“Jembatan Sumpang Minangae Perlu di Duplikasi, tapi terkendala lahan”
Abdul Kahar Ambarala (deadline-news.com)-Pareparesulsel-Jembatan panjang Sumpang Minangae ruas jalan nasional kilometer 153+060 Pare-Pare – Pinrang-Sidrap sudah mengalami kerusakan yang cukup parah.
Pantauan deadline-news.com di jembatan panjang yang menghubungkan wilayah Barru – Parepare, Pinrang dan Sidrap itu terdapat lubang-lubang besar di bahu (pinggiran) jembatan dan di tengah-tengah terdapat beberapa patahan panjang, sehingga sewaktu-waktu jembatan itu bisa saja ambruk. Apalagi usianya sudah tergolong tua dan berada di muara sungai dan laut Parepare.
“Tiap hari jembatan ruas jalan nasional yang menghubungkan Barru,Parepare,Pinrang dan Sidrap ini kami lalu, dan belum terlihat adanya perhatian pemerintah melalui pihak teknis yang terkait. Padahal kondisinya sudah sangat mengkhawatirkan. Olehnya kami sebagai sopir angkutan antar daerah dalam provinsi Sulsel meminta agar segera dibenahi,”kata Rustam Nurdin menjawab deadline-news.com Sabtu (7/3-2020) saat berada di jembatan Sumpang Minangae Parepare itu.
Sebelumnya pejabat pembuat komitmen (PPK) 1.3 R.P.Martstiawan D,ST,MT menjawab konfirmasi deadline-news.com via chat whatsappnya mengaku jembatan Sumpang Minangae sudah diprogramkan untuk preservasi ruas jalan nasional dan jembatan tahun anggaran 2020 ini.
“Sudah kontrak pada tanggal 15 Januari 2020 paket pekerjaan preservasi ruas jalan nasional dan jembatan Parepare, Pinrang bts Sulbar dengan no.kontrak HK.02.03-Bb13/PJN Wil.I-PPK 1.3/I/2020, dan kontraktor pelaksananya yakni PT.Kurnia Mulia Mandiri KSO PT.Usfatindo,”kata PPK 1.3 yang akrab disapa Iwan itu.
Menurutnya panjang jembatan Sumpang Minangae Parepare itu mencapai 143.5 meter. Jembatan Sumpang Minangae Parepare itu harus diduplikasi mengingat padatnya kendaraan yang lalulalang di jembatan itu.
Apalagi hanya satu-satunya jembatan yang menghubungkan Barru ke Parepare itu. Hanya saja pihak proyek terkendala masalah lahan, padahal desain proyek jembatan itu sudah selesai.
“Diharapkan pemerintah daerah baik provinsi maupun Kota Parepare membantu untuk mengkomunikasikan dan mencari solusi soal lahan jembatan Sumpang Minangae tersebut. Apalagi desainnya sudah disipakan pihak proyek,”harap PPK 1.3 Iwan.
PPK 1.3 Iwan menerangkan pihaknya sudah melakukan koordinasi dan membahas masalah pembebasan lahan dengan pemerintah Kota Parepare pada tahun 2016, tetapi sampai sekarang belum ada realisasi dan sosialisasi ke warga yang terdampak pembangunan jembatan Sumpang Minangae itu.
Bukan hanya pihak Pemkot Parepare, tapi dinas Pekerjaan Umum Binamarga pemprov Sulsel juga sudah pernah dikoordinasikan terkait pembebasan lahan atas dampak pembangunan jembatan Sumpang Minangae bagi warga disekitarnya.
Disinggu soal anggaran pembebasan lahan, adakah disipkan oleh BBPJN Sulsel di Makassar? Jawab Iwan selama ini, BBPJN hanya menyediakan alokasi dana khusus untuk infrastrukturnya saja. Sedangkan pemerintah daerah bertanggungjawab untuk menyediakan lahan.
Gubernur Sulawesi Selatan Prof Nurdin Abdullah yang dikonfirmasi via chat di whatsappnya terkait kendala lahan untuk pekerjaan jembatan Sumpang Minangae ruas jalan nasional Barru, Pare-Pare – Pinrang Bts Sulbar, belum memberikan tanggapan. ***