Bang Doel (deadline-news.com)-Palu-Dijadwalkan Bupati Kabupaten Pinrang H.Andi Irwan Hamid, S.Sos akan hadiri pelantikan badan pengurus wilayah kerukunan keluarga pinrang (BPW KKP) Sulteng di Palu.
Rencana pelantikan BPW KKP ini pada 4 Juni 2023 di marannu restoran jalan setiabudi Palu pada pukul 19:00 wita sampai selesai.
Adalah Dr.Nawawi Natsir, S.Sos, M.Si selaku ketua BPW KKP Sulteng di Palu. Ia didampingi Rizal Nurdin pada posisi sekretaris dan Hj.Murniaty ditempatkan pada posisi bendahara.
“Pak Doktor Nawawi Natsir terpilih secara aklamasi untuk menahkodai BPW KKP Sulteng di Palu,”kata Rizal menjawab deadline-news.com Senin (29/5-2023) via chat di whatsAppnya. ***
Foto saluran irigasi bendung Paku Polman Sulbar. Foto Hartono/deadline-news.com
“Petani Tinggal Harap Tadah Hujan”
Foto bendung Paku. Foto Hartono/deadline-news.com
Sejak beberapa tahun terakhir ini, saluran bendung Paku Kabupaten Polewali Mandar Sulawesi Barat mengalami kerusakan dibeberapa titik.
Kerusakan itu mungkin karena faktor usia dan bisa jadi juga karena kwalitas pekerjaan saat rehabilitasi pemeliharaan saluran pada tahun anggaran 2021 silam tidak bagus.
Namun sayangnya tidak “terurus” lagi. Saluran irigasi yang asal airnya dari sungai galang-galang atau binanga (sungai) karaeng itu yang merupakan batas antara Sulsel dengan Sulbar itu tidak mendapat perhatian serius dari balai besar wilayah sungai (BBWS) pompengan jeneberang di Makassar Sulsel.
Padahal irigasi bendung Paku Polewali Mandar Sulbar itu sumber air ratusan hektar sawah di daerah itu.
Anwar Hafid
Di pintu saluran terdapat tumpukan sedimen berkubik-kubik. Sehingga air tidak dapat masuk ke saluran daerah irigasi bendung Paku.
Bukan itu saja tapi saluran DI bendung paku sudah banyak yang rusak, jebol dan rubuh.
Sejak penanganan irigasi bendung Paku diambil alih BBWS Pompengan Jeneberang, terkesan tidak mendapat perhatian serius. Beda waktu masih dibawahi Balai Wilayah Sungai Sulawesi III di Palu.
Terbukti saluran irigasi bendung Paku itu sudah banyak yang rusak (jebol) dimakan usia. Dan terdapat sedimen tumpukan material pasir di pintu masuk saluran air irigasi bendung Paku itu.
Kalaupun ada perbaikan hanya separuh-separuh, sehingga tidak tuntas. Celakanya lagi pekerjaannya tidak maksimal sampai-sampai hanya hitungan bulan sudah rusak lagi.
Tahun 2021-2022 ada sebagian perbaikan saluran irigasi bendung Paku sekitar 1 kilometer. Tapi pekerjaannya kurang pengawasan, sehingga terkesan asal-asalan, akibatnya hanya dalam hitungan bulan saluran irigasi yang telah diperbaiki itu jebol lagi.
“Kasihan petani kita, terancam tidak turun sawah, karena saluran irigasi bendung Paku banyak yang jebol. Saat ini petani tinggal berharap tadah hujan,”kata salah seorang petani sawah di Paku menjawab deadline-news.com beberapa waktu lalu.
Menurutnya dirinya bersama kepala desa Paku telah menghadap ke Kabai BBWS Pompengan Jeneberang di Makassar. Namun hanya dijanji – janji untuk perbaikan saluran irigasi paku yang jebol itu.
“Kabalai BBWS melalui Pejabat pembuat komitmen (PPK) OP SDA IV Wijaya Mudi Putra, ST,MT akan memprogramkannya tahun depan (2024) untuk rehabilitasi saluran irigasi bendung Paku. Sedangkan tahun depan kita akan melaksanakan pesta demokrasi, sehingga kami menyangsikan janji pihak BBWS Pompengan Jeneberang bakal tidak terlaksana,”akunya dengan nada pesimis.
Sementara itu PPK OP SDA IV Wijaya Mudi Putra yang dikonfirmasi via chat di aplikasi whatsAppnya selasa malam (16/5-2023), sampai berita ini naik tayang belum memberikan jawaban konfirmasi.
Begitupun Kasatkernya Sahiran yang dikonfirmasi via chat di whatsAppnya tidak memberikan jawaban konfirmasi. Satker Sahira lebih memilih memblokir aplikasi whatSapp deadline-news.com ketimbang menjawab konfirmasi. ***
Bang Doel (deadline-news.com)-Polman-Terdampak abrasi pantai, kampung dusun Tete, Desa Paku, Kecamatan Binuang, Kabupaten Polewali Mandar Sulawesi Barat (Polman-Sulbar) terancam hilang.
Pasalnya daratan muara sungai galang – galang itu saban hari dihantam abrasi pantai. Sehingga saban hari daratan pertemuan air laut pantai Paku dengan sungai lurusan bendung Paku itu runtuh.
Puluhan hektar tambak dan persawahan masyarakat kampung tete telah habis akibat hantaman abrasi.
Namun sayangnya tidak ada perhatian dari pemerintah baik Kabupaten Polman maupun provinsi Sulbar. Apalagi balai besar wilayah sungai (BBWS) pompengan jeneberang di Makassar ataupun balai wilayah sungai sulawesi III di Palu Sulteng yang membawahi Sulbar tidak ada perhatian sama sekali.
Demikian informasi yang dihimpun deadline-news.com di Tete Polman Rabu (17/5-2023).
Menurut sumber itu kampung dusun Tete Paku butuh tanggul pengaman pantai. Tepatnya disudut pertemuan air sungi galang-galang dengan air laut Paku.
Penanganan abrasi dusun tete Paku Polman itu belum diketahui secara pasti balai mana yang bertanggung jawab. Apakah BBWS Pompengan Jeneberang ataukah BWSS III Palu?
Asdar satker PJSA BWSS III Palu yang dikonfirmasi via chat di whatsAppnya untuk mempertanyakan apakah pengaman pantai Sungai Galang-Galang pas di muara dusun Tete desa Paku Polman lurusan bendung Paku masuk kewenangan bbws pompengan atau bwss III Palu sampai berita ini naik tayang belum memberikan jawaban konfirmasi.
Begitupun pejabat pembuat komitmen (PPK) OP BBWS Pompengan Leo Arbiwibowo sampai berita ini naik tayang belum memberikan jawaban konfirmasi. ***
Foro saluran DI bendung Paku jebol dan tertutup sedimen. Foto dok deadline-news.com
Bang Doel (deadline-news.com)-Polman-Saluran Daerah Irigasi (DI) bendung Paku rusak parah sejak beberapa tahun terakhir ini.
Namun tidak mendapat perhatian serius dari balai besar wilayah sungai (BBWS) pompengan jeneberang di Makassar Sulsel. Padahal irigasi bendung Paku Polewali Mandar Sulbar itu sumber air ratusan hektar sawah di daerah itu.
Anwar Hafid
Sejak penanganan irigasi bendung Paku diambil alih BBWS Pompengan Jeneberang, terkesan tidak mendapat perhatian serius.
Terbukti saluran irigasi bendung Paku itu sudah banyak yang rusak (jebol) dimakan usia. Namun tidak dilakukan perbaikan.
Kalaupun ada perbaikan hanya separuh-separuh, sehingga tidak tuntas. Celakanya lagi pekerjaannya tidak maksimal sampai-sampai hanya hitungan bulan sudah rusak lagi.
Tahun 2021-2022 ada sebagian perbaikan saluran irigasi bendung Paku sekitar 1 kilometer. Tapi pekerjaannya kurang pengawasan, sehingga terkesan asal-asalan, akibatnya hanya dalam hitungan bulan saluran irigasi yang telah diperbaiki itu jebol lagi.
“Kasihan petani kita, terancam tidak turun sawah, karena saluran irigasi bendung Paku banyak yang jebol,”kata Kadir salah seorang petani sawah di Paku menjawab deadline-news.com beberapa waktu lalu.
Menurutnya dirinya bersama kepala desa Paku telah menghadap ke Kabai BBWS Pompengan Jeneberang di Makassar. Namun hanya dijanji – janji untuk perbaikan saluran irigasi paku yang jebol itu.
“Kabalai BBWS melalui Pejabat pembuat komitmen (PPK) OP SDA IV Wijaya Mudi Putra, ST,MT akan memprogramkannya tahun depan (2024) untuk rehabilitasi saluran irigasi bendung Paku. Sedangkan tahun depan kita akan melaksanakan pesta demokrasi, sehingga kami menyangsikan janji pihak BBWS Pompengan Jeneberang bakal tidak terlaksana,”aku Kadir dengan nada pesimis.
Sementara itu PPK OP SDA IV Wijaya Mudi Putra yang dikonfirmasi via chat di aplikasi whatsAppnya selasa malam (9/5-2023), sampai berita ini naik tayang belum memberikan jawaban konfirmasi. ***
Bang Doel (deadline-news.com)-Pasangkayu-Diduga ada pertambangan emas tanpa izin (PETI) di Desa Benggaulu Kecamatan Dapurang Kabupaten Pasangkayu Sulawesi Barat beroperasi lagi.
Padahal Polda Sulbar telah menutupnya dengan menangkap beberapa alat berat (Exavator) di lokasi peti itu.
PETI itu berada di sungai dan hutan lindung Desa Benggaulu yang merupakan batas Kabupaten Pasangkayu dengan Kabupaten Mamuju Tengah (kecamatan Karossa).
Deposit di Peti di desa Benggaulu itu cukup besar.
“Bayangkan dalam satu malam pengelola PETI Benggaulu itu dapat menghasilkan Rp 900san juta,”demikian dikatakan sumber deadline-news.com Senin (1/5-2022), di Desa Benggaulu.
Menurut sumber itu ada beberapa alat berat exavator yang beroperasi di apeti itu.
Disinyalir aparat kepolisian mengetahui keberadaan PETI Benggaulu itu, tapi terkesan pura-pura tidak tahu.
Menurut masyarakat di dekat PETI Benggaulu itu, pihak pengelola mengaku hanya mengantongi izin koperasi pengelolaan tambang.
Tapi tidak memiliki izin dari Kementrian ESDM, Lingkungan Hidup dan Balai Konservasi hutan. Namun alasan pengelola hanya izin koperasi.
“Iya pak beroperasi lagi Peti di Benggaulu ini,”ujar salah seorang warga di Benggaulu itu. ***
Bang Doel (deadline-news.com)-Mamuju-Baru memasuki tahun ke 3 kontrak proyek peservasi ruas jalan nasional Pasangkayu, Karossa, Topoyo, kota Mamuju hingga Manajene sudah mulai rusak lagi.
Pantauan deadline-news.com dalam perjalanan mudik lebaran, masih terdapat puluhan titik berlubang-lubang, berkerut, bergelombang dan tumpukan material di sepanjang ruas jalan nasional wilayah Sulbar itu.
Anwar Hafid
Salah satu yang paling parah di kilometer 105,104 dan beberapa tempat lainnya. Memang hanya spot-spot titik rusak jalan nasional rusak itu, tapi sangat mengganggu kenyamanan berkendaraan.
Apalagi jika dilewati pada malam hari, didepan lubang mengangah tapi tidak kelihatan dari jauh, sementara kendaraan cukup laju antara 80-100 kilometer perjam.
“Ini sangat membahayakan pengendara motor baik mabil maupun sepeda motor,”kata beberapa pengemudi yang kebetulan mampir rehat dan berbuka puasa Rabu malam (19/4-2023) di salah satu warung makan di Kalukku Mamuju.
Gub Sulteng H.Risdy Mastura
Kemudian di wilayah Pasangkayu tepatnya dari arah Donggala disepanjang sungai lariang hingga batas Mamuju Tengah (Karossa) cukup banyak titik ruas jalan nasional berlubang-lubang, bergelombang dan berkerut.
Begitupun di sepanjang ruas Mamuji – Majene. Tepatnya dibadan jembatan Sungai Sumakuyu terdapat lubang-lubang. Selain itu diantaranya di kilometer 55, 54 dam 53 Majene.
Kepala BPJN Sulbar Sjovo Rosliansjah, ST, MM yang berusaha di konfirmasi via telepon kantornya di nomor 0426232482X sampai berita ini naik tayang belum memberikan jawaban konfirmasi. ***
Antasena (deadline-news.com)-Makassar- Gunakan uang (dana) Perusahaan untuk pembayaran Tantiem dan Bonus/jasa produksi tahun 2017-2019, dua mantan pejabat perusahaan daerah air minum (PDAM) Makassar di bui.
Selain tantiem dan bonus ternyata juga Premi Asuransi Dwiguna Jabatan walikota dan Wakil Walikota Tahun 2016 sampai 2019.
Adalah Haris Yasin Limpo (HYL) mantan Dirut PDAM Makassar tahun 2015-2019. Kemudian Irawan Abadi (IA) selaku mantan direktur keuangan PDAM Makassar tahun 2017-2019.
Penyidik Asisten Tindak Pidana Khusus (Aspidsus) Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan menaikkan status 2 (dua) orang saksi itu menjadi tersangka.
Gub Sulteng H.Risdy Mastura
Keduanya ditahan berdasarkan Surat Penetapan Tersangka Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan Nomor :91/P.4/Fd.1/04/2023 tanggal 11 April 2023 atas nama Tersangka HYL dan Nomor :92/P.4/Fd.1/04/2023 tanggal 11 April 2023 atas nama tersangka IA.
“Bahwa HYL dan IA ditetapkan sebagai tersangka setelah Penyidik mendapatkan minimal dua alat bukti yang sah serta telah keluarnya penghitungan Kerugian Keuangan Negara sebagaimana yang diatur dalam pasal 184 ayat (1) KUHAP,”kata Kajati Sulsel melalui Aspidsus Kejati Yudi Triadi kepada sejumlah media baik online, elektronik maupun cetak Selasa (11/4-2023) di Makassar.
Anwar Hafid
Ia mengatakan setelah Jaksa Penyidik menetapkan status Tersangka, maka terhadap Tersangka HYL dan Tersangka IA dilakukan Penahanan berdasarkan Surat Perintah Penahanan Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan Nomor : Print-Print-63/P.4.5/Fd.1/04/2023 tanggal 11 April 2023 atas nama Tersangka HYL dan Nomor : Print-64/P.4.5/Fd.1/04/2023 tanggal 11 April 2023atas nama Tersangka IA, masing-masing selama 20 (dua puluh) hari terhitung sejak tanggal 11 April 2023 sampai dengan tanggal 30 April 2023 di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Klas 1 Makassar.
Dewan masjid
“Terhadap kedua Tersangka tersebut telah dilakukan pemeriksaan kesehatan oleh Tim dokter dan menyatakan bahwa yang bersangkutan dalam keadaan sehat dan tidak dalam keadaan terkena Covid 19,”jelasnya.
Syarifuddin Hafid
Kasus Posisi:
Ia menjelaskan bahwa tersangka HYL dan Tersangka IA tidak mengindahkan aturan Permendagri No. 2 Tahun 2007 Tentang Organ dan Kepegawaian PDAM, Perda No. 6 Tahun 1974 dan PP 54 Tahun 2017 oleh karena beranggapan bahwa pada Tahun berjalan kegiatan yang diusahakan memperoleh laba sedangkan akumulasi kerugian bukan menjadi tanggungjawabnya melainkan tanggungjawab Direksi sebelumnya sehingga mereka berhak untuk mendapatkan untuk Pembayaran Tantiem dan Bonus/Jasa Produksi yang merupakan satu kesatuan dari Penggunaan Laba yang diusulkan.
Bahwa terdapat perbedaan besaran penggunaan laba pada Perda No. 6 Tahun 1974 dengan PP 54 Tahun 2017 khususnya untuk pembagian tantiem untuk Direksi 5% bonus pegawai 10% sedangkan pada PP 54 Tahun 2017 pembagian tantiem dan bonus hanya 5%, sehingga aturan tersebut tidak digunakan untuk pembayaran penggunaan laba.
Bahwa terdapat Premi Asuransi Dwiguna Jabatan Bagi Walikota dan Wakil Walikota Makassar pada Asuransi AJB Bumiputera diberikan berdasarkan Perjanjian Kerjasama PDAM Kota Makassar dengan Asuransi AJB Bumiputera, namun tersangka berpendapat lain tanpa memperhatikan aturan perundang-undangan bahwa Walikota dan Wakil Walikota sebagai pemilik modal ataupun KPM tidak dapat diberikan Asuransi tersebut oleh karena yang wajib diikutsertakan adalah Pegawai BUMD pada program jaminan kesehatan, jaminan hari tua dan jaminan sosial lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”. Sehingga pemberian asuransi jabatan bagi walikota dan Wakil Walikota tidak dibenarkan dengan dasar bahwa selaku pemilik perusahaan daerah/pemberi kerja yang berkewajiban untuk memberikan jaminan kesehatan bukan sebagai penerima jaminan kesehatan.
Dari penyimpangan yang terjadi pada penggunaan laba untuk Pembagian Tantiem dan Bonus/Jasa Produksi serta Premi Asuransi Dwiguna Jabatan Bagi Walikota dan Wakil Walikota Makassar, mengakibatkan kerugian keuangan daerah kota Makassar khususnya PDAM kota Makassar dengan nilai total sebesar Rp. 20.318.611.975,60. (Dua Puluh Milyar Tiga Ratus Delapan Belas Juta Enam Ratus Sebelas Ribu Sembilan Ratus Tujuh Puluh Lima Rupiah Enam Puluh Sen).
Hal tersebut sesuai dengan Laporan Hasil Pemeriksaan / Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara Atas Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penggunaan Dana Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kota Makassar Untuk Pembayaran Tantiem Dan Bonus/Jasa Produksi Tahun 2017 sampai dengan Tahun 2019 Dan Premi Asuransi Dwiguna Jabatan Walikota Dan Wakil Walikota Tahun 2016 Sampai Dengan Tahun 2019.
Pasal yang disangkakan :
Primair :
Pasal 2 Ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-undang RI Nomor : 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Undang-Undang RI Nomor : 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang RI Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke- 1 KUHP Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP.
Subsidiair :
Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-undang Nomor : 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Undang-Undang RI Nomor : 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang RI Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke- 1 KUHP Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP. (Dikutip di TargetNasional.id).***
Antasena (deadline-news.com)-Palu-Sekitar 350an orang hadiri buka puasa bersama (Bukber) kolaborasi kerukunan keluarga turatea Jeneponto dengan kerukunan keluarga bugis makassar mandar dan toraja (KKTJ-KKBMMT) di caffe and resto kampoeng Nelayan Palu Minggu (9/4-2023).
“Tadinya panitia menyiapkan hanya 200 kursi sesuai undangan, tapi ternyata yang hadir lebih dari undangan yakni hampir 400 orang,” kata salah seorang deklarator KKBMMT Ashar Gamang,SE menjawab deadline-news.com usai Bukber.
Menurutnya hampir semua pilar kerukunan keluarga sulawesi selatan (KKSS) Sulteng hadir.
Anwar Hafid
Hadir dalam Bukber itu Ashar Yotomaruangi (Kaili Bangkit). “Semoga semangat silaturahmi terus terjaga,”harap Ashar.
Gub Sulteng H.Risdy Mastura
Selain itu Danrem 132 Tadulako Brigjen Toto Nurwanto juga hadir dalam bukber KKTJ-KKBMMT itu.
KKBMMT merupakan organisasi baru dari kelompok muda yang tidak sejalan dengan kepengurusan KKSS Sulteng.
Sehingga mendirikan oranganisasi paguyuban baru yang dimotori Akhmad Sumarling,SE (ketua KKTJ), Andi Ridwan Batara Guru, SH, Nawawi Sangkilat,SH, Ashar Gamang, SE, Dr.Abdul Malil Bram,SH,MH, Dr.Idham Khalik,SH,MH dan sejumlah tokoh mudah dan senior KKSS lainnya. ***
Bang Doel (deadline-news.com)-Jeneponto-Selain karena ketersediaan air masih mencukupi di kelurahan Bontotangnga Kecamatan Tamalatea Jeneponto Sulawesi Selatan, pompa Akuifer buatan simpanan air hujan (absah) masih model lama (manual).
Gub Sulteng H.Risdy Mastura
Sehingga warga di daerah itu tak mau menggunakan Absah itu. Dengan demikian proyek Balai Besar Wilayah Sulawesi (BBWS) Pompengan itu patut diduga mubazir tak bermanfaat.
Anwar Hafid
Kepala Kelurahan Bontotangnga Karaeng Caya menjawab konfirmasi deadline-news.com group detaknews.id Sabtu pagi (8/4-2023) sekitar pukul 07:45 wita, membenarkan jika Absah di wilayahnya tidak dipakai warganya.
Alasannya selain air cukup tersedia, pompanya juga model lama, sehingga membuat warga malas menggunakannya.
Dewan masjid
“Ntuk skrg kata pengelolahx krg tdk di pakai dl krn bxk ji air… Lgian malas ki katax jg krn kompax yg model lama krg… Tp ttp katax ad air tadah hujan di bakx…,”tulis Lurah Bontotangnga Karaeng Caya.
Sementara itu sebelumnya informasi yang dihimpun deadline-news.com dari berbagai sumber di Jeneponto mengatakan Absah untuk di bontotangnga terdapat air, hanya saja airnya tidak bersih dan pompa airnya sudah rusak (tidak berfungsi).
“Di bontotangnga ada ji airnya tapi tidak bersih dan alat pengompa airnya sudah tidak berfungsi. Dan pembersih airnya kurang maksimal,”sebutnya.
Kepala Bagian Tata Usaha BBWS Pompengan Jeneberang Makassar Sulsel Mat Nasir, SH, MSP yang dikonfirmasi via chat di whatsAppnya mengatakan Masukan info ta dengan surat resmi biar dicek lokasinya. ***
Bang Doel (deadline-news.com)-Jeneponto-Proyek Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Pompengan di Desa Jenetallasa Kecamatan Bangkala dan di Desa Turatea serta di Kelurahan Bontotangnga Kecamatan Tamalatea Kabupaten Jeneponto Provinsi Sulawesi Selatan terkesan Mubazir.
Dewan masjid
Bagaimana tidak proyek Akuifer buatan simpanan air hujan (absah) itu sampai saat ini diduga tidak bermanfaat dengan baik. Apalagi sebagian alat pendukungnya sudah tidak berfungsi.
Padahal proyek di tiga tempat di dua kecamatan itu dibangun sejak 2021 dan 2022. Hanya saja tidak ada pemeliharaan berkalanya dari pihak berwewenang.
“Mestinya proyek infrastruktur yang diprogramkan Kementerian pekerjaan umum dan perumahan rakyat (PUPR) RI dapat memberi asas manfaat bagi masyarakat yang membutuhkannya,”demikian dikatakan sumber deadline-news.com group detaknews.id dari Jeneponto Sulsel Jumat malam (7/4-2023).
Sumber itu mempertanyakan apakah ini salah satu Aspirasi Anggota DPR RI?
Belum diketahui pasti apa penyebab proyek absah tidak bermanfaat. Padahal sudah dilengkapi pompa air.
“Silahkan ke lokasi cek mamfaatnya, kalau rusah diperbaiki, kalau belum bisa dimamfaatkan usahakan agar bisa memiliki asas mamfaat agar anggaran besar tidak terbuang sia-sia,”tegas sumber lagi.
Menurutnya infrastruktur ABSAH utamanya dibangun di daerah kering, seperti di Kabupaten Jeneponto untuk menampung air hujan sebagai sumber air baku bagi masyarakat.
“Inovasi ini dinilai sangat membantu penyediaan air bersih dan air minum bagi masyarakat yang bersumber dari air hujan dengan memenuhi baku mutu untuk layanan standar kebutuhan air baku minimal,”ujar sumber lagi.
Ia berharap teknologi ABSAH juga turut membantu masyarakat di daerah susah air khususnya di tengah ketidakpastian kondisi ekonomi akibat Pandemi COVID-19.
“Sehingga masyarakat akan terbantu secara sosial maupun ekonomi karena tidak harus membeli air (memanfaatkan air hujan),”harapnya.
Sumber itu menjelaskan untuk di bontotangnga Absah terdapat air, hanya saja airnya tidak bersih dan pompa airnya sudah rusak (tidak berfungsi).
“Di bontotangnga ada ji airnya tapi tidak bersih dan alat pengompa airnya sudah tidak berfungsi. Dan pembersih airnya kurang maksimal,”sebutnya.
Kepala Kecamatan Bangkala Karaeng Nyau yang dikonfirmasi via chat di whatsAppnya mengaku belum memantau proyek absah itu. Alasannya karena tidak ada laporannya masuk ke kantor kecamatan.
“Sy belum pantau Krn TDK ada masuk laporanx,bahwa ada pekerjaan tadah hujan,”tulisnya menjawab konfirmasi deadline-news.com via chat di aplikasi whatsAppnya Jumat malam (7/4-2023).
Ia mengaku baru tau proyek Absah di wilayahnya itu melalui group WA.
“Iye sy baru tau liat di grup,….,” tulisnya lagi.
Sementara Camat Tamalatea Haeruddin Limpo dan Lurah Bontotangnga Karaeng Caya sampai berita ini naik tayang belum memberikan jawaban konfirmasi.
Kemudian pihak BBWS Pompengan Jeneberang di Makassar Sulsel masih tengah dilalukan verifikasi dan konfirmasi. ***
