Kejari Buol Tak Hadiri Sidang Praperadilan

0

 

M.Ramly Bantilan (deadline-news.com)-Buolsulteng-Setelah tertunda beberapa hari, akhirnya Pengadilan Negeri Buol resmi menyidangkan gugatan praperadilan tim kuasa hukum Kepala Desa Tamit Buol Ramli.

Adalah Dr.Irwanto Lubis,SH,MH bersama timnya Suprianto Muhammad,SH kuasa hukum Kades Tamit Ramli.

Sidang itu berlangsung Selasa (18/1-2022) di Pengadilan Negeri Buol.

Usai persidangan pertama, Humas Pengadilan Negeri Buol, Agung Syahputra, SH, MH menjawab konfirmasi sejumlah wartawan mengatakan bahwa ketidak hadiran pihak termohon yakni Kejari Buol, maka persidangan pertama tetap dapat dilaksanakan dengan agenda pemeriksaan administrasi dan kelengkapan dari pemohon yang dalam hal ini diwakili kuasa hukumnya.

”Saya sudah periksa semuanya sah, baik itu surat kuasa, kartu tanda advokat masih berlaku dan berita acara sumpah ada, jadi tidak ada lagi masalah dengan legal standing dan kehadiran dari kuasa hukum pemohon,”ungkap humas Pengadilan Negeri Buol itu.

Menyikapi ketidak hadiran pihak termohon (Kejari) dalam persidangan pertama, humas PN Buol itu menyatakan pihaknya akan melakukan panggilan satu kali dan sebagai dasar hukum.

“Jika pada pemanggilan berikut pihak termohon tidak hadir lagi maka pemeriksaan tetap dilanjutkan tanpa hadirnya termohon,”tegasnya.

Sidang ditunda sampai tanggal 25 Januari 2022 dan pelaksanaan putusan Praperadilan, kata Agung Syahputra.SH.MH, waktunya selama 7 hari terhitung sejak dibacakannya permohonan Praperadilan oleh pemohon.

Praperadilan itu ditempuh Kades Tamit melalui kuasa hukumnya Irwanto Lubis CS, atas dugaan kejanggalan proses hukum terhadap Ramli.

Diduga tim penyidik Kejaksaan Negeri Buol tidak profesional dalam menangani perkara dugaan korupsi proyek penangkapan air bersih di desa Bonubogu dan Bonubogu Selatan tahun anggaran 2019.

“Ada kejanggalan dalam penetapan klien kami sebagai tersangka. Karena jaksa penyidik tidak dapat menunjukkan 2 alat bukti,”kata Dr.Irwanto Lubis,SH,MH dan di dampingi dua pengaca lainnya masing masing, Aan Achbar, SH.MH dan Ismail Majid, SH melalui konfrensi Pers.

Menurut pengacara yang mantan anggota DPRD Sulteng itu, diduga jaksa penyidik meminta uang terhadap kliennya dan 5 orang lainnya masing-masing Rp,75 juta.

“Menurut klien kami dan beberapa sumber lain, bahwa jaksa penyidik meminta uang kepada terperiksa masing-masing Rp,75 juta. Dan jika tidak menyetor akan di jadikan tersangka. Dan dari 7 orang terperiksa hanya dua orang yang tidak menyetor sebesar yang ditentukan pihak Jaksa penyidik, sehingga mereka ditetapkan sebagai tersangka yakni klien kami, pak Ramli dan PPK inisial MM,”tegas Irwanto.

Irwanto menegaskan bahwa banyak kejanggalan dalam peoses hukum yang menjerat kliennya sehingga ditetapkan sebagai tersangka. Makanya ditempuhlah praperadilan.

Karena mestinya yang ditersangkakan itu direksi CV.Laju Sedayung, sebab secara hukum ada perikatan yang tercantum dalam kontrak kerja saat proyek itu dilaksanakan dan ditanda tangani.

“Sedangkan klien kami hanya pelaksana di lapangan. Artinya semua keuangan proyek yang dibiayai dana alokasi khusus (DAK) afirmasi itu berada ditangan pihak perusahaan sebagaimana dengan kontrak kerja yang ditanda tangani pemilik perusahaan (Direksi),”jelas mantan politisi PKB itu.

Sementara itu Kajari Buol Lufti Akbar,SH,MH yang dikonfirmasi via telpon chat di whatsappnya sampai berita ini naik tayang belum memberikan respon.***

Tinggalkan Komentar Anda! :

%d blogger menyukai ini: