“Pemda Morut Gunakan Dana PEN Bangun RSUD Kolonedale”
Bang Doel (deadline-news.com)-Morut-Dapatkah dana pemulihan ekonomi nasional (PEN) digunakan untuk pembiayaan fisik, seperti pembangunan gedung, jalan, jembatan dan drainase?
Bukankah dana PEN itu hanya tiga hal yang dapat dibiayainya seperti masalas kesehatan, jaring pengaman sosial dan pemulihan ekonomi.
Kata Anwar menariknya jelang berakhirnya penggunaan dana pemulihan ekonomi nasional (PEN) pada 2022 ini, justru pemerintah Kabupaten Morowali Utara (Morut) Sulawesi Tengah, sedang menggarap proyek pembangunan rumah sakit umum daerah (RSUD) di Kolonedale.
Proyek itu menggunakan dana PEN dengan pagu anggaran proyek RSUD Kolonedale itu mencapai kurang lebih Rp,37 miliyar.
Ada tiga perusahaan asal Makassar Sulsel yang ikut bersaing dalam tender proyek pembangunan fisik yang dibiayai dana PEN itu.
Adalah PT. ADHI PRIMA MANDIRI PERSADA 03.315.960.9-805.000 dengan penawaran Rp.36.088.448.621,97, kemudian PT.MILLENIUM PERSADA 02.440.250.5-805.000, dengan penawaran Rp. 36.088.448.621,972, dan PT.BANGUN BUMI INDAH 02.440.250.5-805.000, dengan penawaran Rp.36.545.052.306,79, yang bersaing dalam tender proyek RSUD Kolonedale tahun 2022 ini.
“Hasil seleksi unit lembaga pelelangan (ULP) Kabupateng Morut, menetapkan PT.Bangun Bumi Indah pemenang dalam tender proyek RSUD Kolonedale itu dengan anggaran jatuh pada angka kurang lebih Rp, 36 ,545,052,306 dari pagu kurang lebih Rp, 37 miliyar,,”kata koordinator Nasional LSM Nusantara Corupsion Word (NCW) Anwar Hakim menjawab wawancara deadline-news.com Minggu (6/11-2022) via aplokasi whatsAppnya.
Menurut Anwar penggunaan dana PEN tidak boleh kalau menyeberang tahun. Karena dana PEN itu penggunaannya berakhir pada Desember 2022 ini.
“Penggunaan dana PEN jelang akhir tahun 2022 ini rawan benturan kepentingan. Apalagi tidak boleh menyeberang tahun. Karena berlakunya hanya sampai akhir desember 2022. Sedangkan proyek RSUD Kolonedale baru selesai proses tender bulan kemarin, bahkan belum kontrak,”tegas Anwar.
Anwar mengatakan pembiayaan dana PEN itu ada tiga hal penting yakni, masalah kesehatan, jaring pengaman sosial dan pemulihan ekonomi.
“Bukan untuk pembiayaan proyek fisik yang akan memakan waktu lama seperti pembangunan gedung RSUD Kolonedale,”tanda Anwar.
Sementara itu wakil ketua badan anggaran (Banggar) DPR RI H.Muhidin M Said menjelaskan penggunaan dana PEN bisa saja untuk infrastruktur daerah.
“Yang penting Pemda merasa bahwa itu sangat mendesak untuk di bangun dan juga menjadi visi misi pemda, intinya sebenarnya yaitu, untuk infrastruktur daerah yang mendesak, tapi karena covid-19, sehingga pendapatan daerah turun drastis itulah yang bisa dibiayai dana PEN dari BUMN PT. Sarana Multi Infrastruktur (SMI),” kata Muhidin menjawab wawancara deadline-news.com via aplikadi whatsAppnya Minggu (6/11-2022).
Kata Muhidin Dana PEN adalah untuk dipinjamkan ke daerah – daerah dari BUMN PT.SMI itu.
“Dana PT.SMI adalah APBN yang sudah dipisahkan untuk pembiayaan Infrastruktur Daerah dalam bentuk perjanjian pinjaman ke Daerah-daerah yang sangat membutuhkan akibat menurunnya pendapatan akibat Covid 19 selama 2 tahun,”jelas politisi senior Partai Golkar itu.
Untuk diketahui PT.Sarana Multi Infrastruktur (Perseroan) adalah BUMN mengkhususkan diri dalam pembiayaan infrastruktur, yang seluruh modalnya dimiliki sepenuhnya oleh Negara Republik Indonesia di bawah Kementerian Keuangan yang dibentuk berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan No. 100/PMK. ***