Oleh : Hasanuddin Atjo

Jepang dipimpin oleh seorang Perdana Menteri yang dipilih oleh DPR. Ditingkat daerah dipimpin oleh Gubernur dan Bupati yang dipilih oleh rakyat melalui pesta demokrasi seperti Indonesia. Anggota DPR pusat dan daerah juga dipilih oleh rakyat.

Pemeritahannya miskin struktur namun kaya fungsi sehingga diperlukan kualitas SDM dengan standar tertentu.

Pada kondisi tertentu misalnya luas wilayah yg besar, Jumlah penduduk yg tinggi, pendapatan daerah yang besar kewenangan penuh diberikan kepada daerah baik di tingkat provinsi maupun di kabupaten/kota oleh Pemerintah di atasnya.

Simpelnya pada kasus tertentu Provinsi ditarik Oleh Kabupaten/Kota yang maju Dan Pemerintah Provinsi Menarik kabupaten yang belum maju. Perencaanaan dilakukan bersama dan provinsi juga memberikan dananya ke kabupaten kota. Pola di Jepang ini tentunya dapat menjadi referensi bagi Indonesia kemungkinan untuk menerapkannya.***