Nelwan (DN)- PaluSulten- Rabu siang kemarin (13/4-2022), kurang lebih 150 orang himpunanan mahasiswa islam (HMI) melakukan aksi demonstrasi di depan gedung DPRD provinsi Sulteng, polisi sempat blokade dengan pagar betis pintu pagar gedung kantor DPR itu, namun demo tetap berlangsung kondusif.

Pantauan deadline-news.com di lokasi aksi demo mahasiswa, HMI di depan kantor DPRD provinsi Palu Suteng itu, walau berlangsung alot, namun tetap kondusif.

Guntur adalah orator pertama dari HMI, dalam orasinya mengatakan, bahwa ada empat butir materi tuntutan yang disuarakan juga sekaligus sebagai repersentative aspirasi dari masyarakat di seluruh Indonesia yakni;

1. Kami menolak masa perpanjangan jabatan persiden tiga priode karena terindikasi berpeluang mengubah atau melakukan amandemen konstitusi undang undang dasar 1945, jika hal itu terjadi maka kedaulatan NKRI akan berpotensi terpecah belah dan akibatnya akan menimbulkan, kontrofersi dan konfrontasi dimana-mana,

tndakan reperesif anatara aparat keamanan dan masyarakat juga psti tidak dapat dikendalikan, bisa dibayangkan kalau samapai hal itu terjadi, insiden akan menyeruak dimana-mana

1. Menolak pemerintah soal kenakikan pungutan pajak nasional (PPN) mnaikan tarif dari 10% persen sampai meninkat ke level 11% persen

2. Menolak pemeritah menaikan harga bahan bakar minyak BBM ditengah sulitnya ekonomi masyarakat akibat inpek masa pandemi yang hingga kini tak kunjung berkesudahan

3. Menuntut pemerintah agar menindak lanjuti para pelaku bisnis yang dengan sengaja menimbun minyak goreng hingga mengalami kelangkaan dipasaran.

Bukan cuma itu saja tegas Guntur, di bumi nusantara yang kaya dengan sumber daya alamnya ini, merupakan penghasil dan pemasok minyak kelapa sawit terbesar di dunia.

Mirisnya, mengapa pemerintah seolah tutup mata dengan kesenjangan ekonomi terjadi saat. Padahal minyak goreng adalah salah satu kebutuhan primer.

Lebih menyedikan lagi pemerintah memberi ruang buat para oligarki mengusai sistem perekonomian di negeri ini.

Rezim ini secara sistimatis telah merubah tatanan kedaulatan dan mengubah stigma juga polarisasi bernegara.

“Dalam hal ini, emak-emak yang paling merasa resah atas kelangkaan minyak goreng itu,” bebernya.

Mereka mengatakan dalam ke 4 butir tuntun yang HMI suarakan, adalah sebagai kelanjutan demo pada 11 april 2022 kemarin, yang hingga saat ini respon dari presiden RI ataupun mentrinya belum terdengar gaunnya.

“Aksi demo HMI adalah aksi damai, kami sangat membeci kalau ada penyusup, andaikan ada, kami tidak akan segan-segan menghakiminya, dan darah seorang provokator halal untuk dibunuh, “tegas guntur.

“Maka kami berharap kepada para aparat kepolisian yang bertugas dalam pengamanan aksi demonstrasi, agar jangan menghalangi langkah mahasiwa HMI untuk melakulan mediasi atas aspirasi kami tersebut, berdialog langsungung terhadap para anggota DPRD yang terhormat yang lagi duduk didalam sana,”tandasnya.

Hal serupa juga dikatakan Sendi, dia adalah orator kedua dari HMI kata dia, dari ke empat materi tuntutan HMI adalah merupakan keprihatinan dan rasa empati mahaswa se Indonesia melihat dengan kasat mata tindak tanduk presiden yang melenceng dari konstitusi juga dari agenda-agenda yang dipaparkanya selagi masih jadi capres.

“Baru kemarin 11 april aksi demo besar-besaaran dari gabungan seluruh aliasnsi mahasiswa melakukan unjuk rasa di dua titik sekaligus yaitu, titik pertama di istana negara dan titik kedua bergegerak di depan gedung DPR RI.

“Seluruh elemen dan aliansi mahasisawa se indonesia menyuarakan hal yang sama, juga rekan-rekan kami di tiap daerah tetap optimis memperjuangkan aspirasi ini, samapi ketitik darah penghabisan,”ungkapnya.

Papar Rafik, para penguasa di negeri ini, atau rezim yang lagi bekuasa tidak lagi perduli atas kemaslahatan kehidupan masyarakatnya.

“Justru makin membuat kecenderungan bertambah parah, apa lagi dalam pengololaan sistem perekonomian, hanya menyengsarakan rakyat jelata,”tuturnya.

Bahan bakar minyak (BBM) tiap tahun ada kenaikan tarif juga pungutan pajak negara PPN ikut dinaikan dari 10% persen hingga naik ke level 11% persen,.

“Ini adalah suatu kezaliman dan kesenjangan yang luar biasa menimpa negeri ini, jelas hal itu sangat membuat ekonomi makin terpuruk juga makin menyengsarakan rakyat, dan yang diuntunkan atas kenaikan BBM dan PPN adalah pemerintah dan oligarki, “jelasnya.

Hal senada juga di suarakan oleh Faisal, Fadli dan korsp HMI KHOTI cabang Palu dalam orasinya membahkan. ***