang hingga saat ini tidak pernah mendapatkan dana stimulan dari pemerintah Sigi, “terangnya.
Ia juga membenarkan, memang hingga saat ini, warga dari desa ini (Binangga) masih terdapat 5 KK lagi yang tinggal huntara, namu dari ke 5 kk tersebut, mereka telah medapatkan bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) yakni, 1. Keluarga Pak Rizli, 2. K. Pak Jefri, 3. K. Pak Surman, 4. K. Pak Alias (Bansos). Sedangkan yang ke 5 Pak Ikbal sama sekali tidak mendapat bantuan Bansos atau PKH, dengan alasan, bahawa Ia (pak Ikbal) bulum punya anak.
“Sementatara di Desa Binangga kec. Marawola proyek revitalisasi rekonstruksi pembangunan hunian tetap (huntap) untuk masyarakat di kecamatan setempat ditiadakan, “pungkasnya.
Menurutnya, maksimalisasi pembagian dana stimulan untuk masyarakat yang terdampak bencana alam tersebut, terhitung mulai dari tahap awal 25 November – 25 Juli 2021 – 2022, mengalami fase indeks dan elevasi ketambahan jumlah bantuan dana sitimulan yang diproyeksikan untuk rekonstruksi rumah.
Hal senada juga diungkapkan Kepala Desa Sibalaya Utara Afdal S. Pd, perihal proses pembangunan huntap dituju titik lokasi mencakup di empat wilayah kecamatan di Kab. Sigi, hingga tahap pertama sampai tahap kedua, bahkan sebagian huntap itu kini sudah ada yang dihuni, dan sebaian lagi masih dalam tahap proses pembangunan.
“Namun jumlah huntap yang dinisiasi melalui dana stimulan itu yakni, untuk tahapa pertama jumlah total secara keseluruhan mencapai 1.036 KK, hingga kemudian ditahap kedua mengalami ketambahan yang cukup signifikan yakni, mencapai 3.137 kk yang sudah mendapatkan hak sepenuhnya,”terang Afdal.
Ia menjelaskan ada 7 kecamatan yang menjadi lokasi pembangunan huntap yakni :
- Desa Pombeve sekitar 1.200 unit Huntap di kec. Biromaru 2. Desa Sibalaya Selatan kec Tanambulava 143 unit huntap 3. Desa Sibalaya Utara kec tanambulava 64 huntap satelit model risa 4. Desa Lambara kec. Tanambulava sekitar 67 unit.
5.Desa Bangga kec. Dolo Selatan sekitar 148 unit huntab 6. Desa Poi kec. Dolo Selatan jumlah huntab sekitar 50 unit lebih 7. Desa Daluwa kec. Kulawi jumlah huntab sekitar 70 unit lebih.
Hal lain disampaikan oleh Kepala Pelaksana (KALAK) Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Sigi, runut output eskalasi pembangunan huntap dan lokalisir perihal dana stimulan yang digelontorkan kala itu, terjadwal pada 2020 sampai akhir 2022 tahun lalu.
Kata mantan Kadis PUPR itu sudah terealisir dengan baik, pemetaan pembangunan huntap di benerapa titik lokasi di wilayah Sigi kala itu dengan rentetan progres pembangunannya tersebut.
Namun bila masih ada warga yang sampai saat ini masih ada bermukim di hutara, yang dulu namanya sudah pernah terinput dalam file tatkala dilakukan pendataan ulang oleh BPBD atau fasiltaror lalu datanya tidak keluar itu bukan kesalahan BPBD.
“Dimana nama mereka yg telah terdata, namun setelah dilakukannya verifikasi kembali oleh pihak BPBD, lantas data namanya tidak keluar guna prioritas mendapatkan bantuan DS itu, hal itu bukan kesalahan teknis dari pihak BPBD, “pungkasnya.
Sambungnya, hal itu terjadi karena kesalahan teknis dari pendataan yang tidak akurat dari awal, yang dulu melibatakan masing-masing aparat desa atau Kades yang kala itu mendata warganya.
“Sedangkan akhir dari pembangunan huntap dan penyaluran dana stimulan sudah finish pada 2022 tahun kemarin, dan kini sudah clouse alias sudah tutup,”ungkapnya. ***