Bang Doel (deadline-news.com)-Makassarsulsel-Rupanya oknum anggota DPRD di sejumlah daerah belum juga takut dan menjadikan pelajaran atas kejadian 41 anggota DPRD Malang yang diciduk KPK awal September 2018 lalu, lantaran dana APBD dipermainkan.
Kini bakal terkuak lagi dimana sejumlah oknum anggota DPRD Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel) diduga menitipkan anggaran ke beberapa organisasi perangkat daerah (OPD) untuk dilaksanakan dengan konsekwensi mereka diduga mendapatkan paling minim 30 persen dari dana titipan itu.
Dugaan dana titipan oknum anggota dewan itu, diistilahkan rationalisasi anggaran pendapatan dan belanja daerah perubahan (APBDP) 2018. Padahal pada prakteknya diduga bukan rationalisasi, karena anggaran APBD pokok dari OPD yang satu dipindahkan ke OPD lainnya yang mereka anggap bisa menjadi teman kolusinya.
Akibatnya ada OPD yang kehilangan program tertentu, sementara OPD penerima dana rationalisasi itu diduga ditarget untuk mengembalikan sebagian ke oknum anggota dewan. Demikian dikatakan sumber yang layak dipercaya kepada deadline-news.com beberapa waktu pekanlalu.
Ketua DPRD Sulsel HM.Roem, SH,M.Si yang dikonfirmasi di ruangan kerjanya Jum’at siang (19/10-2018) tidak diperoleh keterangannya. Menurut stafnya ketua DPRD Sulsel HM.Roem, SH, M.Si sedang menunaikan salat Ashar.
Sekitar 1,5 jam sang ketua DPRD Sulsel HM.Roem ditunggu di ruangan stafnya untuk keperluan konfirmasi. Namun saat itu, melalui salah seorang ajudannya menyampaikan ke stafnya pak ketua asal fraksi partai Golkar itu sudah kembali ke rumahnya.
“Maaf pak, Pak ketua sudah pulang tidak masuk ruangan lagi, ini barusan ajudannya pak Anjas sms ke saya,”kata staf itu.
Pejabat Sekretaris Daerah provinsi (Sekdaprov) Sulsel Dr.H.Ashari Rajamilo yang dimintai keterangannya di rumah jabatan Gubernur Sulsel jalan S.Tangka beberapa waktu lalu, mengatakan tidak tahu persis dugaan dana titipan oknum anggota DPRD Sulsel di OPD.
“Saya tidak tahu persis dugaan adanya dana titipan oknum anggota DPRD Sulsel di OPD. Kalaupun ada itu mungkin di OPD Teknis, tapi kalau OPD administrasi saya yakin tidak ada,”aku mantan pejabat Bupati Bantaeng itu.
Kepala Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Dr.Ir.H.Jumras, M.Si yang dikonfirmasi di ruang kerjanya Kamis sore (25/10-2018) sekitar pukul 15:35 wita, menjawab deadline-news.com mengatakan waktu tidak cukup, sehingga tidak dapat dilaksanakan.
“Sebenarnya bukan dana titipan, tapi memang program dinas yang dilaporkan ke DPRD Sulsel, sehingga Dinas minta dukungan DPRD agar mendapatkan persetujuan anggaran. Kalaupun ada hasil temuan DPRD sesuai aspirasi masyarakat di daerah pemilihannya, anggota DPRD hanya meminta dinas untuk mencarikan dana agar aspirasi masyarakat di daerah pemilihannya dapat dianggarkan. Dan itu bukan masalah anggota DPRD, tapi masalah masyarakat,”jelas Jumras.
Kepala Dinas Pendidikan nasional (Diknas) Sulsel Irman Yasin Limpo yang dikonfirmasi via pesan singkat di nomor 08114195XX terkait dugaan dana titipan oknum anggota DPRD Sulsel itu, tidak memberikan jawaban. Demikian pula dengan Kepala Badan Pendapatan Daerah Sulsel Tau Toto Tanah Ranggina yang dikonfirmasi via chat di whatsAppnya 08114145XX, tidak memberikan jawabannya. ***