Kejari Palu Lidik Dugaan Bill Fiktif di DPRD

 

 

Antasena (deadline-news.com)-Palu- Desakan publik agar aparat penegak hukum (APH) turun tangan menangani kasus dugaan bill hotel fiktif DPRD Kota Palu, Sulawesi Tengah, terjawab sudah.

Gub Sulteng H.Risdy Mastura

 

Saat ini, Kejaksaan Negeri (Kejari) Palu sudah memulai penyelidikan bill hotel fiktif.

 

Seperti yang ramai diberitakan media-media, dugaan bill hotel fiktif DPRD Palu tahun anggaran 2022, melibatkan 28 anggota DPRD. Hanya 7 saja wakil rakyat di gedung tersebut tidak terlibat.

Anwar Hafid

 

Selain wakil rakyat, pihak sekretariat DPRD juga terlibat. Kerugian negara ditaksir mencapai Rp 1 miliar.

 

Masalah ini mencuat ke publik, setelah berita acara konfirmasi berlogo BPK RI “bocor” ke wartawan.

 

Informasi yang dihimpun media ini di kantor Kejari Palu Jalan Moh Yamin, mulai Selasa (9/5/2023) hari ini Kejari Palu melakukan penyelidikan dugaan bill hotel fiktif. Pemanggilan kepada sejumlah pihak terkait, termasuk anggota DPRD, akan dilakukan secara bertahap.

 

“Kejaksaan sudah masuk. Sekarang ini sudah tahap pemanggilan. Mereka yang dianggap berkompeten diundang ke Kejari Palu,” kata sumber media ini di kantor Kejari Palu.

 

Mereka yang dipanggil ke Kejari Palu, baru sebatas diwawancara dan dimintai data. Kemudian diklarifikasi penyidik.

Setelah itu akan menandatangani berita acara wawancara dan pemberian keterangan.

“Setelah penyelidikan rampung, kita akan lihat tahap selanjutnya. Kalau dua barang terpenuhi, kasusnya ditingkatkan ke tahap penyidikan,” jelas sumber sembari meminta namanya tidak disebutkan.

Ia berharap rekan-rekan media mengawal kasus bill fiktif ini. Apalagi melibatkan mayoritas anggota DPRD.

Dan sejak masalah ini mencuat ke publik, masyarakat menunggu tindaklanjut dari APH.

“Bill fiktif DPRD Palu ini bikin heboh. Desakan publik sangat kuat. Semoga proses hukumnya jalan terus, tidak tersendat,”tutup sumber.

Kepala Seksi (Kasi) Intelijen Kejari Palu, I Nyoman Purya, membenarkan bahwa Kejari Palu sudah memulakan penyelidikan dugaan bill fiktif DPRD Palu.

Ia tidak membantah bahwa mulai Selasa hari ini dilakukan pemanggilan terhadap pihak DPRD Palu.

“Tapi mohon maaf. Yang tangani Bagian Pidsus. Lebih baik dikonfirmasi langsung ke Pidsus, untuk lebih jelas teknis penanganannya seperti apa,” kata Kasi Intel ditemui di Kantor Kejari Palu.

Saat media ini mengonfrimasi Bagian Pidsus Kejari Palu, belum berhasil. Jajaran Pidsus masih disibukan dengan proses wawancara dengan pihak Kejaksaan Agung RI.

Pantauan media ini di Kantor Kejari Palu Jalan Moh Yamin sekitar pukul 11.40 Wita tadi siang, tampak dua orang staf perempuan sekretariat DPRD Palu berada di ruang tunggu.

Keduanya mengakui dari sekretariat DPRD Palu.

“Dari DPRD Palu ya?, ” tanya Kasi Intel I Nyoman Purya.

Kedua staf perempuan yang mengenakan seragam dinas kompak menjawab: “Iya dari DPRD (sekretariat),” jawab mereka.

Kedua staf yang belum diketehui identitasnya itu, membawa selembar map berisikan print kertas.

Dua staf ini diduga dari bagian keuangan yang mengurus perjalanan dinas sekretariat DPRD Palu. Sumber metrosulteng media patner deadline-news.com. ***

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Back To Top