Pembongkaran Papan dan Police Line Lecehkan Polri

“Pelaku Pengrusakan Papan dan Garis Police Line Sedang Dicari”

foto papan dan garis police line yang telah dicopot oleh orang yang tak bertanggungjawab. foto Bang Doel/deadline-news.com

Bang Doel (deadline-news.com)-Kolonedale sulteng- Dugaan Korupsi pembebasan lahan dan pembangunan gedung DPRD Morowali Utara yang baru, tengah dalam penyelidikan Subdit III Tipikor Ditreskrimsus Polda Sulteng.

Dan sebagai bukti bahwa proyek pengadaan lahan dan pembangunan gedung DPRD Morut itu bermasalah dengan hukum dan tengah dalam penyidikan, pihak penyidik Tipikor Polda Sulteng memasang papan dan garis police line.

Namun ironisnya baru berselang 1 minggu dipasang, tiba-tiba hilang. Diduga ada pihak-pihak tertentu melakukan pengrusakan papan pengumuman dan garis police line yang telah di pasang pihak Tipikor Polda Sulteng itu.

“Ini adalah pelecehan instutisi Polri, olehnya kami telah berkoordinasi dengan pihak Polsek Petasia untuk mencari dan menyelidiki siapa dibalik pengrusakan papan dan police line di areal pembangunan gedung DPRD Morut itu,”kata Kasubdit III Tipikor Polda Sulteng AKBP Teddy Salawaty yang ditemui di Kolonedale Jum’at siang (3/8-2018), usai melakukan peninjauan di lokasi yang dimaksud.

Menurutnya Papan dan Police Line yang sudah terpasang dilokasi Pembangunan Kantor DPRD Morowali Utara yang sedang ditangani Tipikor Retskrimsus Polda Sulteng diduga dihilangkan oleh orang yang tidak bertanggung Jawab.

“Kini Otak dan pelaku yang menghilangkan Papan dan Police Line tersebut sedang dicari oleh Anggota Polda Sulteng dibantu anggota Polsek setempat,”jelas Teddy.

Saat ini Tim Dari Rekrimsus Polda Sulteng dibawah Pimpinan AKBP Teddy Salawati SH sedang berada diwilayah Hukum Kerja Bupati Morowali Utara dalam Tugas melakukan Penyidikan bersama anggota Tim.

“Otak dan Pelaku yang melakukan pencabutan dan Penghilangan Papan dan Pengrusakan garis Police Line, sedang dicari dan dilidik oleh anggota Polri,”ujar AKBP Teddy Salawati.

Dari hasil pantauan Deadline news. Dilapangan Papanpengumuman dan Police line yang telah dipasang Polda Sulteng telah dirusak dan hilang. Walau sebagian Police Line masih tersisah, tak beraturan seperti sediakalah ketika dipasang oleh Tim Polda Sulteng.

Kata Teddy diduga pengrusakan tersebut dilakukan oleh orang yang tidak bertangggung jawab dan itu bisa ada yang menyuruhnya untuk melakukan pengrusakan itu, dan ancaman hukuman kurangannya 2 tahun 8 bulan sebagaimana diatur dalam pasal 406 KUHP.

Sementara itu secara terpisah salah seorang tokoh pemuda Kolonedale Syahrul Abbas (50) mengapresiasi kinerja tipikor Polda Sulteng mengusut semua dugaan korupsi di Morut.

Ia juga sangat kecewa dengan tindakan oknum yang melakukan pengrusakan terhadap papan dan police line di lokasi yang masuk penyelidikan Tipikor Polda Sulteng.

“Papan Pengumuman tersebut beberapa pekan lalu masih nampak di lokasi pembangunan DPRD Morut. Namun kini tidak terlihat lagi, saya merasa heran kenapa bisa dirusak itu,”jelas Syahrul.

Dikatakan Syahrul Abbas, perbuatan itu telah Melecehakan Institusi Polri. Sebagai masyarakat harus menghargai Kerja – kerja aparat penegak Hukum, tidak terkecuali Institusi Polri.***

Proyek KTM Bungku Diduga Terbengkalai

foto bangunan yang terbengkalai di lokasi KTM Bungku Morowali. foto Bang Doel/deadline-news.com

Bang Doel (deadline-news.com)-Proyek Kota Terpadu Mandiri (KTM) di Bungku Kabupaten Morowali provinsi Sulawesi Tengah diduga terbengkalai. Beberapa bangunan terlihat dibiarkan rusak, berdiri disepanjang jalur KTM bagian barat.

Kemudian dibagian selatan terlihat beberapa perkantoran yang sudah berdiri, diantaranya Kantor BNN, Kantor Satpol PP, Kantor Kodim, SMA negeri 2 Morowali dan Sekolah luar biasa (SLB).

Proyek KTM di Bungku itu merupakan program pemerintah Pusat pada tahun 2008. Adalah pembangunan jalan, penggusuran dan pembersihan lahan yang menjadi tanggungjawab pemerintah pusat.

Sedangkan pembebasan lahan dan penempatan pembangunan merupakan tanggungjawab pemerintah daerah. Sehingga biaya pembebasan lahan lokasi KTM ditanggung anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) Kabupaten Morowali tahun 2008/2009.

Program KTM itu sendiri untuk pembentukan kota baru dan penyebar luasan penduduk dengan cara transmigrasi. Selain itu untuk pembangunan perkantoran pemerintah dan sebagain pembangunan perumahan untuk pegawai negeri sipil (PNS). Pembangunan perumahan untuk PNS inilah yang terbengkalai.

Menyikapi terbengkalainya KTM Bungku Morowali itu, pihak Subdit III Tipikor Ditreskrimsus Polda Sulteng melakukan penyelelidikan sejak pertengahan bulan Juli 2018 lalu. Sejak dimulainya penyelidikan oleh Tipikor Polda Sulteng sudah 18 orang yang telah diperiksa terkait pembebasan lahan KTM tersebut.

Diduga ada tindak pidana korupsi dibalik pembebasan lahan KTM Bungku Morowali itu. Makanya dilakukan penyelidikan, sehingga jika ada indikasi yang mengarah ke dugaan penyelewengan dana Negara, maka akan ditingkatkan ke penyedikan.

Demikian ditegaskan Kasubdit III Tipikor Polda Sulteng AKBP Teddy Salawati menjawab deadline-news.com Jum’at (3/8-2018), di Kolonedale saat melakukan penyelidikan sejumlah dugaan korupsi di Morowali Utara itu.

Menurutnya dua minggu lalu, timnya telah berada di Bungku untuk melakukan penyelidikan terkait dugaan korupsi pembebasan lahan KTM.

“Saat ini anggota kami masih berada di Bungku melakukan penyelidikan dugaan korupsi pembebasan lahan KTM,”ujar perwira Polisi dua melatih di Pundaknya itu.

Mantan Bupati Morowali Drs.H.Anwar Hafid,M.Si yang dikonfirmasi via chat whatsApp membenarkan jika proyek KTM itu dilaksanakan tahun 2008.

Menurut Anwar KTM itu adalah program pemerintah pusat, bukan program daerah. Tapi pemda Morowali hanya bertugas menyiapkan lahan. Dan anggarannya dari kementrian Nakertrans. Pembuatan jalan dan sebagainya.

“Sekarang pemda tinggal menempatkan bangunan sesuai master plannya yang sudah dintentukan. Dan sekarang on progress. Memang harus diakui perkembangan KTM itu sangat lamban, karena pemerintah pusat tidak konsisten dan terbatas memberi anggaran dalam beberapa tahun terakhir ini,”kata Anwar Hafid yang juga ketua DPD Partai Demokrat Sulteng itu.

Anwar menegaskan bahwa yang aktif selama ini, pemda Morowali sendiri, sehingga sangat terbatas kemajuannya. Di lokasi KTM itu sudah ada fasilitas jalan, dan beberapa bangunan, yakni kantor Kodim, komisi pemilihan umum (KPU) Badan Narkotika Nasional (BNN) Kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), kantor Satpol PP, SMA Negeri 2 Morowali, Sekolah Luar Biasa (SLB), Kawasan induatri kecil (KIK), Kantor dan Asrama Pol PP, lahan persiapan pembangunan Polres,Kejari, Bea Cukai dan Imigrasi.

Terkait biaya pembebasan lahan melalui APBD, Anwar Hafid membenarkannya. Hanya saja dia tidak tahu persisnya.

“Maaf dinda saya kurang tahu persisnya, coba dinda tanya pak Fajar, karena mereka tim pembebasan lahan, saya lupa berapa persisnya,”tandas mantan Bupati Morowali dua periode itu.

Disinggung soal beberapa bangunan yang terbengkalai, Anwar Hafid menjelaskan bahwa itu adalah milik pengembang, tapi macet, karena kurang modal pengembangnya.

“Kita dulu ada kerja sama buat perumahan pns dengan system Pemda siapkan tanah, lalu pengemban membangun dengan dana pribadi, nanti setelah selesai bangunan ASN yang melamar kemereka dengan ketentuan harga tanah tidak dikenakan. Karena itu nanti akan di hibahkan ke ASN. Tapi karena mereka Pengembang) kurang doi, jadilah seperti itu tidak lanjut. Kemarin merek ajukan lagi ini mau lanjut tapi saya tidak tau apa mereka jadi atau tidak,”aku Anwar. ***

ShouHar Konser Kemanusiaan di Palu

“Dari Kota Palu untuk Muslim Rohingya dan Palestina”

Bang Doel (deadline-news.com)-Palusulteng – Shouhatul Harokah (ShouHar), kelompok Nasyid asal Bandung Jawa Barat, siap untuk menggetarkan Kota Palu, dalam Konser Kemanusiaan, yang rencananya, digelar Minggu mendatang (29/10-2017).

Ketua Panitia, Ahmad Juweni, SE, mengatakan bahwa konser bertajuk, “Dari Kota Palu, untuk Muslim Rohingya dan Palestina,” diangkatnya tema tersebut, karena tujuan utama digelarnya konser, dalam rangka penggalangan bantuan untuk umat Islam di Rohingya dan Palestina.

“Kegiatan ini, berkat kerjasama komunitas One Day One Juz (ODOJ), bersama 33 elemen Umat Islam lainnya, se-Sulteng,”katanya saat memberikan keterangan pers di kantor Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Kota Palu, Rabu (18/10-2017).

Konser kata Ahmad, direncanakan akan digelar Minggu 29 Oktober mendatang. Tempatnya, Gedung Almuhsinin kompleks Alkhairaat Pusat Palu.

Menurut Ahmad, konser terbuka untuk umum. Namun dalam kegiatan nantinya, akan dilakukan penggalangan dana untuk disalurkan guna membantu Kaum Muslimin di Rohingya dan Palestina.

“Panitia, menargetkan konser bakal dihadiri ribuan orang dengan target donasi yang terkumpul sebesar Rp150 juta,”katanya.

Ahmad berharap, konser kemanusiaan bersama ShouHar, dapat menjadi wadah bagi warga Palu dan sekitarnya, untuk memberikan infak terbaiknya, dalam rangka membantu umat Islam di Palestina dan Rohingya.

“Konser akan dimulakan sejak pukul 08.00 dan berakhir sebelum memasuki waktu Shalat Dhuhur. Jadi sekali lagi, bahwa konser ini terbuka dan gratis untuk umum,”tegasnya.

Panitia menurut Ahmad, juga akan mengundang para jajaran pejabat. Ditemui sekitar sebulan yang lalu, Wakil Wali Kota Palu, Sigit Purnama Said alias Pasha, menyatakan kesediannya untuk hadir. Panitia bakal mendaulat Wakil Walikota, untuk ikut berpartisipasi dalam konser, dan diharapkan dapat menyumbangkan beberapa buah lagu bertemakan religious.

Panitia juga akan mengundang elemen-elemen Umat Islam, termasuk beberapa Ormas lainnya untuk ikut hadir dalam Konser. Tujuannya, agar seluruh komponen ummat, ikut merasakan penderitaan umat Islam di Palestina dan Rohingya. Dengan demikian, maka akan lahir sikap peduli dan ikut membantu di kalangan Umat Islam.

“Dalam acara konser nantinya, bakal dimeriahkan dengan penampilan dan parade nasyid Shoutul Harokah. Juga direncanakan, akan ada penampilan dari beberapa grup lokal Kota Palu. Termasuk kelompok seni dari beberapa sekolah,ujarnya.

Sekadar informasi, kelompok nasyid ShouHar1 berdiri pada 31 Desember 2001. Kelompok nasyid tersebut, dikenal dengan hits-hits perjuangan. Di antara album yang telah dikeluarkan ShouHar, Derap Keadilan (2003), Tak Kenal Henti (2005), Ini Langkahku (2006), Bangkitlah Negeriku, Harapan Itu Masih Ada (2008), serta beberapa album lainnya.

Konser di Palu, merupakan rangkaian dari konser Nusantara ShouHar se-Indonesia. Di Sulteng, selain di Palu, juga digelar di Kota Poso dan Parigi.***

 

Anleg Diduga Positif Narkoba, BK DPRD Morowali Belum Bersikap

Palu (deadline-news.com) – Badan Kehormatan (BK) DPRD Kabupaten Morowali belum bersikap, terkait adanya anggota legislatif (Anleg) yang dinyatakan positif mengkonsumsi narkoba.

Anleg dengan inisial LM yang juga Ketua Fraksi PKB DPRD Morowali itu diketahui positif narkoba, setelah terjaring razia di Tempat Hiburan Malam (THM) Studio 33 Hotel Grand Clarion Makassar, Kamis (20/4/2017) malam lalu.

Anleg asal Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu, terbukti mengonsumsi barang haram, saat tes urine yang dilakukan BNN Sulsel bersama Polrestabes Makassar. Ketua Badan Kehormatan (BK) DPRD Kabupaten Morowali, Daeng Pasolong membenarkan adanya salah satu anleg Morowali yang terjaring razia narkoba atas nama Lukman Hanafi (LM).

Dihubungi dari Palu melalui telepon selulernya, Rabu (26/4/2017), Daeng Pasolong yang juga kader PKB tidak menampik jika kadernya telah dinyatakan positif menggunakan narkoba. Namun, untuk memprosesnya menunggu surat resmi dari Polrestabes Makassar.

“Badan Kehormatan Dewan belum bisa mengambil langkah sebelum ada surat secara resmi dari Polrestabes Makassar yang ditujukan kepada pimpinan dewan,” jelas Daeng Pasolong.

Daeng Pasolong menegaskan, jika ada surat pemberitahuan disampaikan pihak kepolisian, BK Dewan Morowali dengan tegas akan memroses dengan mengundang pihak BNN untuk dites ulang.

“Akan kami proses jika ada surat pemberitahuan. Dengan mengundang pihak BNN mengetes kembali yang bersangkutan,” tegasnya

Seperti diberitakan sebelumnya, LM saat dikonfirmasi mengakui jika dirinya kena razia saat dia bersama beberapa rekannya, merayakan ulang tahunnya di THM studio 33 Hotel Grand Clarion Makassar.

“Benar saya bersama teman kena razia saat rayakan ulang tahunku di hotel clarion Makassar,” akunya. Dia membantah kalau dia gunakan narkoba. Tapi mengakui hasil test urine positif gunakan narkoba.

“Saya minum obat sakit kepala sebelum ke lokasi karaoke hotel clarion,” akunya.

Sebelumnya, Tim satuan Reskrim Narkoba Polrestabes Makassar bersama BNN Sulsel melakukan razia di beberapa lokasi THM. Salah satunya lokasi karaoke studio 33, Jalan Pattarani Kecamatan Rappocini Makassar Sulsel, Kamis (20/4/2017) malam.

Kapolresta Makassar Kombes Pol Endi Sutendi, membenarkan anleg LM (45), warga Desa Pebotoa, Kecamatan Bumi Raya, Kabupaten Morowali saat berada di karaoke THM studio 33.

“LM diamankan bersama dengan 5 orang rekannya. Jumlahnya 6 orang. 3 orang perempuan, 3 orang lakilaki,” ujar Endi. Menurut mantan Kabid Humas Polda Sulsel ini, hasil pemeriksaan urine terhadap LM di lokasi, hasilnya positif narkoba. “Kalau hasil test urine positif narkotika dan psikotropika,” jelasnya. (sumber Jurnalsulawesi.com).

Lukman Hanafi yang dikonfirmasi via handpone Rabu malam (26/4-2017), mengatakan biasalah itu razia karena itu tugas mereka, tidak usah dibesar-besarkan. “Tapi hasil tes urene saya tidak positif,”ujar Lukan singkat. ***

H.Ahmad Ali, SE : Siapapun Disukai Rakyat Morowali Itulah Yang Kita Dukung

Bang Doel (deadline-news.com)-Palu-Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pimilukada) Kabupaten Morowali masih 18 bulan, namun sejumlah nama calon Bupati dan Wakil Bupati periode 2018-2023 sudah mengemuka. Diantaranya adalah H.Ambo Dalle, SE, H.Syarifudin Hafid, SH, Drs.Taslim dan Drs.H. Chaeruddin Zen, M.Si.

Walau beberapa nama tokoh Politik dan mantan birokrat muncul saat ini, namun baru satu pasangan calon yang sudah jelas. Adalah H.Syarifudin Hafid, SH berpasangan dengan Drs.H.Chaerudin Zen, M.Si. Pasangan SH-Chz ini, akan diusung oleh Partai Demokrat.

Ketua DPW Partai Nasdem Sulteng H.Ahmad M.Ali, SE yang dimintai tanggapannya via handpone Kamis malam (13/4-2017), terkait Pilkada Morowali 2018-2023, mengaku pihaknya belum mengeluarkan rekomendasi terhadap siapa pasangan yang akan diusungnya. Tapi pihaknya akan melakukan seleksi melalui hasil survey.

“Siapapun yang disukai rakyat Morowali, maka itulah kemungkinan kami usung. Jika Syarifudin Hafid disenangi rakyat, maka bisa jadi dialah yang diusung Nasdem. Jangan kita pertahankan eko politik masing-masing, tapi mari kita bersama-sama memberikan politik yang baik kepada rakyat. Sekalipun Pilkada itu adalah kepentingan politik, tapi kita harus memberikan pendidikan politik yang baik kepada rakyat,”tutur anggota komisi III DPR RI daerah pemilihan Sulteng itu.

Menurutnya dalam dunia politik semua kemungkinan bisa terjadi. Bisa saja, Nasdem mendukung Syarifudin Hafid, tapi juga bisa mendung Ambo Dalle dan Taslim, serta kemungkinan bisa saja saya juga maju.
Disinggung soal hasil survei Partai Nasdem untuk calon Bupati dan Wakil Bupati, politisi Partai Nasdem itu belum bersedia membeberkannya. Namun kata Ahmad Ali, Syarifudin Hafid, Ambo Dalle dan Taslim cukup popular di masyarakat Morowali, tinggal dilihat dan dievaluasi siapa yang paling disenangi rakyat, maka itulah yang harus didukung bersama-sama. ***

Anwar Hafid : Tidak Ada Pencopotan, Hanya Rotasi

Bang Doel (deadline-news.com)-Palu-Ketua DPD Partai Demokrat Sulteng Drs.H.Anwar Hafid, M.Si via whatsapp Rabu (12/4-2017), menuliskan bahwa tidak ada pencopotan dan pemecatan di tubuh partai Demokrat. Yang ada hanyalah rotasi biasa untuk penyegaran organisasi.

Baca juga ini :Ambo Dalle : Terkait Putusan DPD PD Hal Yang Wajar

“Tidak benar ada pemecatan, hasil rapat di DPD Partai Demokrat Sulteng Selasa (11/4-2017), hanya merekomendasikan rotasi pak Ambo Dalle, SE dari ketua ke anggota biasa. Hal itu dilakukan untuk penertiban dan penyegara partai,”tulis Anwar.

Hal senada juga dikatakan wakil ketua DPD Partai Demokrat Sulteng Zulpakar Nasir. “Rotasi itu biasa dalam tubuh organisasi, jadi tidak ada yang istimewa,”tutur Zul usai salat Duhur di Masjid Raya Lolu Kamis (13/4-2017).

Sementara itu Ketua DPC Partai Demokrat Morowali H.Syarifudin Hafid, SH dalam tanggapannya menegaskan bahwa rotasi ketua DPRD Ambo Dalle tidak terkait dengan Pilkada Morowali 2018. Tapi murni karena penyegaran dan penertiban kader-kader partai yang dianggap melakukan pelanggaran.

“Rotasi ketua DPRD Morowali Pak Ambo Dalle bukan karena terkait pilkada, namun orang-orang yang dianggap tidak taat dan patuh terhadap kebijakan partai itu yang ditertibkan,”jelas Syarifudin Hafid.

Menurutnya Ambo Dalle selaku kader Demokrat yang menjabat ketua DPRD sudah dua kali diundang komwas DPC Demokrat Morowali, tapi tidak pernah hadir.

“Komwas DPC Partai Demokrat Morowali sudah 2 kali, mengundang Pak Ambo Dalle untuk dimintai keterangannya, tapi tidak pernah hadir. Maka kami ajukanlah persoalan itu ke DPD Partai Demokrat Sulteng untuk ditindak lanjuti. Dan hasilnya DPD Partai Demokrat merekomendasikannya untuk dilakukan rotasi kader Partai Demokrat yang menjabat ketua DPRD,”ucap Syarifudin Hafid yang notabene Cabup Morowali 2018-2023 berpasangan dengan Chaeruddin Zen. j

Disinggung soal ketua DPRD Morowali Ambo Dalle yang di SKkan DPP Demokrat untuk jabatan Ketua DPRD Morowali, Syarifudin Hafid mengatakan bahwa selaku ketua DPC Partai Demokrat Morowali sudah berkoordinasi dengan DPP dan dalam waktu dekat dirinya akan ke DPP Partai Demokrat untuk menjelaskan duduk persoalannya, sehingga DPP Partai Demokrat dapat mengamini keputusan DPC, dan DPD Partai Demokrat Sulteng. ***

Ambo Dalle : Terkait Putusan DPD PD Hal Yang Wajar

Bang Doel (deadline-news.com)-Palu-Ketua DPRD Morowali yang notabene kader Partai Demokrat H.Ambo Dalle, SE menjawab deadline-news.com Kamis (13/4-2017) via handpone menegaskan keputusan hasil rapat DPD Partai Demokrat Selasa (11/4-2017), terkait rencana rotasi (Roling) jabatan ketua DPRD Morowali adalah hal yang wajar.

“Bagi saya keputusan rapat DPD Partai Demokrat Sulteng yang dihadiri ketua DPC Partai Demokrat Morowali H.Syarifudin Hafid, SH terkait rotasi ketua DPRD ke anggota DPRD Morowali dari Fraksi Demokrat itu adalah hal yang wajar. Kita hargai keputusan tersebut, karena merupakan kewenangan mereka (DPD) PD Sulteng,”ujar mantan ketua tim pemenangan Anwar Hafid-Sumisi Marundu pada Pilkada Morowali dua periode itu.

Menurutnya, tapi perlu diingat apakah mekanisme pengambilan keputusan rotasi ketua DPRD asal Partai Demokrat sudah sesuai mekanisme organisasi. Karena hanya kader yang memiliki kesalahan fatal yang dapat dirotasi dari jabatannya sebagai ketua DPRD.

“Mekanisme pengambilan keputusan yang harus diluai untuk memberikan sanksi bagi kader yang melanggar itu adalah dipanggil, lalu disidang baik oleh Komisi Pengawas Parrai (organisasi) (Komwas) maupun Dewan Pembina Partai. Itupun harus jelas pelanggarannya sebagaimana diatur dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga partai. Selain itu ada undang-undang MD3 yang mengatur khusus terkait pimpinan DPR/DPD/MPR dan DPRD,”tegas Ambo Dalle.

Kata Ambo Dalle, sebagai kader Partai Demokrat tetap memberikan apresiasi, dan menghormati Anwar Hafid, baik sebagai ketua DPD Partai Demokrat, Bupati, Ustadz sekaligus tokoh masyarakat Morowali yang patut menjadi panutan kita semua.

“Sebagai kader Partai Demokrat saya tetap legowo terhadap keputusan partai, asalkan mekanismenya sudah sesuai aturan yang berlaku. Jabatan ketua itu adalah amanah Allah SWT, UU MD3, masyarakat dan Partai. Hanya saja jangan sampai keputusan merotasi itu melanggar aturan terkhusus uu MD3. Jangan karena ketidak sukaan terhadap saya, lalu mengeluarkan keputusan yang melanggar aturan,”jelas Ambo Dalle.

Keputusan DPD Partai Demokrat SUlteng itu sarat dengan ketidak sukaan mereka terhadap saya. Sebab yang menjadi persoalan oleh ketua DPC Partai Demokrat Morowali Syarifudin Hafid melalui suratnya 1 minggu setelah dilantik, yang notabene adik kandung ketua DPD Partai Demokrat Sulteng bapak Drs.H.Anwar Hafid, M.Si itu adalah terkait pemasangan Baliho yang tidak menyertakan lambang partai. Kemudian pendirian posko.

“Pemasangan Baliho itu atas nama lembaga DPRD, makanya tidak menggunakan lambing Partai. Kemudian pendirian posko untuk pertemuan saudara-saudara kita untuk berdiskusi dan menyerap aspirasi. Selain itu pemasangan Baliho dan pendirian posko atas izin ketua DPD Partai Demokrat Sulteng saudara Anwar Hafid,”tutur Ambo Dalle. ***

Richat Serahkan Tongkat Dandim 1311 Morowali ke Letkol Arhanud

Bang Doel (deadline-news.com)-Morowali-Letkol Inf.Richat Tulong menyerahkan tongkat komando Dandim 1311 Morowali provinsi Sulawesi Tengah ke Letkol Inf.Arhanud Sabariyandu Kristian Saragih. Serah terima jabatan komandan Dandim 1311 Morowali itu dipimpin Komanda Korem 132 Tadulako Kolonel Inf. Saleh Mustafa Senin (10/4-2017).

Usai serah terima di kantor Makodim 1311 Morowali, dilanjutkan dengan pisah sambut di Rumah Jabatan Bupati Morowali Drs.H.Anwar Hafid, M.Si. Bupati Anwar Hafid dalam sambutannya mengatakan sangat mengapresiasi keberadaan Dandim 1311 Morowali Richat.

“Dan selama kurang lebih empat tahun menjabat Komandan Dandim 1311 di Morowali Richat banyak membantu pemerintah daerah, khususnya pada dibidang pertanian dan kantibmas. Olehnya sebagai pemerintah daerah saya ucapkan terima kasih sebesar-besarnya selama bertugas di Morowali. Dan selamat datang bapak Letkol Sabariyandu semoga juga betah dan tetap membangun kebersamaan dan membantu pemda menjaga kantibmas dalam bingkai NKRI,”ujar Anwar Hafid.

Komandan Korem 132 Tadulako kolonel Inf.Saleh Mustafah dalam sambutannya menegaskan bahwa tugas seorang Dandim tidak hanya untuk pembinaan internal, tapi menjaga tiga pila yakni NKRI, Pancasila dan UUD 1945. Selain itu membantu pemerintah membangun wilayah pedesaan.

Kerena sekarang kemajuan NKRI harus dibangun dari desa. Dan dimulai dari Morowali ini. Selain itu menjaga kantibmas, serta membangun dan memajukan pertanian di daerah-daerah dan pedesaan di Morowali ini. Dan yang tidak kalah pentingnya adalah pembangunan sumber daya manusia.

“Kedepan pembangunan kesejahteraan dibangun dari desa dan Insha Allah dimulai dari Bungku ini,”tutur Komandan Korem 132 Tadulako Saleh Mustafah.

Richat Tulong bertugas di Morowali sebagai Komandan Kodim 1311 Morowali sejak tahun 2012 dan berakhir pada bulan April 2017. Selama bertugas di Morowali Dandim 1311 Morowali dibawah komando Richat Tulong banyak membantu petani perkebunan dengan menanam jangung. ***

Brigjen TNI Akib berbincang serius dengan Bupati Morowali Anwar Hafid. foto bang Doel/deadline-news.com.
foto Bupati Anwar Hafid saat memberikan sambutan pada serah terima Dandim 1311 Morowali. foto Bang Doel/deadline-news.com.
Istri-Istri Prajurit TNI saat mengikuti prosesi pisah sambut Dandim 1311 Morowali/foto Bang Doel/deadline-news.com.

Negeri Pengahasil Dolar itu Masih “Gelap Gulita”

Bang Doel (deadline-news.com)-Morowali-Kecamatan Bahodopi Kabupaten Morowali 9-10 tahun lalu, merupakan daerah yang sepi, bahkan boleh dikatakan tempat jin buang anak.

“9-10 tahun lalu, Kecamatan Bahodopi ini, terkhusus desa Labota sangat sepi, dan saya sering menyebutnya daerah Jin buang anak. Namun sekarang dengan masuknya perusahaan tambang PT.IMIP group Bintang Delapan Mineral (BDM), Bahodopi jadi ramai. Ini patut disyukuri,”ujar Bupati Drs.H.Anwar Hafid, M.Si dihadapan masyarakat Desa Labota Kecamatan Bahodopi Kabupaten Morowali Provinsi Sulawesi Tengah Ahad sore (9/4-2017).

Seiring ramainya ibu Kota kecamatan Bahodopi dan desa-desa disekitarnya, tidak berbanding lurus dengan penerangan listrik yang ada. Betapa tidak, tiang listrik yang terbuat dari besi berdiri kokoh dan karatan itu, telah dibentangkan kabel listrik, namun tidak ada aliran listrik dari perusahan listrik Negara (PLN).

Kalaupun ada itu hanya Genzet dari perusahaan tambang yang disumbangkan ke Desa, itupun hanya menyalah selama 12 jam, mulai dari pukul 17:00 wita sampai pukul 24:00 wita. Sunggu ironi, negeri Bahodopi yang notabene penghasil dolar, karena perusahaan tambang berskala internasional berada didalamnya. Tapi toh masih “gelap gulita.”

Menyikapi hal itu, Bupati Anwar Hafid telah urung rembung dengan pihak PLN, dan Perusahan tambang PT.IMIP. Hasil urung rembung itu, pihak PT.IMIP menyumbangkan daya sebesar 5 Mega Watt, namun terkendala jaringan. Tapi tahun 2017 ini Insha Allah jaringan listrik sudah masuk ke Kecamatan Bahodopi ini, dan tahun depan 2018 masyarakat dapat menikmati listrik 24 jam.

“Saat ini PLN tengah membangun jaringan, kemudian untuk peningkatan daya dan pembangunan jaringan listrik di Kecamatan Bahodopi Pemda Morowali menganggarkan sebesar Rp, 12 Miliyar, PLN juga lebih dari 10 miliyar dan PT.IMIP 24 miliyar. Ini adalah bentuk kepedulian saya sebagai bupati agar masyarakat saya di Bahodopi ini dapat menikmati listrik 24 jam,”ujar ketua DPD Partai Demokrat Sulteng itu. ***

Penjualan Tanah Negara Rp 18,460 M di Morowali Diusut Polda

Bang Doel (deadline-news.com)-Palu-Penjualan tanah Negara seluas 284 hektar di dusun Tabo, Desa Labota Kecamatan Bahodopi Kabupaten Morowali, tengah diusut Polda. Adalah Direskrimsus Polda Sulteng yang tengah melakukan Pul Data itu.

Dua minggu lalu pihak Direskrimsus telah melakukan penyelidikan dengan meminta keterangan sejumlah pihak yang diduga terlibat atas penjualan tanah Negara ke perusahaan berbendera PT.Indonesia Morowali Industrial Park (IMIP). PT.IMIP merupakan perusahaan patungan antara Shanghai Decent Investment (Group) Co.Ltd. dan PT Bintangdelapan Group.

Adalah Kepala Desa Labota Supardi Halilu yang diduga terlibat. Kemudian seorang mantan pejabat di Kabupaten Morowali dokter Hasan. Modusnya dengan cara menerbitkan surat keterangan tanah (SKT), atas nama masyarakat, tapi diduga dalam penguasaan sejumlah pejabat Desa, Camat dan mantan pejabat di Pemda Morowali.

Tanah Negara  itu dijual dengan harga Rp,65,000,000 perhektar kali 284 hektar, maka hasilnya sama dengan Rp, 18,460,000,000. Demikian informasi yang dihimpun di Mapolda Sulteng Senin (20/3-2017).

Menurut sumber itu, patut diduga ada keterlibatan sejumlah pejabat di pemda Morowali atas penjualan tanah Negara tersebut. Bukan itu saja, tapi ukuran atas tanah-tanah tersebut diduga dimainkan. Parahnya lagi hutan bakau juga disikat yang saat ini dalam penguasaan PT.IMIP.
Bupati Morowali Drs.H.Anwar Hafid yang dikonfirmasi via pesan singkat membenarkan adanya kasus penjualan tanah Negara tersebut.

“Iya saya dengar dinda dan transaksinya tidak lewat pemda tapi langsung antara masyarakat dengan perusahaan diketahui Kades dan camat, tanah tsb adalah tanah Negara di garap oleh masyarakat,”tulis Bupati Morowali Anwar Hafid.

Disinggung soal keterlibatan mantan pejabat Pemda Morowali bernama dr.Hasan, Bupati Anwar Hafid juga membenarkannya.
“Oh iya cukup lamami itu dinda kasusnya sudah diproses itu hari di Polres beliau sudah pensiun,”tulis Bupati Morowali Hanwar Hafid.

Sementara itu Ketua DPRD Morowali H.Ambo Dalle, SE yang dikonfirmasi via handpone juga membenarkan pernah melakukan mediasi antara masyarakat dengan Pemda karena waktu itu ada rebut-ribut. Tapi karena antara masyarakat yang bersengketa tidak mendapatkan kata sepakat, maka masyarakat yang merasa dirugikan dipersilahkan menempuh jalur hokum.

“Memang itu hari ada masyarakat dari kampong sebelah desa Labota yang konplain bahwa tanah tersebut milik neneknya dulu. Neneknya pernah berkebun disitu, lantas dijual oleh Kades dan sebagian masyarakat, maka pada periode lalu (2009-2014), DPRD Morowali memediasi mereka, tapi tidak diperoleh titik temu, maka pihak yang berkeberatan dipersilahkan menempu jalur hokum,”kata calon Bupati Morowali 2018-2023 itu. ***