Zaman ini (sekarang dan mendatang), seorang pemimpin Bangsa ataupun daerah, baik Presiden, Gubernur, Bupati maupun wali kota harus memperlakukan rakyat “selayaknya Istrinya”.
Tapi bukan dalam arti pernikahan, namun memenuhi seluruh kebutuhan mendasarnya, khususnya yang kurang beruntung.
Apa itu kebutuhan dasar?
Pertama-tama adalah pemimpin itu memastikan rakyatnya sehat jasmani, rohani dan memenuhi kebutuhan dasarnya utamanya pangan.
Oleh sebab itu program pelayanan kesehatan gratis hanya dengan kartu tanda penduduk (KTP) rakyat bisa berobat, khususnya bagi rakyat yang tergolong kelas 3 dalam layanan kesehatan (BPJS) selama ini.
“Mestinya pemerintah tidak menjadikan sektor kesehatan sebagai salah satu sumber pendapatan untuk meningkatkan pendapatan asli negara atau daerah. Sebab sektor kesehatan ini sangat fital bagi rakyat. Dimana rakyat harusnya diberikan pelayanan kesehatan secara gratis”.
Kemudian pendidikan gratis, bukan makan bergizi gratis bagi anak-anak sekolah yang dibutuhkan rakyat.
Sebab apalah gunanya makan bergizi gratis kalau toh orang tuanya harus di PHK atau malah gurunya kurang gizi akibat gaji dan tunjangannya dipotong setiap bulan demi keberlanjutan program politik (janji-janji) politik saat kampanye para calon pemimpin untuk merebut “kekuasaan” contoh makan bergizi gratis.
“Jadi intinya rakyat butuh pelayanan kesehatan dan pendidikan gratis tanpa mengorbankan yang lain dengan alasan efisiensi anggaran”.
Rakyat kurang beruntung membutuhkan layanan pendidikan dan kesehatan gratis dengan penyiapan kebutuhan sekolah bagi anak-anaknya diantaranya alat tulis menulis, tas, seragam sekolah yakni baju, rok/celana dan sepatu.
Dulu pemerintahan Orde Baru (Orba) dibawah kepemimpinan Sang Jendral TNI Punawirswan Soeharto ada program 4 sehat 5 sempurna, itupun setiap sabtu saja, anak-anak sekolah disuguhi makanan bergizi, susu dan buah-buahan.
Tapi kalau sekarang setiap hari program makan gratis bagi anak-anak sekolah. Lalu biayanya dari mana?
Dengan terpaksa terjadi efisiensi anggaran, bahkan pemotongan anggaran pendapatan dan belanja negara/daerah (APBN/APBD) untuk dapat mencover pembiayaan-pembiayaan program pemerintah itu.
Adalah pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) baru di Kalimantan yang menyedot banyak APBN, kemudian penggemukan Kementerian dan Lembaga ditambah lagi bunga hutang luar negeri yang harus dibayar oleh negara setiap tahunnya.
Sehingga mempengaruhi keuangan negara dan daerah. Termasuk berpengaruh pada pelanja pembangun infrastruktur jalan dan jembatan.
Akibatnya dapat diduga tahun 2025 ini, “kiamat” bagi kontraktor atau pengusaha jasa konstruksi.
Alat-alat berat mereka bisa nganggur.
Belum lagi bunga kredit di bank harus dibayar setiap bulan. Sedangkan pendapatan mereka sudah menipis, bahkan tidak ada.
Padahal pendapatan negara/daerah cukup banyak sumbernya, salah satunya pajak. Bahkan pajak ini setiap hari rakyat membayarnya.
Contoh jika kita dan keluarga makan di warung-warung sudah dikenakan pajak 10 persen. Belum lagi pajak-pajak lainnya.
Jadi tidak ada lasan negara kekurangan uang kalau dilihat dan diperhatikan secara umum dari pendapatan pajak ini.
Kalaupun terjadi defisit keuangan negara, itu mungkin karena terjadi kebocoran disana sini sekalipun komisi pemberantasan korupsi (KPK) Kejaksaan dan Kepolisian Negara cukup keras dan tegas terhadap para pelaku pembobol uang negara.
Jika ingin dipilih lagi oleh rakyat, maka perlakukanlah rakyat itu “selayaknya istri”.
Wahai para pemimpin penuhi seluruh kebutuhan dasar rakyatmu khususnya yang berbau materil (pangan, sandang dan papan).
Kemudan banyak-banyak menemui dan dengarkan keluhan rakyatmu, sehingga dapat mengetahui persis apa yang mereka inginkan dan butuhkan demi kelangsungan hidup mereka.
Katanya Negeri ini kaya akan sumber daya alamnya. Tongkat, kayu dan batu bisa tumbuh dan jadi tanaman. Jangan rakyat nanti berhutang baru bisa minum susu.
Olehnya kebutuhan mendasar rakyat harus diperhatikan dan dipenuhi. Karena rakyatlah para pemimpin politik dapat mewujudkan mimpi – mimpinya.
Semoga saja para pemimpin di Negeri ini tidak hanya menjadikan rakyat sebagai obyek politik untuk merebut kekuasaan. ***