Proyek Jembatan di Ruas Jalan Nasional Morowali Tanpa Papan Proyek

 

Bang Doel (deadline-news.com)-Morowalisulteng-Proyek pengerjaan jembatan di ruas jalan nasional di wilayah Satker III Bungku Tengah Kabupaten Morowali tanpa papan proyek.

Padahal dalam Keppres hal itu diatur, dimana setiap pengerjaan proyek pemerintah wajib diumumkan melalui papan proyek yang dipasang di lokasi proyek.

Sehingga masyarakat tahu berapa anggarannya, perusahaan apa yang mengerjakannya, kapan dimulai dan berakhirnya proyek itu?

“Saya sebagai putra Morowali mempertanyakan kenapa proyek besar seperti pengerjaan jembatan ini tidak dipasang papan proyeknya. Adakah yang sengaja disembunyikan,”tanya Hisam Kaimuddin kepada deadline-news.com di Bungku Jum’at (17/12-2021).

Sementara itu Kepala Balai pelaksana jalan nasional wilayah XIV Palu Ir.Muhammad Syukur, M.Si yang dikonfirmasi via chat di whatsappnya Kamis sore (16/12-2021), terkait tidak adanya papan proyek di lokasi pengerjaan jembatan di wilayas Satker III, tidak memberikan jawaban. ***

Diduga Ada Mafia Tanah Ganti Rugi Dibawah Harga NJOP

 

Bang Doel (deadline-news.com)-Marowalisulteng-Nilai ganti rugi lahan sawit yang ditawarkan PT.Baoshou Taman Industri Investmen Group (PT.BTIIG) ke masyarakat hanya Rp,250 juta perhektar.

Foto bukti NJOP di Morowali. Foto dok deadline-news.com

 

Sehingga dianggap sangat merugikan masyarakat petani sawit itu.

Sedangkan nilai jual obyek pajak (NJOP) yang berlaku di Kabupaten Morowali, seperti data pembayan pajak bumi dan bangunan (PBB) di Kecamatan Bahodopi Desa Labota itu mencapai Rp,243,000 permeter.

“Dengan dibawah NJOP penawaran pihak Investor patut diduga ada modus mafia tanah di tiga desa yakni Topogaro, Tondo dan Ambunu Kacamatan Bungku Barat Kabupaten Morowali Provinsi Sulawesi Tengah yang lahan warga hanya dihargai Rp,250 juta perhektar,”tegas ketua Saber Korupsi RI, Hisam Kaimuddin kepada deadline-news.com Sabtu (18/12-2021) via chat di whatsappnya.

Menurutnya jika mengacu pada NJOP yang berlaku di Morowali mestinya harga ganti rugi mencapai Rp,2,243,000,000 (Dua Miyar Dua Ratus Empat Puluh Tiga Juta) perhentar @ 243,000 X 10,000 Meter.

Kata Sam jika dibandingkan harga lahan Dirut Perusahaan Daerah (Perusda) Angko Beng yang berada di desa Topogaro harga jualnya mencapai Rp, 1 miliyar perhektar, itupun sudah berapa tahun lalu yakni antara 2017-2018. Sedangkan harga lahan masyarat hanya dinilai Rp,250 juta perhektar,”ucap Hisam.

“Sebenarnya ini saatnya Bupati Taslim berpihak ke masyarakatnya. Ini kesempatan Bupati Taslim membuat kaya raya masyarakat dengan harga ganti untung dengan mengacu pada NJOP Morowaki seperti di Desa Labota Rp,243,000 permeter, jangan ganti rugi yang harganya hanya Rp, 250 juta perhektar,”tegas putra Morowali itu.

Sebelumnya mantan bupati Morowali dua periode Drs.H.Anwar Hafid,M.Si mengatakan harga yang ditawarkan PT BTIIG itu masih merugikan masyarakat.

“Contohnya, membeli tanah masyarakat yang punya sawit itu jangan dinilai melalui NJOP Morowali saja. Tetapi liat biaya mulai dari tanam sampai berbuah kemudian hitung penghasilannya tiap bulan kali 30,”kata politisi Partai Demokrat itu.

Makmur warga Desa Ambunu menolak keras menjual atau menerima penawaran pihak investor yang hanya menilai harga lahan sawitnya Rp,250 juta perhektar.

“Maaf kami tidak bersedia melepas lahan sawit kami dengan harga ganti rugi hanya Rp,250 juta. Apalagi masih sangat produktif, tiap panen rata-rata 2 sampai 4 ton, dengan harga jual Rp, 2,500 perkilogramnya. Kalau dikali 4 ton sekali panen kami mendapatkan Rp, 10 juta dan perdua minggu panen lagi, sehingga total penghasilan kami dalan sebulan mencapai Rp, 20 juta. Dan sangat merugilah kami kalau lahan sawit kami hanya dihargai Rp,250 juta,”tegas Makmur.

Makmur memiliki 4 hektar lahan kebun sawit yang masih sangat produktif.

“Saya punya lahan kebun sawit ada 4 hektar di Ambunu ini dan masih sangat produktif. Jadi kami menolak memberikan ke perusahaan investor kalau hanya dihargai Rp,250 juta perhektar,”tegas Makmur.

Hal senada juga ditegaskan warga desa Tondo yakni Moh.Rizal, Ramadhan, Maulid dan Mustamin. Mereka mengaku tidak bersedia menjual atau menerima ganti rugi hanya Rp, 250 juta. Kecuali ganti untung Rp, 1 – 1,5 miliyar perhektar.

Bupati Morowali Drs.H.Taslim yang dikonfirmasi terkait pernyataan Anwar Hafid dimana harga lahan di Desa Labota mencapai Rp, 1 miliyar perhektar, malah menuding Anwar ngauwur.

Padahal bukti NJOP di Labota mencapai Rp, 243,000 permeter. Artinya kalau dikalkulasi maka sebenarnya bukan hanya Rp, 1 miliyar perhektar, tapi Rp, 2,432,000,000 perhektar.

“Disini kita lihat, mana pemimpin yang membela kepentingan masyarakatnya. Dan mana pemimpin yang bela kepentingan investor,”tandas Hisam. ***

Muhammad Ali : Kalau Rp,250 Juta Saya Saja Mau Beli

 

Bang Doel (deadline-news.com)-Morowalisulteng-Tokoh Masyarakat Morowali H.Muhammad Ali alias H. Sun mengatakan kalau ada lahan masyarakat sepanjang jalan dari Desa Ambunu, Tondo dan Topogaro yang dijual dengan harga Rp,250 juta perhektar dirinya siap membelinya.

Ketua Saber Korupsi Hisam Kaimuddin bersama warga Desa Ambunu Makmur. Foto Bang Doel/deadline-news.com

 

“Saya mau beli kalau ada lahan warga dipinggir jalan yang harganya Rp, 250 juta perhektar,”kata H.Sun menjawab deadline-news.com bersama Saber Korupsi Hisam Kaimuddin di Masjid Jami Wosu Kamis sore (16/12-2021).

Pernyataan H.Sun itu terkait wacana ganti rugi lahan kebun sawit warga di tiga (3), Desa yakni Topogaro, Tondo dan Ambunu oleh PT Baoshou Taman Industri Investmen Group (PT BTIIG) dengan harga Rp, 250 juta perhektar.

Menurut H.Sun kalau maunya kami harga ganti rugi lahannya di pinggir jalan dan dekat pantai sebesar Rp, 1 juta permeter.

“Kalau maunya saya harganya permeter Rp, 1 juta yang berada di pinggir jalan dan pantai,”tuturnya.

Sementara itu Makmur, MS yang memiliki 4 hektar lokasi kebun kelapa sawit Desa Ambunu menolak harga ganti rugi sebesar Rp, 250 juta perhektar.

“Kalau mau ganti rugi lahan kami ya Rp, 1 miliyar sampai Rp, 1,5 miliyar yang lahan produktif,”tegasnya.

Ia mengatakan walaupun kami miskin-miskin begini, kami tidak mau menjual tanah kami dengan harga Rp, 250 juta perhektar.

“Apalagi masih produktif, bayangkan dalam 1 hektar rata-rata 4 ton sekali panen. Dan setiap dua minggu kami memanen sawit kami. Dan harga sawit sekarang Rp,2,500 perkilogramnya. Jadi kalau dalam 1 bulan petani memperoleh Rp, 20 juta perhektar dengan harga jual Rp, 2,500 perkilogramnya,”terang Makmur. ***

Kades Topogaro : Tidak Semua Masyarakat Setuju Jual Lahannya

 

Foto Maulid, Mustamin dan Hisam Kaimuddin warga Desa Tondo kec.Bungku Barat Kabupaten Morowali. Foto Bang Doel deadline-news.com.

 

Bang Doel (deadline-news.com)-Morowalisulteng-Kepala Desa (Kades) Topogaro Kecamatan Bungku Barat Herman Akib menjawan konfirmasi deadline-news.com di kediamannya Rabu petang (15/12-2021), mengatakan tidak semua masyarakatnya setuju dengan biaya ganti rugi lahan sebesar Rp,250 juta perhektar.

“Pasti ada satu dua orang yang tidak setuju menjual lahannya dengan harga Rp,250 juta perhektar yang ditawarkan perusahaan,”ujar Herman.

Namun begitu kata Hermat mayoritas masyarakatnya bersedia menerima penawaran perusahaan dengan besaran Rp,250 juta itu.

“Kalau perkiraan saya sekitar 90an persen masyarakat di Desa Topogaro ini menerima penawaran dari PT.Baoshou Taman Industri Investmen Group (PT.BTIIG) dengan nilai Rp,250 juta perhektar,”tutur Kades Herman.

Herman mengatakan dari 500san kepala keluarga (KK) Penduduk Desa Topogaro sebagian besar datang sendiri mendaftarkan lahannya untuk dibeli atau diganti rugi oleh pihak investor dengan harga tersebut.

“Bahkan masyarakat mendesak secepatnya dibayarkan. Paling lambat dalam bulan desember ini,”jelas Herman.

Sementara masyarakat desa tetangganya seperti Desa Tondo dan Ambunu sebagian besar warga masyarakat menolak harga ganti rugi seber Rp,250 juta perhektar itu.

Mereka bertahan di harga Rp,350 ribu permeter atau minimal Rp, 1 miliyar perhektar. Alasannya karena lahan mereka masih sangat produktif.

Adalah Ramadhan, Moh.Rizal, Maulid dan Mustamin warga Desa Tondo yang menolak harga ganti rugi lahan dengan besaran Rp,250 juta perhektar itu.

Disinggung soal rencana relokasi warga di tiga desa yakni Topogaro, Tondo dan Ambunu jika lokasi proyek industri khusus itu jadi dibangun oleh pihak investor, mereka dengan tegas akan menolaknya.

“Kami dengan tegas dan keras akan menolak jika ada rencana relokasi waraga di desa Kami. Sebab tidak ada dalam rencana kerja pihak perusahan. Selama ini pehak perusahaan hanya bersosialisasi soal nilai dan besaran biaya ganti rugi lahan warga,”jelas Kades Herman.

Hal senada juga ditegaskan warga desa Tondo yakni Moh.Rizal, Ramadhan, Maulid dan Mustamin.

Bahkan Moh.Rizal telah melayangkan surat keberatan ke DPRD Morowali dan meminta tiga kepala Desa yakni Topogaro, Tondo dan Ambunu segera dihearing, termasuk pihak perusahaan.

Rizal yang menjabat ketua Fron Nasional Perjuangan Buruh Indonesia (FNPBI) menggandeng Ketua Saber Korupsi Indonesia Hisam Kaimuddin melakukan pendampingan kepada masyarakat yang bakal korban investor dengan harga ganti rugi lahan perkebunan sangat rendah.

Hisam menduga ada oknum mafia tanah dibalik penawaran ganti rugi lahan warga dengan harga murah itu. Sebab ada lahan disekitar itu yang harga jualnya mencapai Rp, 1 miliyar.

“Jika dibandingkan harga lahan Dirut Perusahaan Daerah (Prusda) yang berada di desa Topogaro harga jualnya mencapai Rp, 1miliyar. Sedangkan harga lahan masyarat hanya dinilai Rp,250 juta perhektar,”ucap Hisam.

Hal ini juga dibenarkan Kades Topogaro Herman Akib.

“Itu lahan Dirut Perusda, karena bekas jeti sehingga mahal,”sebut Kades Topogaro Herman.

Sementara itu Dirut Prusda Morowali yang akrab disapa Angko Beng yang dikonfirmasi via telepone seluler dan chat di whatsappnya mengaku lahan itu bukan mikiknya tapi milik kakaknya.

Namun Angko Beng membenarkan jika harganya Rp, 1 miliyar pada masa penjulan 2017/2018.

“Bukan lahan sy.tp lahan kakak sy.benar.sekitar thn 2017 atau 2018,”akunya.***

Kades Topogaro Tolak Keras Rencana Relokasi

 

Foto Maulid, Mustamin dan Hisam Kaimuddin warga Desa Tondo kec.Bungku Barat Kabupaten Morowali. Foto Bang Doel deadline-news.com.

 

Bang Doel (deadline-news.com)-Palusulteng-Rencana pembangunan lokasi kawasan industri oleh PT Baoshou Taman Industri Investmen Group (PT BTIIG) di kecamatan Bungku Barat di tiga (3) desa yakni Desa Topogaro, Tondo dan Ambunu akan berdampak bagi masyarakat.

Pasalnya di 3 desa itu ada rencana relokasi. Selain itu harga ganti rugi lahan hanya Rp,250 juta perhektar. Padahal harusnya ganti untung. Paling tidak Rp, 1 miliyar perhektar.

Menanggapi rencana relokasi itu, Kepala Desa (Kades) Topogaro Herman Akib menjawab konfirmasi deadline-news.com di kediamannya Rabu petang (15/12-2021), menegaskan pihaknya akan menolak keras jika memang ada relokasi bagi masyarakat desanya.

Karena tidak pernah ada sosialisasi pemindahan penduduk (Relokasi) warga Desa Topogaro oleh pihan Perusahaan.

Tapi hanya sosialisasi harga ganti rugi lahan sebesar Rp, 250 juta perhektar.

“Kalau memang ada rencana relokasi masyarakat di desa kami, maka kami menolak keras. Dan kami tidak mau pindah, sebab sudah pasti hilang Desa Topogaro ini. Saya yang paling dideapan melawan jika ada relokasi warga Desa saya,”tegas Kades Herman.

Hal senada juga dikatakan Ramadhan warga Desa Tondo yang juga mantan wakil ketua KNPI Morowali itu.

Kata Ramadhan hanya saja jika lokasi perkampungan terhimpit oleh bisingnya perusahaan, maka dengan sendirinya masyarakat akan menyingkir, misalnya gangguan bising pabrik dan kendaraan perusahaan yang akan mengganggu kehidupan sosial masyarakat.

“Apalagi jika radiusnya hanya 6 kilometer dari permukiman warga, otomatis kendaraan karyawan perusahaan bising lalulalang,”ujarnya.

Selain itu Ramadhan bersama Maulid dan Mustamin tidak bersedia memberikan lahannya ke perusahaan dengan harga Rp,250 juta perhektar.

Mereka menginginkan harga Rp, 350 permeter. Bukan Rp, 250 juta perhektar.

“Kami tidak akan menjual lahan kebun sawit kami dengan harga Rp, 250 juta perhektar. Apalagi masih sangat produktif,”tandas Mustamin.

Disinggung soal relokasi jika perusahaan Investor itu jadi membangun kawasan Industri Mustamin dengan tegas menolaknya.

Sementara Bupati Morowali Drs.H.Taslim menjawab konfirmasi deadline-news.com via chat di whatsappnya Rabu (15/12-2021), mengatakan belum ada rencana relokasi di 3 desa itu yakni Topogaro, Tondo dan Ambunu.

“Sampai saat ini belum ada rencana relokasi,”jawab Bupati Taslim singkat. ***

Anwar Hafid Beda Pendapat Dengan Bupati Taslim Soal Besaran Ganti Rugi Lahan Warga

 

 

“Bupati Taslim : Anwar Ngawur”

Bang Doel (deadline-news.com)-Morowali-Anggota DPR RI Fraksi Demokrat Drs.H.Anwar Hafid M.Si menjawab deadline-news.com Rabu (15/12-2021) via chat di whatsappnya mengatakan besaran ganti rugi lahan masyarakat di Bahodopi sebesar Rp, 1 miliyar perhektar.

Bupati Morowali Drs.H.Taslim

 

Sedangkan di Bungku Barat di 3 Desa yakni Desa Ambunu, Tondo dan Topogaro perusahan investor hanya menilai Rp, 250 juta perhektar.

“Kalau memang investor, bukan calo-calo kenapa menilai harga tanah masyarakat terlalu kecil dan terkesan merugikan masyarakat,”kata Anwar.

Menanggapi hal itu Bupati Morowali Drs. H.Taslim beda pendapat dengan Anwar Hafid. Bahkan Bupati Taslim menganggap pernyataan Anwar Hafid Ngawur.

“Ha ha ha itu pernyataan anwar hafid ngawur,”tulis Bupati Taslim menjawab deadline-news.com Rabu (15/12-2021), via chat di whatsappnya.

Kemudian Anwar Hafid menanggapi kembali, kok ngawur ada tanah milik kami di Labota Bahodopi dibeli perusahaan dengan harga Rp, 1 miliyar perhektar.

“Koq ngawur, tanah saya ada di beli di labota sama perusahaan. Jeti perusahaan,”Tulis mantan Bupati Morowali dua periode itu.

Ketua Partai Demokran Sulteng itu menegaskan, mungkin Bupati Taslim hanya berpatokan pada harga NJOP, bukan harga pasaran

“Mungkin pak bupati hanya berpatokan pada harga di njop bukan harga pasaran saat ini. 2018 tanah pribadi saya di Labota di bebaskan perusahaan ya sebesar 1 m satu ha.sekarng mala harga di lapangan sudah mencapai 300 ribu permeter,”tegas Anwar Hafid.

Sementara itu tokoh Pemuda Bungku Barat yang juga pimpinan Kota Fron Nasional Perjuangan Buruh Indonesia (FNPBI) Moh.Rizal menilai justru pernyataan Bupati Morowali Taslim yang ngawur.

“Masa lahan masyarakat hanya mau dinilai Rp, 250 juta perhektar. Mestinya dikompersi dengan tanaman dan masa produktifnya, sehingga tidak merugikan masyarakat yang 70 persen petani yang memiliki lahan,”ujar Rizal menjawab deadline-news.com di Bungku Rabu (15/12-2021).

Rizal menduga ada keterlibatan Perusahaan daerah untuk melakukan lobi-lobi ke masyarakat agar harga tanah lebih murah dinilai oleh perusahaan yakni PT Baoshou Taman Industri Investmen Group (PT BTIIG).

Hal senada ditegaskan ketua umum Saber Korupsi Indonesia Isam Kaimuddin.

Ia menduga ada mafia tanah terlibat dalam proses penawaran ganti rugi masyarakat di kecamatan Bungku Barat, tepatnya di 3 desa yakni Desa Ambunu, Tondo dan Topogaro. ***

Ganti Pesawat Tujuan Morowali

 

Bang Doel (deadline-news.com)-Palusulteng-Gagalnya take off Lion Air Seri 1337 tujuan Morowali Rabu (15/12-2021) pada pukul 9:35 wita, mau tidak mau harus ganti pesawat.

Pasalnya sekitar 20an orang penumpang dalam pesawat tujuan Morowali itu berbagai macam kepentingan dan urusan.

Palu Morowali ditempu sekitar 1 jam 10 menit. Menyikapi kerusakan pada pesawat ATR 1337 itu, manajemen Lion Air Group mengganti pesawat seri ATR 72-500/600 yang sebelumnya melayani penerbangan Palu Luwuk.

Pada pukul 12:25 wita, pesawat Lion Air seri ATR 600 itu berhasil lepas landas di landasan pacu bandara Mutiara Sis Aljufri menuju Morowali.

Kurang lebih 1 jam perjalanan dari Palu ke Morowali. Dengan melintasi pegunungan dan pesisir Patai, diatas ketinggian kurang lebih seribu kaki diatas permukaan lain, ATR seri 600 menjelajah diatas udara.

Dan selama penerbangan cuaca cerah. Tepat pukul 13:05 wita, Lion Air ATR seri 600 landing (Mendarat) dengan sempurna di Bandara Morowali.***

Lion Air Tujuan Morowali Gagal Take Off

 

 

Bang Doel (deadline-news.com)-Palusulteng-Pesawat Lion Air seri 1337 penerbangan tujuan Morowali gagal terbang (take off) Rabu (15/12-2021).

Belum diketahui penyebab gagalnya take off Lion Air tujuan Morowali yang membawa sekitar 20an penumpang itu.

Namun awak kabin pesawat yang dijadwalkan berangkat pukul 9:35 wita itu memberi tahukan ke para penumpang bahwa penerbangan ditunda dan kembali ke terminal dengan alasan keselamatan.

“Mohon maaf para penumpang sekalian, karena alasan keselamatan penerbangan ditunda dan kembali ke ruangan tunggu. Dan barang kabin anda juga dibawa serta turun,”ujar petugas awak kabin melalui pengeras suara yang terdengar dalam pesawat.

Awalnya pesawat itu sempat ke landasan pacu, dan saat hendak terbang tiba-tiba mesin redup dan tidak bisa terangkat. Sehingga pilot memilih kembali ke terminal.

Sementara itu Humas Lion Air Group Danang Prihantono yang dikonfirmasi via chat di whatsappnya terkait sebab musebab gagalnya pesawat ATR Lion Air take off tujuan Morowali belum memberikan penjelasan.

Sampai berita ini naik tayang, pihak teknisi Lion Air masih melakukan perbaikan.

Penerbangan Palu Morowali sekali setiap hari. Untuk mengantisipasi keterlambatan penumpang pihak manajemen lion air ganti pesawat.***

Aksi Mogok Kerja Karyawan PT IMIP, Dewan Adat Bungku Angkat Bicara 

 

Ris (deadline-news.com)-Morowalisulteng-Menanggapi adanya kegiatan mogok kerja yang dilakukan oleh Aliansi Buruh dan Rakyat Bersatu (ABRB) di perusahaan Nikel terbesar di Asia yakni PT Indonesia Morowali Industrial Park (IMIP) dewan adat Bungku angkat Bicara.

Ketua Dewan Adat Bungku Russ Hadie SH Senin (24/8-2020), menyebutkan bahwa Dewan Adat Bungku mendukung penuh gerakan Aliansi Buruh dan  Rakyat Bersatu yang saat ini melakukan mogok kerja sesuai dengan surat permohonannya ke Polres Morowali.

Dijelaskan Russ Dewan Adat Bungku mengharapkan agar pemerintah daerah Morowali segera mengambil sikap tegas atas kesewenangan pihak IMIP terhadap pekerja Indonesia (TKI), hal ini jangan terkesan berlarut-larut  yang pada ahirnya lebih berdampak pada tenaga kerja sehingga dapat mempengaruhi roda prekonomian di kabupaten Morowali.

“Saya berharap Pemerintah daerah dalam hal ini Bupati Morowali segera mengambil langkah kongkrit agar tidak berdampak kepada lumpuhnya perekonomian di Morowali,”katanya.

Ruus juga meminta kepada Perusahaan agar pihak IMIP lebih serius lagi menyelesaikan pertikaian yang terjadi,karena  tidak menutup kemungkinan seluruh aliansi Buruh di Indonesia khususnya Sulawesi akan bereaksi terkait gerakan mogok kerja yang terjadi saat ini. ***

Buruh di PT.IMIP Mogok Kerja Dapat Dukungan Sejumlah Organisasi

 

Nanang (deadline-news.com)-Palusulteng-Sejumlah elemen organisasi yang ada di Sulawesi Tengah dan tergabung dalam Aliansi Solidaritas untuk Buruh Morowali memberikan dukungan terhadap mogok kerja buruh serta melawan union busting di kawasan PT. Indonesia Morowali Industrial Park (IMIP).

Bentuk dukungan Aliansi solidaritas untuk buruh Morowali dengan melakukan unjuk rasa Depan kantor DPRD provinsi Sulawesi tengah Jl.Samratulangi Kelurahan Besusu Barat, Kecamatan Palu Timur, Kota Palu yang dipimpin oleh Sarif, Senin (24/8-2020).

Dalam aksi tersebut diikuti berbagai elemen organisasi di Sulteng, diantaranya, STN Palu, JATAM, WALHI, Pembebasan Kolektif Palu, PBHR, FMN Poso, KMS Sulteng Bergerak, YTM, Serikat Hijau Indonesia, LBH Sulteng, SPHP, SBSI dengan membawa dua poin tuntutan.

  1. Mendukung aksi mogok kerja yang dilakukan oleh buruh PT Indonesia Morowali Industrial Park (IMIP), khususnya yang diadvokasi oleh Aliansi Buruh dan Rakyat Bersatu di Kabupaten Morowali

  2. Menolak Union Busting berupa Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) sepihak yang dilakukan oleh PT IMIP terhadap buruh PT IMIP yang melakukan aksi pada 5 Agustus 2020.

Koordinator Lapangan (Korlap) Aksi, Sarif kepada wartawan mengatakan, tuntutan Aliansi Buruh dan Rakyat Bersatu yang merupakan gabungan dari SBSI Morowali dan SPIM di tanggal 5 Agustus 2020, tidak mendapat kepastian. Justru, Afdal selaku ketua SPIM dan Sahlun Sahidi ketua SBSI yang menjadi Korlap aksi di PHK secara sepihak.

“Kondisi ini menunjukkan, adanya upaya pemberangusan serikat buruh (Union Busting). Padahal, oleh undang-undang dijamin kebebasannya. Kondisi ini menunjukkan bahwa, PT IMIP telah melanggar UUD 1945 Pasal 28E Ayat 3 bahwa setiap orang berhak atas kebebasan berserikat berkumpul dan mengeluarkan pendapat,” ungkap Sarif.

Sarif menambahkan, PT IMIP merupakan proyek investasi bisnis Indonesia dan Tiongkok yang mayoritas sahamnya dikuasai Tsingshan Holding Group, sebagai perusahaan raksasa dunia dibidang industri logam. Keuntungan operasional dalam mengeksploitasi Morowali selama, dinilai tidak sebanding dengan tuntutan normatif buruh yang bekerja.

“Perusahaan dengan pendapatan besar tidak sepatutnya memperlakukan buruh dengan cara-cara yang tidak manusiawi, karena tanpa buruh perusahaan tidak akan mendapatkan apa-apa. Oleh karena itu Aliansi Solidaritas Untuk Buruh Morowali di Kota Palu menyatakan mendukung aksi mogok kerja yang dilakukan oleh buruh PT IMIP,” terang Sarif.

Terpisah, Ketua Serikat Pekerja Hukum Progresif (SPHP), Agussalim, SH yang biasa dikenal Agus Dandang menegaskan, kehadiran Aliansi Solidaritas untuk Buruh Morowali mendesak, agar PT IMIP dan Dinas Tenaga Kerja Provinsi Sulteng serta Imigrasi segera dipanggil.

“Dan mendesak agar terbentuk pansus kasus buruh yang sedang terjadi di PT IMIP serta turun ke lapangan, dengan formasi adanya SATGAS masalah Buruh PT IMIP,” tandas Agus Dandang. ***