Ketua DPRD Buol Diduga Terima Amplop Putih Berisi Uang Dari PT.Sonokeling

 

 

Foto rombongan ketua DPRD Buol saat kunjungan ke lokasi PT.Sonokeling Buana. Foto dok ist deadline-news.com

 

 

Bang Doel (deadline-news.com)-Palu-Ketua DPRD Buol Srikandi Batalipu diterpa isu dugaan menerima suap dari PT.Sonokeling Buana.

Srikandi adalah putri Abdullah alias Boy Batalipu mantan wakil bupati Buol periode 2017-2021. Srikandi merupakan kader partai Golkar Buol.

Tampak dalam video dan foto di salah satu kamar hotel di Tolitoli sulawesi tengah Srikandi menerima amplop putih tebal.

Diduga amplot putih yang disodorkan salah seorang manajer dari perusahaan perkebunan kelapa sawit PT.Sonokeling Buana berisi uang yang nilainya jutaan.

Demikian dikatakan sumber inisial G kepada deadline-news.com Rabu malam (5/9-2023), di Palu.

Menurut G, ada bebera orang anggota DPRD Buol bersama ketua DPRD Srikandi Batalipu dan dua orang dari dinas penanaman modal perizinan terpadu satu pintu (DPMPTSP) kabupaten Buol.

“Karena saya ikut dalam rombongan, jadi saya liat 4 orang anggota DPRD Buol termasul Ibu ketua dan kepala Dinas DPMPTSP Abdi Turungku bersama kabidnya menerima masing-masing amplop putih dari manajemen PT.Sonokeling Buana. Kejadian itu 22 Desember di kamar hotel yang saya tempati. Karena saya merasa apa yang dilakukan mereka tidak benar, sehingga saya berinisiatif memfoto dan memvideokannya. Hanya saja saya tidak sempat foto dan video Kadis DPMPTSP pak Abdi bersama 4 orang anggota DPRD lainnya saat menerima amplop putih. Tapi saya liat mereka menerima juga,”Aku G.

G menegaskan dirinya mendugan uang dalam amplop putih itu bukanlah bantuan proposal kegiatan ASMI. Sebab semua rombongam anggota DPRD dan Kadis bersama Kabidnya dapat amplop. Dan kegiatan asmi berlangsung sejak 19-26 November. Sedangkan penerimaan uang dalam amplop putih oleh Ibu ketua DPRD pada 22 Desember 2022.

“Waktu menerima amplot ketua DPRD sempat berujar pengganti Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD),” jelas G.

Ketua DPRD Buol Srikandi Batalipu yang dikonfirmasi via chat di whatsAppnya Selasa dan Rabu (4-5/9-2023), mengakui uang dalam amplop putih dari manajemen PT.Sonokeling Buana adalah bantuan proposal kegiatan asosiasi seniman musik Indonesia (ASMI) Buol.

“Ini proposalku yang sy kirim lewat pdf ya pak Dan uang cm 5 jt d kase. Sy tdk tambh dan tdk kurang. Menurut bpk sy salah ya?,”tulisnya.

“Kalo salah yg mana ya mohon koreksi ya pak biar sy tau. Insya allah sy bisa tetap jaga harga diri lembagaku pakūüôŹ. Maksudnya beritanya sy korupsi bgt ya? Iya pak…sy pahami itu,”tulisnya.

Ia mengatakan mendapatkan mandapat dari teman-temannya untuk memjadi ketua ASMI Buol

“Sy d kase mandat sm teman2 jd ketua musik d buol jadi sy carikan dorang dana dgn cara bermohon dan ada 2 yg bisa buat orang korupsi pertama kerugian negara kedua menyalahi wewenang insya allah sy tdk keliru ya pak. Pak…sy ketua asmi,”tulisnya lagi.

Disinggung soal kegiatan Asmi sudah berakhir pada 26 November 2022. Sedangkan uang dalam amplop putih nanti 22 Desember 2022, sehingga tidak singkron.

Jawab Srikandi, tanya mat itu baju yang dorang pake dan ada uang yang saya kase biaya lain2 smua saya pake itu uang pak.

“Saya d janji dr akhir november mau d kase itu uang to d suruh tunggu trus jd baju sy utang utk panitia. dan maaf pak kalo dana yg lain yg maso duluan maso k dorang itu jg kita cari bersama,”ujarnya.

Srikandi menegaskan tanya mat sapa yg bli baju seragam yg sy utang. Harusnya dorang bersyukur sy mau gabung d asmi makanya teman2 kcewa skali dgn dy dan minta asmi d ganti posisinya.uang cm 5 jt pak…tdk kasian puluhan juta.sy slalu percaya dgn dy tp tdk dgn teman2 susah percaya dy lg.

“Iya….sy ini cm bantu dorang pak. 45 jt uang awal sy kase sy tdk tau cara berpikirnya mat gimana …..ya bgt lah manusia beda2 ya pak,”tuturnya.

Ditanya siapa saja anggota DPRD yang ikut menyertainya pada kunjungan ke PT.Sonokeling buana, Srikandi menyebutkan diantaranya Ahmad takuloe, Ahmad andi makka dan kadis PTSP Buol Abdi. Mereka ikut waktu kunjungan ke pt.sonokeling ya?

“Iya,”jawabnya.

Anggota DPRD Buol Ahmad Andi Makka yang dikonfirmasi via chat di whatsAppnya Kamis (7/9-2023), terkait penerimaan amplop putih berisi uang, mangaku tidak tahu karena langsung menuju Palu.

“sy tdk tau, Sy langsung menuju palu,”tulias Ahmad Andi Makka.

Ditanya tapi bapak ikut dalam kunjungan itu ya pak?

“Memang sy lg menuju palu, jd di infokan saat itu jg akan ada kunjungan kesana, jadi sekalian singgah gaes,”ungkapnya.

Kemudian Ahmad Takuloe yang dikonfirmasi via chat di whatsAppnya Kamis (7/9-2023) terkait kunjungan dan penerimaan amplop putih dari PT.Sonokeling, sampai berita ini naik tayang belum memberikan jawaban konfirmasi.

Presiden direktur PT.Sonokeling Buana Group Syaiful Rizal yang dikonfirmasi selasa malam (5/9-2023), mengatakan apa yang mau disuap.

“Kepentingannya apa untuk menyuap, soal perizinan bukan ranah ketua DPRD. Memang kami dapat surat dari DPMPTSP mendapat informasi mau ada kunjungan ke perusahaan untuk perubahan sistem izin yakni Online Single Submission (OSS). Apanya mau disuap, kita tidak punya kepentingan disitu, wong dokumen kita sudah lengkap, IUP dan HGU lengkap,”jelas Syaiful.

Kata Syaiful memang tugas DPRD pengawasan, salah satunya turun ke lapangan, tapi tidak ada pemberian sesuatu disitu terkait perizinan, paling kalau ada itu uang transportasi dan akomodasi.

Ketua Panitia kegiatan Asmi 2022, Mohammad Syamsuddin yang dikonfirmasi menjelaskan bahwa tidak ada dalam daftar pengajuan proposal ke PT.Sonokeling Buana. Yang ada malah ke PT.CCM tapi ditolak.

“Jadi tidak betul ada bantuan PT.Sonokeling pada kegiatan Asmi. Apalagi kegiatannya sudah lewat yakni 26 November 2022, sedangkan uang yang diterima ibu ketua dari PT.Sonokeling 22 Desember 2022,”kata Mat dari balil telepone selulerx Rabu petang (6/9-2023).

Kadis DPMPTSP Buol Abdi Turungku yang dikonfirmasi via chat di whatsAppnya Kamis (7/9-2023), menjawab deadline-news.com mengatakan benar ikut dalam rombongan ketua DPRD Buol ke lokasi PT.Sonokeling.

Tapi soal penerimaan amplop putih berisi uang seperti yang diterima ketua DPRD Buol, Abdi membantahnya dengan tegas.

“Waallaikum. Salam.. maaf. Pak. Baru saya balas Krn Kami baru selesai Rapat dan terkait dgn pertanyaan Bapak, ya benar kami bersama” ketua dan rombongan ke PT. Sonokeling Krn sesuai dgn Tugas pokok sebagai DPMPTSP dan pertanyaan bapak yang kedua, saya nyatakan dgn tegas bahwa saya tidak menerima Amplop putih yg berisi uang seperti yg Bapak pertanyakan,”tulis Abdi. ***

Ruas Jalan Garuda Rusak Rawan Lakalantas

 

Iklan anies – nilam

 

Bang Doel (deadline-news.com)-Palu-Akibat pemasangan instalasi jaringan pipa Palu, Sigi dan Donggala (Pasiga) sulawesi tengah ruas jalan garuda Palu sebagian mengalami kerusakan. Sehingga rawan menimbulkan kecelakaan lalulintas (Lakalantas).

 

Kerusakan ruas jalan garuda ini selebar kurang lebih 1,5 meter dan panjang kurang lebih 1 kilometer.

 

Padahal jalan ini sebelumnya mulus karena baru dikerjakan preservasinya (tambal sulam). Tapi karena digali dan dibongkar beberapa kali oleh perusahaan yang mengerjakan instalasi jaringan pipa air bersih, sehingga ruas jalan itu rusak total.

 

Celakanya lagi pemerintah kota Palu baik eksekutif maupun legislatif terkesan acuh. Padahal bisa saja penganggarannya dari pokok-pokok pikiran (Pokir) anggota DPRD kota Palu daerah pemilihan Palu selatan dan Tatangah atau Palu Timur Mantikolore.

 

Ketua DPRD kota Palu Armin Saputra yang dikondirmasi, apakah jalan garuda tidak masuk pokir anggota DPRD? Jawabnya belum.

“Blm pak krn yg dimasukkan hasil reses ditiap2 dapil,”tulisnya.

Kepala Dinas Pekarjaan Umum (PU) kota Palu Singgih yang dikonfirmasi via chat di whatsAppnya juga mengaku perbaikan ruas jalan guruda belum diprogramkan tahun 2023 ini. Tapi sedang diusulkan tahun 2024.

“Blm pak. Sdg diusulkn masuk tahun 2024…,”tulis Singgih. ***

Boy Batalipu Tersangka Dugaan Pencemaran Nama Baik

 

 

Iklan anies – nilam

 

Bang Doel (deadline-news.com)- Dua marga Batalipu berseteru, saling lapor ke Polda sulawesi tengah atas sangkaan pencemaran nama baik.

 

Adalah bupati ke 3 Buol Amran Batalipu melaporkan Abdullah alias Boy Batalipu ke Ditreskrimum Polda sulteng beberapa bulan lalu.

Dan sejak senin (4/9-2023), penyidik ditreskrimum Polda Sulteng meningkatkan kasus laporan Amran Batalipu itu kepenyidikan dan menetapkan Boy Batalipu mantan wakil bupati Buol sebagai tersangka.

“Perkebagan kasus pencemaran nama baik yang dilaporkan saudara Amran Batalipu terhadap saudara AB alia BB sudah ditingkatkan ke tahap penyidikan,”kata Kabid Humas Polda Sulteng Kombes Pol.Djoko Wienartono melalui kompol Sugeng Lesatari menjawab konfirmasi deadline-news.com Selasa (5/9-2023) via chat di whatsAppnya.

Menurutnya penyidik juga sudah menetapkan AB alias BB sebaga tersangka dan sudah di BAP hari Senin (4/9/2023) kemarin.

“Hasil pemeriksaan AB alias BB mengajukan 3 saksi yang meringankan.
Oleh penyidik ketiga saksi akan segara dipanggil untuk dilakukan pemeriksaan,”jelas Sugeng.

Abdullah alias Boy Batalipu yang dikonfirmasi di telepon selulernya mengakui telah diperiksa di Ditreskrimum Polda sulteng Senin (4/9-2023).

“Saya sudah memberikan keterangan kemarin dan memang saya minta dilanjutkan proses hukumnya, jangan ada perdamaian, karena takutnya nanti dibelakang hari muncul lagi persoalan. Jadi nanti di pengadilan baku buka-bukaan, sekalipun keluarga,”tegas mantan ketua DPRD Buol itu.

Ia mengatakan ini hanya kasus pencemaran nama baik, bukan kasus korupsi. Jadi kita jalani saja proses sampai pengadilan jika Jaksa menerimanya.

Sementara itu Amran Batalipu yang dikonfirmasi di telepone selulernya sampai berita ini naik tayang belum memberikan jawaban konfirmasi, telepon selulernya tidak aktif. ***

Perpanjang Inlok PT.ANA Diduga Cacat Hukum, Keberadaannya Ilegal

 

 

Iklan anies – nilam

 

“Lokasinya Spot-Spot dan Bermasalah Dengan Masyarakat PT.ANA Tak Layak Dapat HGU”

 

Bang Doel (deadline-news.com)-Palu-Kepala UPT Balai Perbenihan Tanaman Perkebunan di Dinas Perkebunan dan Peternakan sulawesi tengah Haikal Toramai menjawab konfirmasi deadline-news.com Senin (4/9-2023), mengatakan perpanjangan izin lokasi (Inlok) PT.Agro Nusa Abadi (ANA) cacat hukum. Sehingga keberadaannya ilegal.

 

“Pasalnya yang memberikan perpanjangan Inlok ketika itu pejabat bupati Morowali Utara almahrum Haris Rengga. Sementara selaku pelaksana tugas bupati tidak dapat dibenarkan mengambil tindakan atau kebijakan strategis (bukan kewenangannya),”jelas Haikal.

 

Ia mengatakan, mengapa PT.ANA tidak dapat diberikan hak guna usaha (HGU), karena lahan perkebunannya bermasalah dengan masyarakat setempat.

Syarifuddin Hafid

 

Kemudian keberadaan lokasinya spot-spot, sehingga tidak ada yang dapat dijadikan dasar untuk penerbitan HGU.

 

“Hal ini sudah pernah kita lakukan pertemuan antara Dinas Perkebunan, Kepala kantor wilayah ATR/Badan Pertanahan Nasional (BPN) sulteng, pihak PT.ANA yang dipimpin ketika itu Plh Sekda Muliyono untuk membicarakan rekomendasi soal usulan HGU PT.ANA. Tapi karena lahan kebun sawit PT.ANA tidak memenuhi syarat untuk diberikan rekomendasi penerbitan HGU, sehingga hasil rapat ketika itu meminta manajemen PT.ANA menyelesaikan dulu persoalannya dengan masyarakat setempat,”terang Haikal.

 

Menurut Haikal, awal pembukaan lahan sawit PT.ANA sudah muncul sengketa lahan dengan masyarakat, karena SKPT yang dikeluarkan kepala desa tumpang tindih. Waktu itu PT.ANA masih dalam wilayah Kabupaten Morowali dengan luasan kurang lebih 19.000 hektar.

Saat pemekaran kabupaten Morowali dengan Morowali Utara, lahan PT.ANA diciutkan menjadi 7200 hektar. Dan masuk dalam wilayah Morowali Utara. Namun masih terus berkonflik dengan warga dan lokasinya masih spot-spot. Ada yang kosong ditengah, itulah yang mereka ajukan untuk diberikan HGU. Dan dipersyaratkan 20 persen plasma dari kebun inti.

Tapi pihak PT.ANA tidak menyanggupinya, sehingga mereka siasati dengan koperasi.

Inti-plasma adalah hubungan kemitraan antara usaha kecil dengan usaha menengah atau usaha besar sebagai inti membina dan mengembangkan usaha kecil yang menjadi plasma dalam penyediaan lahan, penyediaan sarana produksi, pemberian bimbingan teknis manajemen usaha, produksi, perolehan, penguasaan dan peningkatan teknologi.

Perkebunan kelapa sawit plasma adalah perkebunan rakyat yang dalam pengembangannya diintegrasikan pada PBS maupun PBN. Sebagaimana tertuang dalam Permentan nomor 26 tahun 2007, PBS dan PBN diwajibkan membangun kebun plasma seluas 20% dari total konsesi lahan Inti.

Haikal menegaskan saat Bupati definitif Atripel Tumimomor PT.ANA tidak diberikan perpanjangan Inlok bahkan dibekukan sementara aktivitasnya dan diberikan kesempatan membenahi seluruh permasalahannya dengan masyarakat dan memberikan 20 persen plasma ke masyarakat setempat.

“Namum kayaknya tidak dilakukan, begitupun laporan progres berkalanya setiap 3 sampai 6 bulan, sehingga diminta dibekukan aktifitasnya,”tegas Haikal.

Haikal menegaskan karena PT.ANA diduga melakukan pelanggaran dengan tidak memiliki beberapa pensyaratan izin dalam beraktivitas.

“Maka kami melaporkannya ke Ombudsman pada tahun 2018. Dan Ombudsman mengeluarkan rekomendasi untuk pt.ana agar melengkapi seluruh persyaratan yang dibutuhkan untuk mendapatkan HGU,”tandas Haikal.

Manajer Area PT.ANA I Made Oka yang dikonfirmasi via chat di whatsAppnya Senin dan Selasa (4-5/9-2023) soal pernyataan kabali upt perbenihan tanaman perkebunan Haikal Toramai, sampai berita ini naik tayang belum memberikan jawaban konfirmasi.

Sementara di Kejaksaan Tinggi sulawesi tengah bergulir proses penyelidikan dugaan pelanggaran hukum dan tidak pidana korupsi manajemen PT.ANA yang mirip-mirip yang menimpa PT.Duta Palma group.

Sebagaimana Kejaksaan Agung (Kejagung) RI mampu membongkar korupsi perusahaan industri perkebunan sawit PT.Duta Palma group yang melibatka big bosnya Surya Darmadi alias Apeng.

Surya Darmadi telah dijatuhi vonis 15 tahun penjara dengan kerugian Negara mencapai Rp.78 Triliun. ***

Mad Ali : Lapor Polisi

 

 

 

“Dugaan Pertambangan Ilegal di Ululere”

Bang Doel (deadline-news.com)-Morowali-Anggota DPR RI komisi VII Ahmad H.M. Ali, S.E. adalah politikus Indonesia yang menjabat sebagai anggota DPR-RI selama dua periode.

Ia mewakili daerah pemilihan Sulawesi Tengah. Ali merupakan kader Partai NasDem. Saat ini, ia duduk di komisi VII DPR RI (Energi dan Perindustrian) mempunyai Mitra Kerja Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. Dan Kementerian Perindustrian serta badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT).

Terkait pemberitaan pernyataan ketua Sabet korupsi Hisam Kaimudin yang menduga PT.Utami Rachmat Membangun (URM) pernah menambang di desa Ululere tidak memiliki izin usaha pertambangan (IUP) alias ilegal maupun izin usaha operasional eksploitasi pertambangan, Ahmad Ali via chat di whatsAppnya minggu malam (3/9-2023), menanggapinya dengan mengatakan lapor polisi.

“Lpr polisi,”tulisnya.

Sementara itu Kapolres Morowali AKBP Suprianto, S.IK, MH menjawab deadline-news.com group detaknews.id Senin (4/8-2023) mengirimkan screenshot data dan lokasi PT.URM.

Dalam screenshot tersebut ditertulis WIUP, Utami Rachmat Membangun single ID 2472065402023070 dengan nomor SK 540/127/WIUP/DPMPTSP/2023 pada tanggal 20 bulan juli 2023 yang tahapan kegiatannya pencadangan dengan luas wilayah 9,64 dan bergerak dibidang kerikil berpasir alami (Sirtu) berlokasi di desa IPI Kecamatan Bungku Tengah.

Disinggung soal IUP Nekel, Kapolres menyebutkan PT.URM tidak memiliki IUP Nikel.

“Perusahaan itu tidak ada iup nikelnya,”tulis Kapolres.

Sebelumnya telah diberitakan ketua umum dewan pimpinan pusat satuan komando sapu bersih korupsi saber korupsi Hisam Kaimudin kepada deadline-news.com Minggu (3/9-2023) via chat di whatsAppnya menduga PT.URM pernah melakukan pertambangan secara ilegal di ululere kecamatan Bungku Timur kabupaten Morowali, Sulawesi Tengah.

Ia juga mengirimkan bukti-bukti foto lokasi tambang dengan alat berat (Exavator) milik PT.URM.

Salah seorang direktris PT.URM Hj.Arnila M. Ali, yang akrab disapa Chica ini dikonfirmasi via chat di whatsAppnya minggu malam (3/9-2023), mengaku tidak ada pekerjaan di ululere.

“Mohon maaf pak, Utami rachmat membangun tidak ada kerja di ulurere. Hisam itu stres Jangan dia bikin ulah jangan saya kasih malu dia,”tegas wanita yang akrab disapa Chica itu.

Sementara itu Kepala Desa Bahomotefe Sarfan yang dikonfirmasi via chat di whatsAppnya minggu malam (3/9-2023), mengatakan tidak ada lagi yang menabang di dua areal ini (ululere dan bahomotefe).

“sd lama d tutup, info dari mana ada yg menambang,”tanyanya?

Menurutnya tidak ada kegiantan sekang. Tidak betul itu karena hampir 2 tahun ini sudah tidak ada kegiatan.

“Foto2 thn 2020 itu semua sd d hentikan,”jelasnya.

Ia mengatakan PT.URM hanya sebagai Kontraktor, sementara pemilik IUP PT.Oti Ea ABADI.

“Sebagai kontraktor, Pemilik iup otiea,”tulisnya.

Kemudian salah seorang warga bernama Anto Subuh yang dikonfirmasi soal aktivitas PT.URM mengaku kurang tahu.

“Saya kurang tau msh operasi atau tdk pak,”tulisnya.

Disinggung apakah PT. URM milik hj.Chica, Anto membenarkannya.

“Yang sy tau punya ibu hj. Cica,”tulis Anto. ***

PT.URM Diduga Menambang Ilegal di Ululere Morowali

 

 

 

Foto Exavator di lolasi pertambangan. Foto Hisam Kainudin Saber korupsi/deadline-news.com

 

Bang Doel (deadline-news.com)-Morowali-PT.
Utami Rachmat Membangun (URM) yang bergerak dibidang pertambangan ori nikel di desa Ululere kecamatan Bungku Timur kabupaten Morowali, Sulawesi Tengah.

Iklan anies – nilam

 

Diduga PT.URM ini pernah menambang di desa Ululere tidak memiliki izin usaha pertambangan alias ilegal maupun izin usaha operasional eksploitasi pertambangan.

 

Demikian dikatakan ketua umum dewan pimpinan pusat satuan komando sapu bersih korupsi saber korupsi Hisam Kaimudin kepada deadline-news.com Minggu (3/9-2023) via chat di whatsAppnya.

Dewan masjid
Syarifuddin Hafid

 

Ia juga mengirimkan bukti-bukti foto lokasi tambang dengan alat berat (Exavator) milik PT.URM.

 

Salah seorang direktris PT.URM Hj.Arnila M. Ali, yang akrab disapa Chica ini dikonfirmasi via chat di whatsAppnya minggu malam (3/9-2023), mengaku tidak ada pekerjaan di ululere.

 

“Mohon maaf pak, Utami rachmat membangun tidak ada kerja di ulurere. Hisam itu stres Jangan dia bikin ulah jangan saya kasih malu dia,”tegas wanita yang akrab disapa Chica itu.

 

Sementara itu Kepala Desa Bahomotefe Sarfan yang dikonfirmasi via chat di whatsAppnya minggu malam (3/9-2023), mengatakan tidak ada lagi yang menabang di dua areal ini (ululere dan bahomotefe).

“sd lama d tutup, info dari mana ada yg menambang,”tanyanya?

Menurutnya tidak ada kegiantan sekang. Tidak betul itu karena hampir 2 tahun ini sudah tidak ada kegiatan.

“Foto2 thn 2020 itu semua sd d hentikan,”jelasnya.

Ia mengatakan PT.URM hanya sebagai Kontraktor, sementara pemilik IUP PT.Oti Ea ABADI.

“Sebagai kontraktor, Pemilik iup otiea,”tulisnya.

Kemudian salah seorang warga bernama Anto Subuh yang dikonfirmasi soal aktivitas PT.URM mengaku kurang tahu.

“Saya kurang tau msh operasi atau tdk pak,”tulisnya.

Disinggung apakah PT. URM milik hj.Chica, Anto membenarkannya.

“Yang sy tau punya ibu hj. Cica,”tulis Anto. ***

Tak Ber HGU PT ANA Kelola 7200 H Kebun Sawit di Morut

 

 

Iklan anies – nilam
Dewan masjid

 

“Inlok 10 November 2021 Yang Dikeluarkan Bupati Moru Berbau Sarat Kepentingan”

Syarifuddin Hafid

 

Bang Doel (deadline-news.com)-Palu-Walau tak memiliki izin hak guna usaha (HGU) selama 17 tahun, namun pemerintah daerah kabupaten (Bupati) morowali utara memberikan perpanjangan izin lokasi (Inlok) ke manajemen PT.Agro Nusa Abadi (ANA).

 

Tidak tanggung-tanggung PT.ANA group astra agro lestari itu mengelola sekitar 7200 hektar area (HA) lahan perkebunan industri kelapa sawit.

 

PT.ANA hanya bermodalkan Inlok, karena Izin usaha perkebunan budidaya (IUP-B) tanaman kelapa sawit yang dimilikinya cacat hukum alias tidak dapat diberlakukan.

H.Longki Djanggola

 

Karena belum memiliki izin hak guna usaha (HGU). Sebab kepemilikan Izin Usaha Perkebunan (IUP) Budidaya akan berlaku apabila kebun sudah berstatus Hak Guna Usaha (HGU).

 

Sedangkan PT.ANA group Astra agro lestari itu selama 17 tahun belum memiliki HGU.

Hal ini diatur dalam peraturan Menteri Pertanian Nomor 05/2019 mengenai Tata Cara Perizinan Berusaha di Sektor Pertanian.

Aturan ini mengakomodir putusan mahkama konstitusi (MK) nomor 138/2015 mengenai pengujian UU Perkebunan No 39/2014. Permentan itu ditandatangani Amran Sulaiman pada 14 Januari 2019.

“Setelah berlakunya aturan ini, maka untuk pemberian IUP (red- Izin Usaha Perkebunan) budidaya dan pengolahan.
Maka pengusaha diwajibkan punya HGU (Hak Guna Usaha) dulu,‚ÄĚkata Dr.Sadino, Pengamat Kehutanan seperti dikutip di sawitindonesia.com, Jumat (1/9-2023)

Menurutnya kewajiban mengantongi HGU ini terdapat dalam pasal 9 yang berbunyi komitmen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b, untuk usaha budi daya tanaman perkebunan berisi kesanggupan menyampaikan sejumlah persyaratan salah satunya Hak Guna Usaha.

“Lewat pasal ini maka syarat memperoleh IUP-Budidaya adalah HGU. Perusahaan juga diwajibkan membuat pernyataan yang menyatakan setelah mengantongi HGU dalam jangka waktu 6 tahun mengusahakan seluruh luas hak atas tanah yang secara teknis dapat ditanami untuk segera melakukan kegiatan penanaman,”ujar Sadino.

Sadino menuturkan aturan baru yang diterbitkan Menteri Pertanian RI, Amran Sulaiman akan berdampak buruk bagi usaha perkebunan sawit. Terutama kelangsungan perizinan sebelum tahun 2016 pasca putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 138/2015.

Koordinator Nusantara Coruption Watch (NCW) wilayah Sulawesi Anwar Hakim
menduga perpanjangan Inlok PT.ANA pada 10 November tahun 2021 yang dikeluarkan oleh pemda (bupati) morut kepada PT.ANA syarat dengan kepentingan atau konfik kepentingan.

Sebab Pemda dalam hal ini Bupati Morut Dr.dr.Delis sudah tahu kalau PT.ANA ini tidak memiliki HGU sebagai alas hak untuk mendapatkan Inlok dan IUP-B.

“Oleh sebab itu diminta aparat penegak hukum (aph) untuk usutnya. Karena patut diduga ada perbuatan curang atau melawan hukum,”tegas aktivis pegiat anti korupsi itu.

Dia menegaskan oleh karena inlok tersebut cikal bakal adanya kerugian negara. Apalagi dengan perpanjangan Inlok itu kemudian pt ana tetap eksis diatas tanah negara tanpa hgu di morut sulteng.

Sebelumnya manajer area PT.ANA I Made Oka menjawab deadline-news.com via chat di whatsAppnya Kamis (17/8-2023), mengakui tak bayar Biaya Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) hak guna usaha (HGU).

“Kalau PNBP terhadap perolehan HGU blm bisa kami bayar krn proses pengurusan HGU sedang berlangsung,”akunya.

Menurutnya kewajiban kepada negara itu, mulai dari Pajak, pajak daerah, retribusi, dan lain-lainnya dan ada juga PNBP sudah dibayarkan.

“Kewajiba kepada negara itu banyak pak, ada pajak, pajak daerah, retribusi, dll dan ada juga PNBP. Tapi kalau pajak, pajak daerah, retribusi dll termasuk PNBP lainnya sesuai ketentuan dan ada tagihannya telah kami bayar,”kata Oka.

Oka juga mengatakan PT.ANA sudah memilik IUP – B.

Pun Gubernur sulteng H.Rusdy Mastura didampingi tenaga ahlinya M.Ridha Saleh, S.Sos, SH telah melaporkan sebanyak 43 perusahaan industri perkebunan sawit ke Menteri ATR/BPN Hadi Tjahjanto di Jakarta, termasuk PT.ANA didalamnya yang tidak memiliki HGU.

Dalam laporannya Gubernur Rusdy Mastura yang akrab disapa Cudy itu menyebutkan kerugian daerah/negara dari dugaan praktek curang para pelaku industri perkebunan sawit, termasuk PT.ANA group Astra agro lestari itu mencapai Rp, 400 miliyar pertahun.

Alasan itu dapat menjadi bukti awal Kejati mengungkap dugaan praktek culas pelaku industri perkebunan sawit di Sulteng.

Bukan hanya melalui pemberitaan tapi ada juga laporan masyarakat terkait dugaan praktek korupsi dibidang industri perkebunan sawit di sulteng ke Kejati.

Masyarakat menanti aksi Kejati menyelidiki dan memeriksa manajemen PT.ANA dan sejumlah pelaku industri perkebunan lainnya yang diduga merugikan keuangan negara dan daerah.

Masyarakat tetap mengapresiasi kinerja Kejati dalam mengungkap pelanggaran hukum di daerah ini. Pun ada yang dihentikan penyelidikannya karena tidak cukup bukti hukum.

Semoga penyidik Kejati mampu mengungkap dugaan korupsi disektor industri perkebunan itu.

Sebagaimana Kejaksaan Agung (Kejagung) RI mampu membongkar korupsi perusahaan industri perkebunan sawit PT.Duta Palma group yang melibatka big bosnya
Surya Darmadi alias Apeng.

Surya Darmadi telah dijatuhi vonis 15 tahun penjara dengan kerugian Negara mencapai Rp.78 Triliun. ***

Tanpa HGU, IUP Budidaya PT.ANA Tidak Berlaku

 

 

Iklan anies – nilam
Dewan masjid

 

Bang Doel (deadline-news.com)-Palu-Karena belum memiliki izin hak guna usaha (HGU) selama 17 tahun, mestinya izin usaha perkebunan budidaya (IUP-B) tanaman sawit PT.Agro Nusa Abadi (ANA) di Morowali Utara (Morut) sulawesi tengah tidak berlaku.

 

Sebab kepemilikan Izin Usaha Perkebunan (IUP) Budidaya akan berlaku apabila kebun sudah berstatus Hak Guna Usaha (HGU). Sementara PT.ANA group Astra agro lestari selama 17 tahun belum memiliki HGU.

Syarifuddin Hafid

 

Sebagaimana Peraturan Menteri Pertanian Nomor 05/2019 mengenai Tata Cara Perizinan Berusaha di Sektor Pertanian.

 

Aturan ini mengakomodir putusan mahkama konstitusi (MK) nomor 138/2015 mengenai pengujian UU Perkebunan No 39/2014. Permentan itu ditandatangani Amran Sulaiman pada 14 Januari 2019.

 

‚ÄúSetelah berlakunya aturan ini, maka untuk pemberian IUP (red- Izin Usaha Perkebunan) budidaya dan pengolahan. Pengusaha diwajibkan punya HGU (Hak Guna Usaha) dulu,‚ÄĚkata Dr.Sadino, Pengamat Kehutanan seperti dikutip di sawitindonesia.com, Jumat (1/9-2023)

 

Menututnya kewajiban mengantongi HGU ini terdapat dalam pasal 9 yang berbunyi komitmen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b, untuk usaha budi daya tanaman perkebunan berisi kesanggupan menyampaikan sejumlah persyaratan salah satunya Hak Guna Usaha.

“Lewat pasal ini maka syarat memperoleh IUP-Budidaya adalah HGU. Perusahaan juga diwajibkan membuat pernyataan yang menyatakan setelah mengantongi HGU dalam jangka waktu 6 tahun mengusahakan seluruh luas hak atas tanah yang secara teknis dapat ditanami untuk segera melakukan kegiatan penanaman,”ujar Sadino.

Sadino menuturkan aturan baru yang diterbitkan Menteri Pertanian RI, Amran Sulaiman akan berdampak buruk bagi usaha perkebunan sawit. Terutama kelangsungan perizinan sebelum tahun 2016 pasca putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 138/2015.

Sebagai informasi, putusan MK mengubah kalimat dan substansi UU No. 39/2014 tentang Perkebunan yang digugat Koalisi LSM.

Salah satunya di dalam Pasal 42, yang menerangkan sebelumnya pembangunan kebun sawit atau pengolahan dapat dilakukan apabila sudah memiliki hak atas tanah (HGU) dan/atau Izin Usaha Perkebunan (IUP) atau kedua-duanya. Putusan MK 138 menghilangkan kata ‚Äúatau‚ÄĚ.

Akibatnya, substansi Pasal 42 tadi berubah menjadi pembangunan kebun sawit atau pengolahan dapat dilakukan apabila sudah memiliki hak atas tanah (HGU) dan Izin Usaha Perkebunan (IUP). Ini berarti, pelaku usaha kebun wajib mempunyai HGU dan IUP.

‚ÄúKarena peraturan peralihan tidak melindungi perizinan yang diatur dalam ketentuan perundang-undangan sebelumnya,‚ÄĚ jelas Sadino.

Susanto Yang, Wakil Ketua GAPKI Bidang Kebijakan Publik, mengkhawatirkan berlakunya Permentan 05/2019 bagi keberlanjutan usaha sawit karena IUP bisa berlaku efektif jika sudah mendapatkan HGU.

‚ÄúKarena bagaimana dapatkan HGU apabila lahan belum dikuasai dulu. Ini ibarat duluan mana ayam atau telur,‚ÄĚ ujar Susanto.

Bahrul Ilmi Yakub, Wakil Ketua Bidang, Pendidikan dan Sertifikasi PERADI, menyebutkan bahwa ada kekeliruan yang dibuat Mahkamah Konstitusi dalam membuat putusan yang mengubah makna pasal 42 di UU 39/2014. Karena putusan ini tidak melihat jasa usaha di perkebunan sebagaimana tertera dalam pasal 41.

Manajer are PT.Agro Nusa Abadi group astra agro lestari I Made Oka yang dikonfirmasi sebelumnya mengakui sudah memiliki IUP budidaya perkebunan, sekalipun belum mengantongi hak gunas usaha (HGU).

PT. ANA sudah memilik IUP – B,”kata Oka singkat menjawab deadline-news.com group detaknews.id.

Karena diduga banyak pelanggaran aturan yang dilakukan PT.ANA ini, sehingga dilaporkan ke Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tengah oleh lembaga swadaya masyarakat (LSM) baik yang berada dilingkar kebun sawit PT.ANA maupun para petani plasma.

Dan saat ini proses penyelidikan dugaan pelanggaran hukum yang dilakukan manajemen PT.ANA ini sedang bergulir di Kejati Sulteng.

Sebelumnya kepala seksi penyidikan Reza Hidayat, SH, MH melalui PLH Kasi Penkum Abdul Haris Kiay,SH, MH menjawab konfirmasi deadline-news.com via chat di whatsAppnya pekan lalu membenarkan sedang melakulan pengumpulan data (Puldata) terkait PT.ANA yang laporan masyarakat. ***

Presiden Diharapkan Tinjau Huntara-Huntap Pasca 5 Tahun Bencana

 

 

“Ini 3 Tuntutan Koalisi Perjuangan Korban Bencana Pasigala”

Antasena (deadline-news.com)-Palu- Ditegaskan eksplisit di Pasal 5 UU No. 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah adalah penanggung jawab dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana.

Karakter dasar UU Nomor 24 Tahun 2007 tersebut, mendahulukan recovery aspect of human sacrifice (aspek pemulihan korban manusia) dengan segenap problem pokok yang melingkupinya.

Aspek ini antara lain meliputi tanggungjawab Negara atas hak hunian layak, rehabilitasi fisik dan psikis, termasuk aspek pemulihan ekonomi penyintas yang kehilangan mata pencarian/pekerjaan, berikut aspek pembangunan infrastruktur yang rusak dan atau hancur, yang dalam regulasi turunan UU itu disebut sebagai kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi paska bencana (RR, rehab/rekon).

Sejak hari pertama pasca bencana 28 September 2018, hampir 5 (lima) tahun berlalu, Negara telah kucurkan hampir 18 Triliun Rupiah kocek APBN yang bersumber dari hibah internasional dan LOAN pinjaman asing.

Kucuran awal dimulai dari dana siap pakai BNPB Rp 560 Miliar pada Oktober 2018 untuk tangani fase Tanggap Darurat, dana Jadup via Kemensos lebih Rp 20 Miliar, dana duka bagi ahli waris korban meninggal dalam 2 tahap Rp 52,9 Milliar, dana pembangunan HUNTARA serta berbagai pembangunan jalan, jembatan dan irigasi, hingga hari ini terkait pembangunan HUNTAP, telah menelan *hampir Rp 18 Trilliun rupiah.

II. Penanggulangan Korban di Titik Bencana Likuefaksi, Menjadi Etalase*

Dengan skema Relokasi bagi korban bencana yang rumah nya rusak berat (di zona merah) dan hilang, sejauh ini Pemerintah telah membangun sejumlah HUNTAP diberbagai titik.

Dimulai dari pembangunan HUNTAP Tahap 1A sejumlah 630 unit di Duyu (Kota Palu) dan Pombewe (Kabupaten Sigi) dengan nilai kontrak lebih Rp 45 Milliar.

Untuk dana HUNTAP sendiri, hingga saat ini, Pemerintah terus genjot pembangunan HUNTAP Tahap 2E dan 2D, termasuk HUNTAP Kawasan Petobo, yang sebelumnya tidak masuk dalam SK Penlok (Penetapan Lokasi) Gubernur Sulteng Periode 2016-2021, yang total pembiayaan nya ditaksir tidak kurang dari Rp 1,5 Triliun.

Seperti diketahui, petaka 28 September 2018 silam, adalah fenomena multi-bencana geologi. Daya rusak gempa dengan 7,4 SR akibatkan tsunami dan fenomena likuefaksi di berbagai titik (Sibalaya di Sigi, Kelurahan Petobo & Balaroa di Kota Palu).

Fenomena likuefaksi dengan daya rusak terparah di 184,5 Ha area pemukiman di Kelurahan Petobo dan 46 Ha area pemukiman padat penduduk di Kelurahan Balaroa, Kota Palu, dapat dijadikan parameter bagi publik dalam menilai kinerja tanggungjawab Negara dalam Penanggulangan Bencana di PASIGALA (Palu, Sigi, Parimout & Donggala) Sulawesi Tengah.

Presiden Republik Indonesia terbitkan alas hukum dalam pemenuhan kewajiban Negara tersebut melalui Inpres (Instruksi Presiden) Nomor 10 Tahun 2018 tentang Percepatan Rehabilitasi dan Rekontruksi Pasca Bencana Gempa Bumi Dan Tsunami Di Sulteng Serta Wilayah Terdampak Lainya, yang karena sampai habis keberlakuannya pada Desember 2020, diperpanjang melalui INPRES Nomor 8 Tahun 2022 dengan nomenklatur yang sama.

Inpres sebelumnya, ditindaklanjuti melalui PerGub Sulteng Nomor 10 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja dan Rencana Aksi.

Disimpulkan, mengapa proses penanggulangan bencana di Sulteng, “mandeg” pada fase Desember 2020 hingga September 2022, adalah karena tidak adanya INPRES yang jadi alas hukum bagi pelaksanaan kewajiban Negara itu.

Karena INPRES kedua, baru terbit pada 14 September 2022. Ada kekosongan sejak Desember 2020 sd September 2022. Kekosongan hukum sebagai landasan yuridis pelaksanaan kegiatan rehab/rekon ini tentu saja berdampak multi dimensi.

Ketidakpastian hukum kala itu, bergeser menjadi spekulasi di aspek pembiayaan, melahirkan banyaknya proyek² rehab/rekon yang mangkrak di fase itu.

Pembangunan Gedung² Sekolah dan penyediaan air minum terbengkalai, beberapa jembatan dan jalan yg mandeg, termasuk kerugian yg dialami oleh ratusan sub kontraktor lokal di berbagai proyek² fisik rehab/rekon.

III. Kedatangan Presiden Jokowi 30 Agustus 2023 Besok & Tuntutan Pokok Korban Bencana

III.1.

Bak duka yang langsung diobati sigap bagi ratusan ribu korban bencana se Pasigala saat itu, 30 September 2018 atau 2 (dua) hari sejak bencana terjadi, melalui hadirnya/kedatangan Presiden Jokowi di Palu tinjau kondisi terkini saat itu, ditemani Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, Kepala Sekretariat Presiden Heru Budi Hartono, Sekretaris Militer Presiden Marsda Trisno Hendradi, dan Komandan Paspampres Mayjen TNI (Mar) Suhartono.

Kini, hampir 5 (lima) tahun berlalu, hari ini di Palu, Tim Advance dari Istana tiba sebagai penanda kepastian rencana kedatangan Presiden Jokowi besok, 30/8, dalam rangka membuka resmi “Kongres atau Mahasbha ke-13 KMHDI” (Kesatuan Mahasiswa Hindu Dharma Indonesia) di Auditorium Universitas Tadulako Palu.

Kedatangan Presiden setelah 5 tahun berlalu ini, tentunya jadi momentum untuk evaluasi menyeluruh atas proses penyelenggaraan penanggulangan bencana Pasigala, Sulawesi Tengah.

III.2

Dalam wujudkan partisipasi publik khsusunya Korban Bencana, sejumlah organ Relawan dan Forum-forum Korban, pernah gelar “Kongres-I Korban Bencana Pasigala” pada 11 Maret 2019, 4 (empat) silam.

Sebelum dan setelah KONGRES I KORBAN BENCANA, bahkan hingga bulan Agustus 2023 ini, sejumlah Forum Anggota KOALISI masih terus aktif gelar protes-protes publik melalui sejumlah aksi turun ke jalan, yang nyaris tanpa digubris Pihak Pemerintah Daerah dan instansi terkait.

Maka terkait dengan pantauan/pengawasan publik atas kinerja penanggulangan bencana, dengan kedatangan Presiden Jokowi besok 30/8, KOALISI ajukan tuntutan pokok sbb :

  1. Agar masyarakat Indonesia tidak menilai Presiden Jokowi hanya respon pada kegiatan-kegiatan seremonial belaka, membuka Kongres ke Kongres berbagai Organisasi, maka “KOALISI mendesak Presiden Republik Indonesia Ir.Joko Widodo untuk luangkan waktu meninjau langsung” derita Korban Bencana masuki 5 tahun di HUNTARA (Hunian Sementara) ribuan Jiwa Korban Likuefaksi Petobo dan progres pembangunan HUNTAP Kawasan Petobo, sebagai titik terdekat dari jarak Bandara Mutiara Sis Aldjufrie Palu tgl 30 Agustus 2023.

Jarak HUNTARA dan HUNTAP Petobo tak lebih dari 2 Kilometer dengan jarak tempuh singkat, kurang dari 7 (tujuh) menit dari Bandara Mutiara Sis Aldjufrie Palu.

2.Mendesak Presiden Jokowi agar segera bentuk Tim Audit Independen penggunaan anggaran Rehab/Rekon Penanggulangan Bencana, sebagaimana yang diperintahkan dalam INPRES Nomor 8 Tahun 2022 tanggal 14 September 2022, agar masyarakat Indonesia tak menilai bahwa Republik ini hanya dipenuhi dengan Regulasi tanpa kesungguhan pelaksanaan empiris di lapangan.

Selain beranggotakan berbagai pihak otoritas & kelompok profesional, Tim Audit Independen ini juga perlu libatkan Korban sebagai pemangku kepentingan paling vital dalam konteks ini, untuk mengurai benang kusut buruknya penggunaan anggaran sejak kucuran perdana di Tanggap Darurat pada Oktober 2018, hingga saat ini Agustus 2023;

  1. KOALISI* bersikap, jika tuntutan pokok pada angka 1 dan 2 di atas tidak diindahkan, maka KOALISI siap turun ke jalan dari Kota Palu hingga ke Istana Presiden kelak pada saatnya, serta menggugat Negara dengan tuduhan patut diduga secara by omission (pembiaran) telah *melanggar HAM ribuan Korban Bencana se Pasigala, Sulteng. ***

BAPENDA : PT.ANA Hanya Bayar Pajak Penerangan Jalan dan PBB

 

 

“PT.ANA Group Astra TBK Tak Ber HGU, Pemerintah dan DPR Tutup Mata”

Bang Doel (deadline-news.com)-Palu-
Bukan hanya satu, tapi terdapat beberapa jenis perpajakan yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha industri sawit.

Adapun jenis pajak tersebut yakni meliputi Pajak Penghasilan (PPh) Pribadi, Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Ekspor, pajak daerah, retribusi dan pajak tandan buah segar (TBS).

Sebagaimana peraturan pemerintah Nomor 12 Tahun 2001 yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 31 tahun 2007 yang menyatakan bahwa TBS telah ditetapkan sebagai Barang Kena Pajak (BKP) yang bersifat strategis yang atas penyerahannya dibebaskan dari pengenaan PPN.

Menyikapi hal tersebut deadline-news.com group detaknews.id melakukan investigasi ke morowali utara (Morut) di Badan Pendapatan daerah (Bapenda).

Anop Sinapa kepala bidang (Kabid) Pendaftaran, Pendataan dan Penetapan Pajak Daerah Bapenda Morut menjawab deadline-news.com group detaknews.id Minggu (20/8-2023), mengatakan untuk sementara Bapenda Morut baru memungut dua jenis pajak di PT.Agro Nusa Abadi (ANA) yakni pajak penerangan jalan (PPJ-2023) serta pajak bumi dan bangunan (PBB).

“Kalau kewajiban pajak lainnya mungkin pihak PT.ANA membayarnya melalui kantor pajak pratama di Poso. Nanti coba konfirmasi ke kantor pajak pratama poso,”ujar Anop.

Sebelumnya manajer area PT.ANA I Made Oka menjawab deadline-news.com via chat di whatsAppnya Kamis (17/8-2023), mengakui tak bayar Biaya Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) hak guna usaha (HGU).

“Kalau PNBP terhadap perolehan HGU blm bisa kami bayar krn proses pengurusan HGU sedang berlangsung,”akunya.

Menurutnya kewajiban kepada negara itu, mulai dari Pajak, pajak daerah, retribusi, dan lain-lainnya dan ada juga PNBP sudah dibayarkan.

“Kewajiba kepada negara itu banyak pak, ada pajak, pajak daerah, retribusi, dll dan ada juga PNBP. Tapi kalau pajak, pajak daerah, retribusi dll termasuk PNBP lainnya sesuai ketentuan dan ada tagihannya telah kami bayar,”kata Oka.

Oka juga mengatakan PT.ANA sudah memilik IUP – B.

Sebelumnya telah diberitakan pernyataan Koordinator Nusantara Coruption Watch (NCW) wilayah Sulawesi Anwar Hakim meminta Kejaksaan tinggi sulawesi tengah (Kejati sulteng) tangkap dan proses hukum manajemen PT Agro Nusa Abadi (ANA) dan Bupati Morowali Utara (Morut) terkait dugaan pelanggaran hukum yang mereka lakukan.

Manajemen PT ANA diduga langgar beberapa aturan, selama 17 tahun berdiri dan mengelola perkebunan kelapa sawit di morut.

“Salah satunya yang diduga dilanggar PP No.40 thn 1996. Diduga Pt.ANA telah merugikan keuanga negara selama kurang lebih 17 tahun. Karena tidak memiliki hak primer atau hgu. Dan tidak patuh terhadap perintah konstitusi sebagaimana putusan mahkama konstitusi No.138 tahun 2015,”sebut Anwar.

Kata Anwar berdasarkan pada pasal 12 ayat (1) huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, dan Hak Pakai Atas Tanah (‚ÄúPP 40/1996‚ÄĚ) bahwa Pemegang HGU berkewajiban untuk¬†membayar uang pemasukan kepada Negara.

Adalah Biaya Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang wajib dibayarkan ke negara oleh pengelola HGU itu yang besarannya mencapai Rp 26.500 per 100 hektar @ 7.200 hektar x 26.500 = 190.800.000 x 17 tahun = Rp. 3.243.600.000

“Kewajiban inilah yang diduga tidak dilaksanakan oleh PT.ANA ke Negara. Karena hanya mengantongi izin lokasi (Inlok), sebab PNPB dapat dibayar jika memiliki HGU,”kata pegiat LSM anti korupsi itu kepada deadline-news.com kamis (17/8-2023) via telepon whatsAppnya dari Kolonedale Morut.

Lalu bagaimana kaitannya dengan Bupati Morut Dr.dr.Delis Julkarson Hehi, MARS, sehingga Anwr meminta ikut ditangkap dan diproses hukum?

Alasan Anwar karena sang bupati Morut Delis mengeluarkan perpanjangan izin lokasi (Inlok) yang sudah kadaluarsa. Sebab masa berlakuknya sudah lama dan bukan Inlok budidaya perkebunan sawit tapi hanya sekeder Inlok biasa.

“Sehingga saat pengelolaan lahan ribuan hektar, bupati Morut seharus tegas menolak perpanjang Inlok dan mengarahkan PT.ANA mengurus hak guna usaha (HGU),”tandas Anwar

Anwar mengatakan Sudah sekitar 2000an ha tanah negara yang pernah dikuasai oleh PT ANA di desa bungin timbe telah dikuasai masyarakat, termasuk buah sawit sudah diambil langsung oleh masyarakat.

Dan saat ini pihak kejati sulteng juga sudah melakukan penyelidikan kepada pihak pt ana dengan dugaan tipikor.

“Bahwa masyarakat tidak mau tau kebun inti dan plasma. Bahkan seluruh eksistensi pt ana, masyarakat akan melakukan pembersihan,”tegas Anwar.

Menurut Anwar secara total setelah meneliti isi putusan MK no 138 thn 2015, yang nota bene PT.ANA tidak punya hgu sudah berpuluh puluh tahun di morut tidak perlu lagi diberikan izin lokasi (Inlok), tapi ditegaskan untuk mengurus HGU. Dan sepanjang HGU nya belum ada, maka pemerintah mestinya menyetop PT.ANA untuk melakukan operasi dan produksi.

“Ya seharusnya inlok tidak perlu lagi di terbitkan dengan alasan apapun, sehingga dengan inlok itu menjadi pemicu terjadinya dugaan pembiaran, sehingga pt. Ana menjadikan alasan melakukan aktifitas perkebunan sawit selama ini. Oleh karena diterbitkannya inlok tersebut oleh Bupati morut tgl 10 nov thn 2021 hanya dengan alasan permohonan kiranya dapat diaktifkan kembali inlok itu,”ujar Anwar.

Kata Anwar gubernur sulteng Rusdy Mastura sudah pernah melaporkan hal itu ke kementrian Atr/Bpn bahwa ada beberapa perkebunan di Sulawesi Tengah sudah lama beroperasi tetapi tidak punya hgu, dan salah satunya PT ANA group astra tbk. Akibat tidak memiliki HGU diperkirakan Rp, 400 miliar kerugian negara setiap tahunnya, sehingga NCW mengapresiasi dan seyogyanya perusahaan tersebut harus di tutup.

“Berdasarkan hal -hal tersebut di atas menjadi pertanyaan mengapa pemda morut dalam hal ini Bupati morut serta Dprd diam membisu seakan melakukan pembiaran bahkan terkesan memberikan ruang dan lowongan pt.Ana group astra tbk itu, NCW menduga adanya praktek tercela di konteks ini, rawan dengan di keluarkanya inlok kepada pt. Ana tgl 10 nov thn 2021 itu,”tandas Anwar.

Sementara itu kepala seksi penyidikan Aspidsus (Asisten Pidana Khusus) Kejati Sulteng Reza Hidayat,SH, MH atas nama penkum menjelaskan pihaknya saat ini masih melakukan telaah dan pendalaman laporan masyarakat atas dugaan pelanggaran hukum dan korupsi kewajiban PT.ANA ke negara.

“Saat ini penyidik Kejati masih melakukan telaah dan pendalaman terkait laporan masyarakat dan temuan Ombudsman RI terhadap dugaan pelanggaran hukum yang dilakukan manajemen PT.ANA,”jelas mantan kasi penkum itu.

Data yang diperoleh menunjukan bahwa Ombudsman RI Perwakilan Sulteng pada tahun 2018 (Sofyan Lembah Kelapa) meminta kepada Bupati Morut melakukan evaluasi perkebunan PT. Agro Nusa Abadi yang belum memiliki HGU dan IUP-B.

Dan memberikan sanksi tegas kepeda Perusahaan tersebut karena dianggap tidak patuh terhadap ketentuan peraturan Perundang-undangan.

Untuk melaksanakan rekomendasi Ombudsman tersebut bupati Morut diminta melakukan koordinasi dengan Gubernur Sulawesi Tengah terkait dengan Surat Keputusan Penjabat Bupati Morowali Utara Nomor 188.45/KEPB.MU/0096/Vlll/2014 tanggal 20 Agustus 2014 tentang Persetujuan Pembaharuan Izin Lokasi untuk Usaha Perkebunan
Kelapa Sawit Terpadu Beserta Sarana Pendukung Lainnya PT. Agro Nusa Abadi di Kecamatan Petasia Timur Kabupaten Morowali Utara Wajib berkoordinasi dengan Kementerian dan badan Penanaman Modal dalam rangka Instruksi presiden Nomor 08 Tahun 2018 Tentang Penundaan dan Evaluasi Perkebunan
Kelapa Sawit serta Peningkatan Produktivitas Perkebunan Kelapa Sawit tersebut. ***