Dari 6 Tersangka Hanya 4 Yang Diserahkan Ke Kejari Tolitoli

Mahdi Rumi/Bang Doel (Deadline News/koranpedoman.com- Tolitoli – Kasus dugaan korupsi dana gernas kakao tahun 2013 di Dinas Perkebunan (Disbun) Tolitoli yang penyidikannya dilakukan di bulan Oktober 2014 dengan menetapkan tersangka bernama Conni Katiandagho berdasarkan Sprint sidik /123/VI/2014/Reskrim tgl 28 Juni 2014.

Proses penanganan kasus dugaan korupsi ini menyita waktu dan perhatian masyarakat cukup lama sekitar 2 tahun 7 bulan kasus ini terkatung – katung dengan P19 bolak balik dan 2 kali kejaksaan mengembalikan SPDPnya kepenyidik Polres Tolitoli.

Dalam kasus ini sedikitnya penyidik tipikora Polres Tolitoli sudah menetapkan 6 orang tersangka. Yakni 2 orang yang ditetapkan tersangkan di tahun 2014 dan menyusul polisi kembali menetapkan 4 orang tersangka. Mereka yang tersangka itu adalah Conni Katiandagho, Eko Juliantoro, Ir. Manyur IB Lanta, Ir. Donatus Marru, Ir. Moh Nawir dan Samsul Alam.

Tanggal 9 Desember 2016 lalu penyidik kejaksaan mengembalikan SPDP atas 6 tersangka ini ke penyidk polisi, namun penyidik polisi kembali lagi mengirimkan SPDP bersama berkas pemeriksaan ke penyidik kejaksaan negeri Tolitoli. Tapi tidak lagi dengan 6 orang tersangka melainkan penyidik polisi hanya mengirim 4 orang tersanka ke penyidik kejaksaan.

Kemudian ke 4 orang tersangka ini dinyatakan P21 oleh jaksa. Sementara ada 2 orang yang juga sudah ditetapkan sebagai tersangka oleh penyidik, justru tidak diserahkan. Adalah Ir.Donatus Marru dan Ir.Mouh Nawir yang sebelumnya dijadikan tersangka, dan kini saat penyerahan ke Kejakaan Negeri Tolitoli bebas dari sangkaan. Tidak diserahkannya kedua orang tersangka ini menimbulkan pertanyaan, karena dari 6 orang tersangka ini tinggal 4 orang yang dikirim dalam tahap dua.

Mereka adalah Ir.Mansyur IB Lanta, Conni Katiandagho, Eko Juliantoro dan Samsul Alam dan ke 4 orang tersangka ini langsung dijadikan sebagai tahanan kota.

Kanit tipikor polres Tolitoli IPDA POL. RIJAL saat membawa para tersangka kepenyidik kejaksaan membenarkan dari 6 orang yang sudah ditetapkan sebagai tersangka hanya 4 orang yang diserahkan ke penyidik kejaksaan.

“Betul baru 4 orang tersangka yang kita serahkan ke kejaksaan. Sementara 2 orang lainnya menunggu perkembangan dalam persidangan tipikor nantinya” kata Kanit tipikor Polres Tolitoli Ipda Rijal kepada wartawan di kantor Kejaksaan Negeri Tolitoli pekan lalu.

Sementara Kasi pidsus kejaksaan negeri Tolitoli Ridwan Marban, SH kepada Mahdi Rumi dari Deadline News/koranpedoman.com mengatakan bahwa pihaknya menjdikan ke 4 orang ini dengan status tahanan kota dengan pertimbangan secepatnya akan segera melimpahkan kasus ini ke pengadilan tipikor Palu.

“Kita berlakukan kepd 4 org ini sbg tahanan kota minggu depan segera kita limpah kan kasusnya ke pengadilan tipikor Palu “kata Ridwan. ***

Ipda Rijal (Foto Mahdi Rumi/DN-KP)
Ipda Rijal (Foto Mahdi Rumi/DN-KP)

Bupati Tolitoli M.Saleh Bantilan ‘Tak Takut’KPK

olitoli (Deadline News/koranpedoman.com)-BUPATITolitoli, Moh Saleh Bantilan mengaku bersedia mengahadapi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), terkait laporan Indonesia Corruption Watch terhadap indikasi kerugian negara sebesar Rp6,9 Miliar menyangkut penyalahgunaan izin usaha pertambangan yang masuk dalam kawasan hutan lindung di Kabupaten Tolitoli.

“Saya siap hadapi, saya menunggu, silahkan aja,” kata Moh Saleh Bantilan. Dia menjelaskan, hampir sebagian besar hutan lindung di daerah ini telah dimanfaatkan untuk pembangunan perumahan transmigrasi dikarenakan setiap 25 tahun sekali hutan yang terdaftar sebagai kawasan hutan lindung statusnya dapat mengalami perubahan dan kini telah dibebaskan.

“Untuk pembangunan pemukiman transmigrasi contohnya di Desa Maibua, izinnya dua tahun lalu sudah diurus ke kementrian terkait, jadi tidak masalah,” ungkap Moh Saleh Bantilan kepada wartawan usai pengambilan sumpah dipelantikan pejabat eselon dua, tiga dan empat di Tolitoli pekan lalu (12/1/2017), dikutif di harian Kaili Post.

Menurutnya, untuk memajukan daerah, Perintah Kabupaten (Pemkab Tolitoli tidak bisa menolak investasi, namun saat ini sudah tidak ada lagi yang disebut kontrak karya, makanya terhadap semua investasi sekarang ini kontrak karya tersebut sudah tidak berlaku lagi.

“Yang pasti menyangkut hutan lindung dinas kehutanan punya tau, saya tidak tau,” kata bupati Tolitoi itu.Sebelumnya, aktivis Indonesia Corruption Watch (ICW) melaporkan indikasi kerugian negara sebesar Rp 6,9 miliar kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Kerugian tersebut diduga terkait penyalahgunaan izin usaha pertambangan di Kabupaten Tolitoli, Sulawesi Tengah.”Terdapat indikasi perbuatan melawan hukum, saat izin usaha yang diberikan ternyata memasuki kawasan hutan,” ujar staf Divisi Investigasi ICW Lais Abid di Gedung KPK Jakarta.
Menurut Lais Abid, berdasarkan pemantauan tim investigasi, lahan kritis yang tidak produktif di Tolitoli jumlahnya semakin meningkat, yakni sekitar seluas 17.385 hektar. Dari jumlah tersebut, seluas 2.537 hektar merupakan kawasan hutan.

Lais mengatakan, salah satu penyebab meningkatnya lahan kritis karena banyaknya izin perusahaan yang diberikan di kawasan hutan lindung.Pada 2010 hingga 2012, menurut Lais, pejabat tinggi di Tolitoli telah memberikan 11 izin usaha pertambangan kepada beberapa perusahaan.”Pada tahun 2010, Bupati diduga mengeluarkan izin yang terletak di kawasan hutan lindung untuk PT TEN,” kata Lais.

Kemudian, pada 2014, Bupati disebut ICW mengeluarkan izin di kawasan hutan lindung seluas 1.929 hektar.Dari jumlah tersebut, seluas 434,37 hektar telah dilakukan land clearing atau penebangan pohon di kawasan hutan. Akibatnya, terjadi kerugian negara sekitar Rp 6,9 miliar.

Selain kerugian negara, menurut Lais, pengelolaan kawasan hutan milik negara telah menguntungkan perusahaan seperti PT TEN.Dengan demikian, ICW menuding terdapat indikasi penyalahgunaan wewenang oleh kepala daerah untuk memperkaya pihak swasta.”Kami menuntut KPK mengusut tuntas laporan dugaan kasus korupsi pemberian izin lokasi kawasan hutan lindung di Kabupaten Tolitoli,” kata Lais.

Sedangkan Juru Bicara KPK Febri Diansyah mengatakan bahwa laporan ini akan diterima KPK sebagai pengaduan masyarakat. KPK akan melihat isi laporan yang disampaikan, serta sejumlah bukti yang dilampirkan.”Jika mencukupi untuk ditindaklanjut, bisa dilanjutkan dengan pengumpulan bahan dan keterangan,” ujar Febri. ***

Rumah Warga Tolitoli Rubuh Dihantam Badai

Mahdi Rumi (Deadline News/koranpedoman.com)-Tolitoli-Jumat Pagi (6/1-2017), naas bagi wraga Tolitoli, pasalnya rumah mereka rubuh diterjang badai puting beliuang.

Atap rumah warga tersebut terbang digasak angin. Namun begitu, puting beliau di jumat pagi itu tidak membawa korban jiwa.

Sampai diturunkannya bwrota ini belum diperoleh keterangan resmi dari badan penanggulangan benca daerah (BNPD). Begitupun jumlah rumah yang rusak.

Tipikor Polres Tolitoli Akan Selidiki Penyaluran Pupuk di Disbun

Mahdi Rumi (Deadline News/koranpedoman.com)-Tolitoli-Penyaluran pupuk di Dinas Perkebunan Pemkab Tolitoli diduga bermasalah. Oleh sebab itu Tipikor Polres akan menyelidikinya. Demikian ditegaskan salah seorang pejabat di Kanit Tipikor Polres Tolitoli pekan lalu. Hanya saja pejabat di Tipikor Polres Tolitoli itu meminta namanya tidak dikorankan.
Sementara itu pejabat pembuat komitmen (PPK) di Disbun Tolitoli Asnawi merasa terusik dengan adanya berita tersebut. Akhir Asnawi yang juga sebagai pejabat pembuat komitmen pengadaan pupuk di disbun tolitoli menyebut wartawan seperti penyidik.”Bapak ini sudah seperti penyidik, “kata Asnawi pejabat pembuat komitmen yang saat dikonfirmasi di kantornya beberapa hari lalu.
Bukan hanya itu, Asnawi sendiri sepertinya apa yang dia lakukan semuanya sudah benar sesuai aturan. “Semua kita lakukan sudah sesuai aturan. Bahkan Asnawi sendiri mempersilahkan kalau kasus ini akan dibawa pada ranah hukum. Silahkan itu haknya anda dan saya siap,” tangkas Asnawi.
Seperti diberitakan sebelumnya proyek pengadaan pupuk dengan dana APBN tahun 2016 ini sebanyak 340.000 kg. Dan dana mencapai Rp, 3 milyar lebih. Namun penyalurannya dinilai inprosudural sebagaimana diungkapkan Kisman sebagai ketua tim pemeriksa dan peneliti barang pada dinas perkebunan toli2 bahwa dirinya tidak pernah melihat pengadaan pupuk berjumlah 340 ton itu.
Dirinya mengaku pad saat melihat barang itu disalah satu gudang di jalan wahid Hasyim Kabinuang jumlahnya hanya berkisar kurang lebih 8 ton.”Yang saya liat waktu itu memang bukan sebanyak 340 ton seperti dalam kontrak, yang ada waktu itu hanya sekitar 8 ton dan masih ada diatas mobil truk yang juga sudah siap mereka salurkan. Makanya sampai saat ini saya belum pernah Menanda tangani berita acara penerimaan dan pemeriksaan barang, “kata Kisman.
Sementara PPK Asnawi justru mengakui kalau pupuk itu sudah ada berita acara yang ditanda tangani tim, namun masih berlansung penyalurannya,”kata Asnawi.
Hingga sekarang ini informasi yang dihimpun bahwa penyaluran pupuk itu sudah selesai dilaksanakan untuk sekitar 40 kelompok tani penerima. Namun lagi-lagi Kisman sebagai ketua tim penerima barang mengaku dirinya belum pernah buat berita acara penerimaan pupuk itu. “Namun saya dapatkan informasi kalau pupuknya sudah selesai semuanya disalurkan,”kata Kisman saat dikonfirmasi kembali dikediamannya pada Ahad 9 Oktober 2016.
Adalah CV Trisakti Jaya Mandiri rekanan Disbun Tolitoli yang mengadakan pupuk tersebut. “Bahkan CV.Trisakti Jaya Mandiri selaku rekanan yang menyalurkan sendiri langsung ke kelompok tani tanpa melalui proses pemeriksaan barang. Padahal sesuai prosedur harusnya diterima dulu oleh tim pemeriksa barang baru kemudian disalurkan,”ujar Kisman. ***

Penyaluran Pengadaan Pupuk di Disbun Tolitoli Diduga Kongkalikong

Mahdi Rumi (Deadline News/koranpedoman.com)-Tolitoli-Proyek pengadaan pupuk di Dinas Perkebunan (Disbun) Kabupaten Tolitoli tahun anggaran 2016 berbau tak sedap. Pasalnya pupuk sebanyak 340.000 kg yang disalurkan ke 40 kelompok tani penerima di kabupaten Tolitoli penyalurannya dinilai inprosudural. Sebab seharus pupuk sebanyak itu dimasukkan terlebih dahulu kedalam gudang penampungan yang kemudia dilakukan pemeriksaan dan penelitian oleh tim pemeriksa barang.
Namun faktanya di lapangan justru pupuk ini sudah disalurkan langsung oleh pihak rekanan CV.Trisakti Jaya Mandiri kepada kelompok tani penerima tanpa melibatkan tim pemeriksa barang. Hal ini terungkap setelah diketahui pupuk itu sudah berada ditangan sebagian kelompok tani penerima, seperti yang diungkapkan Kisman sebagai ketua tim pemeriksa barang di Disbun Toltoli.”Saya diminta PPK untuk memeriksa, karena katanya pupuknya sudah ada dalam gudang. Tapi setelah saya cek pupuknya hanya sekitar 8 ton yang ada dalam gudang penampungan. Dan lainnya stand bay diatas mobil yang mengangkutnya dari Palu,”kata Kisman.
Menurut Kisman pihaknya juga sempat mempertanyakan kenapa pupuknya cuma yang ini, mana yg lainnya, katanya yang lainnya sudah dibagi. Sehingga dirinya sebagai pemeriksa belum berani buatkan berita acara penerimaan barang karena barangnya belum sesuai. Jadi belum ada surat serah terima barang yang saya buat,”kt Kisman.
Anehnya lagi justru setelah pupuknya sudah diterima kelompok tani barulah tim pemeriksa barang mendatangi masing-masing kelompok penerima untuk buatkan berita acara pemeriksa barangnya yang seakan-akan barangnya sudah diperiksa semua oleh tim pemeriksa barang. Sementara Pejabat Pembuat Komitmen Asnawi saat ditemui membenarkan kalau pupuk itu sudah dibagikan kepada kelompok tani penerima. “Kalau tidak salah pupuknya sudah disalurkan. Kalau tidak salah baru 2 kecamatan yaitu Dampal Selatan dan Kecamatan Galang, dan sudah ada berita acara pemeriksaan barangnya yang dilakukan oleh tim pemeriksa barang. Namun sekarang masih dalam proses penyalurannya,”kata Asnawi.
Dari keterangan PPK dan tim pemeriksa barang ini seperti tidak berkesesuaian, sehingga perlu ditelusuri. Karena tidak menutup kemungkinan ada permainan dalam proyek pengadaan pupuk ini. Demikian ditegsakan salah seorang sumber yang minta namanya tidak dikorankan. Selain itu, kata sumber jenis pupuk merk OKA produk PT BUNGA TANI ditenggarai pupuk abal-abal. Diperoleh informasi pupuk produk PT BUNGA TANI ini ditemukan bermasalah di provinsi Sulbar, sejumlah Lembaga Swadaya Masyarakat di kabupaten Tolitoli meminta agar aparat penegak hukum bisa segera menangani kasus ini. Sehingga tidak merugikan masyarakat terlebih lagi merugikan uang negara yang jumlahnya milyaran rupiah. ***

Diguyur Hujan 1 Jam, Kota Tolitoli “Lumpuh”

Mahdi Rumi (Deadline News/koranpedoman.com)-Tolitoli- Hujan deras mengguyur kota toli2 pkl 10.30 pagi tdi membuat sejumlah ruas jalan dlm kota toli2 tergenang air banjir kiriman sungai tiweley dan sungai lemba. Derasnya hujan hanya dalam tempo satu (1) jam luapan air bercampur lumpur membuat lumpuh kota Tolitoli.
Tak luput sarana perkantoran , sarana pendidikan dan fasilitas umum lainnya jadi sasaran banjir. Kejadian seperti ini hampir setiap tahun melanda Tolitoli. Padahaal sejumlah drainase sudah dibangun pemerintah. Namun tak juga bisa menanggulangi banjir. Diduga banjir ini diperparah setelah sejumlah daerah resapan air sudah ditimbun dan dijadikan pemukiman.
Sehingga tdk ada daerah-daerah resapan yang bisa menampung kala hujan lebat turun. Kondisi terparah akibat banjir ini, terjadi di jalan Anoa Tuweley, dimana ratusan rumah yang letaknya dibantaran sungai itu rata akibat banjir. Warga terpaksa dievakuasi kerumah-rumah tetangga dan rumah keluarga yang tidak berdampak banjir.
Sampai ditayangkannya berita ini, belum diketahui berapa kerugian yang diakibatkan banjir terparah kali ini. Banjir surut secara perlahan – lahan karena saat banjir air laut sedang pasang dan bergelombang. Hujan deras yang disertai angin kencang ini mengakibatkan sejumalah perahu nelayan tenggelam. ***

Diguyur Hujan 1 Jam Kota Talitoli “Lumpuh”

Mahdi Rumi (Deadline News/koranpedoman.com)-Tolitoli- Hujan deras mengguyur kota toli2 pkl 10.30 pagi tdi membuat sejumlah ruas jalan dlm kota toli2 tergenang air banjir kiriman sungai tiweley dan sungai lemba. Derasnya hujan hanya dalam tempo satu (1) jam luapan air bercampur lumpur membuat lumpuh kota Tolitoli.
Tak luput sarana perkantoran , sarana pendidikan dan fasilitas umum lainnya jadi sasaran banjir. Kejadian seperti ini hampir setiap tahun melanda Tolitoli. Padahaal sejumlah drainase sudah dibangun pemerintah. Namun tak juga bisa menanggulangi banjir. Diduga banjir ini diperparah setelah sejumlah daerah resapan air sudah ditimbun dan dijadikan pemukiman.
Sehingga tdk ada daerah-daerah resapan yang bisa menampung kala hujan lebat turun. Kondisi terparah akibat banjir ini, terjadi di jalan Anoa Tuweley, dimana ratusan rumah yang letaknya dibantaran sungai itu rata akibat banjir. Warga terpaksa dievakuasi kerumah-rumah tetangga dan rumah keluarga yang tidak berdampak banjir.
Sampai ditayangkannya berita ini, belum diketahui berapa kerugian yang diakibatkan banjir terparah kali ini. Banjir surut secara perlahan – lahan karena saat banjir air laut sedang pasang dan bergelombang. Hujan deras yang disertai angin kencang ini mengakibatkan sejumalah perahu nelayan tenggelam. ***

Kampung Buol Di Tolitoli Terbakar

Tolitoli (Deadline News/koranpedoman.com)–Puluhan rumah di kampong Buol terbakar dini hari Sabtu (10/9-2016) Pukul 01.15 WITA, di Kabupaten Tolitoli. Celakanya mobil DAMKAR (pemadam kebakaran) milik pemda rusak dan hanya dipadamkan dengan alat seadanya oleh masyarakat sekitar lokasi kebakaran.
Dikutif di kabartoday.com di Tolitoli menyebutkan kebakaran diduga kuat karena arus pendek listrik, dan api dengan sangat cepat menjalar kerumah-rumah penduduk, yangmana rumah di kampong buol yang berada dijalan tadulako II dan III itu 100 persen terbuat dari bahan kayu dan berbentuk panggung. Lacurnya mobil Damkar tak dating karena rusak dan hanya dipadamkan dengan mobil water canon milik Polres Tolitoli, termasuk dibantu wargas dengan alat seadanya.
Kerugian ditaksir Rp 1 miliaran rupiah dan tak ada korban meninggal dari kejadian kebakaran di Kampung Buol kabupaten tolitoli. ***

Cony Ancam Praperadilankan Polres Tolitoli

Mahdi Rumi (Deadline News/koranpedoman.com) Tolitoli, sudah setahun lebih penyidik tipidkor polres Tolitoli menetapkan Conny Katiandagho sebagai tersangka atas dugaan korupsi dana gernas kakao di Dinas Perkebunan (Disbun) Tolitoli, namun pihaknya menilai ada hal yang tidak wajar yang diperlakukan terhadap dirinya. Karena sampai saat ini tidak jelas soal status hukumnya.
Hal inilah membuat Cony akan menempuh jalur hukum yakni mempraperadilankan Polres Tolitoli terkait penetapan dirinya sebagai tersangka kasus dugaan korupsi dan proyek gernas kakao tahun 2013. Conny menilai kasusnya itu premature, shingga penyidik kesulitan untuk membuktikan atas keterlibatan dirinya dan dibuktikan penanganan kasus itu masih bolak balik antara penyidik polisi dan penyidik kejaksan. Belum lagi 5 org tersangka lainnya dalam kasus gernas itu juga mengalami hal yang sama. Sehingga praktis penanganan kasus korupsi gernas kakao tahun anggaran 2013 itu, yang diduga merungikan negara mencapai Rp, 6 milyard. “Sudah setahun lebih saya ditetapkan tersangka oleh penyidik polres Tolitoli. Tapi proses hukum yang dituduhkan ke saya sepertinya tidak jelas, makanya saya rencanakan akan mempraperadilankan Polres Tolitoli atas tersangka saya,”kata Conny.
Lebih lanjut Conny mengatakan bhwa sejak pertama kali ditetapkan sebagai tersangka sudah terlihat kesan penyidik terburu-buru.”Penyidik tetapkan saya sebagai tersangka kelihatannya memang terburu- buru. Nah sekarang bagaimana mereka kesulitan sendiri. Belum lagi para tersangka lainnya seperti pak Mansyur Lanta Kadisbun waktu itu dan pak eko Juliantoro, bahkan mereka itu masih diberi jabatan. Kalau saya malah jabatan saya dicopot,”terang Conny.
Sementara itu kasatrekrim Iptu Pol Fadly S Tjatjo kepada wartawan mengaku akan berupaya dan optimis tahun ini akan menyelesaikan kasus gernas itu. Berkasnya akan segera selesai dan akan kita limpahkan ke Kejaksaan Negeri Tolitoli. “Kita bekerja tidak ada target yang terpenting bisa terpenuhi dan kita terus berupaya dan mudah-mudahan tahun ini bisa selesai,”tandas fadly. ***

Pengangkatan Dirut PDAM Tolitoli Disoal DPRD

MAHDI RUMI (koranpedoman)-TOLITOLI-Sulteng- Rapat dengar pendapat DPRD kabupaten Tolitoli dengan pihak perusahaan daerah air minum (PDAM) pada Jum’at (8/5-2015) membahas sejumlah persoalan. Rapat dengar pendapat itu dipimpin oleh ketua komisi A Jhonly Uirianto, sejumlah persoalan PDAM terkait atas pelayanan masyarakat dibahas dalam rapat dengar pendapat itu, termasuk status pengangkatan direktur PDAM sendiri yang dinilai telah melanggar permendagri No.2 tahun 2002 seperti misalnya tenteng batas umur pejabat direktur dan tidak diperbolehkannya mengangkat direktur PDAM dari keluarga dekat bupati. Aturan yang mengatur tentang ini justru dilanggar bupati Tolitoli Muhammad Saleh Bantilan, SH, MH.
Sehingga dipertanyakan oleh pihak DPRD Tolitoli. Dan implikasinya dalam rapat dengar pendapat itu direktur PDAM Tolitoli tidak diberikan kesempatan berbicara. Salah seorang anggota DPRD dengan alasan direktur PDAM yang baru Syamsuar Mola yang diangkat kembali dalam masa jabatan ke 2 kalinya oleh bupati Tolitoli dinilai belum sah. Karena diangkat sebagai direktur, namun belum dilantik oleh bupati Tolitoli. Direktur PDAM Tolitoli Syamsuar Mola sendiri mengakui kalau pengangkatan dirinya sebagai direktur PDAM Tolitoli sejak awalnya sudah melanggar aturan. “Sejak awal memang sudah menyalahi aturan seperti batas umur dan dari lingkungan keluarga,“kata Syamsuar Mola. Namun katanya bupati tentunya punya pertimbangan lain seperti soal kemampuan dan SDM, lanjutnya.
Menurut Syamsuar, bagi dirinya itu tidak menjadi masalah hari ini pak bupati berhentikan saya, ya saya berhenti. “Itu tergantung pak bupati, tapi kalau saya disuruh mundur saya tidak mau, “kata Syamsuar Mola usai rapat di kantor DPRD Tolitoli. ***