“Anggota DPRD Sulteng Pokirnya mencapai 235 dan anggota DPRD kota miliyaran”
Bang Doel (deadline-news.com)-Jakarta-Ketua komisi pemberantasan korupsi (KPK) Firli Bahuri mengatakan Modus korupsi yang banyak terjadi di DPRD saat ini adalah terkait pokok-pokok pikiran (Pokir) yang menghasilkan program dana hibah.
Hal tersebut membuat KPK Firli tegaskan ancamannya akan menangkap para anggota dewan jika ada yang melakukan korupsi terkait pokir.
Penegasan itu disampaikan langsung oleh Ketua KPK, Firli Bahuri di hadapan seluruh kepala daerah dan pimpinan DPRD yang hadir secara langsung di Hotel Ritz Carlton, Mega Kuningan, Jakarta Selatan maupun virtual dalam acara Rapat Koordinasi Pimpinan Kementerian/Lembaga Program Pemberantasan Korupsi Pemerintah Daerah dan Peluncuran Indikator MCP tahun 2023.
“Pesan kepada asosiasi DPRD provinsi, DPRD kabupaten/kota, jangan ada lagi yang bermain-main dengan pokir itu. Saya setiap ke daerah pasti titipannya pokir. Uang ketok palu sudah enggak dengar lagi sekarang ya, tapi pokir masih ada,” ujar Firli.
Firli meminta, korupsi modus pokir agar tidak terjadi lagi dengan alasan biaya politik mahal. Karena kata Firli, jika tertangkap KPK, maka tidak ada yang akan menolong.
“Jangankan nolongin pak, besuk aja enggak. Saya berapa kali, pimpinan KPK juga ekspose, rilis, tentang penanganan tersangka pak. Kalau itu tadi temannya pimpinan KPK, saat konferensi pers pak, ditegur aja enggak,” kata Firli.
Dengan demikian, Firli kembali menegaskan agar para anggota dewan untuk tidak melakukan korupsi dengan modus pokir yang menghasilkan program dana hibah.
“Jadi tolong ini, tidak ada lagi yang bermain-main di pokir-pokir itu. Apalagi, dengan dana-dana hibah. Dana hibah katanya untuk masyarakat, ternyata kick back-nya sampai 40 persen. Jadi dari pokir, bentuk jadi pekerjaan, dapat dananya misalnya Rp 10 miliar, kalau 30 persen berarti Rp 3 miliar kembali kepadanya,” pungkas Firli, dikutip di SERGAP.CO.ID.
Di Provinsi Sulawesi Tengah hampir semua anggota DPRDnya mendapatkan pokir yang jumlahnya ratusan miliyar.
Proyek yang bersumber dari pokok-pokok pikiran (pokir) anggota DPRD Sulawesi Tengah yang diduga mencapai Rp,235 miliyar setiap tahunnya.
Anggaran pokir anggota itu katanya untuk perbaikan infrastruktur bagi kepentingan umum. Yakni perbaikan jalan, jembatan dan saluran irigasi pertania di desa-desa.
Dari anggaran pokir itu pembagiannya bervariasi, untuk ketua DPRD dikisaran Rp,25 miliyar, para wakil ketua Rp,20an miliyar, para ketua fraksi dan komisi dikisaran Rp,10 miliyar dan para anggota dikisaran Rp,5 miliyar.
Begitupun di DPRD kota Palu diduga mendapatkan dana pokir miliyaran.
Wakil ketua DPRD Kota Palu Erman Lakuana yang dikonfirmasi via chat di whatsAppnya minggu (2/4-2023), sampai berita ini naik tayang belum memberikan konfirmasi. ***