KOMERSIALISASI PENDIDIKAN di SULTENG

Catatan Kritis Andrie Wawan, SH

Penetapan Peraturan Gubernur Sulawesi tengah nomor 10 tahun 2017 tentang pungutan dan sumbangan pada sekolah menengah atas, sekolah menengah kejuruan dan sekolah luar biasa yang diberlakukan untuk seluruh orang tua wali adalah bentuk bagian dari komersialisasi pendidikan.

Pasalnya Aturan tehnis gubernur yang diteken pada tanggal 14 maret 2017 adalah bersifat perintah dan mengikat bagi seluruh sekolah yang ada di sulawesi tengah arti kata lain aturan tersebut mengharuskan kepada seluruh kepala sekolah untuk tunduk dan patuh terhadap isi aturan termasuk standar satuan rupiah yang terlampir didalamnya.

Dampak dari aturan tersebut pada tanggal 29 Maret 2017 dinas pendidikan dan kebudayaan cabang dinas pendidikan menengah wilayah 1 membuat surat yang ditujukan kepada orang tua wali siswa dengan nomor : KP/26/421.4/PEND/2017 dengan mencantumkan standar nominal per siswa dalam per bulan senilai Rp. 84.352 (Delapan puluh empat ribu tiga ratus lima puluh dua rupiah).

Ketetapan standar pungutan biaya yang variatif seperti dikota Palu dengan satuan Rp. 84.352 per siswa per bulan untuk kategori SMA, Rp. 141.746 per siswa per bulan untuk kategori SMK, Rp. 291.996 per siswa per bulan untuk kategori SDLB, Rp. 448.659 per siswa per bulan untuk kategori SMPLB dan Rp. 504.940 per siswa per bulan untuk kategori SMALB.

Peraturan Gubernur Sulawesi tengah nomor 10 tahun 2017 juga diserukan 12 kabupaten lainnya termasuk daerah yang memiliki program sekolah gratis seperti kabupaten Buol dengan standar nilai satuan Rp. Rp. 78.144 per siswa per bulan untuk kategori SMA, Rp. 131.313 per siswa per bulan untuk kategori SMK, Rp. 270.505 per siswa per bulan untuk kategori SDLB, Rp. 415.637 per siswa per bulan untuk kategori SMPLB dan Rp. 467.775 per siswa per bulan untuk kategori SMALB.

Batalkan business to busines dunia pendidikan di sulawesi tengah.
Dengan ditetapkannya standar nilai satuan maka pemerintah sulawesi tengah melalui Peraturan Gubernur Sulawesi tengah nomor 10 tahun 2017 samahalnya telah membuka ruang komersialisasi. Terjemahan komersialisasi secara universal mengambarkan suatu perbuatan yang dijadikan sebagai barang dagangan atau dengan kata lain pemerintah sulawesi tengah telah menjadikan dunia pendidikan sebagai lahan business to business.

Dalam ekspektasinya praktek ini adalah sebuah bentuk nyata dari sistem kapitalistik yang dimana seorang anak kaum pekerja, anak kaum buruh-petani dan anak kaum miskin kota sangat sulit menjangkau pendidikan yang berkualitas di sulawesi tengah sedangkan amanah dari preamble Undang-undang dasar negara republik indonesia tahun 1945 menegaskan bahwa negara haruslah menjamin pendidikan yang terjangkau dan berkualitas.

Secara realistis Upah Minimum Propinsi (UMP) sulawesi tengah pada tahun 2017 ditetapkan senilai RP. 1.807.775 belumlah bisa disandarkan pada Kebutuhan Hidup Layak (KHL) bagi sebagian kelangan. KHL tersebut meliputi, seperti Makanan dan minuman : Beras 10 Kg, Daging 0,75 Kg, Susu 0,9 Kg, Perumahan dan lain-lainya : sewa kamar 1 Bulan dan perangkatnya, pakaian, kesehatan dan transportasi juga termasuk biaya pendidikan anak jika diakumulasikan dengan mengunakan laporan harga komoditi sembilan bahan pokok kota palu pada tanggal 24 Maret 2017 maka nominal UMP bukanlah jawaban kebutuhan dari masyarakat sulawesi tengah.

Maka demikian Standar nilai satuan pendidikan kategori SMA yang telah ditetapkan pada Peraturan Gubernur Sulawesi tengah nomor 10 tahun 2017 haruslah dicabut dari peredaran lingkungan sekolah agar tidak menjadi beban hidup bagi masyarakat sulawesi tengah terutama kaum kelas menengah kebawah.

Hentikan komersiliasasi pendidikan dan terapkan pendidikan berbasis adiwiyata di sulawesi tengah.

Ketidak wajaran kebijakan pemerintah sulawesi tengah dalam memberikan beban kepada orang tua wali siswa melalui Peraturan Gubernur Sulawesi tengah nomor 10 tahun 2017 tenang pungutan dan sumbangan pada sekolah menengah atas, sekolah menengah kejuruan dan sekolah luar biasa adalah langkah mudur bagi sistem pendidikan nasional.

Pemerintah sulawesi tengah sudah saatnya membuat gagasan yang produktif, ilmiah dan berkelanjutan serta terjangkau dan berkualitas seperti pendidikan berbasis adiwiyata yang membangun kesadaran lingkungan pendidikan untuk keselamatan bumi.

Secara singkat pendidikan berbasis adiwiyata bukan hanya menciptakan kondisi yang bersih bagi sekolah untuk menjadi tempat pembelajaran ataupun upaya-upaya penyelamatan lingkungan hidup namun secara khusus peserta didik perlahan-lahan akan menjadi generasi yang peduli dan berbudaya lingkungan, sekaligus mendukung dan mewujudkan sumber daya disekitar sekolah terdidik terhadap perkembangan ekonomi, sosial, dan lingkungannya dalam mencapai pembangunan berkelanjutan.

Kemajuan dunia pendidikan disulawesi tengah merupakan tanggung jawab bersama, menilai kebijakan pendidikan yang tidak berbanding lurus dengan kondisi masyarakat juga adalah tugas bersama untuk memperbaikinya.

Penulis adalah Dewan Penasehat Gerakan Aktifis Palu untuk Rakyat (GAPURA).

Bupati Terima 420 Mahasiswa KKN UIN Alauddin Makassar

Bantaeng (deadline-news.com)- KKN bukanlah hanya sekedar Kuliah Kerja Nyata, tetapi sebagai suatu proses pembelajaran lanjutan yang tentunya harus mengandung banyak edukasi di dalamnya. Demikian disampaikan Bupati Bantaeng H.M. Nurdin Abdullah saat menerima 420 mahasiswa KKN Reguler Angkatan ke-54 Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, di Gedung Balai Kartini, Kamis Siang.

Dalam sambutannya, Bupati menyampaikan bahwa setiap tahunnya Bantaeng selalu menerima mahasiswa KKN yang bukan hanya domestik, tetapi juga mahasiswa KKN yang berasal dari luar provinsi, bahkan banyak mahasiswa luar negeri yang juga datang ke Bantaeng untuk belajar.

“Kehadiran adik-adik mahasiswa ini tentunya akan memberikan kontribusi besar terhadap pelaksanaan pembangunan Kabupaten Bantaeng karena kalian semua adalah agen perubahan masa depan bangsa”.

Lebih lanjut, Bupati menekankan kepada para Camat, Lurah dan Kepala Desa yang hadir agar memberikan pelayanan maksimal kepada para mahasiswa. “Saya menitipkan adik-adik mahasiswa kepada para camat masing-masing. Jaga kesehatan, jaga keamanan, dan perbaiki gizinya sebelum mereka kembali ke dunia kampus”, ujar Bupati, yang seketika disambut tepuk tangan riuh oleh para mahasiswa.

Sementara itu, Dosen Pembimbing Muh. Syafei pada kesempatan tersebut menjelaskan secara rinci jumlah mahasiswa yang akan dialokasikan di lima kecamatan, yakni Kec. Tompobulu sebanyak 100 mahasiswa, Kec. Gantarangkeke 60 mahasiswa, Kec. Eremerasa 90 mahasiswa, Kec. Bissappu 110 mahasiswa, dan Kec. Uluere sejumlah 60 mahasiswa.

“Seluruh mahasiswa KKN Reguler hadir pada saat ini terkecuali mahasiswa yang dialokasikan di Kec. Bissappu. Sedianya mereka bersama-sama hadir disini, namun ternyata telah diberangkatkan kemarin dan diterima langsung di Kec. Bissappu”, jelasnya.

Dikatakan bahwa pelaksanaan KKN ini akan berlangsung selama dua bulan, yakni terhitung Maret sampai dengan bulan Mei 2017 mendatang. Turut hadir pada kegiatan tersebut antara lain Camat Gantarangkeke habuddin, Camat Tompobulu A. Muchlis Hindrah, Camat Eremerasa Irfan Fajar, Camat Uluere M. Djohan, serta para Lurah dan Kepala Desa dari masing-masing kecamatan. (sumber Hms Pemkab Bantaeng).***

Kemendikbud Beri Anugerah Literasi Prioritas untuk Sidrap, Maros dan Wajo

Jakarta (deadline-news.com)– Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) dan Badan Pembangunan Internasional Amerika (USAID) memberi anugerah literasi prioritas kepada 19 kabupaten/kota untuk keberhasilannya meningkatkan literasi atau budaya membaca siswa, Selasa (21/3/2017). Ke-19 kabupaten/kota itu adalah mitra USAID Prioritizing Reform, Innovation, and Opportunities for Reaching Indonesia’s Teacher, Administrators, and Students (USAID PRIORITAS).

Di antara 19 Kabupaten/Kota itu termasuk Sidrap dan Maros yang mendapatkan Kriteria Sangat Baik (Predikat A) dan Wajo Kriteria Baik (Predikat B).

Direktur Kantor Pendidikan USAID, Peter Cronin mengatakan, “Kemampuan membaca adalah dasar dari pembelajaran. Dengan dasar yang kuat dari keterampilan membaca yang baik, siswa akan lebih siap untuk sukses ketika dewasa dan sebagai warga negara.”

Hamid Muhammad, Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kemendikbud menyampaikan ucapan terima kasih kepada USAID yang telah melakukan pendampingan literasi kepada SD/MI dan SMP/MTs di tujuh provinsi sejak tahun 2013. Melalui pendampingan tersebut, sekolah dapat mengimplementasikan program literasi secara menyeluruh. Tidak hanya itu, USAID PRIORITAS juga mendorong Pemerintah Daerah untuk mengalokasikan APBD, memberlakukan regulasi, dan menciptakan inovasi yang mampu membuat program literasi berjalan cepat dan berkelanjutan

“Anugerah Literasi Prioritas diberikan sebagai apresiasi Kemendikbud kepada Kabupaten/Kota mitra USAID PRIORITAS. Apresiasi itu diharapkan menjadi motivasi agar Pemda terus mengembangkan program-program literasi secara kreatif dan inovatif,” tukas Hamid di sela-sela acara.

Program membaca di sekolah mitra USAID PRIORITAS telah sangat berhasil dalam meningkatkan membaca dan mengembangkan budaya baca sekolah. Sekolah telah menunjukkan kreativitas dan inovasi dalam fasilitas dan kegiatan untuk mendukung program pengembangan budaya membaca. Faktor kunci dalam keberhasilan program ini adalah pemerintah daerah, yang telah meluncurkan program keaksaraan mereka sendiri di sekolah-sekolah dan masyarakat setempat dengan antusias.

“Saya bangga dengan komitmen yang kuat dari Pemerintah Kabupaten/Kota mitra kami, membuat program literasi ini dapat berjalan baik. Pemerintah kabupaten/kota mitra kami yang berdedikasi telah berkomitmen menganggarkan Rp. 213 milyar dari anggaran daerah untuk mendukung program literasi,” kata Peter Cronin dalam sambutannya. “Hari ini, saya mengucapkan selamat kepada Bupati, Walikota dan Kepala Dinas Pendidikan untuk komitmen dan keberhasilan ini, dan kami berharap kabupaten lain dapat belajar dari mereka,” tambahnya.

Salah satu tujuan program USAID PRIORITAS adalah meningkatkan kemampuan membaca siswa dan mengembangkan budaya membaca di sekolah-sekolah, yang secara langsung untuk mendukung program Gerakan Literasi Sekolah (GLS) Kemendikbud. USAID PRIORITAS juga mendukung sekolah untuk meningkatkan kemampuan membaca siswa awal kelas. USAID memberi hibah lebih dari 8 juta buku bacaan berjenjang untuk lebih dari 13.000 SD/MI di provinsi mitra USAID PRIORITAS. dan memberi pelatihan guru untuk meningkatkan kemampuan mereka untuk menggunakan buku-buku tersebut.

Penghargaan yang diberikan oleh Kemendikbud diharapkan bisa semakin memicu daerah mendorong gerakan literasi di daerah. “Peringkat literasi kita masih sangat rendah, bahkan kalau dibandingkan dengan beberapa negara ASEAN. Kalau semua daerah mulai bergerak untuk sadar betapa pentingnya literasi ini, hal tersebut secara signifikan akan meningkatkan index literasi Indonesia,” ujar Mustajib, Communication Specialist USAID PRIORITAS.

USAID Prioritizing Reform, Innovation, Opportunities for Reaching Indonesia’s Teacher, Administrators, and Students (USAID PRIORITAS) adalah program lima tahun yang didanai oleh USAID untuk meningkatkan akses ke pendidikan dasar yang berkualitas. Program ini dirancang untuk meningkatkan akses pendidikan berkelas dunia kepada siswa di Indonesia. Sumber realis USAID yang dikirim ke email deadline.news@yahoo.co.id.***

KIP Kerjasama Universitas Sosialisasi Pemahaman UU No.14/2008

Bang Doel (deadline-news.com)-Palu-Guna memberikan pemahaman betapa pentingya keterbukaan informasi bagi publik, maka komisi informasi public (KIP) melakukan sosialisasi undang-undang No.14/2008 tentang keterbukaan informasi public.

Kegiatan itu bekerjasama dengan tiga perguruan tinggi yakni Fakultas Hukum UNTAD, Fak Hukum UNISMUH, dan fakultas hokum UNISA Palu. Hal ini dilakukan dalam bentuk stadium general/perkuliahan umum. Demikian isi realis yang dikirim ke redaksi deadline-news.com oleh Salman Hadiyanto, SH.MED – Ketua Bid. ADVOKASI, SOSIALISASI dan EDUKASI KIP SULTENG.

Menurutnya kegiatan itu dilakukan dalam rangka meningkatkan pemahaman dan kesadaran badan publik dan masyarakat berkenaan dengan UU No. 14/2008 tersebut.

Kata Salman melalui kegiatan ini diharapkan kalangan civitas akademisi/kampus mematuhi dan melaksanakan UU KIP, sehingga keterbukaan informasi publik dikalangan perguruan tinggi dapat terwujud.

Sosialisasi itu dilaksanakan hari ini, Jumat (24/2-2016) di UNISA Palu, setelah sebelumnya telah dilaksanakan di Fakultas Hukum Unismuh Palu. ***

Oknum Kepsek “Rampas” uang Saku, Siswa Terserang Maag

Bang Doel (deadline-news.com)-Palu-Orang tua siswa di Sekolah Dasar negeri Salena padanjese beberapa hari ini resah,pasalnya anak anak mereka yang menimba ilmu disekolah ini sedang dilanda kegalauan .Hal ini disebabkan sikap kepala sekolahnya yang menerapkan hukuman terhadap para siswa yang terlambat masuk sekolah.

Hukuman yang dimaksudkan untuk pembinaan terkesan unik,betapa tidak dikatakan demikian karena para peserta didik yang terlambat masuk sekolah itu dikenai sanksi “Sita Uang jajan” oleh pihak sekolah. Akibatnya banyak siswa yang seharian menahan lapar karena uang jajannya di “Palak” sang kepala sekolah.

Ditemui disekolahnya,Kepala sekolah yang baru tujuh bulan menjabat tersebut mengakui fihaknya melakukan tindakan menahan uang jajan siswa yang terlambat masuk sekolah,Alasannya agar para peserta didik tersebut jera untuk tidak lagi terlambat masuk sekolah.

“Saya lakukan penyitaan uang jajan itu bukan untuk memiliki uang tersebut,tetapi sebagai sangksi karena sering terlambat masuk sekolah,saya akan kembalikan uang itu kalau ini menjadi masalah di lingkungan sekolah ini “Kilah Munira dihadapan wartawan (20/2-2017), disaksikan Pengawas Pendidikan Gugus VI serta Ka.UPTD wilayah IV. Seperti dikutip di Portalsulswesi.com.

Pengawas pendidikan Gugus VI Asrul kepada Wartawan mengaku kaget mengetahui praktik tak pantas tersebut terjadi diwilayah kerjanya,bahkan beliau mengaku kecolongan dengan insiden main palak ala kepala sekolah tersebut.

“Saya kecolongan lagi Pak,sudah dua kali kejadian diwilayah tugas saya” keluhnya.

Hal yang sama di ungkapkan Atni Muchari,Kepala Unit Pelaksana Tehnis Daerah wilayah IV saat ditemui bersama di SDN Inpres salena padanjese ketika melakukan monitoring rutin,menurutnya pihaknya akan melakukan pembinaan terhadap Munira S.Pd selaku kepala sekolah agar kejadian yang sama jangan sampai terulang lagi.

“Kami akan berkoordinasi dengan Dinas pendidikan Kota Palu untuk melakukan pembinaan terhadap masalah uang jajan ini,ini menjadi pelajaran besar buat kami dan semua tenaga pendidik,saya akan sampaikan hal ini dengan Kepala Dinas “ Paparnya.

Uniknya,Sikap Kepala Dinas Pendidikan Kota palu Ansyar Sutiadi terkesan mendukung hal yang dilakukan anak buahnya,menurutnya tindakan Kepala sekolah SDN Inpres Salena Padanjese tersebut sudah tepat,hal ini agar menimbulkan efek jera bagi siswa yang sering terlambat masuk sekolah.

“Kejadian Kepsek mengamankan uang jajan di SDN Salena Padanjese tersebut adalah sebuah tindakan pengajaran dan pembelajaran agar siswa tersebut disiplin waktu,uang yang di ambil oleh pihak sekolah itu masih ada kok,dan saya akan menugaskan Kabid Dikdas untuk menindak lanjuti masalah ini “ Ujar Mantan

Asisten II Bidang Ekonomi di Pemkot Palu dihadapan sejumlah wartawan.
Ketika ditanyakan apakah ada aturan yang membenarkan hal tersebut,Kadis pendidikan Kota palu yang baru sebulan dilantik tersebut tidak bisa berkomentar,tetapi dari penjelasannya Ansyar Sutiadi jelas mendukung langkah yang dilakukan kepala Sekolah di SDN Inpres Salena Padanjese tersebut.

“Intinya pengambilan uang jajan oleh pihak sekolah hanya untuk membuat jera siswa yang terlambat,bukan untuk memperkaya diri “ Pungkasnya. ***

KEROYOKAN AWASI GURU, TERBUKTI KINERJA MENINGKAT

Doel (Deadline News/koranpedoman.com)-Maros – Berdasarkan Survey yang dilakukan oleh PISA (Program for International Student Achievement) dan OECD (Organisation for Economic Co-operation and Development) tahun 2012, 76% siswa Indonesia pencerapan terhadap pelajaran matematikanya rendah dan sangat rendah. Uji kompetensi guru yang dilaksanakan oleh pemerintah tahun 2015 mempertegas bahwa hal itu disebabkan oleh rendahnya kemampuan guru dalam mengajar. Nilai UKG tahun 2015 menunjukkan rata-rata nilai kompetensi guru masih dibawah standar yaitu hanya 53 dari nilai maksimal 100. “Rendahnya pencerapan siswa sebenarnya hampir terjadi di semua pelajaran dan tentu saja kompentensi guru adalah salah satu penyebabnya,” ujar Jamaruddin Provincial Coordinator USAID PRIORITAS Sulsel di kantornya (31 Agustus 2015)
Sayangnya, kepala sekolah dan pengawas, yang seharusnya mampu menilai kemampuan guru mengajar dan membina mereka menjadi lebih baik, tidak memiliki kapasitas memadai untuk melakukan hal tersebut. Rata-rata hasil nilai uji kompetensi pengawas secara nasional tahun 2015 cuma 41, 49, dan kepala sekolah cuma 45,92 jauh dibawah nilai maksimal 100. Ujung-ujungnya berakibat pada rendahnya kapasitas siswa. “Pada akhirnya yang jadi korban selalu siswa dan masa depan bangsa ini,”tegas Jamaruddin.
Mencermati rendahnya kapasitas kepala sekolah, Ibu Nurcaya, pengawas sekolah di Maros memiliki cara unik tersendiri untuk mengatasi hal tersebut. Dia mengorganisasi kepala sekolah untuk bersama-sama mengawasi satu guru saja pada jadwal yang sudah ditentukan bersama. “Banyak guru setelah diawasi malah protes dengan nilai yang diberikan. Hasil penilaian supervisi kepala sekolah sering tidak konsisten. Kebanyakan karena supervisor atau kepala sekolah sendiri tidak mengetahui secara persis aspek-aspek yang dinilai dalam supervisi, misalnya saja mereka kurang mengetahui aspek yang dinilai pada pokok melayani perbedaan individu dan indikator-indikatornya,” ujarnya.
Sebagai seorang pengawas yang memantau pelaksanaan kegiatan supervisi tersebut, Ibu Nurcaya kemudian menggagas supervisi kepala sekolah secara berkelompok kecil (2-3 orang). Selama ini supervisi dilaksanakan sendiri-sendiri. “Dengan supervisi kelompok ini, saya berharap masing-masing individu saling bisa belajar dan saling mengisi dalam memahami instrument-instrumen pengawasan,” ujarnya.
Gagasan ibu Nurcaya diterima dengan baik oleh para kepala sekolah di salah satu gugus kecamatan di Turikale Maros. Mereka langsung membuat jadwal dan mengangkat ketua kelompok masing-masing. Ketua kelompok ini merupakan orang-orang yang sebelumnya pernah dilatih baik mengenai pengawasan sekolah maupun pembelajaran oleh USAID PRIORITAS, sehingga dianggap mampu menularkan ilmunya kepada yang lain. Para kepala sekolah sebelumnya juga difasilitasi memahami instrumen yang akan digunakan dengan dipandu oleh masing-masing ketua kelompok dan ibu Nurcaya sebagai pengawas menjadi nara sumber. Mereka mendiskusikannnya hingga semua indikator yang akan diamati terpahami secara baik oleh masing-masing kepala sekolah.
Sesuai jadwal, mereka kemudian melakukan pengawasan satu guru di satu sekolah secara bersama dengan menggunakan instrumen yang sama pula. Setelah pengamatan selesai, kelompok tersebut menganalisis secara bersama hasilnya dan membuat kesimpulan serta rekomendasi dari obyek yang sama pula untuk menyusun program perbaikan kualitas pembelajaran berikutnya. Analisis dan refleksi ini dilakukan di sekolah. Selanjutnya hasilnya diteruskan kepada guru yang bersangkutan. Refleksi juga dilakukan di kelompok besar MKSS dengan melibatkan pengawas, yang memberikan penguatan lebih lanjut. Dengan refleksi di MKKS, maka semua kepala sekolah juga mendengar, bisa ikut belajar dan memberi masukan.
Ternyata dengan cara demikian, kapasitas mengawasi dan membina guru oleh kepala sekolah naik dengan pesat. Ini terbukti dengan kemampuan mengoperasionalisasikan penilaian dengan lebih detail dan terperinci. Mereka juga mencatat fakta-fakta pembelajaran dengan lebih banyak. “Hasil evaluasi menunjukkan mereka sangat puas dengan kegiatan ini dan bahkan berharap sebenarnya kegiatan seperti ini dilakukan sejak dulu, supaya nilai mereka lebih meningkat dalam UKKS dan lebih bisa meningkatkan kapasitas guru,” ujar Nurcaya. ***

Gara-Gara Konflik STIE Sepi Pendaftar

Doel (Deadline News/koranpedoman.com)-Palu-Gara-gara konflk internal Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) yang dipayungi Yayasan Panca Bhakti sepi pendaftar calon mahasiswa pada tahun ajaran baru 2016 ini. Padahal jika dibangdingkan sejak tahun 2010-hingga 2015, pendaftar penerimaan mahasiswa baru mengalami trend peningkatan. Dekimian ditegaskan Ketua STIE PB Terpilih Prof.Dr.H.Andi Mattulada, SE, M.Si didepan ketua Yayasan PB Palu Ir.H.Rendy Lamadjido, MBA Senin (5/9-2016) di salah satu Hotel di Palu.
Menurut Ketua STIE definitif yang baru saja dilantik itu, penerimaan mahasiswa baru 2010 mencapai 200 orang. Kemudian tahun 2014 mencapai 500 orang dan tahun ajaran baru 2015 bahkan mencapai 706 orang. Namun tahun 2016 ini sama sekali tak ada pendaftar. Hal ini terjadi karena konflik internal. “Olehnya dengan putusan hukum yang ingkra, saya selaku ketua STIE PB berharap semua civitas akademika untuk saling bahu membahu membantuh memilihkan citra poisitif STIE PB Palu, sehingga kembali lagi dipenuhi mahasiswa baru,”ajak Mattulada.
Kata Prof Mattulada bahwa Prof Ramli dari Dikti telah menelpon saudara Yusuf Paddong dan mengatakan ke Yusuf Paddong bahwa jangan lagi mengakui hak orang lain sebagai hak saudara. Sebab jika hal itu anda lakukan, maka itu adalah dosa besar. Karena kita semua mau mati. Sementara itu pihak Yusuf Paddong –Andi Sikati menilai bahwa putusan hukum yang diklaim pihak Rendy sudah ingkra itu sebetulnya bukan untuk mengeksekusi materi seperti bangunan dan kepengurusan dan pengelolaan STIE PB Palu. Tapi putusan itu melarang menggunakan Yayasan Panca Bhakti Palu atas nama Azis Lamadjido. “Jadi bukan soal mengeksekusi secara keseluruhan,”ujar Muslimin salah seorang pengurus dan pengelola STIE versi Andi Sikati.
Sementara itu Ketua Yayasan Panca Bhakti Palu Rendy Lamadjido menegaskan bahwa STIE merupakan salah satu perguruan swasta yang mampu mencetak sumber daya manusia yang berdaya saing. Oleh sebab itu kedepan STIE kita akan jadikan Universitas Azis Lamadjido, dengan fakultas Ekonomi menjadi andalan. “Kedepan saya akan menjadikan STIE dan STISIPOL jadi Universitas Azis Lamadjido. Dan sudah ada lahan sekitar 200 hektar yang kami telah siapkan untuk pendirian bangunan kampus dan infrastruktur pendukung lainnya,”ujar Rendy. ***

Usai Lantik Ketua STIE, Rendy Lamadjido Dijemput Kapolres

Doel (Deadline News/koranpedoman.com)-Palu-Konflik antara ketua Yayasan Panca Bhakti Palu Ir.H.Rendy Lamadjido, MBA dengan pengelola STIE Panca Bhakti Palu Andi Sikati belum berakhir. Bahkan kian memanas. Pasalnya putusan Mahkama Agung (MA) tidak mempertegas apa saja yang akan dieksekusi. Tapi hanya satu poin yakni pelarangan penggunaan Yayasan Panca Bhakti Palu atas nama Abdu Azis Lamadjido. Sedangkan permohonan lainnya ditolak MA.
Kondisi ini membuat Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi itu makin terpuruk. Hal ini terbukti dengan tak seorangpun yang mendaftar sebagai calon mahasiswa pada tahun ajaran 2016 ini. Dan makin diperkeru lagi dengan pelantikan Ketua STIE tandingan yakni Prof Dr.Andi Mattulada, SE, M.Si.
Celakanya lagi, usai melantik ketua STIE tandingan, Rendy Lamadjido langsung dijemput kapolres Palu AKBP. Basya Radyananda, S.I.K lalu di bawa ke Mapolres Palu untuk dimintai keterangannya. Rendy dibawa ke Polres dengan menggunakan Mobil Dinas Kapolres Palu Suzuki. Rendy 1 tempat duduk dengan Kapolres Palu di kursi belakang.
Terkait penjemputan Rendy oleh Kapolres Palu untuk duduk bersama mencari solusi konflik kedua belah pihak yang bertikai. Dan dalam pertemuan tersebut Rendy dan Yusuf Paddong berjanji untuk koling down. Namun usai pertemuan itu, Rendy ke STIE berorasi dihadapan mahasiswa bahwa STIE Panca Bhakti itu adalah miliknya. Pernyataan Rendy itu spontan saja mendapat perlawanan dari pihak Andi Sikati, sehingga menimbulkan riak-riak yang membuat ketegangan. ***

196 San Mahasiswa STISIPOL Siap Diwisuda

Doel (Deadline News/koranpedoman.com)-Palu-Sekitar 200 san Mahasiswa Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (STISIPOL) Panca Bhakti Palu yang telah diyudisium akan diwisudah awal September ini.
“Dijadwalkan tanggal 5 September 2016, akan dilakukan wisuda bagi wisudawan yang telah diverifikasi oleh manajemen STISIPOL bersama DIKTI,”jelas Israfil, S.Sos, M.Si menjawab koran Deadline News/koranpedoman.com Senin (29/8-2016), pekan lalu.
Sementara yang baru mengikuti ujian meja dan sudah di Yudisium akan diverifikasi lagi dan akan diwisudah pada tahun depan (2017). Pantau koran ini ada 16 mahasiswa Jurusan Komunikasi yang telah diyudisium Sabtu (27/8-2016), setelah mengikuti ujian meja. Adalah Achmad Herman, S.Sos, M.Si (kandidat doktor komunikasi), Ruslan Abdullah, S.Sos, M.Si, Hj.Sumarni, S.Sos, M.Si dan Hj.Asia Abdul Rauf,S.Sos, M.Si yang menguji para masiswa calon sarja ilmu komunikasi (SI.Kom) itu.
Rata-rata Mahasiswa yang mengikuti ujian meja itu mendapat predikat nilai memuaskan dan sangat memuaskan. Salah seorang diantaranya adalah Arifin.
“Saya sangat bersyukur karena sudah melewati fase ujian meja dan selesai diyudisium dengan predikat memuaskan,”ujar Arifin. ***

Bupati Touna Buka Gebyar Pendidikan Usia Dini

Syamsul Bahri M.Kasim (deadline news/koranpedoman.com)- Touna – Pekan lalu, Bupati Tojo Una-Una Muhammad Lahay SE membuka Gebyar Pendidikan Anak Usia Dini. dalam kegiatan tersebut dihadiri oleh jajaran Satuan Kerja Perangkat Dinasa (SKPD)/Badan dilingkungan Pemerintah Kabupaten Tojo Una-Una, serta dihadiri juga perwakilan-perwakilan anak usia dini sekabupaten Tojo Una-Una, Bupati pada kesempatan itu, tidak hanya untuk menghadiri, namun Bupati juga membacakan sambutan sekaligus membuka kegiatan itu.
Bupati dalam sambutannya menyampaikan bahwa, atas nama Pemerintah Kabupaten Tojo Una-Una memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada anak-anaku tercinta sebagai peserta gebyar PAUD yang dirangkaikan dengan lomba cipta menu B2SA. demikian juga kepada panitia penyelenggara yang telah bekerja keras untuk mempersiapkan segala sesuatunya, sehingga pelaksanaannya terlaksana dengan baik katanya.
Lebih lanjut ia katakan. kegiatan gebyar PAUD memiliki arti dan makna yang sangat penting dan strategis, sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan seluruh aspek pertumbuhan dan perkembangan anak Usia Dini. Bagi Anak Usia dini, aktifitas dan kreatifitas beragam permainan setiap hari. hal ini dikatakannya sebagai media pendidikan setiap hari yang dilaksanakan secara sederhana, mudah, murah, berkualitas dan terjangkau yang akan memberikan manfaat positif bagi perkembangan sikologis anak ungkapnya.
Melalui kegiatan ini, anak-anak diberikan kesempatan agar dapat menyalurkan kopetensinya masing-masing untuk melatih dan menunjukan kreatifitasnya, serta membangun sportifitas anak sejak dini yang pada ahirnya menjadi tunas bangsa yang berprestasi dan tangguh dimasa yang akan datang. pendidikan anak usia dini memerlukan kebersamaan dan sinerjitas dari semua pihak, baik Pemerintah, Pemerintah Daerah, orang tua, masyarakat dan lingkungan sekitarnya untuk menstimulasi perkembangan intelektual anak usia dini pintanya.
Untuk itu, pemahaman orang tua terhadap kebutuhan akan gizi dan kebutuhan permainan bagi anak usia dini serta menciptakan hubungan emosional antara orang tua, murid dan tenaga pengajar dalam suasana kebersamaan dan kekeluargaan yang diharapkan selalu terjalin harmonis dan bersinerji untuk menggapai generasi yang mandiri kreatif dan berkarakter katanya.
Selain itu ia katakan, pendidikan anak usia dini adalah bagian dari pendidikan dasar untuk menuhu jejang selanjutnya. PAUD memiliki peran penting dalam membentuk karakter anak, untuk menumbuhkan, memupuk,mendorong dan menyediakan lingkungan yang akan mendukung dalam mengembangakan potensi dasar yang optimal. olehnya itu katanya, program Pemerintah dan Pemerintah Daerah sangat mengharapkan untuk mewujudkan minimal satu Desa satu PAUD yang dibiayai melalui dana ADD. dan Kabupaten Tojo Una-Una telah mewujudkan program tersebut ungkapnya.
Kegiatan Gebyar Paud yang dirangkaikan dengan lomba cipta menu B2SA tahun 2016 hendaknya menjadi wadah sosialisasi dan promosi kepada masyarakat pada umumnya tentang pentingnya konsumsi menu yang beragam, bergizi, seimbang dan aman dan secara husus kepada orang tua demi memenuhi nutrisi gizi tumbuh kembang anak. peningkatan kuantitas dan kualitas pangan masyarakat menuju gizi yang seimbang merupakan aspek penting dalam membangun kualitas sumber daya manusia. untuk itu perlu didorong dengan berbagai program yang dapat mengembangkan aspek kuliner dan daya trima konsumen.
Melalui gebyar PAUD Ia mengharapkan pada semua pihak dan seluruh lapisan masyarakat utnuk dapat bersama-sama dengan Pemerntah Daerah untuk memajukan PAUD yang telah ada pintanya ***.