“Itu Gedung Kepentingan Umum, Bukan Kepentingan Saya”
Bang Doel (deadline-news.com)-Palu-Kepala balai prasarana permukiman wilayah sulteng (BP2WS) Sahabuddin yang akrab disapa Budi menjawab konfirmasi deadline-news.com group detaknews.id Sabtu (26/8-2023), mengatakan masih ada pensyaratan yang belum dipenuhi pihak badan narkotika nasional (BNN) sulteng.
Sehingga pembangunan kantor BNN Sulteng belum masuk dalam program pembangunan rehab rekon pasca bencana.
Menurutnya salah satu pensyaratan yang belum dipenuhi pada pengusulan rehab rekon pembangunan kantor BNN yakni perencanaannya.
“Belum ada perencanaannya,”tulis Budi.
Kata Budi setelah ada perencanaannya baru diusulkan permintaan dananya ke pusat.
“Setelah itu di usulkan permintaan dananya ke pusat pak,”aku Budi.
Sebelumnya Kepala BNN Sulteng Brigjen Pol. H. Monang Situmorang, S.H, M.Si menegaskan merasa kecewa dengan Kepala BP2WS Sahabuddin, karena diduga tidak menggubris usulan permohonan rehabilitasi kantor badan narkotikan nasional (BNN) sulteng.
Padahal kantor BNN itu sudah mengalami kerusakan cukup parah. Makanya perlu perbaikan.
“Kami telah bermohon rehabilitasi kantor bnn bulan maret tahu 2021 lalu ke menteri pekerjaan umum dan perumahan rakyat (pupr) sebeser Rp, 28 miliyar dan acc Rp, 24 miliyar. Tapi kepala bp2ws Sahabuddin tidak menggubrisnya,”Kata Kakak Asuh Ketua komisi pemberantasan korupsi (KPK) RI Firli Bahuri saat di Kepolisian RI.
Menurutnya pada jaman Kabalai BP2WS Ferdinand Kanalo pihak BNN sulteng sudah mendapat persetujuan perbaikan atau rehabilitasi kantor BNN. Namun saat pergantian Kabalai BP2WS ke Sahabuddin sudah tidak digubris lagi.
“Padahal kami sudah berkali-kali menghadap ke Kabalai BP2WS pak Sahabuddin tapi alasannya banyak sekali. Itu asset negara bukan kantor pribadi dan termasuk gedung pemerintah yang perlu direhab,”tegas Monang.
“Bayangkan kata Monang sudah ada rekomendasi dan persetujuan dari kementerian PUPR dan itu kepentingan masyarakat sulteng secara umum, bukan kepentingan saya. Pembangujan kantor BNN itu dalam rangka pemberantasan dan pencegahan narkotika. Tapi disepelekan. Ada apa ini sehingga balai BP2WS tidak mendukung dan melakukan rehab kantor BNN sulteng, “tegasnya.
Kata Monang kantor pemerintah lainnya, seperti Kejaksaan Tinggi, kampus-kampus sudah pada dibangun, masa kantor BNN yang anggarannya kecil dibanding yang lainnya “diabaikan”.
Untuk di ketahui anggaran pasca bencana sulteng dari pinjaman bank dunia sekitar Rp, 15 triliun. Sementara realisasinya mungkin baru sekitar 50 persen dari total anggarannya. ***
