Bang Doel (deadline-news.com)-Palusulteng-Sudah menjadi takdir, Negara kita menganut sistem Demokrasi. Oleh sebab itu dalam penyelenggaraaan pemilu baik legislatif, pilpres maupun Pilkada harus berintegritas.
Demikian dikatakan Dr.Irwan Waris, M.Si saat menjadi narasumber pada seminar Demokrasi yang digelar komisi pemilihan umum (KPU), kota Palu Rabu, (25/11-2020), dengan tema “Menjaga Integritas Dalam Berdemokrasi pada Era New Normal Pemilihan Serentak 2020” di salah satu hotel ternama di Palu Sulawesi Tengah.
Menurut Irwan sesungguhnya Demokrasi adalah rakyat yang berdaulat. Tapi karena rakyat begitu besar (banyak) di Indonesia, maka kekuasaan itu didelegasikan ke Eksekutif, Legislatif dan Yudikarif.
“Oleh sebab itu Pemimpin dipilih oleh rakyat secara Demokrasi melalu pemilu, termasuk Pemilukada serentak 2020 ini,”ujar dosen Politik di Fisip Untad Palu itu.
“Pemilu Kada adalah sarana demokrasi dimana rakyat begitu dimuliakan, didalam menentukan dan memilih pemimpinnya, baik Bupati, Walikota maupun Gubernur,”tutur Irwan.
Kata Irwan untuk menghasilkan Pilkada yang berintegritas, harus dimulai dari penyelenggara (KPU), Peserta (Paslon), Pemerintah, dan masyarakat pemilih.
“Apa itu berintegritas? Integritas adalah komitmen, jujur (Imparsial), dan berkomitmen,”Terang Irwan.
Menurut Irwan Piilkada saat ini tidak seperti Pilkada sebelumnya yakni akibat pandemi dengan new normal.
Artinya semua pihak harus mematuhi protokol kesehatan (Protkes) saat datang ke TPS yakni menggunakan masker, menjaga jarak, mencuci tangan dan sedapat mungkin menjauhi kerumunan massal.
Hal senada juga ditehaskan Dr.Slamet Riyadi Cante, M.Si.
Slamet menegaskan pemilih berintegritas yakni aktif menegur jika ada hal yang tidak berkenan artinya kita tidak boleh jadi obyek tapi subjek (pelaku). Begitupun juga pemerintah harus berintegritas (ASN- netral) tidak boleh mendukung atau mengkampanyekan salah satu pasangan calon (Paslon).
“Demokrasi itu dari Rakyat, Oleh Rakyat dan untuk Rakyat,”terang Slamet.
Slamet menerangkan bahwa Demokrasi itu sesungguhnya terciptanya persamaan hak dan berkeadilan. Bukan seperti saat ini, kondisi negara kita demokrasinya beku, seperti yang digambarkan oleh Jhon Markoff.
“Pada Pilkada dimasa pandemi covid19 ini, mari memilih dan jangan golput. Dan hindari money politik,”pinta Slamet.
Sementara itu Dr.Mohammad Tavip, SH,MH menegaskan bahwa pemilukada yang berintegritas di era New Normal ini, tentu semua pihak yang terkait penyelenggaraan Pemilukada itu harus beretika.
Arti jika penyelenggara melanggar etik maka dapat tergelincir nantinya. Contoh adalah Bawaslu Banggai dan Provinsi. Karena dinilai melanggar etik, sehingga diberhentikan.
“Sebutan penyelenggara Pemilukada itu memang enak, tapi sesungguhnya berbahaya dan licin, manakalah kita tidak hati-hati. Makanya jaga Etik dalam penyelenggaraan Pilkada ini,”ujarnya.
Ia meminta penyelenggara Pilkada jaga etik, laksanakan tugas dengan baik dan profesional, perhatikan hal-hal sekecil apapun yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pilkada.
Seminar itu dihadiri PPK, PPS, KPPS, pers dan para staf sekretariat KPU kota Palu. ***