Rencana komisi pemilihan umum (KPU) provinsi Sulawesi Tengah menggelar debat kandidat Gubernur di beberapa stasiun TV swasta di Jakarta menuai banyak protes dari masyarakat, termasuk badan pengawas pemilu (Bawaslu), kandidat dan masyarakat umum.
Penyelenggaraan pemilukada baik gubernur maupun bupati dan walikota rata-rata menguras dana anggaran pendapat dan belanja daerah (APBD) 40 – 45 persen.
Kata Plt Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri Bahtiar kala itu.
Ia juga menegaskan calon kepala daerah menyiapkan dan mengeluarkan anggaran dikisaran Rp 25 miliar. Bahkan minimal Rp 30 miliar sampai ratusan miliar untuk pemilihan bupati. Kalau pemilihan gubernur bisa triliunan.
Dana hibah pemprov sulteng ke KPU sebagian untuk membiayai debat
pasangan kandidat Gubernur. Dengan demikian “dana hibah politik daerah beredara di jakarta”.
Artinya dana hibah politik daerah tersebut tidak berdampak secara ekonomi di daerah sulteng khususnya kota Palu.
Karena biaya kamar hotel-hotel tim paslon Gubernur dan Wakil Gubernur justru mengalir di DKI Jakarta, termasuk biaya tempat debat.
Patut ditelusuri dugaan kongkalikong antara komisioner KPU dengan stasiun TV penyelenggara debat.
Mengapa debat kandidat mesti harus di Jakarta? Bukankah dengan diselenggarakannya debat di Jakarta justru membutuhkan biaya lebih besar dibandingkan diselenggarakan di daerah ini yakni Palu sebagai ibu kota provinsi Sulteng.
“Debat publik atau debat terbuka diutamakan diselenggarakan di wilayah provinsi dan kabupaten/kota masing-masing,” kata Ketua Bawaslu Sulteng Nasrun di Palu Selasa (8/10-2024) dikutip di kantor berita antara.
Calon gubernur nomor urut 1 Ahmad Ali memprotes pelaksanaan debat Pilgub Sulteng yang akan digelar oleh KPU Sulteng di Jakarta pada 16 Oktober 2024. Debat tersebut menurut rencana akan disiarkan oleh salah satu televisi swasta nasional.
“Saya juga protes, debat itu bukan untuk menyenangkan stasiun TV, jangan kalian (KPU) menyesuaikan dengan kehendak televisi, harusnya televisi yang menyesuaikan dengan kehendak kalian,” kata Ahmad Ali dalam keterangan video dikutip di Kota Palu, Senin (14/10-2024).
Debat tersebut menurut Ahmad Ali, adalah untuk warga Sulteng, bukan untuk orang Indonesia. Jika debat itu dilaksanakan di Sulteng, maka diharapkan masyarakat datang berbondong-bondong, menonton atau mendengarkan langsung perdebatan para kandidat gubernur dan wakil gubernur.
“Debat ini bukan hanya berdebat pola pikir, tetapi juga menjadi poin penting masyarakat yang belum menentukan pilihan,” kata Ahmad Ali.
“Dengan mengikuti debat bisa mengetahui dan menentukan pilihan mereka,” tambah Ahmad Ali. Dikutip di metrosulawesi.net.
Patut kita apresiasi pernyataan Ahmad Ali bahwa debat kandidat kepala daerah bukan untuk menyenangkan stasiun TV, tapi untuk bersosialisasi ke publik khususnya masyarakat Sulteng, sehingga visi dan missi kandidat menjadi perbandingan bagi masyarakat dalam menentukan pilihannya pada 27 November 2024.
Sementara itu paslon No.2 Anwar Hafid mengatakan dimanapun dibikin debat itu tidak masalah. Sebab tujuan dilakukan debat adakah di tv untuk menyiarkan visi dan missi paslon kepala daerah.
“Intinya debat paslon di TV itu menyiarkan visi dan misi, jadi dimanapun diselenggarakan oleh media tv sama saja, karena hanya disirkan, bukan debat terbuka melibatkan publik banyak tapi terbatas,”ujar paslon Anwar Hafid – Reny A Lamadjido itu.
Disinggung soal biaya besar bagi tim paslon dari Palu ke Jakarta, Anwar Hafid menegaskan, iya memang bagi tim paslon biayanya besar, karena mulai dari biaya tiket pesawat pulang pergi (PP), biaya akomodasi dan konsumsi harus ditanggung para paslon.
Sedangkan untuk biaya studio tv justru lebih murah, karena peralatannya sudah siap di Jakarta dibandingkan kalau debat digelar di Palu, dimana peralatan TV harus diangkut ke Palu.
“Kalau menurut saya lebih murah biaya stasiun TVnya jika didebat digelar di Jakarta ketimbang di Palu. Karena peralatan stasiun TVnya harus diangkut dengan biaya mahal ke Palu. Sedangkan intinya siaran dan penyebar luasan informasi visi dan missi di stasiun TV dan dimana saja dapat ditonton,”ujar politisi partai Demokrat besutan Agus Harimurti Yudhoyono itu. ***