Kapolda : Dimana Peran Pemprov?

0

kapoldaCatatan Andi Attas Abdullah (koranpedoman)- PALU, Pagi itu Rabu (25/2-2015), tepatnya pukul 8:00 wita, puluhan pewarta dari berbagai media, baik cetak, elekctonik maupun online memenuhi gedung Torabelo Mapolda Sulawesi Tengah. Mereka menghadiri undangan coffee morning oleh Kapolda Sulteng Brigjen Pol.Idham Azis bersama jajarannya. Ide coffee morning dengan para pewarta di se Kota Palu dan sebagian dari Poso itu berawal dari pertandingan buluhtangkis antara Polda dan Radar Sulteng group Jawa Pos. Adalah H.Kamil Badrun, SE, M.Si yang memberi ide ke Kapolda. Dan akhirnya beberapa bulan kemudian baru dapat terlaksana.

Coffee morning antara jajaran Polda Sulteng dengan pewarta itu, baru kali pertama selama 120 hari Idham Azis menjabat Kapolda Sulteng. Walau Pertemuan itu diwarnai kritikan dari para jurnalis, namun tetap dalam suasana keakraban, dan penuh rasa kebersamaan. Apalagi Kapolda Idham Azis terbuka untuk dikritik yang tentunya terkait dengan kinerjanya selama memimpin Polda Sulteng.

Achmad Muksin alias Matre kontributor Metri TV misalnya melontarkan kritikan tajam terkait hadirnya sejumlah pasukan Brimob asal Kelapa dua Jakarta yang katanya untuk pengamanan dan pengejaran sipil bersenjata di Poso atau biasa disebut oleh Polisi sebagai kelompok Teroris. “Pak Kapolda apakah para anggota Brimob yang ditempat di Wilayah Poso datang untuk pengamanan dan mengejar sipil bersenjata di Poso ataukah mereka datang kemping”,tanya Matre? Pertanyaan Matre itu tidak membuat suasana panas, tapi tetap dalam kondisi riang gembira.

Apalagi pagi itu telah tersaji nasi campur bungkus yang dibagikan oleh Polwan cantik-cantik kepada para hadirin. Anggota Kompolnas, Kapolda, Pimpinan Umum Radar Sulteng H.Kamil Badrun, SE, M.Si dan sejumlah perwira Polisi ikut menikmati nasi bungkus ala coffee morning Kapolda Sulteng. Tak ada perbedaan makanan dalam pertemuan pagi hingga siang itu. Singkat kata, setelah Kapolda menerima pertanyaan, pernyataan dan kritikan tajam dari kawan-kawan pers, ia pun memberikan tanggapan satu persatu dari 7 orang penanya.

Kapolda Idham Azis dalam penjelasannya saat memberikan tanggapan mengatakan persoalan Poso bukan sekedar masalah gangguan keamanan. Tapi bagaimana mengobati traumatik perasaan masyarakat korban konflik Poso. Ada apa akar persoalannya yang sebenarnya sehingga masih ada kelompok sipil bersenjata di Poso? Dan dimana peran pemerintah daerah, baik itu Kabupaten Poso sendiri maupun Pemda Provinsi Sulteng. Bahkan peran pemerintah pusat sangat dibutuhkan di Poso. Artinya bukan hanya tugas Polisi untuk mengatasi gangguan keamanan dan mengejar serta menangkap para kelompok teroris di Poso itu? Semua pihak harus simultan bersama-sama mencari akar persoalannya dan segera mengatasi terjadinya teror-teror yang membahayakan nyawa warga Poso.

Menurut lelaki bintang satu di pundaknya itu, ada banyak persoalan yang harus diselesaikan di Poso. Mulai dari masalah ekonomi masyarakat, persoalan keadilan, ketersediaan lapangan kerja, dan yang tak kalah pentingnya adalah bagaimana pemerintah dapat menghilangkan rasa traumatik akibat konflik di masa lalu. Paling tidak, gedung-gedung bekas kebakaran, ledakan bom segera dirobohkan dan diratakan dengan tanah yang tentunya harus menggunakan alat berat dan biaya besar. Sisa-sisa bangunan yang pernah terbakar akibat konflik Poso tahun 2000-2008, mestinya segera digusur. Sebab jika tidak, maka hal itu menimbulkan trumatik dan dendam.

Akibatnya muncul lagi kelompok bersenjata yang melakukan teror. Kemudian Pemda harus menyediakan lapangan kerja. Paling tidak para bekas pegiat sipil bersenjata dapat diakomodir untuk diberikan modal dan pekerjaan. Mereka harus dibina, baik secara mental, spritual maupun ekonomi, sehingga mereka bisa sadar dan tidak menjadi teroris lagi. Dan pertanyaannya apakah hal itu sudah dilakukan oleh Pemda Poso dan Pemprov Sulteng? Dan harus terus menerus.

“Karena sekalipun kelompok Santoso, Dg Koro dan yang lainnya kami tangkap, tidak menutup kemungkinan muncul lagi Santoso-Santoso lainnya. Sebab mereka sudah terdoktrin, trauma dan dendam. Makanya Pemerintah harus menggusur semua sisa-sisa bangunan bekas konflik yang dapat dilihat mata masyaraka yang pernah mengalami konflik di Poso”jelas Idham.

Sementara itu Gubernur Sulteng Drs.H.Longki Djanggola, M.Si yang dimintai tanggapannya via pesan singkat menuliskan saya kira pemda prov dan pemda kabupaten semua sudah berperan, sesuai dengan tupoksinya masing-masing. Misalnya dalam memperbaiki infrastruktur sesuai dengan kewenangan sebagian besar sudah diperbaiki. Itu maksudnya agar ekonomi masyarakat juga makin baik. Dan infrastruktu ini, bisa jalan, irigasi, air bersih dan lain-lain. Dan masyarakat juga sudah disentuh sesuai dengan keahliannya, misalnya pertanian mereka diberikan bibit dan pupuk. Perkebunan juga demikian. Tinggal tugas polisi yang menjaga keamanan serta kenyamanan masyarakat didalam berusaha. Kalau diganggu terus dengan kelompok sipil bersenjata alias teroris tentunya masyarakat tidak bisa berbuat apa-apa. Bahkan kekebun saja sudah tidak bisa. Itu artinya polisi juga harus dapat menyelesaikan tugasnya untuk memburu Santoso CS tersebut. ***

Tinggalkan Komentar Anda! :

%d blogger menyukai ini: