Bang Doel (deadline-news.com)-Palusulteng-Hasil peninjauan lapangan panitia khusus (Pansus) DPRD Kota Palu, banyak menemukan kejanggalan. Sehingga nota pengantar naskah dokumen laporan keterangan pertanggungjawaban (LKPJ) walikota Palu banyak yang tidak sesuai dengan hasil peninjauan lapangan.
“Banyak yang tdk sesuai, antara nota pengantar naskah dokumen LKPJ dan peninjauan lapangan,”ujar ketua Pansus LKPJ Walikota Palu Muhammad Iqbal Andi Magga, SH, MH menjawab deadline-news.com Senin (9/4-2018).
Menurutnya adalah dibidang pendidikan yang paling banyak yang menjadi temuan Pansus. Misalnya dalam LKPJ Walikota Palu yang dibacakan wakil walikota Palu Sigit Purnomo Said, menyebutkan dukungan bantuan computer ke sekolah-sekolah dan bea siswa bagi guru-guru yang akan melanjutkan pendidikannya. Tapi ternyata tidak semua sekolah mendapatkan bantuan tersebut. Dan untuk beasiswa bagi guru-guru batal dan tidak dijalankan. Namun disebutkan dalam nota pengantar LKPJ telah dilaksanakan.
“Diantaranya dibidang pendidikan paling banyak yang ditemukan bermasalah tidak sesuai LKPJ yang disampaikan wakil walikota Palu pada rapat paripurna lalu. Kami sudah lalukan peninjauan langsung selama 3 hari sejak Rabu, Kami, dan Jumat (4,5,6/4-2018),”tulis mantan ketua DPRD Kota Palu itu.
Menyinggung soal infrastruktur yang diduga kewenangan Provinsi tapi dikerjakan pemerintah Kota Palu, diantaranya Taman Gor Palu, jalan S.Parman, Raja Moili, Thamrin dan beberapa ruas jalan lainnya. Kata Iqbal pihaknya masih meminta laporan ruas jalan dari Dinas PU Kota Palu.
“Kami sedang meminta laporan ruas jalan dari dinas PU kota dan belum diserahkan. Dan soal taman kami akan lakukan pengecekkan di satker perumahan propinsi dan memang ada taman taman propinsi yng di klaim pemkot dalam lkjpj sebagai taman kota padahal itu taman yg dibangun propinsi menggunakan dana APBN, seperti taman petobo itu,”tandas Politisi Partai Golkar itu.
Iqbal menambahkan pihaknya juga akan meminta dasar hukum atas pelaksanaan pekerjaan taman GOR dan hutan kota yang jelas-jelas milik Provinsi.
“Kita juga akan minta dasar hukum pelaksanaan pekerjaan taman gor dan hutan kota yg jelas jelas milik propinsi. Kalo taman GOR dan Hutan Kota itu memang aset propinsi,”kata Iqbal lagi.
Iqbal menegaskan pihaknya sangat meyangkan kalau dana yang diperoleh dengan susah payah dari masyarakat kota, toh akhirnya hanya digunakan untuk sesuatu yang belum prioritas bagi masyarakat Kota. Karena kota ini butuh pembangunan yang merangsang pertumbuhan ekonomi menjadi lebih baik, agar daya beli masyarakat kembali normal dan meningkat.
“Kami sayangkan kalo dana yg diperoleh dengn susah payah dari masyarakat kota itu akhirnya hanya digunakan untuk sesuatu yang belum prioritas bagi masyarakat kota. kota ini butuh pembangunan yang meranhsang pertumbuhan ekonomi menjadi lebih baik agar daya beli masyarakat kembali normal dan meningkat,”terang anggota Fraksi Partai Golkar DPRD Kota Palu itu. ***