Warga Sigi Keluhkan Penyerobotan Lahan Bangun Sutet

Palu, (Deadline News/koranpedoman.com)-Salah seorang warga Desa Doda, Kecamatan Kinovaro, Kabupaten Sigi, mengeluhkan tindakan Perusahaan Listrik Negara (PLN) yang melakukan penyerobotan lahan dalam usaha pembangunan interkoneksi listrik saluran udara tegangan tinggi (SUTT).

“PLN telah membangun satu unit tiang SUTT di atas lahan kami yang telah memiliki sertifikat sejak tahun 2011,” kata Suroto, salah seorang perwakilan pemilik lahan kepada sejumlah wartawan di Sekretariat Aliansi Jurnalis Independet (AJI) Palu, Senin.

Suroto menjelaskan lahan seluas 16.054 meter persegi telah dibeli pemilik lahan atas nama Bambang Iswara dari Martha Novitalia pada 10 Oktober 2011 di depan Notaris PPAT, namun belum dilakukan proses balik nama.

Pemilik lahan, kata Suroto, telah merencanakan pemanfaatan lokasi untuk dikembangkan tetapi setelah pihaknya mengunjungi kembali lokasi itu ternyata telah berdiri satu unit tiang listrik SUTT dengan ukuran kaki 6 meter kali 6 meter.

Informasi yang disampaikan masyarakat sekitar, kata Suroto, SUTT itu telah terpasang sekitar tujuh bulan lalu, tanpa adanya persetujuan pemilik tanah.

Akibat kejadian itu, Suroto telah melakukan komunikasi dengan pihak PLN setempat sebanyak dua kali, namun belum mendapatkan respon sama sekali.

“Saya sudah mendatangi kantor PLN Area Palu, tetapi diarahkan di bagian PLN unit pelaksanaan pemeliharaan (UPP) pembangkit dan jaringan (Kitring) Sulteng. Di sana saya bertemu dengan Pak Rizky,” ungkapnya.

Rizky, kata Suroto, membenarkan bahwa pihak PLN telah membangun satu unit SUTT di lokasi itu namun karena tidak mengetahui siapa pemilik lokasi, pihak PLN hanya menuliskan nomor kontak yang dapat dihubungi dan digantung di bawah tiang tower.

“Secara lisan pak Rizky mengaku bertanggung jawab atas pembebasan lahan itu,” ujarnya.

Bagi Suroto, pihaknya tidak mengharapkan kompensasi dari pembebasan lahan, tetapi hanya menginginkan niatan baik dari penaggung jawab pembangunan SUTT itu karena lahan itu telah jelas peruntukannya dan menjadi gagal karena sudah berdiri SUTT di atasnya.

“Sejak hari ini, kami memberikan waktu satu minggu kepada pihak terkait. Jika tidak ada niatan baik mereka sampaikan dan belum juga ada tindak lanjut, terpaksa kami akan membawa kasus ini ke pihak kepolisian,” tutup Suroto. (ant).***

Diduga Ada Pencairan Dana 60% Tanpa Sepengetahuan KTU

Andi Attas Abdullah (Deadline News/koranpedoman.com)-Sigi-Walau pengerjaan fisik kantor urusan agama (KUA) Kecamatan Dolo kabupaten Sigi Provinsi Sulawesi Tengah baru mencapai 65 persen, namun diduga telah dicairkan dananya sekitar 60 persen. Saat ini kondisi bangunan KUA Dolo itu terlihat baru selesai pemasangan batu, pelesteran, pengecoran lantai, pemasangan atap multi roof berwarnah hijau khas Kemenag dengan rangka baja.
Ironisnya lagi pencairan dana proyek pembangunan KUA itu diduga tanpa sepengetahuan pejabat penandatangan SPUM (KTU) Kemenag Sigi Sa’ad, S.Ag. Padahal mestinya KTU sebagai pejabat penandatangan SPUM mengetahui pencairan 60 persen itu. “Apalagi kondisi fisik dengan pembayaran belum sesuai,” demikian informasi yang dihimpun di Kanwil Kemenag Sulteng pekan lalu.
Sementara itu KTU Kemenag Sigi As’ad, S.Ag, yang dikonfirmasi di ruang kerjanya Jumat (4/11-2016), menepis dugaan pencairan 60 persen itu. “Itu tidak benar, yang benar memang ada pengajuan usulan pencairan 60 persen. Namun saya kembalikan karena masih ada kekurangannya, sehingga perlu dilengkapi. Karena ternyata kondisi fisik baru mencapai 65 persen,”jelas As’ad.
Naim pejabat pembuat komitmen (PPK) pada proyek pembangunan KUA Dolo itu menerangkan bahwa anggaran pembangunan KUA Dolo itu kurang lebih Rp,800 juta. Dan sesuai kontrak diselesaikan dalam waktu 180 hari (6 bulan). Dan kontraknya berakhir pada 10 Desember 2016 bulan depan.
Kemenag Sigi H.Kamaruddin, SH, M.Si yang dikonfirmasi di ruang kerjanya sangat yakin proyek KUA Dolo itu akan selesai sebelum tanggal yang dijadwalkan. Adalah CV.Alief Hidayah Mandiri yang mengerjakan proyek KUA Dolo itu.
Menyinggung soal pencairan dana proyek sebesar Rp, 60 persen tanpa sepengetahuan KTU selaku pejabat penandatangan SPUM, Kamaruddin membantahnya. “Tidak benar, masa bisa cair anggarannya tidak di tanda tangan KTU, karena KTU itu adalah PPSPM,”tutur Kamaruddi.
Untuk mempercepat penyelesaian pekerjaan pembangunan KUA Dolo itu, dirinya telah meminta rekanan dan pejabat yang terkait untuk melakukan akselerasi dan kalau perlu tambah tukang. Sehingga pekerjaan itu cepat selesai. “Saya sudah minta kepada rekanan dan pejabat terkait pekerjaan pembangunan KUA Dolo itu untuk melakukan akselerasi dan kalau perlu lembur dan tambah tukang,”ujar Kamaruddin.
Kamaruddin menambahkan bahwa proyek itu dibiayai oleh surat berharga syariyah negara bukan APBN 2016 dari Kemenag RI. Dan mengenai pekerjaan KUA Dolo kata Kamaruddin sudah mencapai 70 persen, karena tinggal pengecetan, pemasangan Tegel, kaca jendela dan asesoris lainnya. ***

Samuel Samben : DPRD Adalah Dapur Anggaran

Ardy Jafar/Doel (Deadline News/koranpedoman.com)- Menyikapi dugaan adanya anggaran siluman sebesar Rp, 22 miliyar yang tidak dilaporkan pemerintah Kabupaten Sigi melalui Dinas Pekerjaan Umum (PU) ke DPRD Sigi menuia kritikan tajam dikalangan anggota DPRD Sigi. Salah seorang diantaranya adalah anggota Fraksi Nasdem DPRD Sigi Samuel Samben, SH menjawab koran Deadline News/koranpedoman.com pekan lalu di kantornya menegaskan, bahwa pada dasarnya DPRD itu adalah dapur pengelolaan anggaran.
Jadi jika ada anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) yang jumlahnya besar tidak diketahui oleh anggota DPRD secara lembaga, maka itu patut dipertanyakan. Pada pemberitaan sebelumnya DPRD menemukan adanya dugaan dana siluman sebesar Rp,22 miliar pada APBD 2016. Anggaran ini digunakan untuk pembayaran proyek bermasalah tahun 2015. Anggaran yang diduga tanpa melalui pembahasan di DPRD tersebut jumlahnya cukup fantastis. Dana ini masuk dalam DPA Dinas Pekerjaan Umum (PU) Sigi tahun 2016.
Wakil Ketua Komisi III DPRD Sigi, Torki Ibrahim Turra mengaku kaget dengan adanya pemasukan anggaran pembayaran utang di Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP) belum lama ini. Dalam SIRUP itu disebutkan, bahwa Dinas PU Sigi memasukkan anggaran Rp 22 miliar untuk pembayaran utang beberapa proyek Dana Alokasi Khusus (DAK) tambahan yang tidak sempat ditransfer. Dana sebesar itu kata dia tidak pernah diusulkan dan dibahas dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) pada bulan Desember tahun 2015 oleh DPRD.
“Saya juga memegang dokumen, tidak ada pembahasan soal pembayaran utang. Saya secara pribadi tidak setuju dan tidak ikut serta khusus untuk kegiatan itu saja,” kata Torki, Jum’at sore (9/10/2016) pada berita sebelumnya.
Dihadapan pimpinan DPRD Sigi dan Bupati Sigi, Torki yang saat itu menjabat sebagai Ketua Panitia khusus pembahasan APBD tersebut mengatakan, saat pembahasan APBD tahun 2016 itu juga, Dinas PU Sigi tidak memasukkan rincian anggaran yang akan digunakan. Hal inipun membuat pihak DPRD terkecoh.
“Yang dibahas hanya soal pendapatan, belanja langsung dan belanja modal dan tidak memiliki rincian langsung, “tambahnya.
Lebih lanjut, dana siluman tersebut kini sudah digunakan oleh Dinas PU Sigi untuk pembayaran utang di bulan April 2016. Anehnya, pembayaran tersebut digunakan untuk proyek yang mendapat temuan dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Sulteng, seperti proyek Jalan Peana – Kalamanta dan Jalan Sadaunta-Lindu.
Torki menjelaskan, pembayaran utang tersebut seharusnya melalui mekanisme. Selain melalui pembahasan di DPRD, Dinas PU Sigi juga harus menunggu hasil audit BPK terkait dengan adanya utang pembayaran. Hal ini dilakukan agar pemerintah memiliki dasar atas pembayaran tersebut. “Ini sudah menyalahi mekanismenya,” katanya.
Atas kejadian tersebut, politisi PDIP inipun meminta aparat penegak hukum segera mengusut dugaan anggaran siluman yang digunakan oleh Dinas PU Sigi. Kasus ini kata dia lebih parah dibanding kasus dana siluman di Jakarta yang kini ditangani oleh KPK. “Kalau DKI itu tanpa diajukan oleh dinas pak, di toki dan dibahas DPR jadi kasus. Ini tidak pernah diajukan dan tidak dibahas. Dan ini sudah terserap dan dibayar di bulan 4 semua,” tutupnya. ***

Kantor SMPN 21 Sigi Ludes Dilalap Sijago Merah

Ardi Jafar (Deadline News/koranpedoman.com)-SIGI- Kantor SMP Negeri 21 Sigi di Desa Bangga Kecamatan Dolo Selatan, Kabupaten Sigi terbakar Jumat (7/10-2016) Malam sekira pukul 22.30 Wita. Meski Penyebab kebarakan belum diketahui pasti,namun dugaan sementara dilakukan oleh orang tak dikenal (OTK).

Berdasarkan pantauan ditempat kejadian perkara (TKP), selain kantor sekolah, jendela ditiga ruang kelas juga ikut dirusak serta ditemukan tumpukan meja dan bangku yang terbakar dengan menggunakan sapu ijuk.

Kepala Desa Bangga, Haerudin menuturkan, kebakaran diketahui setelah salah seorang warganya bernama Lukman dan Bande melintas dari arah Simoro ke Desa Bangga.

Dari kejauhan mereka berdua melihat nyala api diseputaran sekolah, keduanyapun mendekat. Setelah memastikan kebakaran itu, merekapun bergegas melaporkan kepada warga lainnya. Sontak, puluhan warga lainnya berlarian ke TKP untuk memadamkan api.

” Dengan melihat sejumlah tanda-tanda seperti pengrusakan kaca jendela serta kursi dan meja yang ditumpuk disalah satu ruang kelas yang mulai terbakar dengan menggunakan sapu ijuk, bisa diduga kebakaran ini disengaja,” tutur kades Sabtu (8/10).

Lanjut kades, di ruangan kelas juga ditemukan sejumlah bongkahan batu yang diduga sebagai alat untuk memecahkan kaca jendela. ” Diduga batu itu digunakan untuk memecahkan kaca, dengan dugaan ini, kami harap bisa ini diusut oleh pihak kepolisisn,” harapnya.

Sementara Kepala Sekolah SMP Negeri 21 Sigi Azhar mengakui, dalam kejadian itu sejumlah dokumen penting seperti Laporan Pertanggung Jawaban, Sertifikat, SK pendirian sekolah, Piagam sekolah, dan beberapa berkas lainya tak dapat diselamatkan.

” Dokumen-dokuman penting yang tidak bisa kami diselamtnkan itu adalah dokumen Laporan Pertanggung Jawaban, Sertifikat, SK pendirian sekolah, Piagam sekolah, dan beberapa berkas lainya,” jelas Azhar dengan nada sedih.

Menanggapi kejadian itu, Kapolres Sigi AKBP Agung Kurniawan S.Ik menyatakan, pihaknya saat ini masih melakukan olah Tempat Kejadian Perkara (TKP) agar kasus tersebut dapat diketahui penyebab terjadinya. ***

Pembangunan Jalan Pipikoro “Rugikan” Negara Rp, 9,4 M

Andi Attas Abdullah (Deadline News/koranpedoman.com)-Sigi-Proyek pembangunan jalan di Kecamatan Pipikoro yakni jalur Sadaunta-Lindu dengan anggaran Rp, 7,708,641,000,000, namun realisasinya hanya Rp,6,258,475,440. Dengan demikian terjadi kerugian Negara sebesar Rp, 1,152,769,260 pada peket proyek tersebut.
Kemudian paket pembangunan jalan Peana-Kalamanta yang menelan anggaran sebesar Rp,20,348,000,000, tapi realisasi volume hanya senilai Rp, 17,092,320,000. Sehingga diduga telah terjadi kerugian Negara sebesar Rp, 8,256,788,759. Dengan demikian total dugaan kerugian Negara pada dua paket proyek pembangunan jalan tersebut mencapai Rp, 9,409,558,019,90 (9,4 M). Demikian hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK-RI) Perwakilan Sulteng di Palu.
Proyek itu dibiayai anggaran pendapatan dan belanja Negara perubahan APBNP) tahun anggaran 2015 melalui dana alokasi khusus (DAK). Pembagunan jalan itu sampai saat ini belum dapat dilalui mobil, karena selain terjal, berlumpur dan licin saat musim hujan tiba. Hasil audit BPK RI perwakilan Sulteng itu telah disampaikan ke DPRD Sigi. Dan melalui sidang paripurna beberapa waktu lalu, DPRD Sigi telah membentuk panitia khusus (Pansus) untuk melakukan investigasi ke lapangan.Dan benar pihak Pansus DPRD Sigi menemukan ketidak beresan pekerjaan dua paket pembangunan jalan itu.
Atas dugaan kerugian Negara sebesar Rp,9,4 miliyar itu, BPK RI perwakilan Sulteng memberikan waktu selama 60 hari (2-bulan) untuk klarifikasi dan pengembalian uang yang diduga merugikan Negara tersebut. Namun sampai batas waktu yang ditentukan BPK RI perwakilan Sulteng pihak terkait yakni Dinas Pekerjaan Umum (PU) Sigi belum melakukan pengembalian tersebut. Bahkan pihak Dinas PU Sigi melalui kepala Dinas PU Ir.H.Iskandar Nontji, M.Si terkesan melawan hasil audit BPK-RI perwakilan Sulteng dengan melakukan sanggahan (Banding) ke BPK RI di Pusat.
Adalah Torki Ibrahim Turra dalam keterangannya pada rapat pandangan Fraksi di DPRD Sigi pekan lalu menegaskan bahwa tindak Kadis PU Iskandar Nontji melawan hasil audit BPK RI perwakilan Sulteng dengan melakukan banding ke BPK-RI di Pusat. Hal senada juga ditegaskan anggota pansus hasil audit BPK Ikhlas Maulidin, SH.
Kepala Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kab. Sigi, Ir.H.Iskandar Nontji, M.Si yang dikonfirmasi via handpone baik kontak persone maupun pesan singkat tidak diperoleh keterangannya. Handponnya aktif, tapi tidak dijawab.
Sementara itu rekanan yang mengerjakan proyek itu PT.MHD Fahruddin Yunus, SH yang dikonfirmasi via handpone mengatakan maaf nati saya hubungi saya lagi rapat. Kemudian 6 jam kemudian Didin panggilan akrab Fahruddin Yunus mengirimkan pesan singkat, nanti besok jam 2 siang kita ketemu, biar saya jelaskan. ***

HUT Polantas Ke-61, Kapolres Sigi Serahkan SIM Gratis Pada 9 Mahasiswi

Ardi Jafar (Deadline News/koranpedoman.com)-Sigi-Kapolres Sigi, AKBP Agung Kurniawan S.Ik menyerahkan secara simbolis Surat Izin Mengemudi (SIM) gratis kepada 9 Mahasiswi asal Kabupaten Sigi di Hari Ulang Tahun (HUT) Polantas ke-61 yang digelar di halaman Mako Polres Sigi Kamis (22/9).

Kapolres Agung Kurniawan mengatakan, pemberian SIM kepada 9 orang mahasiswa asal kabupaten Sigi ini sebagai wujud kepedulian Polres Sigi khususnya Sat Lantas tentang pentingnya memiliki SIM bagi pengendara kendaraan bermotor.

” Ini sebagai wujud kepedulian Polres Sigi khususnya Sat Lantas Polres Sigi tentang bagaimana pentingnya memiliki SIM,” kata Kapolres Agung Kurniawan Kamis (22/9).

Di HUT Polantas ke-16 ini tambah Agung, diharapkan juga kepada seluruh personil Sat Lantas Polres Sigi agar lebih bersemangat lagi dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat khususnya dalam melayani pembuatan SIM.

” Saya berharap di HUT ini Sat-lantas Polres Sigi lebih bersemangat lagi untuk melayanani masyarakat dalam hal pembuatan SIM, serta juga kepada masyarakat agar dalam berkendara baik Roda dua maupun empat untuk tetap dapat melengkapi surat-surat kendaraannya,” harapnya. ***

Dewan Kembali Sorot Proyek JUT di Desa Namo

Ardi.Jafar (Deadline News) -Sigi-Wakil Ketua Komisi II DPRD Sigi, Yusuf Edyson, kembali menyoroti proyek pembuatan Rabat Beton Jalan Usaha Tani (JUT) di Desa Namo, Kecamatan Kulawi, Kabupaten Sigi. Proyek APBD yang menelan anggaran sekira Rp 125 juta itu diduga menyalahi bestek.

Hasil investigasi Komisi II beberapa waktu lalu, ketebalan lantai proyek yang dikerjakan oleh pihak CV. Rama Alam ini hanya sekira 2 hingga 3 Cm yang lazimnya harus 10 hingga 15 Cm. Ketebalan ini kata Yusuf, hanya akan bertahan beberapa waktu saja.

” Yang lazimnya rabat beton itu harus 10 sampai 15 cm, nah kalau ketebalannya hanya sekira 2 hingga 3 cm, maka bisa pembangunan itu tidak bisa dimanfaatkan lama oleh masyarakat, ” ungkap Yusuf di ruangkerjanya Rabu kemarin.

Disebutkannya, Proyek JUT ini adalah salah satu dari sekian proyek di Kecamatan Kulawi yang di laporkan LSM dan diduga bermasalah. Dari sekian proyek itu kata dia telah memdapat perbaikan kembali.

” Tinggal proyek Jut ini yang belum mendapat tanggapan baik dari pihak dinas maupun rekanan. Dengan tidak mendapat tanggapan ini, kita bisa menduga pihak dinas dan kontraktor ‘main mata’, ” tandasnya.

Untuk menghindari kerugian negara lanjutnya, penegak hukum khususnya Polres Sigi dapat mengusut proyek tersebut, jika dinas terkait tidak melakukan tindaklanjut ke pihak rekanan. Proyek ini kata dia disinyalir telah merugikan negara.

” Jangan dong hanya mengambil keuntungan saja tanpa mempertimbangkan evesiensi anggaran, negara kita bisa bangkruk lho. Kalau tidak diperbaiki kembalj, ya kita minta ada tindaklanjut dari penegak hukum sebab ini diduga kuat telah merugikan negara. ” tegasnya. ***

Miris Erosi Sejak 2010, Desa Bambakoro Belum Mendapat Perhatian

Ardi Jafar (Deadline News‎)-Matra-Dari sejak 2010 silam hingga saat ini erosi Sungai Lariang di Desa Bambakoro, Kabupaten Mamuju Utara (Matra), Provinsi Sulawesi Barat terus masif. Kerugian material sudah tak terhitung lagi. Namun hingga kini kondisi desa itu juga tak kunjung mendapat perhatian dari pihak pemerintah.

Seperti disampaikan Kepala Desa (Kades) Bambakoro, Akib, As’ad sebelumnya, selain ratusan hektar lahan warga, akses jalan yang didanai oleh APBD juga hanyut akibat erosi dan kini, sebuah gedung Sekolah Dasar (SD) di Dusun Rodo desa setempat juga terancam.

“ kami sudah tidak tau mau mengadu kemana tentang erosi di desa kami. Terhitung dari 2010 silam, kerugian yang dialami masyarakat sudah cukup banyak, tapi hingga saat ini tidak ada penanganan dari pemerintah,” ungkap Akib di Bambakoro belum lama ini.

Padahal kata dia, Kondisi itu telah disampaiakan berulang-ulang kali ke Pemerintah Daerah Kabupaten Matra, bahkan pernah ditinjau langsung oleh Bupati dan DPRD setempat serta pihak balai sendiri. Ironinya, peninjauan oleh pejabat penting daerah itu tak membuahkan hasil.

Menurutnya, Desa Bambakoro merupakan titik terparah dari sekian wilayah yang tergerus oleh Sungai Lariang. Erosi di desa ini massif dari sejak tahun 2010 lalu hingga saat ini, namun desa ini tetap saja tidak mendapatkan jata pembangunan tanggul yang digelontorkan setiap tahunnya.

“ Padahal kalau kita mau lihat betul secara obyektif, yang paling parah itu dari sejumlah wilayah yang dihantam erosi adalah desa kami, kenapa setiap turun anggaran yang miliaran itu desa kami tidak mendapat jata pembangunan tanggul,” tandasnya. ***

Bupati Sigi Buka HAN di Kinovaro

Ardi Jafar (Deadline News)-Sigi-Bupati Sigi Mohamad Irwan secara resmi membuka kegiatan Hari Anak Nasional (HAN) Tingkat Ke IV Kabupaten Sigi yang dilaksanakan di Lapangan Kantor Kecamatan Kinovaro Kamis (15/9). Peringatan HAN kali ini mengambil tema,” Akhiri Kekerasan Terhadap Anak”.

Melalui tema ini diharapkan kepada seluruh komponen bangsa dapat terinspirasi untuk terus meningkatkan perhatian terhadap pentingnya mempersiapkan anak-anak indonesia menjadi generasi yang sehat, kratif, sekaligus cerdas dan berprestasi sebagai pewaris bangsa yang berkwalitas.

Bupati Sigi Mohamad Irwan mengatakan, HAN perlu diperingati di semua daerah termasuk Kabupaten Sigi. Hal ini termaksud untuk menjamin hak anak atas kelangsungan hidup mereka agar dapat tumbuh dan berkembang serta terlindungi dari kekerasan dan diskriminasi.

” Banyaknya kasus kejahatan seksual yang menimpa anak indonesia, peristiwa ini dirasakan sangat menyedihkan dan memprihatinkan. Tidak saja pemerintah namun seluruh rakyat indonesia merasakan peristiwa tersebut, sebagai suatu hal yang sangat serius yang harus dituntaskan agar tidak seorang anakpun mengalami kekerasan terutama kejahatan seksual,” katanya.

Dijelaskan Bupati, gerakan Nasional Anti Kejahatan Seksual terhadap Anak (GN-AKSA) dan perpu Nomor 1 tahun 2016, tentang perlindungan anak yang menginstrusikan kepada seluruh pemangku kepentingan pemerintah masyarakat dan dunia usaha untuk mencegah dan membrantas kejahatan seksual terhadao anak.

” Olehnya atas nama pemda sigi mengajak mengajak semua pihak untuk berperan aktif, dalam upaya mewujudkan anak sebagai generasi penerus yang berkwalitas dan beriplikasi pada pentingnya pemenuhan hak dan perlindungan anak,” ajaknya.

Kegiatan ini dihadiri Wakil Bupati Sigi Paulina, Ketua DPRD Sigi, Moh Rizal Intjenae, Kapolres Sigi AKBP Agung Kurniawan, Dandim, Ketua Bunda Paud Kabupaten Sigi Hazizah Mohamad Irwan, para SKPD, Camat, dan para Kades se Kecamatan Kinovaro. ***

FPDIP : Tempatkan Kepala SKPD Sesuai Kapasitas dan Keilmuannya

Andi Attas Abdullah (Deadline News/koranpedoman.com)-Sigi-Tempatkanlah kepala satuan kerja perangkat daerah (SKPD) sesuai bidang dan keilmuannya, sehingga tidak menimbulkan masalah dikemudian hari. Paling tidak dapat mengoptimalisasi kinerjanya dengan hasil yang sesuai harapan masyarakat. Sehingga relevan dengan visi dan missi pemerintah Kabupaten Sigi yang baru. Hal ini ditegaskan Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (FPDIP) dalam pandangannya terkait Raperda Pembentukan dan susunan satuan kerja perangkat daerah (SKPD) yang telah ditetapkan menjadi Perda dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Sigi Rabu (21/9-2016)
Rapat paripurna yang sempat molor 1 jam itu, akibat belum kourumnya peserta rapat, karena masih banyak anggota DPRD Sigi yang belum hadir. Paripurna penetapan Perda pembentukan dan susunan SKPD di DPRD Sigi. Rapat mestinya dimulai pukul 10:00 wita, namun molor hingga pukul 11:00 wita. Itupun masih ada 8 orang anggota DPRD Sigi yang belum hadir dari 30 anggota DPRD Sigi. Sementara eksekutif yang dipimpin langsung Bupati Muh.Irwan Lapatta bersama wakil Bupati Paulina Martono sudah berada di ruang rapat.
Anggota DPRD yang tidak hadir sampai rapat ditutup ketua DPRD Sigi yang memimpin jalannya sidang paripurna Muh.Rizal Intje Nai ada 8 orang. Dinataranya anggota DPRD yang tidak hadir itu Torki Ibrahim Turra (FPDIP) Melvan (PDIP), Saleh Ratalembah, dan Yusuf Edyson (Nasdem). Sementara itu pandangan akhir fraksi Partai Golkar menegaskan bahwa Perda tentang pembentukan dan susunan SKPD itu sangat penting, dalam rangka mengimplementasikan visi dan missi pemerintah kabupaten untuk kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat Sigi. Dan harus dijalankan secara konsisten dan berpihak kepada masyarakat sesuai visi dan missi pemerintah kabupaten Sigi dan nawah cita Jomowi-JK.
Kemudian pandangan fraksi Partai Gerindra yang dibacakan Ikhlas Maulidin, SH menyarankan kepada pemerintah kabupaten Sigi agar dapat menyesuaikan ketersediaan anggaran dan kewenangan daerah terhadap pembentukan SKPD yang baru. Dan yang tidak kalah pentingnya adalah mengoptimalkan kinerja penyuluhan pertanian. Sebab Kabupaten Sigi merupakan daerah yang memiliki potensi pertanian yang cukup luas, olehnya penyuluh pertanian sangat penting untuk diakomodasi pada pembentukan SKPD mendatang.
Fraksi Partai Hanura dalam pandangannya yang dibacakan oleh Nadjib meminta Bupati bersama Baperjakat memilihan pejabat yang berkompeten untuk ditempatkan pada SKPD nantinya, sehingga sejalan dengan Undang-undang No.5 tentang aparatur sipil negara (ASN). Mencermati pembentukan dan susunan SKPD sesuai peraturan pemerintah No.18 tahun 2016, fraksi Nasdem menyarankan agar sebagian SKPD dapat digabungkan, untuk efisiensi anggaran dan efektifitas kinerja SKPD. Pasalnya pembentuka dan penyusunan SKPD mengalami pembengkakan. “Apalagi sering kita jumpai selama ini belanja publik dan aparatur tidak singkron,”kata Samuel Samben
Hal senada juga ditegaskan fraksi Sigi Masagena dan Fraksi Sigi Beradat yang dibacakan masing-masing Arfan Wahab dan Even S.Pd. Arfan Wahab menegaskan pengawasan tidak kalah pentingnya dalam pembentukan dan susunan SKPD terkhusus pengangkatan para pejabatnya. Sebab mental dan prilaku para pejabat masih sering bermalas-malasan, peodal, dan prilaku koruptif. Hal ini terjadi akibat lemahnya pengawasan. ***