Nanang (deadline-news.com)-Palusulteng-Waoow pantastis, dana pokok pikiran (pokir) anggota DPRD Kota Palu mendapatkan Rp,500 juta perorang.

Anggaran tersebut katanya untuk mengakomodir pembiyayaan program pokir dalam alokasi anggaran yang tertuang dari hasil reses di wilayah daerah pemilihan (Dapil) masing-masing dari 35 anggota DPRD kota Palu itu.

Jadi kalau ditotal, maka pada tahun anggaran 2019, sebesar Rp, 17,5 Milyar untuk anggaran pokir anggota DPRD Kota Palu.

Menurut beberapa anggota DPRD Kota Palu, hal tersebut dimaksudkan untuk merealisasikan semua aspirasi masyarakat terhadap keluhan, baik dari faktor infrastruktur, maupun dari aspek lainya di wilayah mereka. Selain itu juga untuk menepis persepsi buruk sebagai legislator pembual.

Sejumlah anggota DPRD Palu yang dihubungi pekan lalu, membenarkan hal tersebut. Seperti yang disampaikan Ketua Fraksi PKB Dekot Palu H Alimuddin Ali Bau. Menurutnya, anggaran untuk program tersebut akan masuk dalam APBD tahun 2019.

“Untuk tahun depan (2019), setiap anggota dewan akan dijatah Rp,500 juta perorang,” katanya.

Anggota Komisi B tersebut juga menambahkan bahwa anggaran tersebut akan melekat di beberapa OPD, Utamanya di Dinas pekerjaan umum (PU) Pemkot Palu.

Alimuddin membeberkan program pokir itu, diperuntukan bagi kepentingan konstituen. Benar atau tidaknya proyek-proyek pokir tersebut akan langsung ditangani oleh OPD, anggota dewan hanya memprogramkan dalam bentuk pokir.

“Kami tidak ikut terlibat langsung dalam pekerjaan untuk proyek pokir tersebut. Untuk fee, sama sekali tidak ada, kami hanya terima hasil dari pekerjaan itu nantinya, dimana masyarakat secara luas dapat menikmati pembangunan tersebut,”akunya.

Alimuddin juga berharap dengan adanya dana pokir, kebutuhan konstituen yang sering disuarakan masyarakat saat reses yang ada di dapil masing-masing anggota Dekot dapat terakomodir.

“Terus terang setiap kita ketemu konstituen dalam setiap hajatan. Kami sering mendengar suara sumbang dari masyarakat, terkait tidak terakomodirnya permintaan mereka. Malah ada yang meneriaki dengan kalimat, datang berbohong apalagi anggota dewan dengan kita,” ungkapnya.

Di tempat yang sama, anggota DPRD lainnya, Armin Soputra membenarkan bahwa anggota dewan akan dijatah Rp 500 juta perorang. Dia juga mengatakan dengan adanya program pembiayaan pokir tersebut, aspirasi konstituen bisa masuk dalam rencana kerja Pemkot untuk tahun depan (2019). ***