Jelang Idul Fitri, Kali Kedua Gubernur Kucurkan Bantuan Tunai Rp 1 Juta ke 10 Ribu KK

 

 

 

Antasena (deadline-news.com)-Palu- Tahun Anggaran 2023, kembali Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah mengucurkan bantuan tunai (BanTu) ke warga miskin ekstrem Rp1 juta/KK. BanTu dikucurkan menjelang lebaran idul fitri 1444 hijriyah.

 

Sebelumnya, tahun 2022 juga dilaksanakan hal yang sama. Total menjelang lebaran ini digelontorkan Rp10 miliar. Tahap kedua pasca lebaran Rp19 miliar.

Gub Sulteng H.Risdy Mastura

Program Penaggulangan kemiskinan Ekstrim sesuai data saat ini sebanyak 29.924 KK.

 

Wakil Gubernur Ma’mun Amir menyebut bahwa BanTu kali kedua konsisten diberikan sebagaimana data terbaru bagi warga miskin ekstrem di 12 kabupaten dan satu kota se Sulteng.

Anwar Hafid

 

Sebagaimana sebelumnya, di sekretatiat Tenaga Ahli Gubernur bahwa Kepala Bidang Penanggulangan Fakir Miskin Dinas Sosial Sulteng, Kamal Ariansyah kepada Kepala Sekretariat TA gubernur Aril Pattalau menyebutkan sebanyak 10 ribu KK Miskin Ekstrem akan diberikan kembali Bantuan Langsung Tunai seperti pada saat lebaran idul Fitri tahun 2022 yg lalu.

Dewan masjid

 

Penyaluran ini akan dilakukan oleh Bank Sulteng sesuai dengan rekening calon penerima.

Wagub meminta semua komponen Dinsos se Sulteng gerak cepat menyalurkan agar BanTu segera dinikmati sebagaimana harapan Gubernur Rusdy Mastura dapat digunakan di saat Idul Fitri.

Syarifuddin Hafid

 

‘’Sangat berharga bantuan tunai di kala lebaran. Insya Allah bermanfaat,’’ kata Wagub menirukan keterangan gubernur.

Hendri Muhidin

 

Mengenai masyarakat yang jauh dari akses Perbankan, Bank Sulteng akan mengantisipasi dengan memberikan pelayanan langsung ke Daerah-daerah yang susah di jangkau masyarakat, khususnya daerah terpencil dan terluar, karena hal ini akan memakan biaya Yang cukup besar jika masyarakat datang ke Bank SulTeng di Ibu Kota Kabupaten masing-masing.

 

Mengenai 19.924 Kepala Keluarga yang belum menerima nya, Andi Aril Pattalau menjelaskan bahwa sisa Rumah Tangga Miskin Ekstrem akan mendapatkan nya pada gelombang ke 2 yaitu akhir tahun 2023.

 

‘’Masyarakat sangat senang dengan adanya program ini, bisa membantu masyarakat miskin khususnya dalam menghadapi lebaran idul Fitri tahun ini.’’ sumber tenaga Ahli Gubernur Bidang Komunikasi Publik. ***

Pinjam Uang Atas Nama Pribadi, Mobdis Kadis BPKAD “Dijaminkan”

 

 

Bang Doel (deadline-news.com)-Tolitoli-Menggelikan sekaligus memalukan institusinya kelakuan Kepala dinas Badan pengelolaan keuangan dan Asset Daerah (BPKAD) kabupaten Tolitoli Najaruddin Lanta,SH.

 

Bagaimana tidak Najaruddin pinjam uang ke Ibu Ara secara pribadi (personal) yang nilainya mencapai Rp, 2 miliyaran.

Gub Sulteng H.Risdy Mastura

 

Cekalanya lagi ketika si pemilik uang datang menagih sambil “marah-marah” di kantor yang dipimpin Najaruddin, terpasak mobil dinas (Mobdis) jadi jaminan untuk menenangkan sang pemilik uang.

Dewan masjid

 

Bisa-bisanya pengelola uang ratusan miliyara atau tempat para organisasi perangkat daerah (OPD) menagih uang, malah terlilit utang “rentenir” Rp,2 miliyaran.

 

Kepala BPKAD Najaruddin Lanta, menjawab konfirmasi deadline-news.com mengakui adanya pinjaman personal (Pribadi) BPKAD, tidak terkait dengan keadaan kas daerah.

H.Longki Djanggola

 

“Pinjaman atas nama pribadi,…tdk terkait dgn keadaan kas daerah,.. Dan tdk juga tergantung kegiatan kantor,…serta tdk ada hutang kantor kpd pihak lain n jumlahnya tdk sebanyak itu.. Tks,”tulis Najaruddin via chat di whatsAppnya Kamis (13/4-2023).

Anwar Hafid

 

Sebelumnya telah diberitakan hak koreksi Najaruddin terkait dengan pemberitaan deadline-news.com edisi Rabu (12/4-2023) dibawa judul “Pemda Tolitoli Diduga Pinjam Uang Ke Rentenir Rp, 2 M” mendapat koreksi dari Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan dan asset daerah (BPKAD) Najaruddin Lanta,SH.

 

Berikut ini isi lengkap hak koreksi Najaruddin Lanta,SH ;

 

Waalaikumsalam,.. Makasih pak andi…. Atas beritanya dapat saya sampaikan bahwa tidak benar pemda Tolitoli terlilit hutang dengan rentenir.

 

Yang benar personal kantor BPKAD telah meminjam sejumlah uang kepad yang namanya ARA untuk jangka waktu tertentu.

 

“Tidak ada jaminan apapun. Namun sampai saat ini belum diselesaikan. Soal mobil dinas, sebenarnya bukan menjadi jaminan,.Hanya saja pada kejadian di kantor bulan maret 2023 kemarin,. Terjadi insiden/keributan..antara ibu ARA dengan kami,”kata Najaruddin.

 

Majarussin menjelaskan agar supaya tidak ribut n ibu ARA bisa tenang,.sy bilang bawah sj itu mobil dinas dan jika kami dapat uangnya, serahkan kembali mobil tsb, jadi bukan disita… yang hingga hari ini kami masih berupaya menyelesaikan masalah hutang piutang ini.

“Yang namanya chi atau porong, saya tidak kenal… Tks,”akunya. ***

Sementara itu dari pihak Prokopim Sekretariat daerah Kabupaten Tolitoli menyampaikan mengklarifikasi bahwa
Hingga saat ini Pemerintah Daerah tidak pernah melakukan transaksi pinjaman dari pihak manapun, apalagi dengan pihak RENTENIR.

“Assalamu’alaikum…
Atas nama Pemerintah Daerah Kabupaten Tolitoli saya menyampaikan bahwa pemberitaan Deadline-News Rabu tanggal 12 April 2023 terkait dugaan Pemda Tolitoli pinjam uang ke rentenir, TIDAK BENAR.

Hal ini telah diklarifikasi dan ditegaskan melalui Deadline-News Kamis tanggal 13 April 2023 bahwa itu adalah pinjaman PERSONAL dan tidak ada hubungannya dengan Pemerintah Daerah.

Hingga saat ini Pemerintah Daerah tidak pernah melakukan transaksi pinjaman dari pihak manapun, apalagi dengan pihak RENTENIR.

Untuk itu mohon rekan-rekan tidak memberikan statemen/pemberitaan sebelum konfirmasi dengan Pemerintah Daerah melalui Bagian Prokopim Setdakab. Tolitoli. Demikian untuk diketahui. PROKOPIM.***

Najaruddin Lantas : Tidak Benar Pemda Terlilit Hutang Dengan Rentenir, Yang Benar Kantor BPKAD Meminjam Uang

 

 

Hak Koreksi

Bang Doel (deadline-news.com)-Tolitoli-Terkait dengan pemberitaan deadline-news.com edisi Rabu (12/4-2023) dibawa judul “Pemda Tolitoli Diduga Pinjam Uang Ke Rentenir Rp, 2 M” mendapat koreksi dari Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan dan asset daerah (BPKAD) Najaruddin Lanta,SH via chat di whatsAppnya Kamis pagi (13/4-2023).

Berikut ini isi lengkap hak koreksi Najaruddin Lanta,SH ;

Waalaikumsalam,.. Makasih pak andi…. Atas beritanya dapat saya sampaikan bahwa tidak benar pemda Tolitoli terlilit hutang dengan rentenir.

Yang benar personal kantor BPKAD telah meminjam sejumlah uang kepad yang namanya ARA untuk jangka waktu tertentu.

tidak ada jaminan apapun. Namun sampai saat ini belum diselesaikan. Soal mobil dinas, sebenarnya bukan menjadi jaminan,.Hanya saja pada kejadian di kantor bulan maret 2023 kemarin,. Terjadi insiden/keributan..antara ibu ARA dengan kami,.

Agar supaya tidak ribut n ibu ARA bisa tenang,.sy bilang bawah sj itu mobil dinas dan jika kami dapat uangnya, serahkan kembali mobil tsb, jadi bukan disita… yang hingga hari ini kami masih berupaya menyelesaikan masalah hutang piutang ini.

Yang namanya chi atau porong, saya tidak kenal… Tks. ***

Manajemen redaksi deadline-news.com mengucapkan mohon maaf dan terima kasih kepada bapak Najaruddin Lanta,SH Kepala BPKAD Tolitoli telah menggunakan hak koreksinya, sebagaimana diatur dalam undang-undang pers No.40 tahun 1999 tentang hak jawab/hak koreksi dalam pasal 1, pasal 5, pasal 11, dan pasal 15.

Pimpinan Redaksi Andi Attas Abdullah

Pemda Tolitoli Diduga Pinjam Uang Ke Rentenir Rp, 2 M

 

 

“Tak Mampu Bayar Mobdis Kadis Disita Jadi Jaminan”

 

Mahdi Rumi/Bang Doel (deadline-news.com)-Tolitoli-Pemerintah Kabupaten Tolitoli diduga terlibat hutan piutang ke rentenir senilai Rp, 2 miliyar.

 

“Pemda Tolitoli diduga terlibat pinjaman uang ke rentenir sebesar Rp,2 miliyar. Pinjaman uang itu diduga melibatkan Kepala Dinas Keuangan dan Pengelolaan asset daerah Najaruddin Lanta, SH,”kata sumber deadline-news.com Selasa (11/4-2023) di Tolitoli.

Gub Sulteng H.Risdy Mastura

 

Kata sumber itu lagi diduga pemilik uang tersebut datang ke kantor Dinas Keuangan dan Pengelolaan Asset daerah untuk menagih, namun pihak dinas belum bisa mengembalikan dana pinjamannya itu sehingga diduga terjadi ketegangan.

Anwar Hafid

 

“Diduga yang kase pinjam dana sebesar Rp, 2 miliyar istrinya pak porong yang tinggal di jalan veteran tolitoli,”jelas sumber itu.

Dewan masjid

 

Diduga mobil dinas kepala DPKAD Najaruddin Lanta disita oleh si pemilik uang sebagai jaminan.

 

Kepala Dinas Keuangan dan Pengelolaan asset daerah Najaruddin Lanta, SH yang di konfirmasi via telepone seluler/whatsAppnya Senin (10/4-2023) mengakui ada transaksi utang piutang dengan pihak ketiga (rentenir).

 

“Benar ada transaksi utang piutang dengan pihak ketiga (rentenir) namun jumlahnya tidak sebesar Rp,2 milyar. Rp, 2 milyar itu dihitung dengan bunganya dan uang itu diperuntukkan untuk sejumlah kegiatan (bukan hutang pribadi),”aku Najaruddin Lanta.

 

Menurut Najaruddin jumlah pastinya tidak dia ketahui pasti, karena ada sama teman-teman. Namun belum bisa diselesikan karena belum siap dananya.

“Dan ada juga sebagian telah dibayar, tapi tidak baku cukup sehinga membengkak jadi bunga berbungan. Tapi kami masih menunggu mediasi untuk diberikan waktu penyelesaiannya,”jelas Kadis Najaruddin.

Sementara itu pemilik uang istri pak Porong yang berusaha dikonformasi sampai berita ini naik tayang belum diperoleh keterangannya.

Sampai saat ini tim deadline-news.com di Tolitoli masih melakukan upaya verifikasi dan konfirmasi ke pihak yang bersangkutan. ***

BLT Rp, 1 juta Per KK di Dinsos Sulteng Tak Mengatasi Kemiskinan

 

 

“Merealisasikan Janji Politik Pak Gubernur Cudy”

Gub Sulteng H.Risdy Mastura

 

Bang Doel (deadline-news.com)-Palu-Bantuan langsung tunai (BLT) sebesar Rp, 1 juta perkepala keluarga (KK) dinilai bukan solusi mengatasi kemiskinan di Sulawesi Tengah.

 

Bahkan justru dapat membuat masyarakat makin miskin. Karena masyarakat sudah berharap blt terus saja dari pemerintah, sehingga sudah membuat sebagian masyarakat malas bekerja secara produktif.

Himbauan iuran sampah

 

“Sebenarnya pemberian BLT sebesar Rp, 1 juta per KK bukan solusi mengatasi kemiskinan di Sulteng. Mestinya modal usaha dan pendampingan yang diberikan ke masyarakat miskin, sehingga mereka bisa berusaha dan memperbaiki taraf hidupnya,”kata salah seorang pemerhati sosial dan kemiskinan di Palu Rabu (5/4-2023) menjawab deadline-news.com.

Anwar Hafid

 

Menurut sumber itu tidak jelas kriteria pemberian BLT Rp, 1 juta per KK oleh Dinas Sosial Sulawesi Tengah itu yang totalnya kurang lebih Rp,29 miliyar pertahun.

Dewan masjid

 

“BLTnya sebesar Rp, 1 juta per KK hanya sekali setahun, sehingga tidak efektif mengatasi kemiskinan,”jelas sumber itu.

Syarifuddin Hafid

 

Kepala bidang penanganan fakir miskin Dinas Sosial Sulteng Kamal Ariansyah,S.STP, M.Si yang dikonfirmasi di ruang kerjanya Rabu (5/4-2023), mengatakan blt Rp, 1 juta per kk memang bukan untuk pengentasan kemiskinan.

Hendri Muhidin

 

Tapi hanya sifatnya bantuan insidentil untuk membantu masyarakat miskin didalam memenuhi kebutuhan sehari-harinya. Sebagaimana janji politik Gubenur Rusdy Mastura.

 

“Memang blt Rp, 1 juta per kk itu bukan untuk pengentasan kemiskinan di Sulteng. Tapi hanya merealisasikan janji politik pak Gubernur Rusdy Mastura atau pak Xudy,”ujar Kamal.

 

Kamal menjelaskan awal dimulainya program blt Rp, 1 juta per kk itu tahun 2022. Dimana saat itu lagi tingginya pandemi covid 19.

 

“Sehingga masyarakat sangat membutuhkan bantuan pemerintah dalam bentuk tunai. Sekitar 29.924 KK penerima BLT tahun 2022 yang dibagi dua tahap. Tahap pertama kurang lebih 10 ribu Kk. Saat itu menjelang lebaran Idul Fitri. Dan tahap kedua 19, 924 KK menjelang natal tahun 2022,”tutur mantan sekretaris Bappeda Sulteng itu.

 

Kata Kamal blt Rp, 1 juta per kk tahun 2022 disebar di 12 Kabupaten dan satu kota.

“Jadi semua masyarakat miskin di 12 kabupaten dan 1 kota dapat blt, setelah dilakukan verifikasi data oleh daerah masing-masing. Setelah datanya akurat lalu dinsos memberikannya ke bank sulteng untuk mendistribusikannya. Jadi Dinsos Sulteng hanya memvalidkan data, soal pendistribusiannya kami bekerjasama bank Sulteng,”aku Kamal.

Ia mengatakan program blt Rp, 1 juta per kk bagi masyarakat miskin itu masih berlanjut di tahun 2023 ini. Dan penerimanya masih sama dengan yang tahun sebelumnya.

Disinggu soal bantuan modal usaha untuk pengentasan ke miskinan di Sulteng, Kamal menerangan itu dalam program lain yakni melalui kelompok usaha bersama (KUBE) dan usaha ekonomi produktif (UEP).

Data hasil investigasi yang diperoleh deadline-news.com anggaran bantuan KUBE dan UEP tahun 2023 ini mencapai Rp, 13.613.512.075 yang tersebar di 8 kabupaten dan 1 kota.

Yakni kota Palu ada 5 kube dengan nominal bantuan sebesar Rp, 100,000,000. Kemudian kabupaten Buol ada 3 kube dengn nominal bantuan sebesar Rp, 60,000,000. Kabupaten Morowali ada 7 kube dengan nominal bantuan Rp,140,000,000. Kabupaten Banggai ada 2 kube penerima bantuan dengan nominal Rp, 40,000,000. Kabupaten Parigi Moutong ada 49 kube penerima bantuan modal usaha dengan nominal Rp, 980,000,000. Kabupaten Poso ada 4 kube penerima bantuan dengan nominal Rp, 80,000,000. Total bantuan kube mencapai Rp, 1.400.000.000.

Sedangkan untuk bantuan UEP tahap 1 yakni Kabupaten Tolitoli ada 10 kepala keluarga (KK) penerima bantuan yang jumlahnya mencapai Rp, 100,000,000. Kabupaten Buol ada 7 kk penerima bantuan yang nilainya memcapai Rp, 70,000,000. Kabupaten Morowali ada 14 kk penerima bantuan yang nilainya sebesar Rp,140.000.000. Kabupaten Banggai ada 13 kk dengan nominal bantuan sebesar Rp, 130,000,000. Kabupaten Parigi Moutong ada 7 kk penerima bantuan dengan nominal Rp, 70,000,000. Kabupaten Morowali Utara ada 13 kk penerima bantuan senilai Rp, 130.000.000. Kota Palu ada 18 kk penerima bantuan dengan nominal Rp, 180.000.000. Kabupaten Poso ada 13 kk penerima bantuan dengan nominal Rp, 130.000.000. Kabupaten Tojo Una-Una ada 15 kk penerima bantuan dengan nominal Rp, 150.000.000. Total bantuan UEP tahap 1 mencapai Rp, 1.100.000.000.

Untul tahap UEP 2, yakni Kabupaten Banggai ada 1 kk dengan besaran bantuan mencapai Rp, 10,000,000. Kabupaten Poso ada 1 kk penerima bantuan sebesar Rp, 20.000.000. Kabupaten Parigi Moutong terdapat 4 kk penerima bantuan sebesar Rp,100.000.000. Kota Palu 1 ada 9 kk penerima bantuan dengan nominal Rp, 225.000.000. Kota Palu 2 ada 1 kk penerima bantuan dengan nominal Rp,10.000.000. Total penyaluran UEP tahap 2 sebesar Rp, 365.000.000.

Kemudian bantuan kedaruratan bagi PPKS ada 60 orang mencapai Rp, 60.000.000. Lalu bantuan langsung tunai untuk 10.000 kk mencapai Rp,10.000.000.000.

Dan proyek pengadaan tong sampah dan taman pengajian (belanja bantuan sosial) memcapai Rp, 96.000.000.

Ironisnya Kabupaten Donggala tidak termasuk penerima anggaran bantuan Kube dan UEP. Padahal Donggala tergolong salah satu daerah miskin di Sulteng. ***

Pokir Anggota DPRD Sulteng Diduga Mencapai Rp,235 M, Di Kesra Paling Banyak

 

 

 

“Besar anggaran Pokir tergantung kemampuan daerah”

Gub Sulteng H.Risdy Mastura

 

Bang Doel (deadline-news.com)-Palu-Anggaran pokok-pokok pikiran (Pokir) anggota DPRD Sulteng diduga dititip disemua organisasi perangkat daerah (OPD) di jajaran pemerintah provinsi Sulteng.

 

Anggaran proyek yang bersumber dari pokok-pokok pikiran (pokir) anggota DPRD Sulawesi Tengah itu diduga mencapai kurang lebih Rp,235 miliyar setiap tahunnya.

Anwar Hafid

 

Anggaran pokir anggota itu katanya untuk perbaikan infrastruktur bagi kepentingan umum. Yakni perbaikan jalan, jembatan dan saluran irigasi pertania di desa-desa.

Dewan masjid

 

Selain itu untuk bantuan ke rumah-rumah ibadah dan organisasi keagamaan dan kemasyarakatan seperti majelis taklim.

Hendri Muhidin

 

“Anggaran pokir anggota DPRD Propinsi Sulteng itu diduga paling banyak di biro Kesra miliaran pokir disana, salah satunya pengadaan tendah, kursi dan Soud sistem untuk majelis taqlim. Setiap majelis taqlim masing-masiang Rp. 70 juta -75 juta,”kata sumber deadline-news.com beberapa waktu lalu.

Syarifuddin Hafid

 

Menurut sumber lagi dari anggaran pokir itu pembagiannya bervariasi, untuk ketua DPRD dikisaran Rp,30 – Rp,70 miliyar, para wakil ketua Rp,25-Rp,30 miliyar, para ketua fraksi dan komisi dikisaran Rp,10 miliyar dan para anggota dikisaran Rp,5 miliyar peranggota.

 

Wakil ketua DPRD Sulteng dari fraksi partai Golkar daerah pemilihan kota Palu H.Muhammad Arus Abdul Karim yang dikonfirmasi di ruang kerjanya Selasa (4/4-2023), membenarkan adanya anggaran pokir untuk anggota DPRD Sulteng.

 

“Pokir itu untuk menyahuti aspirasi masyarakat di daerah pemilihan masing-masing para anggota DPRD,”ujar ketua DPD Partai Golkar Sulteng itu.

 

Disingung soal besarannya yang mencapai kurang lebih Rp, 235 miliyar pertahun total pokir anggota DPRD Sulteng, politisi senior Partai Golkar itu menjelaskan tergantuang kemampuan daerah.

Himbauan iuran sampah

 

“Kalau jumlah nominalnya untuk setia anggota DPRD tergantung kemampuan keuangan daerah,”tuturnya.

Hal senada juga dikatakan Nasir Jibran,SH,MH yang juga diamini Zainal Abdin Ishak yang sama-sama di fraksi partai Golkar DPRD Sulteng itu.

Sebelumnya anggota DPRD Fraksi Partai Golkar Drs.Ridwan Yalidjama,MA yang dimintai tanggapannya Jumat (24/2-2023) di Palu membenarkan adanya pokir anggota DPRD Sulteng mencapai kurang lebih Rp,235 miliyar itu.

“Benar kami mendapatkan pokir dari APBD setiap tahunnya, ya tidak sampai 10 persen dari APBD yang mencapai Rp,4,950 triliun,”jelas mantan ketua DPRD Donggala itu.

Menurutnya pokir itu untuk menyahuti aspirasi masyarakat jika ada infrastruktur yang perlu penangan tapi tidak masuk dalam program pembangunan kepala daerah.

Sementara itu informasi yang dihimpun dari berbagai sumber, menyebutkan pokir anggota DPRD diduga diperjual belikan antara satu kontraktor ke kontrak lainnya.

“Dan tidak tanggung-tanggung pengambilan uang ke kontraktor diduga mencapi 10-15 persen,”kata sumber itu dan minta namanya tidak disebutkan.

Pokir atau Pokok-Pokok Pikiran Anggota DPRD merupakan aspirasi masyarakat yang dititipkan kepada anggota Dewan agar diperjuangkan di pembahasan RAPBD.

Mantan PLT Kadis Bina Marga dan Penataan Ruang Sulteng Ir.Basir Tanase yang dikonfirmasi berapa besar anggaran pokir di dinas yang dipimpinnya ketika itu, mengatakan kalau tidak salah Rp, 7 miliyar atau Rp, 9 miliyar.

“Saya PLT pertengahan tahun kalau di binamarga hanya satu pokir Tambayoli baturube kalau tidak salah 7 atau 9 M,”tulisnya menjawab konfirmasi deadline-news.com beberapa waktu lalu.

Sementara itu Kepala Biro Kesara Pemprov Sulteng Awaludin yang hendak dikonfirmasi Senin (3/4-2023) di ruang kerjanya mengaku masih rapat. Sehingga sampai berita ini naik tayang belum ada keterangan konfirmasi dari Karo Kesrah Awaludin.

“Maaf saya masih rapat le”akunya dari balik telepon whatsAppnya.

Kemudian ketua DPRD Sulteng Dr.Hj.Nilam Sari Lawira yang berusaha dikonfirmasi dari Senin sampai Selasa (3-4/4-2023) di kantornya, kata securiti DPRD Sulteng belum masuk kantor. Mungkin masih ada kegiatan di luar.

Kemudian dikonfirmasi via chat di whatsAppnya juga tidak digubrisnya.

Ambo Dalle dari Fraksi Partai Gerindra menjawab deadline-news.com anggaran pokir anggota DPRD Sulteng semuanya dikelola oleh dinas terkait.

“Anggota DPRD tidak mencampuri soal teknisnya, anggota DPRD hanya mengusulkan pada pembahasan RAPBD untuk diakomodir di APBD, sehingga usulan aspirasi masyarakat dari dapil masing-masing dapat terakomodir. Dan soal urusan siapa yang akan mengerjakannya itu urusan dinas terkait, anggota DPRD tidak mencampurinya,”terang politisi partai Gerindra asal Kabupaten Morowali itu.

Hal senada juga dikatakan politisi PDIP daerah pemilihan Luwuk Banggai bersaudara Suryanto.

“Iya benar Rp,5 miliyar peranggota untuk anggaran pokir,”ucapnya singkat menjawab konfirmasi deadline-news.com di salah satu warkop di Palu Senin malam (3/4-2023).

Sebelumnya telah diberitakan Ketua komisi pemberantasan korupsi (KPK) Firli Bahuri Modus korupsi yang banyak terjadi di DPRD saat ini adalah terkait pokok-pokok pikiran (Pokir) yang menghasilkan program dana hibah.

Hal tersebut membuat KPK Firli tegaskan ancamannya akan menangkap para anggota dewan jika ada yang melakukan korupsi terkait pokir.

Penegasan itu disampaikan langsung oleh Ketua KPK, Firli Bahuri di hadapan seluruh kepala daerah dan pimpinan DPRD yang hadir secara langsung di Hotel Ritz Carlton, Mega Kuningan, Jakarta Selatan maupun virtual dalam acara Rapat Koordinasi Pimpinan Kementerian/Lembaga Program Pemberantasan Korupsi Pemerintah Daerah dan Peluncuran Indikator MCP tahun 2023.

“Pesan kepada asosiasi DPRD provinsi, DPRD kabupaten/kota, jangan ada lagi yang bermain-main dengan pokir itu. Saya setiap ke daerah pasti titipannya pokir. Uang ketok palu sudah enggak dengar lagi sekarang ya, tapi pokir masih ada,” ujar Firli.

Firli meminta, korupsi modus pokir agar tidak terjadi lagi dengan alasan biaya politik mahal. Karena kata Firli, jika tertangkap KPK, maka tidak ada yang akan menolong.

“Jangankan nolongin pak, besuk aja enggak. Saya berapa kali, pimpinan KPK juga ekspose, rilis, tentang penanganan tersangka pak. Kalau itu tadi temannya pimpinan KPK, saat konferensi pers pak, ditegur aja enggak,” kata Firli.

Dengan demikian, Firli kembali menegaskan agar para anggota dewan untuk tidak melakukan korupsi dengan modus pokir yang menghasilkan program dana hibah.

“Jadi tolong ini, tidak ada lagi yang bermain-main di pokir-pokir itu. Apalagi, dengan dana-dana hibah. Dana hibah katanya untuk masyarakat, ternyata kick back-nya sampai 40 persen. Jadi dari pokir, bentuk jadi pekerjaan, dapat dananya misalnya Rp 10 miliar, kalau 30 persen berarti Rp 3 miliar kembali kepadanya,” pungkas Firli, dikutip di SERGAP.CO.ID. ***

Tim II Safari Ramadhan Pemprov Sulteng Kunjungi Bangkep

 

 

 

Antasena (deadline-news.com)-Palu-Bertolak dari Pelabuhan Ferry Luwuk Banggai, Tim II Safari Ramadhan Pemerintah provinsi Sulawesi Tengah dengan koordinator Tim II. B Staf Ahli Gubernur Bidang Ekonomi dan Pembangunan Dr. Farid Rifai S.Sos, M.Si menyasar masyarakat kepulauan di Bagian Timur Sulawesi Tengah tepatnya di Masjid Nurul Huda Desa Mansamat B Kecamatan Tinangkung Selatan Kabupaten Banggai Kepulauan, Kamis (30/3- 2023).

Gub Sulteng H.Risdy Mastura

 

Adapun Tim II.A dengan koordinator Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Ir. Faisal Mang, MM, melakukan kunjungan di Masjid Al-Huda Desa Kautu Kecamatan Tinangkung Kabupaten Banggai Kepulauan.

 

Staf Ahli Gubernur Bidang Ekonomi dan Pembangunan Dr. Farid Rifai S.Sos, M.Si dalam sambutan Gubernur menyampaikan kesyukurannya karena bulan suci ramadhan di tahun 2023 pemerintah daerah kembali menggelar safari ramadhan dan mengunjungi 13 kabupaten/kota setelah beberapa tahun sebelumnya tidak dapat dilaksanakan akibat pandemi.

Himbauan iuran sampah

 

Menurutnya pelaksanaan safari ramadhan bertujuan untuk mendekatkan antara pemimpin dengan masyarakat di tiap kabupaten/kota.

Anwar Hafid

 

Hal tersebut dilakukan agar terjalinnya hubungan silaturahmi yang erat antara pemimpin dan masyarakat khususnya kaum muslim muslimat di Kabupaten Banggai kepulauan.

Hendri Muhidin

 

Hal tersebut sesuai tema safari Ramadhan “dengan ibadah puasa pada bulan suci Ramadan kita perkuat ukhuwah islamiyah dan ukhuwah insaniyah menuju Sulawesi Tengah yang lebih sejahtera dan lebih maju”.

Syarifuddin Hafid

 

Dengan momen safari Ramadhan memberikan kesempatan bagi masyarakat dan elemen pemerintah untuk menyampaikan aspirasi seputar kinerja pembangunan yang terdiri dari beberapa OPD untuk diserap dan ditindaklanjuti.

Dewan masjid

 

Terakhir gubernur meminta agar dalam bulan suci Ramadhan dapat digunakan sebaik-baiknya untuk meningkatkan amal ibadah.

 

Safari Ramadhan di Masjid Nurul Huda Desa Mansamat B Kecamatan Tinangkung Selatan diisi penceramah H. Samerdan Munggeli S.Ag, MH dengan tausiah terkait manfaat pelaksanaan ibadah puasa serta larangan berburuk sangka.

 

Sementara di Masjid Al-Huda Desa Kautu Kecamatan Tinangkung dibawakan penceramah Drs. Ismail Pangeran M.Pd.

 

Kegiatan safari Ramadhan juga dirangkaikan dengan penyerahan bantuan dari Gubernur Sulawesi Tengah.

 

Untuk Tim II. B melalui Dinas Perindustrian dan Perdagangan serta Dinas Kehutanan yang secara resmi di serahkan Staf Ahli Gubernur Bidang Ekonomi dan Pembangunan Dr. Farid Rifai S.Sos, M.Si dan Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Richard Arnaldo, SE, MSA kepada pegawai sara Masjid Nurul Huda Desa Mansamat B Kecamatan Tinangkung Selatan.

 

Kegiatan safari Ramadhan di lanjutkan sholat tarawih dan witir secara berjamaah.

Penanggung jawab Tim II. A safari Ramadhan Dinas Kominfo, Persandian dan Statistik serta Dinas Koperasi dan UMKM

Sementara penanggung jawab Tim II. B terdiri dari Dinas Kehutanan serta Dinas Perindustrian dan Perdagangan. Sumber Biro Administrasi Pimpinan.***

Bupati Lutra Berharap Ada Kebijakan Tertulis Terkait Larangan Bukber Pejabat-ASN

 

 

Esra (deadline-news.com)-Lutra-Bupati Luwu Utara (Lutra) Sulawesi Selatan Indah Putri Indriani, menanggapi soal larangan buka puasa bersama yang ditujukan bagi pejabat dan ASN.

Gub Sulteng H.Risdy Mastura

Tanggapan orang nomor satu di Luwu Utara ini menyusul adanya arahan Presiden Joko Widodo yang melarang pejabat negara dan ASN menggelar buka puasa bersama selama bulan Ramadan.

Himbauan iuran sampah

Arahan Presiden Jokowi ini kemudian ditindaklanjuti dengan Surat Sekretaris Kabinet Nomor 38/Seskab/DKK/03/2023 tentang Arahan terkait Penyelenggaraan Buka Puasa Bersama.

Anwar Hafid
Dewan masjid

Salah satu alasannya adalah karena penanganan Covid-19 saat ini masih dalam masa transisi dari pandemi menuju endemi, sehingga diperlukan kehati-hatian.

Syarifuddin Hafid
Hendri Muhidin

Surat Seskab ini ditujukan kepada para Menteri Kabinet Indonesia Maju, Jaksa Agung, Panglima TNI, Kapolri, dan Kepala Badan/Lembaga.

Salah satu poin dari Surat Seskab tersebut adalah meminta Menteri Dalam Negeri (Mendagri) agar menindaklanjuti arahan tersebut kepada Gubernur, Bupati, dan Wali Kota di seluruh Indonesia.

Terkait hal ini, Bupati Luwu Utara, Indah Putri Indriani, memberikan tanggapannya.

Ia berharap ada kebijakan tertulis dari pemerintah pusat untuk menindaklanjuti arahan Presiden tersebut.

“Semoga ada kebijakan terkait hal tersebut. Mengingat kondisi Covid-19 sudah terkendali dengan baik,” kata Indah melalui pesan WhatsApp pribadinya, Jumat (24/3-2023).

Indah menambahkan, dengan kondisi Covid-19 yang makin terkendali, animo masyarakat, khususnya umat muslim, untuk saling berbagi di bulan Ramadan tentu sangat tinggi, sehingga bulan Ramadan menjadi momentum yang tepat untuk berbagi, utamanya dalam buka bersama.

“Animo masyarakat, khususnya muslim, yang sangat tinggi di bulan Ramadan untuk berbagi dan bersilaturahmi, salah satunya melalui kegiatan buka puasa bersama,” terangnya.

Tak kalah pentingnya, kata dia, perputaran ekonomi makin baik dengan adanya kegiatan buka bersama. “Di sisi lain, dampak positifnya terhadap perputaran ekonomi,” ucap Bupati perempuan pertama di Provinsi Sulawesi Selatan ini. Dikutip di portal.luwuutara.go.id. ***

KAKANWIL KEMENKUMHAM Imbau 131 Orang PNS Baru Miliki Integritas Tinggi

 

 

Antasena (deadline-news.com)-Palu- Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) Sulawesi Tengah, Budi Argap Situngkir imbau 131 orang Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang baru disumpah untuk memiliki integritas yang tinggi untuk memajukan bangsa dan negara.

Intruksi tersebut ditegaskannya saat memimpin langsung pelantikan dan pengambilan sumpah PNS baru dan Pejabat Fungsional yang baru di Halaman Kanwil Kemenkumham Sulteng, Senin, (13/3-2023).

Dewan masjid

“Kami sangat berharap saudara-saudari mampu mengimplementasikan dengan baik Core Values BerAkhlak yang telah dicanangkan oleh Bapak Presiden serta Tata Nilai PASTI Kemenkumham dalam setiap aktifitas,”ungkapnya saat memberi sambutan.

Anwar Hafid

Dengan didampingi oleh Para Kepala Divisi serta turut disaksikan oleh para Kepala Satuan Kerja Pemasyarakatan dan Imigrasi, kakanwil mengatakan agar dalam menjalani masa pengabdiannya, seluruh PNS yang baru senantiasa memiliki integritas serta dedikasi dan komitmen yang tinggi terhadap pelayanan kepada masyarakat.

Hendri Muhidin

“Mari kita hindari perilaku tercela seperti korupsi maupun penyalahgunaan narkotika, jangan sampai terjebak dan dapat mempengaruhi budaya kerja dan pola perilaku seorang ASN” tegas Kakanwil.

Syarifuddin Hafid

Seluruh PNS yang dilantik adalah penerimaan formasi pada tahun 2022, setelah menjalani masa orientasi selama 1 tahun di unit kerja masing-masing.

Himbauan iuran sampah

Mereka tersebar di seluruh UPT Pemasyarakatan dan Imigrasi Kemenkumham sulteng se sulawesi tengah, serta formasi Jabatan Fungsional baik di kantor wilayah maupun di lapas rutan. (HUMAS KANWIL KEMENKUMHAM SULTENG). ***

Ini Sikap Cudy dan Istri Terkait Opini Di Publik ‘’Kalau Tidak Bisa Terima Kasih Jangan Finah Kami”

 

 

Antasena (deadline-news.com)-Jakarta- Gubernur Sulawesi Tengah, H Rusdy Mastura yang akrab disapa Cudy bersama istri, Dr.Hj.Vera Rompas S.Sos, MSi, memberikan keterangan resmi dari Jakarta, Rabu (8/3- 2023), terkait polemik di sosial media platform facebook dan Instagram (IG) terkait anasir orchestra dengan narasi ‘’Kalau Tidak Bisa Terima Kasih Setidaknya Jangan Fitnah Kami.”

Pernyataan tersebut mendapat disikapi Gubernur Cudy dari Jakarta 8 Maret 2023 dengan tanggapan sebagai berikut;

Pertama; Bapak Gubernur berserta istri mengucapkan selamat Nisfu Sya’ban, bagi umat Islam di Sulteng, yang sebelumnya telah menjalankan puasa Sya’ban. Filosofi Nisfu Sya’ban, semoga kita sekalian terus mendapat ampunan dosa, saling maaf memaafkan dan memperkuat tali silaturahim.

Insya Allah, kita semua akan diperjumpakan dengan bulan Ramadhan 1444 hijriyah.

Kedua; Penting disampaikan Bapak gubernur bahwa, hingga saat ini dirinya belum secara resmi (adminitratif) keluar dari Partai NasDem.

Adapun, statmennya yang dimuat media meanstream tribune.news.com yang viral adalah pernyataan hasil door stop sesaat dirinya akan menghadiri Musyawarah Rakyat, 05 Maret 2023 di sebuah warung kopi.

Sebagai pejabat publik gubernur menghormati kerja – kerja jurnalisme. Ungkapan kekecewaan pada partai, adalah kontemplasinya atas kinerja internal partai selama ini.

Anwar Hafid

Gubernur menyebut, partai politik adalah instrumen publik, tidak boleh dikritik dari dalam dan dari luar.

Dewan masjid

Gubernur merespon positif pernyataan balik Sekretaris DPW Partai NasDem Sulteng terkait kritikan berupa kekecewaannya.

Hendri Muhidin

‘’Biasa itu dialektika. Ada perbedaan persepsi, narasi atas apa yang dirasakan kader pada partainya,’’ tegas gubernur.

Syarifuddin Hafid

Ketiga; Gubernur meminta maaf pada segenap kader Partai NasDem bila kekecewaanya atas kinerja partai.

Tetapi, Gubernur mempertanyakan hal ikhwal apa yang difitnahkan. Kekecewaan itu adalah ungkapan perasaan, wajar setiap orang memiliki. Ada yang berani diungkapkan, ada yang tidak berani ungkapkan.

“Partai modern mesti siap dikritik dari dalam dan dari luar. Bahkan oleh kadernya sendiri. Itu proses pendewasaan berpolitik modern. Tidak boleh dilarang itu perasaan saya yang kecewa. Saya berani bicara. Ada juga yang tidak berani silahkan,’’ tandas gubernur.

Keempat; Bapak gubernur juga mengatakan apabila dirinya akan mundur dari Partai NasDem, pasti akan berpamitan dengan Ketua Umum DPP Partai NasDem Bapak Surya Paloh.

Karena, sebagai politisi dan jabatan saat ini, tidak elok dirinya belum secara resmi mengirim surat pengunduran diri dari jabatan Ketua Dewan Pertimbangan DPW Partai NasDem Sulteng telah diopinikan dengan narasi kalau tidak bisa berterima kasih setidaknya jangan fitnah kami secara serempak, terokestrasi di sejumlah laman facebook yang notabene adalah kawan – kawan kader Partai NasDem sendiri.

“SK saya ditandatangan DPP. Saya mesti pamit dengan Pak Surya Paloh. Saya tau etika, tau adat. Saya kenal bang Surya Paloh. Saya pernah bertemu beberapa kali. Jangan ajari saya adat, saya orang Kaili memahami adat istiadat. Kalian boleh hina saya ! tapi saya ingatkan jangan ada orang yang marah atas sikap anda itu,’’ ujar gubernur berkali-kali dan meminta pernyataannya dipertegas.

Kelima; Senada dengan hal itu, Vera Rompas Mastura atau Ibu Gubernur mengatakan bahwa dirinya telah membuat surat pengunduran diri secara resmi sebagai anggota, kader dan jabatan Ketua DPD Partai NasDem Kota Palu. Ia akan serahkan kepada Partai Nasdem dalam waktu dekat.

Pengunduran dirinya akibat narasi-narasi diumbar di sosial media terkait suaminya. Sebagai ibu dari anak-anak dan istri, dirinya sangat malu bila suaminya yang ia kenal tidak sebagaimana dituduhkan di ruang – ruang sosial media publik.

‘’Soal Kak Cudi tidak mundur itu sikap pribadinya. Kalau saya sudah membuat surat resmi, dari Jakarta nanti saya antar sendiri. Sebenarnya saya tidak menyukai hal begini, tapi ini sudah keterlaluan suami saya dituduh memfitnah. Fitnah apa?’’ ungkapnya menahan tangis.

Ia kecewa membaca cuitan kader NasDem yang bahkan menulis ‘semoga husnul khotimah Kak Cudi’ apa maksudnya? Tetapi, sebagai istri dirinya selalu memberi kekuatan agar suami dan anak-anaknya tetap sabar, ikhlas dan tidak terpengaruh. Terus bekerja menjalankan amanah rakyat.

‘’Insya Allah ini cobaan kak Cudi di bulan Sya’ban. Doakan semua kita dimaafkan Allah SWT. Dan yang membenci Kak Cudi tidak terputus rahmatnya dari Allah,’’ tutupnya. Sumber Tenaga Ahli Gubernur Andono Wibisono. ***