Huntap Belum Tuntas Pasca Bencana Pasigala, Ini Kata Muhidin M Said

 

Foto FGD yang dikelar KAD di kantor Kadin Sulteng. Foto Bang Doel/deadline-news.com

 

Bang Doel (deadline-news.com)-Palu-Persoalan belum tuntasnya hunian tetap (huntap) pasca bencana alam gempa bumi, likuifaksi dan tsunami (genit), Palu, Sigi dan Donggala, permasalahaannya pada pembebasan lahan.

Karena ketersediaan lahan adalah tanggungjawab pemerintah daerah, walikota dan para Bupati. Demikian dikatakan anggota DPR RI H.Muhidin M Said via aplikasi whatsAppnya Senin (7/11-2022) dari Jakarta.

Menurutnya pasca bencana alam Pasigala, pemerintah pusat telah menyiapkan anggaran kurang lebih Rp, 15 triliun dari pinjaman lunak Asian Development Bank (ADB).

Pembiayaan ADB pasca bencana alam Pasigala itu meliputi perbaikan infrastruktur, perbaikan rumah korban bencana dan pembangunan hunian sementara dan hunian tetap (huntap).

“Jadi masalahnya bukan pada ketidak pedulian pemerintah pusat, tapi pemerintah daerah baik walikota maupun bupati untuk menyiapkan lahan lokasi pembangunan huntap,”jelas wakil ketua badan anggaran DPR RI itu.

Kata politisi seniur Partai golkar itu andaikata pembebasan lahannya tuntas oleh Pemda setempat, maka sudah lama selesai pembangunan huntap itu.

Menurut mantan wakil ketua komisi V DPR RI itu, misalnya pembangunan kembali jembatan IV Palu, mengalami keterlambatan akibat pemerintah kota Palu tidak menuntaskan pembebasan lahannya.

“Untuknya pak Gubernur Sulteng Rusdy Mastura turun tangan, kalau tidak mungkin pembangunan jembatan IV itu belum terlaksana. Tapi sekarang kan sudah proses pembangunan,”ungkapnya.

Dalam focus group Discussion (FGD) yang digelar komite advokat daerah (KAD) di kantor Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Sulteng Senin (7/11-2022) di Palu, anggota DPR RI komisi V Anwar Hafid mendapat kritikan tajam dari para penyintas.

Adalah Armin Hamit warga Petobo penyintas korban bencana alam gempa bumi, likuifaksi dan tsunami (Genit) 2018, mengeluhkan nasibnya ke Anwar Hafid yang sampai saat ini tidak jelas.

Mereka masih tinggal dihunian sementara . Padahal sudah empat tahun bencana berlalu, namun mereka belum mendapatkan hunian tetap. Tapi masih tinggal di hunian sementara (huntara).

Ironisnya, kata Armin anggota DPR nanti dekat – dekat pemilu baru menampakkan batang hidungnya.

“Dulu beberapa kali saya hubungi pak Anwar Hafid, tapi hanya dijanji-janji mau ketemu. Bayangkan sudah kurang lebih 3 tahun baru bisa ketemu langsung wakil saya di DPR RI. Padahal kami butuh diperjuangkan dan dibantu soal nasib kami penyintas ini,”tegas Armin.

Hal Senada juga dikatakan Tini, penyintas Talise.

“Kami hidup dalam satu bangunan yang terdiri dari lebih satu kepala keluarga, sempit dan sumpek. Bahkan ditempat kami pernah terjadi pelecehan seksual dan bunuh diri. Oleh sebab itu kami meminta bapak Anwar selaku anggota DPR RI berbicara ke pemerintah pusat untuk membantu mencarikan solusi nasib kami ini penyintas,”ujar Tini.

Sementara itu Mohamad Raslin Chili dalam FGD itu mengatakan ada sekitar 5000an penyintas di Palu, Sigi dan Donggala yang belum mendapatkan hak-hanya.

“Sebagai wakil rakyat yang membidangi infrastruktur kami minta untuk dapat membantu menyuarakan penderitaan kami selaku penyintas. Karena bapak punya kekuatan politik di pusat,”tanda Chili.

Anwar Hafid dihadapan peserta FGD berjanji memperjuangkan aspirasi masyarakat penyintas itu.

“Kami akan sampaikan kepada pemerintah dalam rapat di DPR RI nanti terkait keluhan dan aspirasi bapak Ibu. Karena kami hanya dapat menyampaikan aspirasi bapak ibu ke pemerintah. Seban pemerintahlah selaku eksekutor,”kata ketua DPD Partai Demokrat Sulteng itu.

Politisi partai Demokrat itu menegaskan, jika saja dirinya pemerintah misalnya kepala daerah, maka keluhan para penyintas itu langsung dieksekusinya.

“Kalau saya kepala daerah, maka pasti saya langsung eksekusi keluhan bapak ibu ini,”akunya. ***

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Back To Top