Antasena (Deadline News/koranpedoman.com)-Palu- Mahasiswa Adminitrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Tadulako menggelar Seminar hasil Praktik Lapangan proses legislasi nasional seminar dengan tema: Restorasi Bersama Partai NasDem. Kegiatan ini merupakan rekomendasi pelaksanaan PPL mahasiswa ke Jakarta bertemu dengan Fraksi NasDem DPR RI. Di sana mereka mengadakan audiens, terkait dengan proses legislasi nasional.
“Hasil dari PPL tersebut diwujudkan dengan diseminasi informasi melalui seminar yang melibatkan Fraksi NasDem DPRD Provinsi Sulawesi Tengah,” ujar Ketua Panitia, saat menyampaikan laporan kegiatan di Ruang BTF 5 Fisip Untad Rabu (30/11- 2016).
Ketua Fraksi NasDem Provinsi Sulawesi Tengah Muh. Masykur yang diundang sebagai nara sumber mengatakan, bahwa proses legislasi baik nasional maupun daerah merupakan salah satu kunci tugas dan fungsi anggota dewan. “hal ini perlu diketahui oleh mahasiswa sebagai insan akademisi sebagai bahan pembelajaran system ke tata negaraan dan penyelenggaraan pemerintahan di tanah air,” ujarnya.
Dalam sejarah singkatnya, jika dibandingkan hari ini dengan sebelumnya, terutama masa orde baru, fungsi legislasi sekarang jauh lebih efektif. Pada masa orde baru, fungsi legislasi tidak lebih dari sekedar pelengkap kepentingan eksekutif. Sehingga, produk perundang-undangan pada masa orde baru relatif lebih sentralistik, otoritarian dan sunyi dari partisipasi publik.
Tetapi kata Masykur, tantangan hari ini, produk perundang-undangan cenderung sektoral dan liberatif. Fungsi legislasi secara kuantitas dituntut untuk memproduksi regulasi dengan target waktu sementara aspek paradigmatiknya kurang mengutamakan aspek kepentingan nasional.
Maka tidak heran kata Masykur, ketika terjadi sinkronisasi kebijakan, banyak sekali regulasi yang saling bertentangan satu sama lain, bahkan banyak peraturan daerah yang dicabut karena dianggap bertentangan dengan regulasi yang lebih tinggi.
“produks legislasi kita banyak yang bersifat sektoral, dan kurang memperhatikan payung hukum pasal 33 misalnya. Sehingga Judicial Review, gugatan dan lain-lain, banyak ditemukan di Mahkamah Konstitusi,” terangnya.
Sejauh ini kata Masykur, Partai NasDem lebih mengutamakan aspek substansi produk kebijakan dalam paradigma kepentingan nasional, ketimbang berburu angka produk legislasi. Karena kata dia, publik juga perlu mendapatkan pengetahuan tentang ini. Agar, proses legislasi tidak semata-mata untuk memenuhi target tetapi jauh dari aspek penguatan kepentingan nasional.
“ setiap legislasi harus menaruh poin kepentingan publik atau nasional, tidak hanya sekedar menciptakan regulasi tanpa ada kaitannya dengan proses pembangunan kesejahteraan yang sedang berlangsung,” urainya.
Masykur mengajak mahasiswa untuk tidak alergi dengan Partai Politik. Dalam era keterbukaan seperti sekarang ini, semestinya mahasiswa kata dia, perlu mengambil peran memberikan masukan pada Partai Politik. “Paling tidak, mahasiswa terlibat dalam proses pembuatan legislasi, sehingga pandangan idealisme mahasiswa tidak lagi sekedar teriakan jalanan, tetapi ikut ambil bagian dalam kritik saran terhadap pembangunan,” tutupnya.
Turut hadir mendampingi Muh. Masykur, Ibrahim Hafid sekretaris Fraksi dan anggota Fraksi Partai NasDem, Nasution Camang. Ketiganya, sama-sama menyampaikan pandangan mengenai konteks dan proses pembuatan legislasi, sebagai fungsi dan kinerja parlemen. ***